batampos.co.id – Presiden Joko Widodo mengendus adanya penyalahgunaan program tol laut oleh perusahaan swasta di beberapa rute di daerah.
Imbasnya, perusahaan tersebut dapat melakukan monopoli harga barang-barang kebutuhan di wilayah tertentu.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas terkait kemaritiman dan investasi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (30/10/2019). Jokowi mengaku mendapat keluhan dari daerah.
”Akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasi oleh swasta tertentu. Saya belum dapat ini swastanya siapa,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, kasus tersebut membuat tol laut menjadi tidak berarti. Sebab, keberadaannya yang diharapkan dapat menurunkan harga di daerah tidak tercapai maksimal.
”Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan ya munculnya beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki,” imbuhnya.
Dia menambahkan, kasus tersebut akan mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Padahal, berdasarkan penuturan kepala daerah yang masuk ke dirinya, tol laut cukup sukses dalam menekan inflasi dan menurunkan harga hingga 30 persen.
Baca Juga: Tol Laut Belum Efektif Tekan Harga
Untuk itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian.
Menanggapi hal itu, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan, pihaknya sudah mengecek laporan itu ke lapangan.
Hasilnya, dia menemukan indikasi tersebut di beberapa rute di daerah.
”Kita lagi cek itu semua dan kita tahu kita akan tindak satu per satu,” ujarnya.
Luhut mengatakan, pihaknya sudah mengkoordinasikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan.
Baca Juga: Pak Presiden, Tol Laut Belum Tuntaskan Disparitas Harga di Natuna
Jika sudah ditemukan buktinya, politisi senior Golkar itu memastikan akan menindak secara hukum.
”Kita nanti liat hukumnya. Saya tanya ahli hukum, kalo itu betul dilakukan ada pelanggaran apa, atau memang kita yang salah,” kata dia.
Luhut menambahkan, sejumlah upaya untuk memaksimalkan tol laut sudah disiapkan. Salah satunya dengan membangun sentra industri baru di daerah.
Sehingga mobilitas kapal tidak terpaku di Jawa. Sementara itu, selain tol laut, sejumlah persoalan disinggung Jokowi terkait persoalan Kemaritiman dan Investasi.
Salah satunya soal upaya peningkatan produksi migas dan percepatan implementasi mandatori biodiesel B20 ke B100 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak.
Sementara yaang berkaitan dengan investasi, Presiden meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa potensi investasi. Khususnya terhadap produk yang dapat mensubstitusi barang impor.(far/jpg)