batampos.co.id – Guru besar Pertanahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, mengatakan, status lahan yang bersertifikat hak milik (SHM) tidak bisa diturunkan menjadi hak guna bangunan (HGB).

“Di atas lahan berstatus hak pengelolaan lahan (HPL) bisa ada SHM. HGB dan hak pakai juga oke,” katanya saat memberikan ceramah mengenai pembekalan HPL di Gedung BP Batam, Senin (4/11/2019).

“Tapi SHM itu sifatnya milik yang berjalan turun temurun. Kalau sudah terlanjur, ya sudahlah. Kalau mau SHM jadi HGB ya kalah nanti (dalam proses hukum),” ujarnya lagi.

BP Batam memang mewacanakan untuk menurunkan SHM jadi HGB. Tapi mekanismenya melalui sejumlah proses.

Yakni saat transaksi jual beli, pembayaran uang wajib tahunan (UWT), perubahan peruntukan  dan lainnya.

Maria menegaskan, kekuatan hukum dari SHM sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Sebabnya, umur SHM tak ada batasnya, berbeda dengan HGB yang ada batasnya.

Apalagi terbitnya SHM dulu di Batam juga mendapat rekomendasi dari Otorita Batam (OB). OB bisa mengeluarkan rekomendasi karena ada keputusan dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nomor 6/1998 tentang pemberian SHM untuk rumah tempat tinggal diatas lahan dengan luas 600 meter persegi ke bawah.

“Tanpa rekomendasi dari OB tak bisa terbit juga, itu kesalahan yang tidak disengaja,” jelasnya.

“Kan sudah hak milik, kok dimacam-macamin. Apalagi khusus perumahan saja, ya tidak apa-apalah,” jelasnya.

Menurutnya, tidak peduli badan hukum atau perorangan, kekuatan SHM tak bisa diganggu gugat lagi.

Ilustrasi. Guru besar Pertanahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, mengatakan, status lahan yang bersertifikat hak milik (SHM) tidak bisa diturunkan menjadi hak guna bangunan (HGB). Foto: Dokumentasi batampos.co.id

“Itu tak bisa ditarik kembali, dasarnya apa? Orang bisa ribut nanti dan itu juga jadi kasus perdata nanti. Panjang urusannya,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, surat dari BP ke BPN Batam itu bukan untuk menurunkan status SHM jadi HGB.

“Kalau ada transaksional baru diturunkan,” ujarnya.

Baca Juga: Tentang Dicabutnya Sertifikat Hak Milik di Pulau Batam, Ada yang Kecewa, Ada yang Biasa Saja

Setelah mendapat masukan dari Maria, Rudi kemudian mengatakan lahan atau rumah berstatus SHM tidak akan diganggu.

“Kedepan sudah jelas tidak akan diganggu. Kalau perumahan ya boleh, tapi kalau bisnis belum ada dan tak akan pernah diberikan,” paparnya.

Praktisi hukum Batam, Ampuan Situmeang, menilai kebijakan ini menunjukkan inkonsistensi regulasi mengenai kepemilikan lahan di wilayah kerja BP Batam.

“Mekanisme penurunan itu seperti apa masih belum jelas. Karena SHM itu diberikan dalam rangka menggratiskan UWTO,” ujarnya.

“Kalau diturunkan jadi HGB, maka memiliki jangka waktu dan bayar UWTO,” jelasnya lagi.

Dahulu, kata Ampuan, SHM diberikan hanya untuk ukuran rumah paling luas 600 meter persegi ke bawah.

“Maka jika diturunkan, apakah jadi bayar UWTO atau tetap tidak membayar,” tanyanya.

“Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sejak kapan pemilik SHM itu bayar UWTO,” jelasnya lagi.

Baca Juga: Sertifikat Hak Milik Tanah di Batam Dihapus

Kemudian proses pengalokasian lahan, Surat Keputusan (Skep) dan Surat Perjanjian (Spj) apakah diulang dari awal atau ada opsi lain.

“Kalau dibuat baru ya kapan dan bagaimana mengurusnya? Apakah itu menimbulkan biaya baru. Bukankah kalau begitu akan merepotkan nantinya,” paparnya.

Ia menilai sebaiknya BP Batam bersikap konsisten dalam menerapkan regulasi sehingga tidak timbul pertanyaan dan kebingungan.

“Apa maksud dan latar belakangnya, lebih baik disosialisasikan untuk menghindari persepsi dan kesan kesewenang-wenangan,” kata dia.

“Setiap ganti pimpinan malah ganti kebijakan pula. Ini maksudnya apa. Tolonglah sebaiknya dievaluasi lagi kebijakan ini,” paparnya lagi.

Soal penurunan status SHM kembali jadi HGB ini juga pernah ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofjan Djalil,saat datang ke Batam, Juni lalu.

Ia mengatakan, sejumlah rumah yang pernah diberikan status hak milik, berdasarkan persyaratan yang dikeluarkan oleh BP Batam, akan diturunkan statusnya jadi HGB jika dijual.

Baca Juga: Tiga Kampung Tua Ini Akan Mendapatkan Sertifikat Hak Milik

“Akan turun jadi HGB, cuma UWTO-nya nol (bebas UWTO),” kata dia.

Ia berpendapat, jika ingin menata Batam ke depan, status HGB adalah status yang paling baik. Sama seperti yang diterapkan di Singapura.

“Di sana (Singapura) semua tanah HGB, kecuali tanah seperti rumah sejarah,” imbuh dia.

Menurut Sofjan, merujuk pada negara maju adalah hal yang penting. Batam, kata dia, jika dijalankan dengan kebijakan yang baik akan bagus dalam tempo 20 tahun hingga 30 tahun mendatang.

“Kalau diberikan hak milik (untuk 200 meter) akan merepotkan di lain waktu,” ucap dia.(leo)