batampos.co.id – Bakal calon wakil wali kota Batam, Olfriady Letunggamu optimis Batam dapat menjadi kota industri yang modern.
Terlebih saat ini Pemko dan BP Batam sudah memiliki satu pimpinan.
“Saya optimis Batam bisa jadi kota industri yang modern. Pemko dan BP Batam sudah menjadi satu, artinya tidak ada lagi dualisme dalam pembangunan dan kebijakan,” katanya, Minggu, (24/11/2019).
Dengan begitu lanjutnya, perencanaan pembangunan Kota Batam dapat berjalan dengan cepat.
“Ini suatu hal yang menggembirakan dan Batam pasti bisa jadi kota Industri modern yang mampu bersaing dengan Singapura dan Shenzen,” paparnya.
Pria yang karib disapa Osco itu menjelaskan, perencanaan pembangunan Kota Batam sudah ada sejak era Presiden Soeharto yang kala itu digagas Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie.
Namun sayangnya, ketika rencana tersebut dicetuskan, hingga saat ini, Kota Batam belum dibangun sesuai dengan apa yang dicetuskan dahulu kala.
“Batam itu seharusnya bisa lebih maju dari Singapura kalau proses pembangunannya sejak dahulu tidak terhambat,” jelasnya.
Osco menyatakan memiliki resep khusus untuk menjadikan Batam sebagai kota mandiri, maju dan modern.
“Apabila saya diberikan amanah oleh masyarat kota Batam untuk memimpin Kota Batam, saya akan keluarkan resep khusus ini,” paparnya.
Baca Juga: Keren, Osco Bawa Konsep Olahraga Kuda Equestrian ke Batam
Dengan resep khusus yang dimilikinya, Osco yakin kegiatan ekonomi di Kota Batam bisa ditingkatkan.
Tidak hanya lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar dan pendapatan masyarakat meningkat.
Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jerman itu, menyatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, saat ini industri di Kota Batam sedang mengalami kelesuan.
Pada 2013 lanjutnya, pertumbuhan industri di Batam masih diangka 7,07 persen tetapi pada 2017 merosot menjadi 1,76 persen.
Baca Juga: Osco Mantap Maju Batam 2, Ini Buktinya
Ia menjelaskan, saat melakukan diskusi dengan para alumni Jerman diketahui bahwa kelesuan industri manufaktur di Kota Batam, beriringan dengan rencana industri 4.0 yang sedang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Menurut saya, seharusnya pemerintah juga memperhatikan industri manufaktur yang justru menyerap banyak tenaga kerja,” tuturnya.
Ia menambah, banyak Investor yang mau membangun pabrik di Indonesia.
Tapi lanjutnya mereka khawatir tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah.
Osco optimis, ia dapat menarik investor untuk membangun dan membawa keuntungan bagi bangsa dan negara.
“Saya katakan juga kalau saya jadi pemerintah di Kota Batam, saya support pengusaha untuk berinvestasi di Kota Batam,” ucapnya.
“Tapi jangan sekali-kali mengangkangi hukum dan menyesengsarakan pekerja. Saya tidak kompromi soal yang begitu,” tegas Osco.
Baca Juga: Osco Mantap Maju Batam 2, Ini Buktinya
Dengan begitu, Kota Batam nantinya benar-benar dapat menjadi penyangga ekonomi nasional.
Secara garis besar, Osco menyampaikan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
Sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang industri.
Betapa tidak, dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia lanjutnya berpotensi menjadi pasar bagi pelaku-pelaku industri, khususnya dalam bidang teknologi manufaktur.
Osco mengatakan, Indonesia seharusnya bisa mampu bersaing dengan industri-industri bangsa lain yang menjajakan hasil industrinya di Indonesia.
“Kita bisa lihat, orang Indonesia itu haus akan teknologi,” paparnya.
Ia mencontoh, produk telepon genggam terbaru dari merek tertentu saja, orang Indonesia rela antre untuk mendapatkannya. Padahal kata dia, produk itu tidak dibuat di Indonesia.
“Artinya apa, jika pemerintah mendukung adanya industrialisasi di berbagai sektor, dunia usaha akan bergairah. Selain pabriknya kita dukung, pasarnya juga didukung,” tuturnya.
Menurut Osco, dukungan pemerintah saat ini sudah baik. Hanya saja harus terus diperkuat dan dibuat semakin baik.
Industri kata dia, tidak hanya melibatkan unsur dari Kementerian Perindustrian, akan tetapi juga melibatkan unsur dari kementerian lain.
Seperti kementerian ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, serta kementerian Perdagangan.
“Para stakeholder dalam kegiatan industri harus duduk bareng dalam merumuskan berbagai macam persoalan dalam perindustrian,” jelasnya.
Misalnya, lanjut Osco, terkait dengan tenaga kerja, sumber bahan baku, energi, sampai kekayaan intelektualnya.
“Sinergisitas dengan pemerintah daerah juga harus baik. Karena pemerintah daerahlah yang nantinya jadi ujung tombak pelaksana kebijakan di daerah, terkait dengan industri,” tutup Osco.(esa)