batampos.co.id – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batam menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Rustam Efendi sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi. Kasus yang menjerat Rustam sebagai tersangka sama dengan Heriyanto, Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Batam, yang lebih duhulu jadi tersangka.

Kasi Pidsus Kejari Batam yang merangkap Kasi Intel Kejari Batam mengungkapkan alasan lamanya penetapan Rustam yang juga ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kepri ini sebagai tersangka karena pihaknya masih mengumpulkan alat bukti. Dimana alat bukti yang didapatkan untuk penetapan tersangka Rustam agak lambat dibanding tersangka Heriyanto.

”Kasus yang menjerat RE sama dengan tersangka H (Heriyanto). Memang lebih lama, karena masih mengumpulkan alat bukti,” jelasnya.



Kepala Dishub Kota Batam, Rustam Effendi (kiri), meninggalkan kantor Kejari Batam usai menjalani pemeriksaan oleh tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batam, selasa (2/3/2021). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Dikatakannya, perbuatan Rustam bersama-sama Heriyanto telah mengganggu iklim investasi di Kota Batam di tengah terpuruknya ekonomi di saat pandemi Covid-19. Mereka melakukan tindak pidana pemerasaan dalam bentuk punggutan liar (pungli).

Hendar menjelaskan bahwa pungli yang dilakukan terhadap penerbitan SPJK yang merupakan syarat terbitnya surat KIR (pengujian kendaraan bermotor), dimana subjek pungli adalah dealer mobil se-Kota Batam.

”RE ini merupakan otak utama dalam kasus pemerasaan ini. Jadi, tersangka H ini suruhan oleh RE yang jadi otak utama kasus dugaan korupsi,” terangnya.

Baca Juga: Kadishub Kota Batam Tersangka Korupsi

Baca Juga: Pegawai Dishub Batam Tersangka Korupsi Segera Disidang di Pengadilan Tipikor

Menurut Hendar, penetapan Rustam sebagai tersangka tak ada intervensi dari pihak manapun. Rustam juga cukup koperatif saat ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja, penyidik langsung menahan Rustam agar tidak menghilangkan barang bukti.

”Takut menghilangkan barang bukti atau perbuatannya, takut melarikan diri. Dan itu kewenangan dari penyidik,” ujar Hendar.

Disinggung terkait nilai dugaan korupsi kasus yang menjerat Rustam dan Heriyanto, menurut Hendar ditemukan nilai Rp 1,6 miliar. Jumlah ini didapat setelah pemeriksaan 22 saksi. ”Nilai kerugian kami hitung manual saja, Rp 1,6 miliar,” sebutnya.

Masih kata Hendar, kasus ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang agar segera diproses. Sebab, berkas tersangka Heriyanto telah dijadwalkan disidang pada 12 April ini.

”Kami juga tak ingin menunda-nunda, jadi disegerakan saja. Ancaman pidana korupsi ini di atas 10 tahun,” jelas Hendar. (*/jpg)