batampos – Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hino Faisal, menjenguk korban keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dirawat di RSUD Palmatak, Kamis (16/4).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus memastikan kondisi para pelajar yang terdampak insiden keracunan massal di Kecamatan Siantan Tengah.

Setibanya di rumah sakit, Hino langsung meninjau ruang perawatan dan menyapa satu per satu pasien yang mayoritas merupakan pelajar dari berbagai sekolah.

Suasana ruang perawatan terlihat cukup padat. Sejumlah pelajar masih terbaring lemah, sementara sebagian lainnya mulai menunjukkan kondisi yang membaik dan dapat berinteraksi dengan keluarga.

Hino juga berdialog dengan para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka, sekaligus memberikan semangat kepada para korban agar tetap kuat selama masa pemulihan.

“Bagaimana kondisinya sekarang? Sudah mendingan? Tetap semangat ya, nanti pasti cepat sembuh,” ujar Hino kepada salah satu pasien.

Berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit, kata Hino, kondisi para korban saat ini berangsur membaik setelah mendapatkan penanganan medis.

“Alhamdulillah, dari yang saya lihat dan informasi dari Direktur RSUD Palmatak, kondisi anak-anak ini sudah mulai membaik. Tinggal pemulihan saja,” katanya.

Ia menjelaskan, sebagian pelajar sebelumnya mengalami gejala seperti mual, muntah, dan pusing. Namun, kondisi tersebut kini mulai mereda.

“Memang ada yang masih lemas, tapi secara umum sudah jauh lebih baik dibandingkan saat pertama kali masuk rumah sakit,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Hino juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga medis yang dinilai sigap menangani ratusan korban dalam waktu bersamaan.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras tenaga medis di RSUD Palmatak. Mereka sigap dan tanpa lelah menangani para korban sejak awal kejadian,” ujarnya.

Ia menilai, dengan jumlah korban yang cukup banyak, penanganan yang dilakukan menunjukkan profesionalisme yang tinggi dari tim medis.

Diketahui, peristiwa keracunan MBG terjadi pada Rabu (15/4) di Kecamatan Siantan Tengah, dengan total korban mencapai 155 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

Hingga kini, penanganan dan pemantauan terhadap korban masih terus dilakukan, sementara penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak terkait. (*)

Artikel DPRD Anambas Apresiasi Tenaga Medis RSUD Palmatak Tangani Korban Keracunan MBG pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan segera memanggil pengelola Hotel and Villa Royal Bintan Heritage guna meminta kejelasan terkait perizinan usaha.

Pemanggilan ini dilakukan setelah tim gabungan turun langsung ke lokasi hotel di Jalan Lingkar Wacopek, Kampung Batu Licin, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, pada Rabu (15/4).

Tim tersebut terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bintan, Dinas Lingkungan Hidup Bintan, Dinas PUPR Bintan, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bintan.

Kepala DPMPTSP Bintan, Rusli, mengatakan masing-masing dinas teknis saat ini tengah merangkum hasil temuan lapangan untuk dibahas dalam rapat bersama.

“Dalam pembahasan itu, pengelola akan kami panggil untuk dimintai penjelasan,” ujarnya.

Menurut Rusli, pihak pengelola sebelumnya berdalih tengah mengurus berbagai dokumen perizinan. Namun, dalam pertemuan nanti, mereka diminta menunjukkan bukti konkret proses pengurusan tersebut.

“Jika tidak mampu menunjukkan bukti dokumen yang sedang diurus, maka akan kami serahkan ke Satpol PP untuk penindakan lebih lanjut,” tegasnya.

Sebelumnya, Satpol PP Bintan telah lebih dulu melakukan inspeksi ke lokasi pada Senin (13/4/2026). Dari hasil pengecekan, operasional hotel dihentikan sementara karena diduga belum mengantongi sejumlah izin penting.

Beberapa izin yang belum dimiliki antara lain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dokumen lingkungan seperti AMDAL.

Kepala Satpol PP Bintan, Suwarsono, menegaskan penghentian operasional dilakukan hingga seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.

“Seluruh aktivitas dihentikan sementara sampai dokumen perizinan dilengkapi,” tegasnya.

Pemkab Bintan memastikan proses pengawasan ini dilakukan untuk menegakkan aturan sekaligus memastikan setiap usaha pariwisata berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Artikel Tim Terpadu Segera Panggil Pengelola Hotel Royal Bintan Heritage Terkait Izin pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan masih mendalami proses pengadaan lahan Stadion Megat Alang Perkasa yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Kepala Kejari Bintan, Rusmin, menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.

“Perkara ini masih berjalan,” ujarnya, baru-baru ini.

Menurut Rusmin, penyidik saat ini fokus mengumpulkan data dan keterangan melalui pemeriksaan sejumlah saksi dari berbagai pihak.

Saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari organisasi perangkat daerah terkait, pihak swasta, hingga aparatur pemerintah desa.

Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri proses pengadaan lahan stadion yang berada di kawasan Jalan Busung tersebut.

Diketahui, pengadaan lahan stadion seluas sekitar 49.087 meter persegi itu dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bintan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikan stadion yang diperkirakan mencapai Rp1,1 miliar.

Kepala Dinas Perkim Bintan, Mohammad Irzan, sebelumnya menyebutkan bahwa perbaikan atap stadion menjadi prioritas utama.

Namun, pelaksanaan perbaikan tersebut masih bergantung pada kondisi keuangan daerah.

Kejari Bintan memastikan proses penyelidikan akan terus berjalan untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan lahan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Artikel Kejari Bintan Selidiki Pengadaan Lahan Stadion Megat Alang Perkasa, Periksa Sejumlah Saksi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (16/4/2026) malam.

Keempat saksi tersebut yakni Ketua KPU Karimun Mardanus serta tiga komisioner lainnya, Tiuridah Silitonga, Suhermita, dan Tiara Edlia Yuni. Selain itu, JPU juga menghadirkan saksi dari pihak ketiga.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Rahmat Sanjaya itu turut menghadirkan empat terdakwa, yakni mantan Sekretaris KPU Karimun Netty Herawati, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Akmal Firdaus, bendahara pembantu Sumi Yanti, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Indra Junaidi.

JPU Panji Sunaryoad mengatakan, pemeriksaan saksi berlangsung hingga larut malam.

“Sidang kemarin berlangsung sampai sekitar pukul 21.30 WIB. Kami masih akan menghadirkan saksi-saksi lainnya,” ujarnya, Kamis (16/4).

Dalam persidangan, Ketua KPU Karimun Mardanus menyampaikan tidak pernah menerima laporan realisasi penggunaan anggaran dana hibah dari pihak sekretariat.

Padahal, berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekretaris KPU wajib melaporkan penggunaan anggaran dalam rapat pleno rutin yang digelar setiap pekan.

“Tidak ada laporan realisasi anggaran yang disampaikan kepada kami dalam rapat pleno,” ungkapnya dalam persidangan.

Sementara itu, keterangan tiga komisioner lainnya mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Dari keterangan saksi komisioner, ada kelalaian dari pengelola keuangan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban,” kata JPU.

Di sisi lain, Mardanus menegaskan bahwa dirinya hanya menyampaikan keterangan sesuai tugas dan fungsi dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada, sedangkan pengelolaan anggaran berada di ranah sekretariat.

“Saya hanya menjelaskan sesuai BAP terkait tugas dalam tahapan Pilkada. Untuk anggaran ada di sekretariat,” ujarnya.

Kuasa hukum terdakwa Sumi Yanti dan Indra Junaidi, Muhammad Sayuti, menilai tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan adanya perbuatan yang mengarah pada kerugian negara oleh kliennya.

Ia juga menyoroti posisi penanggung jawab dana hibah yang menurutnya telah diatur dalam naskah perjanjian.

“Dalam fakta persidangan, tidak ada perbuatan klien kami yang mengarah pada kerugian negara,” tegasnya.

Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di KPU Karimun ini disebut merugikan negara hingga Rp1,5 miliar dan masih terus bergulir di persidangan. (*)

Artikel Sidang Korupsi Dana Hibah Pilkada, Ketua KPU Karimun Sebut Tak Pernah Terima Laporan Anggaran pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – PT PLN (Persero) berencana mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Desa Parit, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada tahun ini.

Langkah tersebut merupakan bagian dari program pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus transisi menuju energi terbarukan.

Manajer PLTD Bukit Carok Tanjungbalai Karimun, Firman, mengatakan memang terdapat sejumlah PLTD di Karimun yang masuk dalam program pengalihan ke energi terbarukan. Namun, PLTD Bukit Carok belum termasuk dalam daftar tersebut.

“Untuk PLTD Bukit Carok sampai saat ini belum masuk program pensiun,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/4).

Sementara itu, Manajer ULP PLN Tanjungbalai Karimun, Ahmad Subhan Hadi, membenarkan bahwa PLTD Desa Parit menjadi salah satu yang akan segera dialihkan ke PLTS.

“PLTD yang beroperasi di Desa Parit tahun ini akan diganti dengan PLTS,” katanya.

Ia menjelaskan, kapasitas PLTD di Desa Parit saat ini relatif kecil, yakni sekitar 220 kilowatt (kW). Dengan demikian, kapasitas PLTS yang dibangun nantinya juga akan disesuaikan dengan kebutuhan daya yang ada.

Camat Selat Gelam, Indra Sulaiman, menambahkan bahwa penggantian pembangkit tersebut akan berdampak pada lokasi operasional.

Menurutnya, PLTS tidak akan dibangun di lokasi PLTD yang ada saat ini, melainkan di lahan baru yang telah disiapkan.

“PLN sudah menyiapkan lahan sekitar 2 hektare di Dusun 3 Desa Parit untuk pembangunan PLTS,” ujarnya.

Pemerintah kecamatan menyatakan mendukung penuh rencana tersebut, karena selain mengurangi ketergantungan terhadap BBM, penggunaan energi surya juga dinilai lebih ramah lingkungan.

“Dengan PLTS, tentu lingkungan lebih bersih dan efisien,” katanya.

Program peralihan dari PLTD ke PLTS ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di wilayah kepulauan. (*)

Artikel PLN Ganti PLTD di Selat Gelam dengan PLTS, Bukit Carok Masih Beroperasi pertama kali tampil pada Kepri.