Jumat, 8 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 10004

Indonesia Tunggak Rp 6,2 Triliun Proyek Pesawat Tempur dengan Korsel

Ahmadi Sultan
-
0
Indonesia Tunggak Rp 6,2 Triliun Proyek Pesawat Tempur dengan Korsel

batampos.co.id – Indonesia masih menunggak pendanaan proyek pesawat tempur KFX-IFX yang digarap bareng Korea Selatan (Korsel). Jumlahnya mencapai 500 miliar won (Rp 6,2 triliun).

Tapi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan bahwa proses negosiasi ulang program kerja sama itu masih berlangsung.

”Pemerintah akan melakukan renegosiasi tahap berikutnya terkait dengan cost share (pembagian biaya, Red) yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak ketika dikonfirmasi, Senin (7/9).

Kantor berita Korsel Yonhap yang mengutip seorang pejabat setempat melaporkan, jumlah tunggakan itu semestinya sudah harus terbayarkan akhir Agustus lalu. Sampai saat ini, Indonesia baru menyalurkan dana senilai 227,2 miliar won (Rp 2,8 triliun) untuk proyek tersebut.

’’Saya tak melihat kemajuan soal kerja sama proyek KFX dengan Indonesia,’’ ungkap pejabat yang menolak disebut identitasnya kepada Yonhap (6/9).

Pesawat KFX yang tengah dalam pengembangan saat dipamerkan di Seoul Internasional Aeroscape and Defense Exhibition 2019. (JUNG YEON/AFP)

Proyek KFX-IFX merupakan misi ambisius dari pemerintah Korsel. Dimulai 2001, pesawat yang seharusnya menggantikan armada F-4D/E Phantom II dan F-5E/F Tiger II itu terus tertunda.

Pada 2010, Indonesia setuju untuk ikut andil dalam proyek tersebut. Enam tahun kemudian, kedua negara menandatangani perjanjian pendanaan. Indonesia setuju menanggung 20 persen dari dana pengembangan pesawat bermesin jet ganda itu. Dengan perkiraan dana total proyek mencapai 8,8 triliun won (Rp 109,2 triliun), Indonesia seharusnya menanggung beban 1,7 triliun won (Rp 21,2 triliun).

Jika kewajiban tersebut tuntas, Indonesia berhak mendapatkan 50 pesawat KFX dalam produksi pertama mereka yang ditujukan untuk memperkuat armada TNI Angkatan Udara.

Selama ini, pemerintah Korsel dan Korea Aerospace Industries (KAI), produsen pesawat tempur Korsel, melakukan segala cara untuk menghindari penundaan proyek KFX. Mereka mesti memenuhi anggaran pengembangan tahun ini yang mencapai 270 miliar won (Rp 3,3 triliun). Dan proyek pun berjalan sesuai jadwal.

Pekan lalu, KAI baru saja memulai penyelesaian produksi prototipe setelah penetapan desain tetap tahun lalu. Prototipe tersebut diperkirakan bisa dipamerkan pada 2021. Sedangkan pengembangan pesawat itu sendiri bakal berakhir pada 2026.

Pesawat KFX didesain untuk terbang dengan kecepatan maksimum Mach 1,81 dan jarak tempuh hingga 2.900 kilometer. Pesawat tersebut bisa mengangkut beban 7,7 ton baik berupa misil maupun tangki bahan bakar.

Pesawat itu juga dikabarkan bakal dilengkapi sistem radar active electronically scanned array (AESA) yang dikembangkan sendiri oleh Korsel. Saat ini, sistem AESA hanya dimiliki negara maju.

Menurut catatan yang dimiliki Dahnil, negosiasi ulang dilakukan sejak tiga tahun lalu. ”Pada 2017 lalu, presiden memerintahkan melakukan renegosiasi terkait proyek KFX-IFX,” jelasnya.

Lewat negosiasi tersebut, presiden meminta supaya persentase cost share Indonesia diturunkan sebanyak 5 persen. ”Dari 20 persen menjadi 15 persen,” terangnya.

Namun, permintaan tersebut tidak disetujui Korsel. Pemerintah Negeri Ginseng tersebut, lanjut Dahnil, hanya bersedia mengurangi persentase cost share sebesar 1,2 persen menjadi 18,8 persen. Untuk itu, pemerintah Indonesia masih mengupayakan negosiasi ulang.(jpg)

MUI Tolak Program Penceramah Bersertifikat

Ahmadi Sultan
-
0
MUI Tolak Program Penceramah Bersertifikat

batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menjalankan program Penceramah Bersertifikat. Hal itu pun mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas pun mengatakan program tersebut dapat menimbulkan kegaduhan. Sebab, polanya mengarah pada potensi pembelahan umat dan bangsa. “Oleh karena itu MUI menolak rencana program tersebut,” ungkapnya dalam keterangan resminya, Selasa (8/9).

Adapun, berikut pernyataan sikap daripada MUI:

PERNYATAAN SIKAP MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sehubungan dengan rencana program Sertifikasi Da’i/Muballigh dan/atau program Da’i/Muballigh Bersertifikat oleh Kementerian Agama sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama dan pejabat Kementerian Agama melalui media massa, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan MUI pada hari Selasa, 08 September 2020 M/20 Muharram 1442 H, dengan bertawakkal kepada Allah SWT menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana sertifikasi Da’i/Muballigh dan/atau program Da’i/Muballigh bersertifikat sebagaimana direncanakan oleh Kementerian Agama telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi Pemerintah pada aspek keagamaan yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan. Oleh karena itu MUI menolak rencana program tersebut.

2. MUI dapat memahami pentingnya program peningkatan kompetensi (upgrading) Da’i/Muballigh sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan Da’i/Muballigh terhadap materi dakwah/tabligh, terutama materi keagamaan kontemporer seperti ekonomi Syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan, dsb. Namun program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ormas/kelembagaan Islam termasuk MUI dan pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu;

3. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/muballigh dan hafizh serta tampilan fisik (performance) mereka, termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nahi munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. (jpg)

Penerima Bantuan Produktif Rp 2,4 Juta Bertambah jadi 15 Juta UMKM

Ahmadi Sultan
-
0
Penerima Bantuan Produktif Rp 2,4 Juta Bertambah jadi 15 Juta UMKM

batampos.co.id – Pemerintah menaikkan target penerima bantuan produktif atau hibah senilai Rp 2,4 juta. Sebelumnya, sebanyak 12 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sasaran program ini. Kini, sasaran penerimanya menjadi 15 juta pelaku UMKM.

“”Tahap awal 9,1 juta UMKM, kemudian naik menjadi 12 juta, dan terakhir menjadi 15 juta pelaku UMKM yang akan menerima bantuan produktif ini,” kata Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha dikutip dari Antara Rabu (9/9).

Saat ini, pemerintah baru mengalokasikan Rp 22,01 triliun untuk 9,1 juta pelaku UMKM. Dari alokasi tersebut, realisasinya baru dicairkan Rp 6,6 triliun untuk sekitar 6 juta pelaku UMKM.

Bantuan produktif ditransfer melalui dua bank pelat merah yakni Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebagai inforamasi, bantuan produktif UMKM sebesar Rp 2,4 juta diberikan kepada usaha ultramikro dan mikro yang belum pernah menerima kredit dari perbankan. Tujuannya yaitu membangkitkan kembali aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19. (jpg)

Pembangunan Ibu Kota Baru Ditunda

Aris
-
0
Pembangunan Ibu Kota Baru Ditunda

batampos.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan, pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim) resmi ditunda.

“Mengenai ibu kota negara terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold,” ujar Suharso saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020) seperti yang dilansir dari JawaPos.com.

Namun demikian, Suharso memastikan pembagunan infrastruktur dasar di sejumlah daerah penyangga Ibu Kota baru itu akan tetap berlangsung. Sehingga masterplan itu tetap berjalan.

“Kita tetap dalam rangka persiapan dan kita melajutkan masterplan dan pembangunan infra dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan,” katanya.

Adapun menurut data Bappenas, kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur memerlukan anggaran sedikitnya Rp 466 triliun. Pembangunan tidak dikerjakan pemerintah sendirian tetapi juga melibatkan swasta.

Pemerintah hanya melakukan pembangunan pada infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, rumah dinas, pangkalan militer sampai membuat perencanaan. Total anggarannya Rp 89.47 triliun atau 19.2 persen.

Sekitar 26,2 persen atau Rp122.09 triliun berasa dari swasta. Swasta bakal membangun perumahan umum, perguruan tinggi, sarana kesehatan sampai mall. Sisanya 54.6 persen senilai Rp254.43 triliun melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pemerintah menargetkan konstruksi ibu kota negara di Kalimantan Timur mulai pada 2020. Pemerintah sebelumnya menargetkan ibu kota benar-benar pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024.(jpg)

Diduga Manfaatkan Program Kuota Gratis, XL dan Smartfren hendak Dilaporkan

Ahmadi Sultan
-
0
Diduga Manfaatkan Program Kuota Gratis, XL dan Smartfren hendak Dilaporkan

batampos.co.id – Ada dua operator yang hendak memanfaatkan program subsidi kuota gratis. Dua provider layanan telekomunikasi itu mengiming-imingi hadiah kepada satuan pendidikan jika para peserta didik menggunakan layanan jasanya.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menjelaskan bahwa dua operator tersebut adalah XL dan Smartfren. Rencananya, kedua operator tersebut akan dilaporkan untuk ditelusuri lebih lanjut.

“Kami tentunya akan menyampaikan secara formal kepada Mendikbud (Nadiem Makrim) juga Menkominfo (Johny G Plate) agar mereka melakukan investigasi lebih lanjut serta memberikan teguran kepada dua operator (XL dan Smartfren),” terangnya kepada wartawan, Selasa (8/9).

Saat ini, baru diketahui dua operator yang hendak bermain dengan subsidi kuota gratis dengan anggaran Rp 7,2 triliun tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada operator lain yang ingin melakukan praktik serupa.

“Yang sejauh ini kami ketahui ada dua operator. Kami sedang mencari bukti lagi, mengumpulkan bukti-bukti lagi apakah hanya dua operator itu atau ada operator lain,” jelas dia.

Pelaporan ini semoga dapat membuat operator tersebut, termasuk yang lain untuk tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan di kondisi seperti ini. “Supaya mereka memberhentikan praktek-praktek bisnis yang tidak etis ini dan jika ternyata kalau mereka tidak kooperatif agar dipertimbangkan dua operator ini untuk tidak ikut dalam program kuota internet untuk pelajar,” imbuhnya.

Direktur Utama Smartfren Merza Fachys, mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Bahkan, pihaknya sama sekali tidak mengetahui kalau ada brosur yang menyebutkan satuan pendidikan yang muridnya menggunakan Smartfren akan mendapat hadiah mobil gratis.

“Nggak jelas brosur itu. Smartfren tidak pernah sama sekali mengadakan itu. Sama sekali tidak. Kita itu nggak tau siapa yang bikin,” ungkapnya dilansir JawaPos.com, Selasa (8/9).(jpg)

Ini Tiga Pemicu Penularan Klaster Keluarga

Aris
-
0
Ini Tiga Pemicu Penularan Klaster Keluarga

batampos.co.id – Penularan virus corona saat ini sudah meluas di dalam keluarga. Beberapa anggota keluarga bisa tertular virus dari anggota keluarga lainnya yang dibawa dari luar.

Analis dan Penulis @pandemictalks, Firdza Radiany, menjelaskan, berbagai data resmi salah satu klaster keluarga terbanyak terdapat di Bogor yakni 48 klaster keluarga dan Bekasi 155 klaster keluarga.

Menurutnya, klaster keluarga itu terjadi ketika salah satu anggota keluarga yang biasa beraktivitas di luar rumah terkena atau terpapar virus lalu menularkan ke anggota keluarga lainnya. Sehingga anggota keluarga tersebut seluruhnya terkena Covid-19.

“Dalam hal ini bisa saja anaknya. Kenapa klaster keluarga berbahaya? Menurut kami karena setelah klaster kantor, subtransmisi ini akhirnya masuk ke keluarga, di mana ini unit sosial terkecil keluarga,” katanya dalam diskusi di Graha BNPB secara daring, Selasa (8/9/2020) seperti yang dilansir dari JawaPos.com.

Ilustrasi. batampos.co.id

Paling bahaya lagi, menurutnya adalah dengan budaya masyarakat Indonesia senang bersilaturahmi atau berkunjung sesama rumah antarwarga. Kebiasaan ini mempercepat penularan klaster antarrumah.

“Hal ini diperburuk lagi karena beberapa warga menolak untuk tes swab, karena stigma. Stigma dijauhi oleh keluarga, lingkungan dan lain-lain,” imbuhnya.

Berikut tiga hal yang memicu penularan klaster keluarga meluas:

1. Anak-anak Dibiarkan Bermain
Keluarga membiarkan anak-anak bermain bersama di dalam kompleks (tanpa protokol). Dalam jurnal ilmiah, anak terbukti berperan sebagai pembawa virus.

2. Warga Masih Sering Berkumpul
Warga masih sering berkumpul sepeti silaturahmi, rapat keluarga, arisan, acara keluarga, acara agama, acara musik atau bahkan main olahraga bersama seperti pingpong dan badminton.

3. Sering Piknik atau Liburan
Warga masih melakukan liburan atau piknik. Jadi saat kembali ke lingkungan sosialnya, mereka tidak tahu bahwa mereka mungkin membawa virus.(jpg)

Pemerintah Malaysia Larang WNI Masuk Negaranya, Ini Alasannya

Ahmadi Sultan
-
0
Pemerintah Malaysia Larang WNI Masuk Negaranya, Ini Alasannya

batampos.co.id – Malaysia secara ketat melarang sejumlah Warga Negara Asing (WNA) dari negara dengan kasus Covid-19 terbanyak masuk ke negaranya. Malaysia melarang WNA dari negara dengan kasus Covid-19 di atas 150 ribu untuk masuk ke negaranya. Salah satunya Indonesia.

Kasus Covid-19 di tanah air per Selasa (8/9), sudah tembus 200 ribu kasus. Melihat kondisi itu, Malaysia tak mau menerima beban kasus impor.

Dilansir dari Kyodonews, Selasa (8/9), daftar tersebut mencakup Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Spanyol, Prancis, Spanyol, Italia, Arab Saudi, Rusia, dan Bangladesh. Malaysia pada Selasa pekan lalu mengumumkan larangan serupa terhadap warga negara dari India, Indonesia, dan Filipina.

“Kami tidak akan mengizinkan orang-orang dari negara berisiko tinggi untuk memasuki negara kami,” kata Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob mengatakan kepada wartawan baru-baru ini.

Dia menambahkan bahwa daftar warga negara asing yang dilarang mungkin akan bertambah. Dia mencatat, bagaimanapun pengecualian akan dibuat untuk kasus darurat dan yang terkait dengan urusan pemerintah bilateral, tetapi dengan persetujuan dari Departemen Imigrasi.

Larangan itu bahkan mencakup mereka yang memegang izin imigrasi jangka panjang seperti penduduk tetap, pasangan asing warga Malaysia, dan mereka yang mengikuti program ekspatriat khusus yang disebut “l’Malaysia My Second Home’.

Otoritas kesehatan setempat telah menyatakan keprihatinan bahwa kasus impor mungkin meningkat saat musim dingin mendekat di belahan bumi utara. Selain itu, sebagian besar kasus terbaru yang dilaporkan di Malaysia terkait dengan infeksi yang berasal dari luar negeri.

Malaysia telah menutup perbatasannya sejak Maret, tetapi mulai melonggarkan pembatasan pada Juli untuk mengizinkan pemegang izin imigrasi jangka panjang dan mereka yang memiliki visa profesional untuk memasuki negara itu. Sejauh ini Malaysia berhasil mengendalikan angka kematian akibat Covid-19 di bawah 200 jiwa menurut data Worldometers.(jpg)

Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 200 Ribu

Ahmadi Sultan
-
0
Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 200 Ribu

batampos.co.id – Sudah 200.035 orang di Indonesia yang positif Covid-19. Jumlah ini adalah yang tertinggi di Asia Tenggara secara kumulatif, menurut data Worldometers.

Pada Selasa (8/9), ada tambahan 3.046 kasus baru. Angka kematian juga masih cukup tinggi. Dalam sehari, 100 jiwa meninggal dunia. Kini, sudah 8.230 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

Dari sisi case fatality rate (CFR), Indonesia yang tertinggi di Asia Tenggara lalu disusul Filipina sesuai data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dalam laman Covid19.go.id, Selasa (8/9), sebaran kasus positif tertinggi masih terjadi di DKI Jakarta sebanyak 1.014 kasus. Lalu Jawa Timur 401 kasus, Jawa Barat 336 kasus, Jawa Tengah 237 kasus, dan Bali 164 kasus.

Angka kematian harian tertinggi terjadi di provinsi Jawa Timur yakni 32 jiwa. Disusul Jakarta sebanyak 21 jiwa.

Angka pasien sembuh harian bertambah 2.306. Paling banyak kasus sembuh harian terjadi di provinsi DKI Jakarta sebanyak 929 pasien. Sudah 142.958 orang sembuh dari Covid-19.(jpg)

Ayo Jaga Kelestarian Air Waduk Kita

Aris
-
0
Ayo Jaga Kelestarian Air Waduk Kita
Infografis aliibenk/batampos.co.id

Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian air waduk. Salah satunya melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan kegiatan ilegal di sekitar waduk seperti memancing, berkebun ataupun ilegal logging. 

BP Batam juga membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai solusi untuk kelestarian air di waduk-waduk yang ada di Pulau Batam.

Manajer Pengelolaan Lingkungan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana, mengatakan, dengan menghasilkan air baku baru untuk Pulau Batam, pembangunan IPAL dapat membuat waduk lebih bersih.

Pasalnya limbah domestik yang selama ini mengalir ke waduk, akan disalurkan ke stasiun-stasiun pompa dan diteruskan hingga ke pusat IPAL di Bengkong Sadai.

“IPAL dapat menjaga kualitas air baku waduk dari limbah domestik dan mengurangi menjamurnya eceng gondok,” jelasnya.

IPAL lanjutnya dapat mendukung pelayanan dan keandalan sistem pengelolaan air minum (SPAM) di Kota Batam.(esa/adv)

Kemendikbud Khawatir Angka Putus Sekolah Meroket

Ahmadi Sultan
-
0
Kemendikbud Khawatir Angka Putus Sekolah Meroket

batampos.co.id – Pandemi Covid-19 bukan hanya menyerang sektor kesehatan dan ekonomi, tetapi juga pendidikan. Salah satunya potensi anak putus sekolah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri menyampaikan pandemi ini membuat banyak peserta didik yang bekerja untuk bertahan hidup demi keluarga di masa krisis ini.

“Ada anak-anak yang selama masa pandemi ini mereka bekerja, mungkin jadi ART (asisten rumah tangga), kenek angkutan, bekerja di sawah, ternak, di laut, dan mereka terbiasa menerima uang, kita khawatir mereka tidak mau sekolah lagi,” ujarnya ketika Hari Aksara Internasional 2020 secara virtual, Selasa (8/9).

Kemudian, ada juga kekhawatiran atas persepsi orang tua kepada sekolah. Para orang tua mungkin berpikir apa peran sekolah saat anak mereka belajar dari rumah.

“Tidak ada peran sekolah karena anak tidak masuk sekolah, tidak ada proses belajar mengajar di sekolah, akibatnya ada orang tua yang keberatan dengan iuran sekolah, minta dibebaskan, didiskon, dan sebagainya,” terang dia.

Selain itu, dengan belajar dari jarak jauh ini pun akan menciptakan kesenjangan capaian belajar. Sebab terdapat perbedaan kemampuan dalam mengakses teknologi, di antara strata ekonomi sosial yang berbeda.

Kemudian, risiko learning lost yang menunjukkan bahwa belajar tatap muka punya dampak positif terhadap pembelajaran dibandingkan PJJ.

“Ini permasalahan, akhirnya pemerintah mengambil langkah relaksasi zona hijau dan kuning untuk masuk sekolah dalam rangka mengurangi risiko pandemi, dengan memperhatikan kesehatan peserta didik, guru dan keluarganya, kemudian juga memperhatikan tumbuh kembang anak,” urainya. (*/jpg)

1...10,00310,00410,005...14,278Halaman 10,004 dari 14,278

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000