batampos – Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74, pada Jumat (17/10). Ini merupakan tahun pertama Prabowo merayakan ulang tahunnya sebagai Presiden RI.

Berbagai ucapan datang dari sejumlah pejabat negara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat dan doa kepada Prabowo. Ia berharap, Prabowo selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah besar memimpin bangsa Indonesia.

“Selamat ulang tahun Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga Bapak senantiasa dianugerahi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan oleh Allah SWT dalam menjalankan amanah besar memimpin bangsa,” kata Prasetyo dalam unggahan pada media sosial Instagram, Jumat (17/10).

Politikus Partai Gerindra itu juga berharap, setiap kebijakan yang diputuskan Prabowo dapat menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Semoga setiap langkah perjuangan Bapak selalu dimudahkan, setiap kebijakan membawa harapan dan senyum bagi rakyat, serta setiap pengabdian menjadi jalan menuju kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia,” harapnya.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengunggah foto berbagai momentum kebersamaan dengan Prabowo.

Dasco mendoakan Prabowo selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam memimpin bangsa Indonesia.

“Selamat ulang tahun Pak Presiden Prabowo. Kami kirimkan doa terbaik dalam berjuang demi bangsa dan negara tercinta,” ucapnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan selebritis sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, turut menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo. Hal itu turut diunggah Raffi dalam akun Instagramnya @raffinagita1717.

“Selamat Ulang Tahun, Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutur Raffi.

Raffi mendoakan Presiden Prabowo agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia. Ia berharap, memasuki usia 74 tahun, Presiden Prabowo dapat semakin bersemangat menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Semoga di usia baru ini, Bapak semakin tegar dalam memimpin bangsa, bersemangat dalam berkhidmat, dan senantiasa dikuatkan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan bermartabat,” ujarnya.

“Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian tanpa henti, semoga setiap langkah membawa keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu usia, Bapak Presiden,” pungkasnya. (*)

Artikel Prabowo Rayakan Ultah ke-74 di Tahun Pertama Jabat Presiden RI pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024. Salah satu temuan penting itu terkait adanya penyalahgunaan jatah kuota bagi petugas penyelenggara ibadah haji, yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan kepada para jamaah di Tanah Suci.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan terdapat penyalahgunaan jatah kuota terhadap petugas jamaah haji. Menurutnya, jatah kuota petugas tersebut ikut diselewengkan yang seharusnya untuk memberikan pelayanan terbaik, tetapi disalahgunakan.

“Jadi memang kalau kita melihat penyelenggaraan ibadah haji itu kan memang ada slot untuk petugas yang memang betul-betul bertugas untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah haji,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10).

Ia menegaskan seharusnya keberadaan petugas tersebut menjadi bagian penting dari penyelenggaraan haji yang aman dan tertib, baik untuk jamaah reguler maupun jamaah haji khusus. Namun, penyidik KPK menemukan indikasi kuat bahwa jatah kuota petugas itu tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Jadi petugas ini tidak hanya khusus tapi di reguler juga ada. Tapi kita dalam perkara ini menemukan adanya fakta-fakta bahwa kuota haji khusus yang dikelola oleh PIHK kan seharusnya ada slot juga untuk petugas. Nah slot untuk petugas ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Artinya tidak digunakan betul-betul untuk petugas,” ungkapnya.

Menurut Budi, jatah kuota petugas tersebut justru dijual kepada calon jamaah haji oleh pihak-pihak tertentu. Penyalahgunaan tersebut berpotensi merugikan negara dan merusak sistem penyelenggaraan haji yang sudah diatur secara ketat oleh pemerintah.

“Tapi kemudian diperjualbelikan kepada calon jamaah haji. Nah itu ada temuan. Oleh karena itu penyidik masih terus mendalami,” ujat Budi.

Budi menjelaskan bahwa praktik penyimpangan itu melibatkan sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Karena itu, KPK saat ini tengah memeriksa berbagai pihak dari unsur biro travel haji dan pejabat terkait penyalahgunaan kuota petugas haji tersebut.

“Karena memang penyelenggaraan ibadah haji khusus ini kan banyak sekali. PIHK yang mengelola kuota haji khusus ini kan banyak. Sehingga didalami praktik-praktik yang dilakukan,” ungkapnya.

Budi menyebut, terdapat perbedaan dari sisi nilai dan mekanisme perolehan kuota antar PIHK yang kini menjadi perhatian penyidik. Sebab, terdapat beberapa agen travel yang tidak memiliki izin bisa menjual kuota haji khusus.

“Mungkin berbeda juga dari sisi nilainya, dari sisi perolehan kuota itu seperti apa. Jadi ada Biro Travel ini yang memang berizin hingga mendapatkan distribusi kuota. Ada juga yang Biro Travel ini belum berizin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus,” jelasnya.

Selain itu, kata Budi, penyidik juga menemukan adanya jual beli kuota haji antar agen travel. Ia menegaskan, temuan ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar jaringan penyalahgunaan kuota haji yang lebih luas.

“Ternyata fakta-fakta di lapangan di antaranya adalah diperoleh dari pembelian kepada PIHK lain,” pungkasnya.

Meski demikian, hingga kini KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka. Namun, KPK telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Pencegahan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan berjalan secara optimal.

Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Artikel KPK Temukan Fakta Baru Dugaan Korupsi Kuota Haji pertama kali tampil pada News.

batampos – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menilai, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi warga negara asing (ekspatriat) memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu kehati-hatian. Kebijakan ini harus didasarkan kepada kebutuhan perusahaan dan keahlian.

“Selama penunjukan itu didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dengan catatan ketidak tersediaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, tentu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekadar sensasi, saya kira jangan dipaksakan,” ujar Rivqy, Kamis (16/10).

Rivqy mengatakan, BUMN adalah tulang punggung ekonomi nasional. Sehingga, pengelolaanya tidak boleh sembarangan yang berakibat menimbulkan kerugian.

“BUMN adalah tulang punggung ekonomi kita. Maka pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, ya silakan saja,” imbuhnya.

Legislator PKB ini mengatakan, pemerintah perlu membuat mekanisme pengawasan transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional. BUMN harus tetap berorientasi kepada peningkatan perekonomian nasional.

“Kita ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. Jadi bukan semata globalisasi, tapi juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” pungkas Rivqy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa WNA bisa memimpin BUMN. Hal ini diperbolehkan setelah dilakukan perubahan regulasi yang mewajibkan pemimpin BUMN adalah WNI.

“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10). (*)

Artikel Prabowo Bolehkan WNA Pimpin BUMN, DPR RI Minta Kehati-hatian pertama kali tampil pada News.