batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Kantor Perwakilan Jakarta menyelenggarakan Business Gathering di Manhattan Hotel, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Acara ini mengusung tema “Percepatan Perizinan dan Troubleshooting Demi Melesatnya Pertumbuhan Ekonomi” dengan tagline “BP Batam Kembali Menyapa” sebagai upaya memperkuat iklim investasi dan menjawab tantangan pelaku usaha di Batam.

Kegiatan ini sekaligus menjadi forum penyebaran informasi atas terbitnya dua regulasi penting, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 41 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lebih dari 60 peserta yang terdiri atas para pelaku usaha serta pejabat dan staf kementerian/lembaga hadir dalam kegiatan ini.

Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, menegaskan bahwa perhatian Presiden RI terhadap Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam semakin besar, sejalan dengan peran strategis Batam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam lima tahun terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam melampaui rata-rata Provinsi Kepulauan Riau bahkan angka nasional. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Batam diharapkan menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alexander menyebutkan bahwa lahirnya PP Nomor 25 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 merupakan bentuk nyata komitmen BP Batam bersama pemerintah pusat dalam mengatasi berbagai kendala investasi. 3 terobosan utama yang dihadirkan meliputi:

1. Kampanye investasi melalui Duta Investasi BP Batam.
2. Percepatan layanan Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU).
3. Penyediaan Dashboard Investasi Batam sebagai kanal pelaporan kendala investasi.

“Kami berharap forum ini dapat menjadi corong penyebaran informasi inovasi yang sedang dijalankan, baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas melalui sinergi dengan humas kementerian, media nasional, serta asosiasi asing,” tambah Alexander.

Langkah BP Batam ini mendapat apresiasi dari Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/BKPM RI, Delfinur Rizky Novihamzah. Menurutnya, PP Nomor 28 Tahun 2025 hadir untuk menyempurnakan sekaligus mempertajam regulasi sebelumnya, PP Nomor 5 Tahun 2021, terutama dalam memperjelas prosedur dasar perizinan yang selama ini kerap multitafsir.

“Regulasi ini bukan menggantikan, melainkan mencabut aturan yang lama, sehingga dibutuhkan mekanisme transisi. Namun yang terpenting, kami mengajak seluruh pelaku usaha agar tetap bersemangat berinvestasi di Batam,” tegas Delfinur.

Dengan terobosan regulasi dan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun BP Batam, diharapkan Batam dapat terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi strategis di masa depan.

Turut hadir dalam acara, Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Francis; Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam Rully Syah Rizal; Direktur Investasi BP Batam Dendi Gustinandar; Direktur Pengembangan KPBPB dan KEK BP Batam Irfan Syakir Widyasa; Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Hadjad Widagdo; serta Kepala Kantor Penghubung Jakarta Irwan. (*)

Artikel Business Gathering BP Batam: Sosialisasi Terobosan Regulasi untuk Kemudahan Investasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam saat ini sudah melayani sekitar 45 persen dari target 300 ribu penerima manfaat. Tercatat 135.213 siswa sekolah dilayani hingga Selasa (2/9).

Ketua Koordinator MBG Batam Defri Frenaldi menyebut target yang ditetapkan mengikuti target nasional, yaitu 100 persen murid sekolah dengan kuota total 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah itu.

“Kalau kita lihat, dari total siswa ada sekitar 300 ribuan yang menjadi target. Jadi capaian 135 ribu siswa ini sekitar 45 persen. Target kami jelas, seluruhnya harus terpenuhi tahun ini, dan kami ingin semuanya dilayani,” ujarnya dihubungi di Batam, Kamis (4/9), dilansir Antara.

Baca Juga: Suzuki X-Over Terjungkal ke Parit Usai Tabrak Gerobak Gorengan di Marina

Berdasarkan data SPPG Batam, 135.213 siswa sekolah sudah dilayani program itu dan 3.711 ibu hamil, menyusui, dan balita. Pelayanan tersebar di 10 kecamatan dengan 40 SPPG aktif dan 18 belum aktif.

“Dari 58 SPPG ini, ada dua yang milik instansi. Satu milik Polda Kepri dan satu unit miliki Polresta Barelang (Kepolisian Resor Kota Batam-Rempang-Galang). Sementara itu, sisanya dibangun oleh mitra swasta,” katanya.

Dia mengatakan operasional setiap SPPG tetap dijalankan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui tiga pegawai yang ditempatkan di masing-masing unit.

Ia menjelaskan proses pengajuan SPPG dilakukan melalui website mitra.bgn.go.id dengan tahapan verifikasi administrasi, lokasi, fisik, hingga penentuan kelayakan.

Baca Juga: Gangguan Air Bersih di Nongsa, Air Batam Hilir Lakukan Penyambungan Pipa Jumat Siang

“Proses verifikasinya cepat, hanya 1-3 hari kerja. Yang memakan waktu itu persiapan renovasi bangunan dan dapur agar sesuai standar, biasanya butuh waktu sekitar 45 hari,” kata dia.

Ia menjelaskan kunci sukses MBG di tiga aspek utama, yakni anggaran yang sudah disiapkan pemerintah pusat, sumber daya manusia (SDM) disiapkan oleh BGN dengan lebih dari 30 ribu tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dan infrastruktur yang saat ini sedang dikejar agar bisa selesai 100 persen tahun ini. (*)

Artikel Program MBG di Batam Sudah Layani 45 Persen dari Target Penerima pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Perbedaan sistem pungutan antara Batam dan daerah lain di Indonesia dinilai menciptakan distorsi iklim investasi.

Jika di kota-kota lain pelaku usaha hanya dibebani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), di Batam mereka masih harus menanggung tambahan biaya berupa Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atau sewa lahan kepada BP Batam.

Akademisi sekaligus Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson Tampubolon, menyebut kebijakan ini menjadi beban ganda bagi pelaku usaha.

“Di daerah lain cukup membayar PBB sebagai kewajiban fiskal. Tetapi di Batam, pengusaha harus menanggung UWTO sekaligus PBB. Ini jelas kontraproduktif dan mengurangi daya saing Batam,” ujarnya pada Jumat (5/9/2025) pagi.

BACA JUGA: Warga Keluhkan Kenaikan PBB, Bapenda Batam Jelaskan Penyebabnya

Menurut Rikson, secara historis UWTO lahir dari status Batam sebagai kawasan khusus dengan pengelolaan lahan oleh BP Batam. Namun dalam praktiknya, pungutan ini dipandang sebagai “double burden” yang memberatkan dan membingungkan dunia usaha.

“Alih-alih memberikan kemudahan, investor justru terbebani dengan biaya tambahan yang tidak ada presedennya di wilayah lain. Padahal tujuan awal Batam adalah menyediakan lahan murah dan ramah investasi,” tegasnya.

Rikson menilai dampak kebijakan ganda tersebut sangat terasa terhadap daya tarik Batam sebagai kawasan strategis. Investor cenderung membandingkan struktur biaya di Batam dengan wilayah lain seperti Singapura dan Johor.

Bila biaya lahan di Batam lebih tinggi tanpa jaminan kepastian hukum maupun infrastruktur memadai, investor bisa beralih ke lokasi lain.

“Keunggulan kompetitif Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ) bisa terkikis. Karena itu, sudah saatnya ada reformasi kebijakan lahan di Batam,” kata Rikson.

Ia mengusulkan agar pemerintah menghapus UWTO bagi usaha kecil, menengah, dan hunian sederhana, atau minimal merasionalisasi tarif bagi pelaku usaha strategis.

“Dengan begitu, biaya operasional bisa lebih kompetitif dan cita-cita menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dapat terwujud tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha,” pungkasnya.(*)

Reporter: Alpian

Artikel UWTO Dinilai Jadi Beban Ganda, Batam Kehilangan Daya Saing Investasi pertama kali tampil pada Metropolis.