batampos.co.id – Wabah Covid-19 membuat perekonomian di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Imbas dari hal itu, beberapa perusahaan pun menutup usahanya, termasuk hotel dan restoran.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan bahwa hingga saat ini, terdapat lebih dari 1.600 hotel yang memutuskan menghentikan operasionalnya.
“Sekarang sudah lebih dari 1.600 hotel dari 31 provinsi. Itu yang lapor aja ya, saya rasa lebih daripada itu,” kata dia, Senin (20/4).
Sedangkan, untuk restoran, Maulana menyebutkan bahwa di seluruh Indonesia, setidaknya lebih dari 350 menutup usahanya. Hal itu dilakukan karena adanya pembatasan pergerakan manusia dan transportasi.
“Restoran kita gabungin dengan tempat hiburan itu sekitar 352, itu pun yang lapor, yang ngga lapor lebih daripada itu karena kan di berbagai macam daerah kan,” tuturnya.
Dia pun meminta agar pemerintah segera mengeksekusi kebijakan stimulus sektor pariwisata yang masih menjadi wacana. Jika tidak, industri pariwisata perlahan-lahan akan makin terperosok.
“Maksimum bulan Juni (bertahan), tapi itu nggak sama semua kan (perusahaan), karena kondisi daerah beda-beda kan. Jarang yang punya (kesanggupan membayar biaya operasional) sampai 6 bulan ke atas, paling maksimal itu 3 bulan,” tutup dia.(jpg)
batampos.co.id – Beberapa narapidana asimiliasi dan integrasi yang dibebaskan membuat masyarakat di beberapa daerah resah lantaran mereka kembali bikin ulah. Kendati demikian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan bahwa angka pengulangan tindak pidana dari para napi asimilasi dan integrasi masih relatif rendah.
Yasonna menyebut berbagai evaluasi tetap harus dilakukan untuk memulihkan rasa aman di dalam masyarakat. Terlebih, hingga Senin (20/4) tercatat jumlah warga binaan yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi mencapai 38.822 orang.
“Angka pengulangan (kejahatan, Red) ini sebenarnya masih sangat rendah, bahkan jauh di bawah rate residivisme sebelum Covid-19,” ujar Yasonna.
Politikus PDI Perjuangan itu tak menginginkan lagi adanya narapidan yang menjalani program asimilasi dan integrasi mengulangi perbuatannya. “Bila ada berita di media terkait pengulangan tindak pidana, saya minta setiap kanwil bertindak aktif memastikan kebenarannya di kepolisian. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat tidak jadi ketakutan akibat berita miring yang tidak benar,” tegas Yasonna.
Yasonna juga meminta jajaran Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian. Hal ini terkait kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan di tengah pandemi Covid-19.
“Saya harapkan seluruh Kakanwil dan Kadivpas berkoordinasi dengan para Kapolda di seluruh daerahnya, agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi untuk segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan usai menjalani BAP di kepolisian agar yang bersangkutan langsung menjalani pidananya,” kata Yasonna, Senin (20/4).
Hal ini sebagai bentuk evaluasi atas sikap masyarakat yang mengeluhkan kebijakan asimilasi dan integrasi Covid-19. Keluhan ini, kata Yasonna, muncul akibat sejumlah kasus pengulangan tindak pidana oleh warga binaan yang dibebaskan melalui kebijakan tersebut.
Terkait insiden kejahatan oleh napi asimilasi, Polres Jakarta Utara belum lama ini menindak tegas AR (42) yang notabene merupakan napi yang mendapat cuti bersyarat atau hak asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. AR terpaksa ditembak mati anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara pada Sabtu (18/4) malam.
Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto menyampaikan, AR berstatus residivis yang belum lama ini bebas setelah mendapatkan program asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19.
“Pelaku ini merupakan residivis dan dia baru keluar dari Lapas yang ada ada di Bandung yang sebelumnya (dipenjara, Red) di Salemba. Dia mengikuti program asimilasi,” kata Budhi.
Budhi menyampaikan, anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara terpaksa menembak AR karena mencoba melawan saat dilakukan penangkapan. AR bersama rekannya JN mencoba melakukan penodongan kepada seorang penumpang yang berada di angkot M15 ke arah Tanjung Priok.
AR sempat mengacungkan celurit yang ia bawa dan melukai salah seorang anggota polisi. Tak mau ambil risiko, polisi pun menembak AR hingga tewas di tempat. “Saat pelaku yang ditembak mati digeledah dompetnya, ditemukan surat cuti bersyarat/asimilasi tertanggal 21 Februari 2020,” pungkas Budhi.(jpg)
batampos.co.id – Penurunan kasus baru Covid-19 di Indonesia menjadi harapan semua orang. Hari ini data terbaru, Senin (20/4), pertambahan kasus baru positif Covid-19 adalah angka terendah selama 2 pekan terakhir. Pasien baru bertambah 185 orang sehingga total menjadi 6.760 kasus positif.
Angka itu adalah pertambahan kasus baru terendah setelah sebelumnya kasus baru selalu bertambah di angka 200-300 kasus setiap hari. Dimulai dari 7 April lalu pertambahan mulai naik di angka 247 kasus baru yang terkonfirmasi positif lewat tes PCR.
Lalu pada 10 April terjadi pertambahan 219 kasus. Kemudian jumlah terus bertambah menjadi 300-an kasus. Dan hari ini, Senin (20/4) menjadi pertambahan kasus baru terendah.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan total spesimen yang sudah diperiksa adalah sebanyak 49.767. Sedangkan total kasus meninggal juga terus berkurang yakni 8 kasus kematian baru, terendah dalam 2 pekan terakhir.
“Meninggal menjadi 590 orang, bertambah 8 kematian,” jelas Yurianto.
Sementara itu, pasien sembuh terus melebihi angka kematian. Ada tambahan 61 kasus pasien sembuh sehingga total menjadi 747 orang.
“Mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan Covid-19 dengan memutuskan penularan, pastikan kita tak tertular dan tak menulari. Tetap tinggal di rumah. Pakai masker,” tegasnya.
Kasus sembuh tertinggi tetap berada di 5 provinsi. Rinciannya, Jakarta 2.390 pasien sembuh, Jawa Timur 98 pasien sembuh, Sulawesi Selatan 63 pasien sembuh, Jawa Barat 56 pasien sembuh, dan Jawa Tengah 51 pasien sembuh.(jpc)
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam sedang merancang pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk diterapkan di kota kepulauan yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia itu. Salah satu alasan pengajuan PSBB adalah kondisi Batam sebagai kota terbuka lalu lintas orang dan barang yang sulit untuk dikendalikan. Dengan kondisi seperti itu, dikhawatirkan penyebaran virus sulit ditekan.
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad seperti dilansir dari Antara di Batam menjelaskan, pemkot mencatat sedikitnya 72.000 pekerja migran Indonesia pulang melalui jalur resmi lewat Batam. Ditambah yang masuk ke kota itu secara ilegal. Belum termasuk lalu lintas orang melalui kapal antarprovinsi. Saat ini saja terdapat 40 ABK KM Kelud dikarantina, 28 di antaranya positif Covid-19.
”PSBB sudah disepakati. Landasan utama, PSBB memungkinkan daerah memberikan sanksi. Saat ini, daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi meskipun tipiring. Kalau PSBB, buat posko di beberapa titik, bisa memobilisasi. Bagi kedai kopi dan rumah makan yang tidak disiplin, bisa diangkat kursi-kursinya,” kata Amsakar Achmad pada Senin (20/4).
Selain karena kota terbuka, lanjut dia, PSBB perlu diterapkan mengingat jumlah penderita Covid-19 di Batam terus meningkat. Bahkan, sudah sampai penularan lokal level 2.
”Melihat eskalasi yang ada, pertumbuhan sebaran yang mulai mencemaskan, ditambah kondisi yang belum ada kendali arus kedatangan orang dan barang, sudah cukup penting,” ujar Amsakar Achmad.
Bila PSBB diterapkan, pemerintah daerah dimungkinkan membuat aturan-aturan khusus. Misalnya, warga yang baru datang dari daerah lain harus menjalani karantina selama 14 hari secara mandiri. Apabila terbukti terdampak, pulang dengan biaya sendiri. Rencananya, Pemko Batam akan mengajukan PSBB bersama Pemprov Kepri.
”Kalau dokumen betul-betul sudah clear, akan disampaikan ke gubernur dan kemenkes. Gubernur sudah buat konsepnya, bahan dari kita bisa jadi pengayaan,” terang Amsakar Achmad.
Bila sudah diajukan, diharapkan bisa segera disetujui pemerintah pusat. Dia berharap saat PSBB diterapkan, kebutuhan logistik sudah terkumpul.(antara)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) oprimistis sektor pariwisata bakal bangkit pada 2021 mendatang. Presiden yakin Pendemi Covid-19 ini bakal bisa benar-benar teratasi pada akhir tahun ini.
Berbeda dengan perkirakaan Presiden, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengaku pesimis hal itu akan terjadi.
“Kita bicara pariwisata akan meningkat di 2021, sementara posisi saat ini semua pengusaha udah mulai panik menghadapi bulan kedua dan ketiga dalam situasi seperti ini. Justru kita memprediksi banyak yang bangkrut malah pada saat selesainya Covid-19 ini,” kata dia seperti dilansir JawaPos.com, Senin (20/4).
Bangkitnya sektor pariwisata masih perkiraan dengan asumsi Covid-19 selesai akhir 2020. Menurutnya, yang sangat dibutuhkan pengusaha saat ini adalah kebijakan stimulus untuk membantu para pelaku usaha mengatasi jurang kebangkrutan.
“Semua serba tanggung, yang didepan mata ini, yang kita perhatikan bahwa pariwisata itu yang paling tidak bisa survive saat ini, baik itu perusahaan maupun pekerja pariwisatanya dan mereka juga tidak dapat stimulus kan,” tambah dia.
Pemerintah pun diminta untuk segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi dampak di sektor pariwisata, khususnya untuk para pekerja. Sebab, jika tidak, maka industri tersebut hanya akan hidup hingga bulan Juni mendatang.
“Kita rapat itu (kesanggupan keberlangsungan usaha), maksimum bulan Juni, tapi itu ngga sama semua kan, karena kondisi daerah beda-beda, paling maksimal itu 3 bulan,” jawabnya.(jpg)
batampos.co.id – Semua obat-obatan yang berpotensi saat ini diberikan kepada para pasien Covid-19 demi langkah ikhtiar menyembuhkan. Sebab obat Covid-19 yang sesungguhnya memang belun ditemukan mengingat virus Korona ini adalah virus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok, sejak Desember 2019.
Ahli virus Korona asal Korea Selatan mengatakan untuk sementara pengobatan Covid-19 yang efektif harus terus dicoba sambil menunggu peneliti selesai mengembangkan vaksin. Saat ini peneliti memilih obat Remdesivir Gilead Sciences sebagai kandidat yang penuh harapan.
Peneliti dr. Kim Woo Joo, yang memimpin ilmuwan Korea Selatan menghadapi virus Mers pada tahun 2015, mengatakan dia tidak terlalu optimis tentang ketersediaan vaksin Covid-19 dalam 18 bulan ke depan. Namun, dia mengatakan bukti tentang efektivitas Remdesivir. Obat ini bersifat antivirus eksperimental yang dikembangkan untuk mengobati Ebola, AbbVie’s Kaletra, dan obat anti-HIV.
“Jika semuanya berjalan dengan baik, saya berharap bahwa efektivitas obat-obatan ini akan dibuktikan secara ilmiah dalam tiga sampai empat bulan,” kata Kim yang juga seorang profesor pakar penyakit menular di Rumah Sakit Guro University Korea seperti dilansir dari AsiaOne, Senin (20/4).
Kim menambahkan bahwa Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul dan Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional AS yang dipimpin oleh dr Anthony Fauci berkolaborasi untuk menguji Remdesivir.
Situs web berita kesehatan dan medis, Stat, melaporkan pada Kamis pekan lalu bahwa sebuah rumah sakit di Chicago menggunakan Remdesivir untuk mengobati pasien Covid-19 yang parah. Hasilnya tim medis melihat pemulihan yang cepat dalam gejala demam dan pernapasan yang lebih baik. Dan sebagian besar pasien keluar dari RS dalam seminggu.
University of Chicago Medicine menguji 125 pasien Covid-19 dalam uji klinis dua fase-3 Gilead dan memberi mereka infus Remdesivir setiap hari. Dari jumlah pasien tersebut, 113 memiliki gejala parah.
Kim mengatakan dirinya secara langsung terlibat dalam pengujian obat lain untuk mengobati Covid-19. Ada beberapa uji klinis yang sedang berlangsung untuk terapi ini. Dia juga menyebut klorofena, pengobatan malaria, sebagai kandidat lain yang penuh harapan.
Kim mengaitkan respons negaranya yang sukses setelah wabah Mers pada 2015. “Kami juga mengalami wabah influenza baru pada 2009 dan wabah Coronavirus Mers pada 2015, sehingga kami juga bisa mengatasi ini,” pungkas Kim penuh keyakinan.(jpg)
batampos.co.id – Merebaknya penyebaran virus korona Covid-19 turut menyerang sektor perekonomian yang berdampak pada ancaman lapangan kerja. Tak sedikit perusahaan yang mengambil langkah merumahkan karyawan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak dapat membayar gaji para karyawannya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memandang, pemerintah tidak menganjurkan dan tidak menginginkan terjadinya PHK. Sehingga, beberapa stimulus pajak diberikan kepada pengusaha untuk meringankan beban usahanya.
“Kita selalu mengampanyekan jangan lakukan PHK. Makanya pemerintah berikan stimulus PPN, PPh badan, kredit pokok tanpa bunga ditunda enam bulan. Itu stimulus agar perusahaan mempertahankan karyawan,” ujarnya dalam video conference, Senin (20/4).
Di sisi lain, Bahlil menilai keputusan perusahaan merumahkan karyawan merupakan alternatif terbaik dari yang terjelek. “Harapan saya kalau memang enggak bisa dihindari tapi harus dilakukan (merumahkan), gaji dan upah harus dibayar,” ucapnya.
Pihaknya berharap kepada para pengusaha yang mengambil keputusan merumahkan pegawainya agar tetap membayar gaji atau upah setiap bulan. “Berapa besarnya dibicarakan baik-baik. Kalau karyawan ingin lebih, tapi pengusaha agak berat,” ucapnya.
Bahlil menambahkan, dalam situasi seperti ini tidak ada pihak yang bersikap egois dan mencari aman sendiri. Kondisi ini merupakan ujian loyalitas bagi pengusaha maupun karyawan.
“Kita sebagai karyawan diuji sayang enggak kepada perusahaan. Perusahaan dan pengusaha diuji mempertahankan karyawan,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Stok beras di gudang Bulog Ranai dan Sedanau, Kabupaten Natuna, dipastikan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tiga bulan mendatang.
Dimana total ketersediaan beras Bulog di Natuna sebanyak 737 ton, terdiri dari stok beras di gudang Bulog Ranai sebanyak 348 ton dan di gudang Bulog Sedanau sebanyak 389
ton.
Kapolres Natuna sekaligus Wakil Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19, AKBP Ike Krisnadian, menegaskan, cadangan beras dipastikan masih aman untuk kebutuhan
masyarakat selama tiga bulan ke depan.
Ketersiadaan beras ini untuk menjamin kebutuhan masyarakat selama pandemi Covid-19.
“Dua gudang Bulog yang kita pantau dipastikan masih cukup. Cadangan berasa bisa penuhi kebutuhan selama tiga bulan ke depan,” ujar Kapolres saat mengecek gudang Bulog Ranai, Sabtu (18/4/2020) lalu.
Ike mengatakan, peninjauan ditujukan untuk memantau kesiapan percepatan pencegahan wabah corona di Kabupaten Natuna.
Pemantauan termasuk di kantor Touris Information Center (TIC) Dinas Pariwisata yang dijadikan posko dan kantor Sekretariat Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19.
Dimana saat ini kantor tersebut digunakan anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk wilayah Natuna.
Didampingi sejumlah Tim Satgas Covid-19, Kapolres juga meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna.
Ilustrasi. Beras bulog yang berada di Gudang Bulog di Batuampar, Kota Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Memastikan kesiapan rumah sakit rujukan dalam menangani pasien yang dirawat ditangani dengan tepat meski Natuna masih zona hijau.
“Kasus wabah Covid-19 harus diantisipasi semua elemen masyarakat, dan patuhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan bersama, memutus mata rantai kasus wabah ini,” ujar Kapolres.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pemkab Natuna, Hikmat Aliansyah, menyatakan, jumlah ODP di Natuna mencapai 174 orang, selesai pemantauan 153 orang.
Proses pemantauan saat ini 21 orang, sementara jumlah pasien dalam pengawasan
(PDP) mencapai 48 orang.
“Spesimen sudah diperiksa ada 4 orang, 2 PDP, dan 2 ODP hasilnya negatif. Rapid test
pada 3 orang PDP non reaktif, rapid test 9 ODP juga non reaktif. Termasuk rapid test 5 OTG, semuanya non reaktif. Alhamdulillah, untuk kasus positif tetap nihil,” sebutnya.
Meski di Natuna masih zona hijau dalam kasus pandemi wabah corona, pemerintah daerah sudah melakukan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Di antaranya membatasi pergerakan manusia ke luar daerah termasuk antarprovinsi dan
luar negeri.
Seperti di Kecamatan Serasan, pembatasan aktivitas nelayan sudah diberlakukan.
Sebelumnya nelayan masih melakukan transaksi di Malaysia, kini sudah dihentikan.
Bahkan jumlah kapal barang juga dibatasi dalam bertransaksi antarprovinsi. Camat Serasan Wendriyadi, mengatakan, pemerintah kecamatan sudah menutup transaksi antara masyarakat Serasan di Malaysia untuk sementara.
Tetapi masih diberikan kelonggaran untuk bertransaksi dagang di Kalimantan, namun dilakukan pembatasan untuk memudahkan pengawasan.
“Saat ini kapal ikan dan kapal penampung dibolehkan bertransaksi dua kapal saja setiap minggu ke Pemangkat, Kalimantan Barat. Sebelumnya bisa 5 sampai 6 kapal penampung bertransaksi ke sana,” sebut Wendriyadi.(arn)
batampos.co.id – Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan, kondisi kesehatan Wali Kota Tanjungpinang Syahrul membaik, meski sampai sekarang masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Thabib dan masih dinyatakan positif Covid-19. Indikator kondisi Wali Kota Syahrul membaik yakni ginjal dan jantung mulai berfungsi normal.
Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang mengatakan, mendapat informasi bahwa kondisi Wali Kota Syahrul membaik. ”Ini sebuah keajaiban. Sungguh luar biasa, doa masyarakat kepada pemimpinnya sehingga kondisi Pak Syahrul menunjukkan kondisi yang tidak kritis lagi,” ucap Tjetjep pada Senin (20/4).
Tjetjep mengatakan, Syahrul belum sadarkan diri lantaran masih dipasang alat ventilator. Jika kondisinya makin membaik, alat tersebut akan dilepas. ”Sudah beberapa hari ini masih ditidurkan karena dipasang ventilator untuk membantu pernapasannya,” tutur Tjetjep.
Syahrul dirawat di RSUD Provinsi Kepri sejak 11 April. Dia dinyatakan positif Covid-19 dua hari kemudian. Sampai sekarang pihak yang berwenang belum membeberkan hasil penelusuran penularan Covid-19 terhadap Syahrul. Selain Syahrul, sejumlah orang terdekatnya, seperti istrinya dan dokter keluarganya dinyatakan positif Covid-19.
”Kami berharap masyarakat terus mendoakan Pak Syahrul dan keluarganya. Semoga segera sembuh, dapat berkumpul dengan keluarga dan masyarakat,” ucap Tjetjep.
Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang, Kepri, menyebutkan istri dan dokter pribadi Wali Kota Tanjungpinang Syahrul terkonfirmasi positif Covid-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Rustam, berdasar keterangan dari pasien, istri wali kota pernah melakukan perjalanan ke Sumatera Barat dan Batam dalam tiga minggu terakhir.
Sedangkan, dokter pribadi wali kota diketahui tidak memiliki riwayat perjalanan keluar kota dalam sebulan terakhir. Namun dia merawat Syahrul di rumah selama kurang lebih satu minggu. ”Saat ini pasien dalam kondisi stabil dan diisolasi di rumah masing-masing,” terang Rustam.(antara)
batampos.co.id – Masa pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah atau work from home (WFH) diperpanjang hingga 13 Mei 2020.
Hal ini diputuskan melalui surat edaran Menpan-RB Nomor 50 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas SE Menpan-RB Nomor 19 Tahun 2020 yang mengatur sistem kerja ASN selama pandemi Covid-19.
“Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan SE Menpan-RB 34/2020, diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan,” kata Menpan-RB Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip dalam surat edaran, Senin (20/4).
Tjahjo meminta, keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik tetap terjaga meskipun ASN bekerja dari rumah.
Pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah harus memastikan kesesuaian sistem kerja di setiap instansi.
“Pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pinta Tjahjo.
Selain itu, Tjahjo juga mengharapkan, penyesuaian sistem kerja untuk daerah yang menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sehingga, PPK di setiap instansi diharapkan dapat memperhatikan kebijakan PSBB di daerahnya masing-masing.
“Pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang bersangkutan dapat melakukan penyesuaian sistem kerja ASN sesuai Surat Edaran Menpan-RB Nomor 45 Tahun 2020 tentang penyesuaan sistem kerja ASN di wilayah dengan penetapan PSBB,” ujar Tjahjo.
Perpanjangan ASN bekerja dari rumah telah dilakukan sebanyak dua kali. Dengan alasan mempertimbangkan perkembangan penyebaran virus Covid-19 yang terus meluas di Indonesia.(jpg)
