batampos.co.id – Jamaah umrah asal Indonesia yang sedang berada di wilayah Arab Saudi masih bisa melanjutkan kegiatan ibadah seperti biasa, termasuk berziarah ke Madinah. Hal ini Menyusul adanya penangguhan sementara akses masuk warga negara asing ke negara itu akibat wabah virus corona atau COVID-19.
Melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/2), KJRI Jeddah melaporkan hasil pantauan di Bandara Internasional King Abdulaziz, jumlah jamaah umrah Indonesia telah mendarat pukul 7.25 waktu setempat pada Kamis, dengan pesawat Saudia Airlines.
Informasi yang diperoleh dari otoritas Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah menyebutkan penangguhan sementara penerbangan jemaah umrah ke Arab Saudi dari seluruh negara.
Larangan masuk ke Arab Saudi juga diberlakukan bagi warga asing dari negara-negara yang terpapar virus corona atau COVID-19, yang oleh otoritas kesehatan Saudi dinilai berbahaya.
Pemegang visa non-umrah yang terlanjur mendarat di bandara Arab Saudi akan menjalani pemeriksaan berkenaan dengan aktivitasnya selama dua pekan terakhir, apakah pernah bepergian ke negara-negara yang terpapar virus tersebut.
Arab Saudi juga menangguhkan penggunaan kartu identitas nasional oleh warga negara Saudi dan warga negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk melakukan perjalanan dari dan ke Arab Saudi.
Pengecualian itu dikhususkan bagi warga Saudi yang berada di luar negeri dan ingin kembali ke negaranya, serta warga negara GCC yang saat ini berada di Arab Saudi yang ingin pulang ke negaranya.
Sebagai tindakan pencegahan, pemerintah Arab Saudi memberlakukan sistem verifikasi terhadap para pemegang identitas nasional Arab Saudi di pintu perlintasan (entry), berdasarkan arah negara kedatangan mereka sebelum memasuki wilayah Saudi, serta memberlakukan prosedur pemeriksaan kesehatan terhadap mereka.
Namun, pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa prosedur tersebut hanya bersifat sementara dan akan terus dievaluasi oleh pihak berwenang. Ketentuan ini mulai berlaku pada 27 Februari 2020.(antara)
batampos.co.id – Setelah mendapatkan pencerahan dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, akan mengambil alih saham Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) dari Pemprov Riau.
Seperti yang diketahui, SPC merupakan gedung dimana Mal Pelayanan Publik (MPP) berlokasi.
”MPP sudah saya bilang ke Pak Haris (KPK), supaya sahamnya atau aset Provinsi Riau diserahkan kepada kita, agar jangan ditahan-tahan,” kata Rudi usai bertatap muka
dengan KPK di Gedung BP Batam, Selasa (25/2/2020).
Tujuan dari pengalihan aset adalah baik BP Batam maupun Pemko Batam tidak memperpanjang kontrak lagi ketika 2023 tiba.
”Supaya 2023 nanti, tak perpanjang kontrak kalau diambil alih. Kalau bisa begitu, maka bisa renovasi benaran. Soalnya setengah-tengah malnya. Orang datang bingung, malnya cuma di lantai satu saja,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, penerapan MPP di Batam ini sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dan KPK.
”Dengan pencerahan ini, proses pelayanan BP yang dulu dua hingga tiga bulan, maka sekarang dalam sehari bisa selesai,” jelasnya.
BP Batam berencana menarik aset Pemprov Riau yang ada di di Gedung MPP, Batam Centre. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
Selain itu, lewat Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 3/2020 tentang lahan, Rudi ingin segera ada action.
”Perka lahan sudah saya tandatangani. Minggu depan minimal ada action-nya. Kalau di MPP belum jalan sistemnya, maka ada ruanganlah,” tegasnya.
BP Batam mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk sewa kantor di gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) Mal Pelayanan Publik (MPP).
Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, biaya sewa kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam di lantai 1 dan lantai 3 di MPP
Rp 3,6 miliar untuk setahun pada 2019.
“Gedung SPC merupakan aset bersama milik Pemko Batam, Pemprov Riau, dan BP
Batam,” jelasnya.
Sedangkan pengelola gedung, kata dia, diketahui pihak ketiga. Yakni PT 911 yang kontraknya berlangsung selama 15 tahun, dan akan berakhir pada tahun 2022.
Saat dibangun, nilai investasi disepekati dari Pemprov Riau sebesar 40 persen, Pem-
ko Batam 20 persen, dan BP Batam 40 persen.
Namun, saat terjadi pemekaran provinsi, maka investasi Pemko Batam diambil alih Pemprov Riau dan BP Batam.
Untuk kepemilikan saham saat ini, Pemprov Riau punya saham sebesar 54 persen,
Pemko Batam hanya enam persen, dan BP Batam sebesar 40 persen.(leo)
batampos.co.id – Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Taiwan dinyatakan positif terjangkit virus korona. Pasien saat ini kondisinya sedang dikarantina.
“Betul ada PMI (pekerja migran Indonesia) kita. Sekarang sudah dalam pengawasan karantina Taiwan,” kata Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei Didi Sumedi, Kamis (27/2).
Karena itu, KDEI langsung mengeluarkan imbauan kepada para WNI di Taiwan agar segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat apabila mengalami gangguan pernapasan, batuk, demam, dan sesak napas.
“Sebaiknya segera melapor atau mengajak sesama WNI yang diduga mengalami gejala-gejala tersebut untuk ke Rumah Sakit,” kata Didi.
Didi juga mengatakan, pihaknya telah meminta WNI di Taiwan tidak melakukan aktivitas kegiatan yang dihadiri lebih dari 10 orang. Termasuk mengimbau, paguyuban WNI atau organisasi keagamaan yang beranggotakan WNI untuk tidak mengadakan kegiatan massal untuk sementara waktu.
“Kita imbau untuk mengurangi frekuensi bepergian ke tempat umum dan jauhi pusat keramaian,” pinta Didi.
Diketahui, sementara itu, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan (MHW) merilis rekam jejak seorang pekerja asal Indonesia berinisial TL pada 16-19 Februari 2020.
Rekam jejak tersebut meliputi perjalanan yang dilakukan oleh si penderita pada periode tersebut dengan menggunakan taksi, bus kota, dan kereta metro lengkap dengan jam dan nomor polisi kendaraan dan nomor perjalanan.
Pekerja migran asal Indonesia tersebut merupakan orang yang ke-32 di Taiwan yang divonis positif COVID-19. Dari 32 kasus, satu di antaranya meninggal dunia.
Jumlah pekerja migran asal Indonesia diperkirakan mencapai angka 290.000 orang yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Taiwan.
Bahkan, dalam waktu dekta ini diketahui rencannya ada dua kegiatan pengajian berskala besar di Taiwan yang rencananya dihadiri oleh penceramah dari Indonesia batal digelar akibat COVID-19.(antara)
batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Batam mulai memasang alat pengeras suara di sejumlah simpang lampu lalu lintas.
Melalui kamera pengawas (CCTv) yang sebelumnya terpasang, nantinya pelanggar lalu lintas akan ditegur langsung melalui alat pengeras tersebut.
Hal itu ditargetkan mulai dioperasikan awal Maret ini.
“Tahun ini pengeras suara kami pasang pada 10 simpang,” kata Kepala Dishub Batam,
Rustam Effendi, kepada Batam Pos, Rabu (26/2/2020).
Dari rencana pemasangan di 2020 ini, Dishub Batam telah memasang pada enam lokasi. Yakni di Simpang Martabak Har Nagoya, Simpang dekat Hotel Evitel Pelita, Simpang KDA di Jalan Sudirman, Simpang Masjid Agung Batam, Simpang Kara, dan Simpang Frengky.
Sedangkan yang belum terpasang yakni di Simpang Kabil, Simpang Seraya Atas, Simpang di dekat Polsek Lubukbaja, dan Simpang Basecamp.
“Yang jelas, kegiatan ini demi meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas,” imbuhnya.
Para pelanggar lampu lalu lintas akan ditegur melalui pengeras suara. Dinas Perhubungan akan mulai menerapkan hal tersebut pada Maret 2020 mendatang. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Ia menyebutkan, pelanggar akan langsung ditegur oleh petugas melalui pengeras
suara yang telah terpasang.
Petugas akan standby di pusat kontrol monitor yang terhubung ke CCTv tersebutdi Kantor Dishub Batam.
Beberapa waktu lalu, petugas Dishub telah ikut pelatihan tentang cara penanganan
metode serupa di Kota Bandung, Jawa Barat.
“Nanti pengendara yang tak pakai helm, melewati zebra cross, dan lain-lain, akan kami minta mematuhi imbauan kami,” ucap dia.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Batam, Edward Purba, menambahkan, Dishub Batam tidak akan menyalakan lampu hijau (boleh melaju) hingga pelanggar yang ditegur mengindahkan imbauan petugas.
“Yang bersangkutan (pelanggar) otomatis akan ditegur, juga pengguna jala lain,” imbuhnya.
Soal operasional kegiatan ini, jam kerja petugas disesuaikan dengan jam kerja pada umumnya alias tidak 24 jam.
Ia menambahkan, tidak hanya 10 ini. Semua simpang diproyeksikan akan terpasang
pengeras suara, terutama pada simpang-simpang yang telah terpasang kamera peng-
intai yang terkoneksi ke ACTS (Area Traffic Control System) Dishub Batam.
“Semua simpang rencananya akan dipasangi ini. Terutama yang sudah ACTS,” pungkas
Edward.(iza)
Siapa pun pasti ketakutan jika kejantanannya dipertaruhkan. Tidak terkecuali babun jantan di Australia ini. Kemarin (25/2) seekor babun melarikan diri bersama dua ”istrinya” saat dibawa ke Royal Prince Alfred Hospital, Sydney. Rencananya, si babun jantan tersebut divasektomi. Tapi, saat di parkiran, mereka bertiga lepas.
Menteri Kesehatan Area New South Wales Brad Hazzard mengungkapkan, tiga babun itu bagian dari koloni yang dibiakkan untuk penelitian. Nah, babun jantan tersebut adalah pemimpinnya. Usianya 15 tahun.
Pengelola penelitian tidak ingin si pejantan itu terus membuahi betina di koloninya. Karena itu, opsinya hanya dua. Yaitu, vasektomi atau memisahkannya dari koloni. Pilihan pertama yang akhirnya diambil.
”Dua babun betina itu dibawa untuk menenangkannya,” ujar Hazzard seperti dikutip Fox News.
Harapannya, setelah divasektomi, ia bisa tinggal dengan koloninya hingga ajal menjemput. Tapi, si babun tampaknya sudah merasa panik duluan, sama dengan pria yang diminta menjalani vasektomi agar tak beranak pinak. (*/sha/c7/oni)
batampos.co.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara. Namun, bukan juga negara agama atau negara teokratis, yang berdasar pada agama tertentu.
Meskipun demikian Indonesia dapat disebut sebagai negara dengan penduduk yang agamis, dimana semua penduduknya beragama, dan agama menjadi spirit dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Di tengah merebaknya politik identitas di berbagai negara dengan menggunakan sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai bahan bakar pemantiknya, yang seringkali dimanfaatkan politisi demi ambisi kekuasaan sebagaimana diperlihatkan di Amerika, India, dan Brasil, namun di Indonesia isu tersebut justru tak laku dijual.
“Kita memang hampir terjebak, namun berhasil keluar lantaran ada Pancasila sebagai ideologi yang terbukti selalu menyelamatkan bangsa,” ujar Bamsoet saat membuka Seminar Internasional ‘Beragama yang Harmonis dan Konstruktif yang Menguatkan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara’, yang diselenggarakan MPR RI dalam menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami), H.E. Mr. Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Kamis (27/2).
Seminar Internasional ini turut dihadiri perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Bamsoet juga memaparkan, jika melihat jumlah penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa dengan komposisi 1.340 suku bangsa, enam agama dan berbagai aliran kepercayaan, potensi merebaknya politik identitas di Indonesia sangat besar.
Namun, bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang mempertemukan berbagai perbedaan tadi menjadi satu keharmonisan. Sejarah juga mencatat bahwa lahirnya Indonesia adalah tak terlepas dari peran berbagai suku dan agama.
“MPR RI mengajak berbagai negara dunia yang masih dirundung konflik sosial, khususnya yang mengatasnamakan agama, untuk mulai merajut dialog mencari titik persamaan bukan justru mempertentangkan perbedaan,” paparnya.
Dalam berbagai ajaran agama, selalu ditekankan bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Terutama dalam Islam, misalnya, Allah SWT dalam firman-Nya mengatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa dan bersuku agar saling kenal mengenal. Bukan untuk saling berperang.
Sejalan dengan Bamsoet, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia H.E. Mr. Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa juga menekankan, keberagaman adalah sunnatullah. Baginya, ketidakmampuan sebagian kalangan mengambil hikmah atas perbedaan, tak terlepas dari kondisi ekonomi dan pendidikan yang menyelimutinya.
“Sehingga, banyak yang salah pandang dan salah paham serta cenderung mengedepankan permusuhan. Baginya, keharmonisan yang ditampilkan kehidupan beragama di Indonesia menjadi inspirasi bagi dunia,” papar Bamsoet.
Bamsoet maupun Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia juga menekankan, bahwa persoalan umat manusia saat ini bukanlah perbedaan agama. Melainkan krisis kemanusiaan, krisis iklim, krisis lingkungan, krisis nuklir, krisis ekonomi global, dan ancaman krisis lainnya.
“Sehingga bisa semakin menguatkan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan umat dan persoalan global, yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan bagi keberlangsungan hidup manusia,” pungkas Bamsoet.(arm/jpg)
batampos.co.id – Keretakan hubungan Soerya Respationo-Isdianto yang sebelumnya berkomitmen akan berpasangan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan gubernur (Pilgub) 23 September 2020 mendatang, benar-benar jadi kenyataan.
Isdianto yang saat ini menjabat pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri siap menantang Soerya. Bahkan, tim suksesnya sudah menjajaki koalisi empat partai yang bakal menjadi kendaraan politiknya.
Pecah kongsinya Soerya-Isdianto awalnya diungkap Bendahara DPD PDIP Kepri, Jumaga Nadeak. Jumaga mengaku menelepon Isdianto dua hari lalu untuk memastikan apakah dia masih komit berpasangan dengan Soerya menuju pilkada.
“Saya tanyakan bagaimana ke depan soal pasangan (Soerya-Isdianto). ‘Saya cari yang lain ajalah Oppung,’ kata Pak Isdianto,” tutur Jumaga.
Ketua Tim Sukses (Timses) Isdianto, Ahars Sulaiman, mengungkapkan keretakan hubungan Isdianto-Soerya berujung pada tidak diusulkannya nama Isdianto oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kepri sebagai kandidat Gubernur ataupun Wakil Gubernur ke DPP PDIP.
“Iya, nama Pak Isdianto tidak diusulkan oleh DPD ke DPP PDIP. Tentu itu sebagai sinyal bahwa Pak Isdianto tidak akan berpasangan dengan Pak Soerya. Ini menjadi alasan bagi Pak Isdianto untuk menentukan sikap politiknya,” tegas Ahars, Kamis (27/2).
Mantan ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepri tersebut juga menegaskan, meski batal diusung oleh PDIP, Partai NasDem telah menyatakan bersedia mengusung adik kandung almarhum HM Sani itu sebagai bakal calon gubernur Kepri berpasangan dengan Marlin Agustina, istri Ketua DPD Nasdem Provinsi Kepri, Muhammad Rudi, yang juga Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam.
Bahkan, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dalam kunjungannya ke Batam beberapa hari lalu, juga menyampaikan untuk mempertimbangkan menduetkan Isdianto-Marlin pada Pilgub 2020.
Disebutkan Ahars, beberapa waktu lalu, Isdianto juga sudah melakukan komunikasi politik dengan DPP Partai Hanura. Bahkan Hanura di tingkat DPD Provinsi Kepri sudah memberikan respon yang sangat menggembirakan.
“Selain NasDem dan Partai Hanura, Pak Isdianto juga membangun komunikasi politik dengan PPP yang juga sudah menyatakan siap (berkoalisi). Sekarang kita sedang berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” ujarnya.
Ditanya apakah Isdianto sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPD PDIP Provinsi Kepri karena selama ini dia kader dan duduk sebagai dewan pembina? Mengenai hal itu, mantan legislator DPRD Kepri tersebut menegaskan, Isdianto sampai saat ini masih sebagai kader PDIP. Dicopot atau tidaknya Isdianto dari parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut, tergantung kebijakan internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“Artinya, jika PDIP Provinsi Kepri memutuskan mencabut status kader Pak Isdianto, tentu Pak Isdianto akan menyerahkan kartu anggotanya,” tegas Ahars.
Isdianto-Soerya Respationo
Menurutnya, politik itu dinamis. Setiap orang bisa menentukan sikap politiknya. Apalagi ketika merasa sudah tidak nyaman dengan satu parpol. “Seseorang bisa memutuskan pindah ke parpol lain tentunya,” kata Ahars lagi.
Ketua Badan Pemenangan Pilkada Hanura Kepri, Uba Ingan Sigalingging, mengatakan ada beberapa nama yang mendaftar ke Partai Hanura. Mereka adalah Ismeth Abdullah, Soerya Respationo, Irwan Nasir, dan Isdianto. Legislator DPRD Kepri tersebut menjelaskan, sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan, kandidat yang di-assesment adalah mereka yang sudah menetapkan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
“Sejauh ini, baru pasangan Ismeth Abdullah dan Irwan Nasir yang sudah dibawa ke DPP Hanura untuk di-assesment. Sementara Soerya dan Isdianto belum dilakukan, karena saat mendaftar belum menyatakan sebagai pasangan calon,” ujar pria yang akrab disapa Uba tersebut.
Mantan Aktivis Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Kota Batam tersebut juga menegaskan, Hanura Provinsi Kepri sudah merampungkan proses pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepri, beberapa waktu lalu.
Ditanya mengenai adanya informasi koalisi antara Hanura dengan Partai NasDem? Uba mengatakan, sampai ditutupnya pendaftaran NasDem tidak ada mendaftarkan calonnya.
“Karena sudah jelas, kandidat yang di-assesment adalah mereka yang sudah lengkap saat mendaftar, kemarin. Sementara Nasdem tidak ada mendaftar, tentu tidak masuk kriteria ikut assesment untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP,” jelas Uba.
Disinggung mengenai adanya lobi-lobi yang dilakukan Isdianto kepada Ketua DPP Hanura, beberapa waktu lalu, mantan anggota DPRD Batam tersebut mengatakan, bukan ranahnya untuk menjelaskan. Meskipun nanti, ada diskresi dari DPP Partai Hanura. Persoalan tersebut di luar dari kewenangan yang sudah diberikan ke Hanura Provinsi.
“Kami hanya menjalankan proses di daerah sesuai dengan mekanisme partai yang sudah ditentukan, jika ada kebijakan lain dari DPP, itu di luar kewenangan kami di daerah,” tutup Uba.
Sekretaris PDIP Provinsi Kepri, Lis Darmansyah, mengatakan DPD PDIP Kepri hingga kini masih menjaga komitmen pengusulan figur kepada DPP yang bakal diusung pada Pilgub Kepri 2020 mendatang. Dia adalah Soerya Respationo sebagai calon gubernur dan Isdianto sebagai calon wakil gubernur.
Lis membantah keterangan Ahars bahwa nama Isdianto tak ikut diajukan ke DPP PDIP sebagai calon wakil gubernur. “Saya membantah pernyataan Ahars Sulaiman. Kalau mau maju sendiri, ya bilang saja mau maju, jangan dibilang kita tidak mengusulkan,” katanya.
“Saya punya kelengkapan administrasi berkas yang kita bawa ke DPP dan tanda terimanya,” ungkapnya.
Namun, karena ada informasi bahwa Isdianto akan maju sendiri, maka DPP PDIP memutuskan menunda sementara rekomendasi untuk calon gubernur dan wakil gubernur PDIP di Pilgub Kepri 2020.
Ia menegaskan, jika Isdianto memilih akan maju dalam kontestasi Pilgub 2020 tidak dengan PDI-Perjuangan, maka ia meminta Isdianto menyampaikan secara terbuka.
“Yang pasti kami di PDI Perjuangan masih memegang komitmen tersebut. Tapi, jika seiring berjalannya waktu ada perubahan, maka pastinya ada alternatif-alternatif lain yang sudah dipersiapkan,” ujarnya.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kepri tersebut, jika memang Isdianto sudah menentukan sikap politiknya, sebaiknya segera dipertegas. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan tidak menimbulkan beragam persepsi di tengah publik.
“Kalau memang iya, saran kami sampaikan secara terbuka. Jadi, setidaknya publik bisa menilai,” tegas mantan Wali Kota Tanjungpinang tersebut.
Isdianto belum bisa dihubungi terkait informasi ini. Hanya saja, saat menghadiri rapat kerja daerah DPD PDIP Kepri, Sabtu (21/2) lalu, ia mengatakan masih tetap tegak lurus dan loyal sebagai anggota PDIP.
“Jangan ragukan kesetiaan saya kepada PDIP. Saya masih kader PDIP, saya masih memegang KTA dan akan tetap menjadi bagian dari PDIP. Soal spanduk yang
banyak beredar di Batam terpasang di mana-mana dengan kandidat lain dari parpol lain, biarkan saja orang mau berbuat apa ke saya,” ujar Isdianto. (jpg)
batampos.co.id – Pemko Batam sudah merampungkan pembangunan Pelabuhan Sekanak Raya, Belakangpadang.
Fasilitas ini nanti akan mempersingkat jarak warga pulau menuju Batam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan lainnya.
Camat Belakangpadang, Yudi Admajianto, mengatakan, pembangunan pelabuhan ini dikerjakan Dinas Perhubungan (Dishub) Batam.
Kata dia, pelabuhan itu dibangun menggunakan anggaran tahun 2019 lalu. Nantinya, pelabuhan ini akan digunakan untuk mempermudah warga pulau dalam tranportasi laut yang bertujuan untuk mempersingkat waktu.
”Misalnya kalau ada pasien pulau yang mau dirujuk ke Batam, akan lebih cepat dengan adanya pelabuhan ini. Jadi, mereka tak memutar lagi. Biasanya lewat Tanjungsari,” kata dia, Rabu (26/2/2020).
Pelabuhan Sekanak Raya ini lanjutnya, juga digunakan untuk menunjang aktivitas dari pulau-pulau ke Belakangpadang.
Transportasi Pulau Batam – Pulau Belakangpadang. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Seperti, anak-anak sekolah dari Pulau Lengkang, Sarang, dan Mecan.
”Keberadaan pelabuhan ini dibutuhkan warga pulau yang ingin ke Belakangpadang.
Alhamdulillah sudah selesai jadi sudah bisa difungsikan,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, pelabuhan ini diharapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari Pulau Nirup dan Manis untuk menikmati wisata tradisional ke Belakangpadang.
”Ini juga merupakan salah satu cara agar wisatawan mengenal kampung Belakangpadang. Jadi kalau pelabuhannya bagus, tentu akan memberikan kenyamanan
bagi mereka,” terangnya.
Ke depan, ia berharap, peningkatan fasilitas ini bisa membuat perekonomian warga berkembang.
Semakin banyak yang berkunjung ke wilayah itu, tentu akan berdampak terhadap mata pencaharian warga lokal.
”Seperti penarik pancung, penjual kuliner hingga jasa penginapan lainnya. Bertahap kami coba benahi agar nyaman bagi wisatawan baik lokal maupun luar,” sebutnya.(yui)
batampos.co.id – Kerajaan Arab Saudi melakukan pembatasan sementara bagi kunjungan ke dalam negerinya, untuk ibadah umrah. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi merebaknya Virus Korona.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus mengaku kaget. “Kaget juga kita, mengingat kita selama ini bebas dari corona virus,” ujarnya saat ditemui wartawan di komplek Parlemen Kamis (27/2).
Untuk mengatasi moratorium tersebut, Ihsan meminta pemerintah melalui Duta Besar RI di Arab Saudi, untuk melakukan pendekatan lebih lanjut. Sehingga masyarakat Indonesia bisa tetap melakukan ibadah umrah.
“Kita minta Pak Dubes pendekatan (ke Arab Saudi). Semua informasi agar jelas. Antusiasme umat kita kan besar, tentunya jangan sampai dikorbankan. Sejauh ini epidemi virus ini terdampak di sana yang kita juga perlu tahu, agar ada kalkulasi dan penanganan lebih lanjut,” tambahnya.
Ihsan berharap semua masyarakat tetap tenang menyikapi masalah tersebut. Saat ini dia mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah supaya tidak terjadi kegaduhan.
“Saya berharap masyarakat tenang, calon jamaah umrah yang akan berangkat juga tenang. Kita akan dorong pemerintah ambil langkah konkrit soal ini,” tandasnya.
Diketahui Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan untuk menghentikan sementara visa umrah di tengah merebaknya wabah Korona. Aturan penangguhan ini membuat peziarah tidak bisa mengunjungi Masjid Nabawi, Madinah dan Masjid al Haram, Mekkah untuk sementara waktu.
Penangguhan visa umrah ini juga berlaku bagi pengunjung yang berasal dari negara-negara yang termasuk dalam daftar ‘berbahaya’ penyebar Virus Korona. Sementara itu, penyebaran virus corona hingga kini telah menyebar hingga ke Timur Tengah dan Eropa.(jpg)
batampos.co.id – India mengulang sejarah kelam. Kerusuhan sektarian kembali terjadi di negara yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi itu. Bentrokan antara pendukung dan anti-amandemen UU Kewarganegaraan (CAA) berubah menjadi kerusuhan kelompok Hindu dan muslim. Hingga Rabu (26/2) sebanyak 23 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 150 lainnya luka-luka. Jumlah korban bisa terus bertambah karena situasi belum terkendali.
”Orang-orang saling bunuh. Peluru terus ditembakkan di kota ini,” ujar seorang penjahit di Jaffrabad kepada Agence France-Presse.
Kerusuhan berpusat di area yang dihuni mayoritas umat Islam. Misalnya, Maujpur, Mustafabad, Jaffrabad, dan Shiv Vihar. Jalan di kota-kota tersebut kini dipenuhi dengan batu, pecahan kaca, dan kendaraan yang terbakar. Massa menghancurkan dan menjarah toko-toko dan rumah milik warga muslim. Penduduk Mustafabad akhirnya berbondong-bondong meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri.
Sehari sebelumnya, Selasa sore (25/2), massa membakar Masjid Badi di Ashok Nagar. Media lokal mengungkapkan bahwa massa meneriakkan Jai Shri Ram (salam Dewa Rama) dan Hinduon ka Hindustan (Hindustan Hindu) berulang-ulang. Satu di antara mereka akhirnya memanjat menara masjid dan memasang bendera bergambar Hanoman. Bendera itu kerap dipakai kelompok Hindu ekstrem kiri.
Tak cukup sampai di situ. Alquran di masjid juga dibakar. Pun demikian dengan alas di masjid tersebut. Dalam video amatir yang beredar di dunia maya, tampak warga memungut lembaran sisa Alquran yang dibakar.
Ashok Nagar sejatinya adalah wilayah yang damai. Area itu dihuni mayoritas warga Hindu. Meski begitu, penduduk lokal mengaku tak ikut campur sama sekali dengan kerusuhan yang terjadi di sana. Mereka takut akan ada serangan balasan. Penduduk meyakini bahwa yang menyerang dan membakar masjid adalah orang luar. (jpg)
