batampos – Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut ditemukan di area branggang kebun, lokasi yang disebut paling sering menjadi sasaran pelemparan dari luar lapas.

Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Batam, Andre Silalahi mengatakan area branggang kebun kerap dipilih karena posisinya berdekatan dengan tepi jalan dan relatif mudah dijangkau dari luar.

“Dari beberapa kasus yang ditangani, temuan narkotika selalu berada di area branggang kebun,” ujarnya, Jumat (3/4)

Menurut Andre, pelemparan sabu diduga dilakukan dari jalan di samping gedung lapas maupun dari sekitar Pos Menara 3. Karena itu, pengawasan dari menara dan pemeriksaan rutin di area tersebut terus diperketat.

“Untuk itu pengawasan dari menara terus kita lakukan, termasuk pengecekan di area branggang itu sendiri,” katanya.

Untuk menutup celah penyelundupan, pihak lapas juga berencana memasang pagar jaring atau paranet di sepanjang tembok yang berhadapan dengan Blok D. Paranet itu dirancang setinggi 20 meter dengan panjang mencapai 100 meter.

“Ini kami kerjakan demi keamanan dan kenyamanan di Lapas Batam. Karena pelemparan ini sudah berulang kali,” ungkap Andre.

Sementara itu, Kepala Lapas Batam, Yosafat Rizanto menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi petugas dalam memerangi peredaran narkoba di dalam lapas.

“Penggagalan ini membuktikan bahwa integritas petugas menjadi benteng utama menjaga lapas dari peredaran barang terlarang,” ujarnya.

Yosafat menegaskan, keberhasilan itu juga merupakan bagian dari pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada upaya pemberantasan narkoba.

“Program tersebut menitikberatkan pada penguatan pengawasan, peningkatan integritas aparatur, dan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba,” tutupnya.(*)

batampos – Proses lelang proyek pembangunan kembali Pasar Induk Jodoh melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) senilai Rp85 miliar dengan kontrak 30 tahun menuai sorotan.
‎
‎Persoalan tidak hanya pada mekanisme tender, tetapi juga mengarah pada peran perusahaan pemenang yang menjadi satu-satunya peserta dalam proses tersebut.
‎
Kondisi ini memicu pertanyaan terkait transparansi sekaligus integritas pengelolaan aset publik oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
‎
‎Diketahui, panitia pemilihan telah mengumumkan tender pada 12–13 November 2025 dan melakukan tender ulang pada 3–5 Desember 2025 melalui media massa nasional.
‎
Namun hingga batas akhir pemasukan dokumen, hanya satu perusahaan yang ikut berpartisipasi, yakni PT Usaha Jaya Karya Makmur (PT UJKM).
‎
‎Kerja sama tersebut kemudian ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama perwakilan PT UJKM, Yuwangky, di Kantor Wali Kota Batam pada Selasa (17/3) lalu.
‎
‎Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, menyebut pihaknya telah menerima informasi terkait proyek tersebut, yang sebelumnya merupakan aset BP Batam dan kemudian diserahkan kepada Pemko untuk dikelola.
‎
‎Ia menjelaskan, proyek pasar induk tersebut sebelumnya telah dibangun dengan anggaran sekitar Rp34 miliar, namun tidak berjalan optimal hingga terbengkalai dan tidak terawat.
‎
‎Meski mendukung penataan kembali pasar, Lagat menegaskan bahwa proses lelang seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Ia justru mengaku menerima informasi penetapan pengelola secara tiba-tiba tanpa mengetahui proses lelang sejak awal.
‎
‎“Apakah ada dipublikasikan sebelumnya terkait rencana kerja sama ini, penerimaan pendaftaran lelangnya, kemudian bagaimana penawarannya, apa yang ditawarkannya, apakah syarat-syarat terpenuhi atau bagaimana, atau memang tidak memenuhi syarat,” kata dia.
‎
‎Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa proses lelang tidak berjalan transparan. Informasi publik dinilai minim hingga tiba-tiba diumumkan penandatanganan kerja sama.
‎
‎“Artinya proses lelang ini tidak ada transparansi. Namun tiba-tiba dipublikasikan kerja sama dan tanda tangan pihak pemerintah kota dan perusahaan pengelola,” ujarnya.
‎
‎Lagat juga mempertanyakan kemungkinan adanya komunikasi awal yang tidak terbuka sebelum proses lelang berlangsung.
‎
‎“Kenapa memilih PT ini sebagai pihak pemenangnya? Apakah ada persekongkolan,” kata dia.
‎
‎Ia menegaskan, jika terdapat dugaan penunjukan sepihak, kurangnya transparansi, atau indikasi persekongkolan, maka hal tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH) dan kejaksaan.
‎
‎Kondisi tender dengan satu peserta serta minimnya keterbukaan informasi ini dinilai membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan aset publik agar lebih akuntabel.
‎
‎Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa proses yang dilakukan merupakan lelang, bukan penunjukan langsung. Ia menyebut tender telah dilakukan beberapa kali sebelum akhirnya mendapatkan pemenang.
‎
‎“Kalau tidak salah beberapa kali lelang baru mendapat pemenang. Karena tidak ada yang ikut lelang pertama. Habis itu buka lagi. Habis itu dia menang, saya tanda tangani dokumen kerja samanya,” jelasnya saat dikonfirmasi Batam Pos, Kamis (2/3) sore.
‎
‎Ia juga menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut turut disaksikan oleh aparat penegak hukum.
‎
‎“Saya senang karena aset itu menjadi produktif. Dari sebelumnya tidak menghasilkan apa-apa, barangnya berdebu-debu saja. Lalu kemudian dia menjadi produktif,” kata Amsakar.
‎
‎Saat ditanya terkait nilai kerja sama, Amsakar tidak merinci dan meminta konfirmasi lebih lanjut kepada dinas terkait maupun pihak perusahaan.
‎
‎“Itu tanya ke dinas atau perusahaan,” ujarnya.
‎
‎Di sisi lain, Batam Pos telah berupaya mengkonfirmasi pihak perusahaan PT UJKM, melalui Niko yang disebut sebagai kuasa hukum Yuwangky pemilik perusahaan, pada Jumat (3/4) siang. Namun hingga kini, belum ada tanggapan atau respon yang diberikan.(*)

batampos – Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran Kota Batam mulai menunjukkan tren penurunan. Salah satunya daging ayam potong yang kini dijual lebih murah dibandingkan pekan lalu.

batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam mengaku belum mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah terkait peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit campak.

Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum berkoordinasi secara formal dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam untuk menyebarluaskan imbauan kewaspadaan melalui sekolah.

“Belum ada, kita menyurati,” ujarnya singkat, Jumat (3/4).

Meski demikian, Dinkes Batam memastikan langkah antisipasi tetap diperkuat guna mencegah lonjakan kasus campak di wilayah tersebut.

Didi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), belum ditemukan peningkatan signifikan yang mengarah pada Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun demikian, sinyal kewaspadaan tetap terdeteksi di beberapa wilayah.

“Berdasarkan SKDR, hingga saat ini tidak terdapat peningkatan signifikan yang mengarah pada KLB. Namun perlu respons cepat untuk mencegah penularan lebih luas,” jelasnya.

Data Dinkes mencatat, selama 12 minggu pertama tahun 2026 terdapat 278 kasus campak di Batam. Puncak kasus terjadi pada minggu pertama Januari dengan 44 kasus. Seiring berjalannya waktu, tren kasus menunjukkan penurunan hingga akhir Maret.

Sebagai langkah pencegahan, Dinkes Batam terus memperkuat pemantauan mingguan melalui SKDR, melakukan verifikasi cepat terhadap setiap sinyal kasus, serta melaksanakan penyelidikan epidemiologi dalam waktu kurang dari 24 jam untuk setiap kasus suspek.

Selain itu, kewaspadaan juga ditingkatkan di seluruh fasilitas layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik hingga rumah sakit.

“Kami juga menggencarkan sweeping serta imunisasi kejar bagi anak-anak yang belum melengkapi imunisasi,” kata Didi.

Namun demikian, capaian imunisasi campak-rubella (MR) di Batam masih jauh dari target. Hingga saat ini, cakupan imunisasi MR untuk usia 9 bulan baru mencapai 16,7 persen, sementara imunisasi lanjutan sebesar 15,7 persen yang tersebar di 12 kecamatan.

Menurut Didi, salah satu kendala utama rendahnya capaian tersebut adalah masih adanya penolakan dari sebagian orang tua terhadap vaksinasi.

“Kendala utama masih adanya penolakan dari sebagian orang tua terkait vaksinasi. Untuk itu petugas kesehatan bersama kader terus melakukan sweeping agar target imunisasi bisa tercapai,” ujarnya.

Dinkes Batam pun mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala campak seperti demam dan munculnya ruam pada kulit, serta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tersebut.

“Campak sangat mudah menular dan berisiko serius pada anak. Dengan imunisasi lengkap dan kewaspadaan bersama, kita bisa mencegah penyebarannya,” tutupnya.(*)