batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam melantik 60 anggota Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) di Harmoni One, Batam Center, Sabtu (29/2). Mereka akan bertugas di 12 kecamatan yang ada di Batam.
Komisioner KPU Batam, Jernih Siregar, mengatakan, anggota yang dilantik resmi bertugas mulai hari ini, Minggu (1/3) hingga proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selesai.
“Bertugas selama sembilan bulan ke depan. Mereka akan membantu kami dalam menjalankan tahapan, pelaksa-naan hingga pleno nantinya,” katanya.
Setelah dilantik, 60 anggota ini diberikan bimbingan teknis (Bimtek) mengenai tugas dan tanggung jawab selama menjadi anggota PPK. Dalam pertemuan itu, KPU juga menegaskan tentang integritas dan pentingnya menjalankan tahapan secara baik dan benar.
“Pemilu lalu sangat kami jadikan pelajaran. Kami tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Jadi kami ingin mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tujuannya agar pilkada sukses,” jelasnya.
Jernih menyebutkan, untuk waktu dekat, PPK akan membantu KPU mempersiapkan data pemilih yang akan berpartisipasi di pilkada 23 September mendatang.
“Setelah ini kan masih ada PPS dan Pantarlih. Jadi, anggota PPK ini juga akan monitoring membantu kami dalam menyukseskan pilkada,” imbuh Jernih.
Ia berharap anggota yang terpilih benar-benar menjalankan tugas dengan baik dan benar. Untuk itu, pihaknya masih akan memberikan beberapa Bimtek lanjutan terkait jalannya pemilu nanti.
“Tadi baru dasar yang kami berikan. Bimtek ini kami harapkan bisa menekan angka kesalahan anggota di pilkada nanti. Biar mereka paham tugasnya,” ucapnya.
Saat ini, KPU juga tengah menyeleksi berkas pelamar PPS yang sudah diterima KPU Batam. Mereka yang lolos nanti akan membantu PPK dalam menjalankan tahapan pemilu.
“Karena tahapan masih banyak. Dalam waktu dekat ini juga harus sudah masuk pe-ngumpulan daftar pemilih. Jadi, mudah-mudahan semua sesuai jadwal. Intinya kita berupaya lebih baik dari pileg lalu,” tutupnya. (yui)
Transformasi PT. Adhya Tirta Batam (ATB) mengelola air bersih dengan moderen, jadi pelopor kekinian di industri air. Ditengah cadangan air baku yang terbatas, ATB tetap berupaya memberikan layanan air bersih terbaik bagi masyarakat kota Batam.
Hampir 25 tahun mengabdi di Batam, tak menjadikan ATB berpuas diri. Lebih dari itu, ATB berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab moral dalam hal pemenuhan layanan air bersih berkualitas.
Menurut Tutik, warga Kecamatan Batuaji, layanan air di Batam telah berkembang hingga melebihi harapan. Apalagi bila membandingkan layanan air di Batam dengan sejumlah daerah, yang walaupun memiliki sumber air berlimpah, namun belum mampu memberikan layanan air bersih yang memadai bagi penduduknya.
“Pelayanan ATB sudah yang terbaik yang kami rasakan, dibanding daerah lain. Semoga kedepannya bisa terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan Kota Batam,” jelasnya
Petugas ATB bekerja 24 jam untuk memastikan kualitas layanan air berjalan maksimal.
Wanita yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Batuaji ini juga mengapresiasi respon petugas ATB yang selalu tanggap dan cepat mengatasi masalah di lapangan. Dengan demikian, pelanggan tak perlu berlama-lama merasakan dampak negatif bila ada gangguan.
“Tidak pernah sampai ada kendala yang besar yang mengganggu ke masyarakat. ATB cukup interaktif memberikan informasi ke pelanggan,” kata Tutik.
Tutik berharap ATB bisa terus memberikan pelayanan air bersih di kota Batam. Peningkatan kontinyuitas suplai menjadi salah satu harapannya. Dia berharap, daerahnya bisa mendapatkan aliran air 24 jam sehari.
“Jarang sekali dalam sehari mati air, walaupun belum 24 jam. Kami berharap kedepan bisa 24 jam,” imbuhnya.
Ketua RW 01 Bengkong Laut, Okta Robin juga merasakan peningkatan kualitas layanan air di daerahnya. Jika dulu air hanya megnalir 5-7 jam sehari, kini warga Bengkong Laut sudah bisa merasakan aliran air 20 jam sampai 24 jam sehari.
“Air bersih di tempat kamu sudah mengalir lancar. Kami sudah bisa menimati air setiap saat. ATB memang yang terbaik, menanggapi keluhan kami dapat direalisasikan dengan cepat,” ujar Okto.
Hadijah dan warga Bengkong laut lainnya juga merasa terbantu dengan pekerjaan penguatan suplai air yang dilakukan ATB. Kini, air telah mengalir lebih lama, sehingga warga tak perlu begadang untuk menampung air.
Warga Bengkong Laut berharap kualitas layanan air bersih di Batam semakin baik. Karena warga tak hanya menggunakan air untuk kebutuhan harian mereka, tapi juga untuk aktifitas ekonomi mereka. Jika aliran air lancar, maka penghasilan mereka juga jadi lebih baik.
“Kami berharap air bisa terus mengalir. ATB sudah bagus mengelola air bersih di Batam. Kita harus terus mempertahankan sesuatu yang baik,” harapnya.
Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus mengatakan, ATB selalu menjalankan bisnis dengan berorientasi kepada pelanggan. Karena itu, ATB terus berupaya meningkatkan profesionalitas di segala lini guna menghasilkan layanan berkualitas.
Namun di lain pihak, Batam harus serius memperhatikan cadangan air baku yang semakin berkurang. Dengan kondisi pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim, menyebabkan cadangan air baku terus menipis.
“ATB telah berupaya mengelola air yang ada secara efisien. Sehingga cadangan air yang terbatas masih bisa bertahan hingga hari ini. Namun, seefisien apapun ATB mengelola air, jumlahnya tidak akan mencukupi jika tidak dibarengi dengan penambahan cadangan air baru,” jelasnya.
Saat ini harapan terbesar masyarakat Batam ada di Waduk Duriangkang. Namun, cadangan air di waduk yang menopang 70 persen kebutuhan kota Batam itupun terus menurun. Saat ini elevasi air telah berada di angka -2,94 meter di bawah Spillway, dan terus mengalami penurunan 2 cm setiap harinya.
Jika elevasi air di Waduk Duriangkang telah menyentuh -3,4 meter di bawah Spillway, maka suplai air kepada 235 ribu pelanggan akan terganggu. Tidak hanya pelanggan rumah tangga, namun juga pelanggan Industri dan Bisnis.
“Mari kita bersama-sama peduli dengan kelangsungan air kita di masa depan dengan menghemat penggunaan air. Gunakan air seperlunya. Dan kita juga berharap segera ada tambahan sumber air baku baru,” imbuhnya. (*)
batampos.co.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Said Khaidar, mengatakan, warga tetap bisa mengajukan pembuatan akta kelahiran meskipun sudah dewasa dan bekerja bahkan sudah menikah sekali pun.
”Syaratnya tetap sama,” kata Said.
Meskipun sudah dewasa, pemohon tetap harus meleng-kapi beberapa syarat yakni surat nikah orangtua, surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong, Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orangtua, Kartu Keluarga (KK) orangtua, dan KTP dua orang saksi.
Said menjelaskan, e-KTP orangtua harus beralamat di Batam agar akta kelahiran bisa diproses.
Jika yang meng-urus diwakilkan oleh orang lain harus menyertakan surat pernyataan dan ditandata-ngani orangtua anak.
”Berkas yang diperlukan tersebut harus dilengkapi,” tambahnya.
Proses penerbitan akta kelahiran sesuai dengan jadwal yakni 14 hari kerja. Ia menambahkan jika tidak memiliki waktu ke kantor Disdukcapil, pemohon juga bisa mendaftarkan di website resmi disdukcapilbisa.batam.go.id
”Di sini ada petunjuk untuk mendaftarkan online (akta kelahiran) jika pemohon sibuk sehingga tak bisa ke kantor,” tutupnya.(yui)
batampos.co.id – Pemerintah Indonesia masih menawar keputusan Arab Saudi menyetop sementara penerbitan visa umrah, imbas wabah virus korona. Indonesia berharap situasi ini tidak berlangsung lama, karena akan menimbulkan kerugian.
Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan, sampai saat ini tidak ada satupun kasus virus korona di Indonesia. Oleh karena itu, sebetulnya Arab Saudi tak perlu khawatir menerima jamaah umrah dari Indonesia.
“Satu hal yang harus diyakinkan ke Arab tidak perlu ragu bahwa Indonesia itu negeri yang sama dengan Arab, bebas dari korona. Itu saya kira yang harus ditegaskan,” kata Masduki di Senayan, Jakarta, Sabtu (29/2).
Hal itu pula yang saat ini tengah dinegosiasikan dari pemerintah ke Arab Saudi. Masduki memastikan negara akan hadir untuk rakyat dalam menyelesaikan masalah ini.
Lebih lanjut, dia pun membantah isu yang berkembang di media sosial. Belakangan warganet tengah meragukan tidak adanya kasus virus korona di Indonesia. “Kami yakinkan bahwa memang enggak kena,” tegasnya.
Di sisi lain, Masduki meminta kepada jamaah umrah untuk tidak khawatir, sebab hak-hak mereka tidak akan hilang. Mereka akan tetap diberangkatkan umrah ketika Arab Saudi sudah kembali membuka akses.
“Kami yakinkan betul para jamaah tidak kehilangan apapun tetap sesuai rencana, tetapi tertunda. Mudah-mudahan makin cepat makin bagus, sehingga bisa melaksanakan umrah,” pungkasnya.
Diketahui pemerintah Arab Saudi untuk sementara menghentikan kegiatan umrah dan melarang masuk para jamaah dari negara lain. Larangan ini dilakukan semata-mata demi menghindari penyebaran virus korona.
Stafsus Menteri Agama, Ubaidillah Amin Moch. Mengatakan, pihaknya telah melakukan sidak ke bandara-bandara di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan karena banyak jamaah tertahan di bandara akibat keputusan Arab Saudi tersebut.
“Dirjen PHU meminta jajarannya sidak ke bandara sebagai antisipasi banyak jamaah di-hold di bandara,” ujar Ubaidillah, Kamis (27/2).
Ubaidillah menuturkan bahwa Kementerian Agama juga menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi tersebut. “Kami minta semua jamaah umrah Indonesia untuk bersabar sambil menunggu pemerintah Arab Saudi mencabut larangan itu,” katanya.(jpg)
batampos.co.id – Masa penerimaan mahasiswa baru sedang berlangsung. Di antara isu yang kerap jadi perbincaan di tengah penerimaan mahasiswa baru adalah besaran uang kuliah.
Misalnya untuk menjadi dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) mematok biaya sampai Rp 625 juta.
Sepanjang hari kemarin berseliweran pesan berisi biaya kuliah di FK UI. Dalam pesan itu tertulis bahwa uang pangkal FK UI dipatok Rp 75 juta.
Kemudian SPP Rp 20 jutaan setiap semester. Kemudian yang paling mahal adalah biaya program double degree mencapai Rp 625 juta.
Perguruan tinggi yang digandeng untuk program double degree ada di Australia dan Inggris.
Dekan FK UI Ari Fahrial Syam program double degree hanya berlaku untuk kelas khusus. Yakni kelas internasional dengan durasi hanya satu tahun.
Sementara itu mahasiswa UI terdiri dari banyak kelompok saringan masuk. Selain program kelas internasional, ada mahasiswa program SNMPTN, SBMPTN, Simak (Seleksi Masuk) UI atau jalur mandiri.
’’Biaya (SPP, red) dari Rp 0 sampai Rp 15 juta per semester. Tanpa uang pangkal,’’ katanya, Jumat (28/2).
Biaya kuliah yang relatif terjangkau ini berlaku untuk mahasiswa dari program SNMPTN, SBMPTN, dan Simak UI. Ari menegaskan bahwa program double degree hanya untuk kelas internasional saja.
Di dalam website pendaftaran mahasiswa baru, kelas internasional dibuka untuk 25 program studi (prodi).
Di antaranya adalah prodi pendidikan dokter kelas khusus internasional double degree dan pendidikan dokter gigi gelar tunggal.
Tahun ini prodi pendidikan dokter kelas khusus internasional double degree membuka kuota 24 kursi untuk kategori talent scouting.
Tahun lalu pendaftar untuk kategori ini sebanyak 246 orang. Selain itu ada juga kuota untuk Simak UI sebanyak 36 kursi.
Tahun lalu pendaftar kategori ini berjumlah 278 orang. Mahasiswa yang mengikuti program double degree di UI mendapatkan gelar ganda.
Yakni gelar dokter dan sarjana dari UI. Kemudian gelar Bachelor of Medical Science dari Monash University atau University of Melbourne atau gelar Master of Research dari University of Newcastle Upon Tyne.
Di dalam brosur promosi kuliah kelas internasional FK UI itu dirinci biaya kuliahnya. Yakni uang masuk atau admission fee Rp 100 juta.
Kemudian SPP Rp 46 juta/semester. Kemudian kampus mitra di luar negeri juga memungut biaya pendidikan.
Monash University dan Melbourne University sebesar AUD 65 ribu atau sekitar Rp 605 juta setahun.
Kemudian University of Newcastle Upon Tyne memungut 10 ribu poundsterling atau sekitar Rp 351 juta.(wan)
batampos.co.id – Maskapai penerbangan Singapura, Singapura Airlines dan Silk Air menutup sementara penerbangan ke Indonesia hingga 29 Mei 2020 mendatang. Selain itu, maskapai dari Hongkong Cathay Pacific juga menunda penerbangan ke Indonesia.
Adapun penutupan 12 penerbangan ke Indonesia ini, menyusul kebijakan pemerintah setempat untuk meminimalisasi penyebaran wabah virus korona. Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. juga menerapkan kebijakan pengurangan frekuensi untuk negara tujuan Singapura.
“Untuk rute Singapura, saat ini kami menerapkan pengurangan frekuensi dari yang sebelumnya 9 kali per hari menjadi 3 kali per hari,” ujar VP Corporate Secretary Garuda Mitra Piranti saat dihubungi oleh JawaPos.com, Sabtu (29/2).
Menurutnya, selain dalam rangka antisipasi penyebaran virus korona, pengurangan frekuensi ini juga dilakukan sebagai upaya menyesuaikan persediaan dan permintaan pasar. Garuda juga telah menghentikan sementara penerbangan dengan tujuan Tiongkok sejak 5 Februari 2020.
Emiten bersandi GIIA tersebut juga menghentikan sementara mengangkut jamaah umrah dan penumpang dengan visa turis ke Arab Saudi. “Menyusul adanya kebijakan dari GACA Arab Saudi perihal pembatasan kunjungan,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam minta petugas kecamatan bekerja di hari libur.
Hal ini untuk menggesa pencetakan tumpukan e-KTP yang saat ini ada di sembilan kecamatan.
”Kemarin blangko sudah ada di kecamatan. Jadi, saya minta segera dicetak. Mereka libur masuk juga, agar e-KTP cepat selesai dan dibagikan ke masyarakat,” kata Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar, Jumat (28/2/2020).
Ia menyebutkan, tumpukan yang ada saat ini hampir sama di semua kecamatan. Untuk itu, pencetakan akan dikerjakan berdasarkan data tunggu yang sudah ada.
”Target Minggu ini bisa diselesaikan, lima ribu e-KTP selesai dicetak,” ujarnya.
Setelah pencetakan selesai, petugas langsung mengirim pesan singkat kepada warga agar bisa mengambil e-KTP milik mereka.
Menurutnya, saat selesai dicetak, tidak sedikit warga yang malas meng-ambil punya mereka.
Hal ini terbukti dengan masih adanya tumpukan e-KTP yang tersebar di beberapa kecamatan. Ini menjadi persoalan juga bagi petugas, sebab ditakutkan nanti tercecer dan hilang.
”Kalau sudah dapat pesan singkat, tolong e-KTP langsung diambil. Jangan lupa bawa resi atau bukti pere-kaman,” imbuhnya.
Pihaknya juga menggesa pencetakan e-KTP pemula yang sudah melakukan pere-kaman di sekolah.
Saat ini, terdapat 664 siswa usia 17 tahun yang selesai merekam ketika petugas Disdukcapil mendatangi sekolah.
”Ini juga prioritas. Jadi, kami tetap turun ke sekolah untuk menjangkau pemegang e-KTP pemula ini,” sebutnya.
Ia menambahkan, sebanyak 20 ribu keping blangko ini belum mampu mengakomodir kebutuhan. Untuk itu, pihaknya akan kembali meng-ajukan penambahan, pasca persediaan blangko menipis.
”Makanya kami harus gerak cepat. Kalau sudah mulai habis kita minta tambah lagi,” tutup mantan camat Batuampar ini.(yui)
batampos.co.id – Meski sudah menerima draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dari pemerintah, sejauh ini DPR belum melakukan pembahasan. Draf belum didistribusikan ke komisi-komisi. Bahkan, DPR juga belum menetapkan mekanisme pembahasan. Apakah melalui badan legislasi (baleg) atau panitia khusus (pansus).
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, DPR masih perlu mencermati kembali isi draf RUU tersebut. Alasannya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. ’’Konsep omnibus law ini kan sesuatu yang baru. Kita masih endapkan untuk dicermati dulu,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2).
Politikus PDIP itu juga memastikan bahwa DPR tidak mungkin membahas RUU Ciptaker pada masa sidang kedua. Sebab, mulai kemarin, DPR memasuki masa reses hingga 22 Maret nanti. Dengan demikian, proses pembahasan ditarget pada masa sidang berikutnya.
Pihaknya pun tidak ingin terburu-buru dalam melakukan pembahasan. Menurut dia, perlu sosialisasi terlebih dahulu ke sejumlah stakeholder. Termasuk ke serikat pekerja atau buruh. Sebab, regulasi tersebut menyentuh banyak unsur ketenagakerjaan. Sosialisasi dan dialog sangat perlu agar tidak menimbulkan kegaduhan. ”Jangan sampai timbul salah prasangka ke DPR dan pemerintah,” imbuhnya.
Terkait target Presiden Joko Widodo agar RUU Ciptaker dibahas dalam seratus hari kerja, Puan mengaku tidak bisa menjamin. Menurut dia, percuma pembahasan dipercepat jika menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Apalagi jika regulasi yang dihasilkan malah menimbulkan dampak buruk bagi publik.
’’Mau lebih cepat dari seratus hari pun kita bisa. Tapi, yang harus diperhatikan adalah efek ke publik. Regulasi ini bermanfaat nggak buat masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, pemerintah bersikukuh agar RUU omnibus law menjadi superprioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berharap DPR bisa mempercepat pembahasan. ’’Pokoknya omnibus law menjadi prioritas utama,” tegas Yasonna.
Aspirasi Pekerja
Koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang menguasai lebih dari 60 persen kursi parlemen tidak menjamin mulusnya pembahasan omnibus law. Selain penentangan kelompok parpol luar pemerintah, tekanan datang dari para serikat pekerja. Kemarin, misalnya. Serikat pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) meminta pemerintah dan DPR hati-hati membahas RUU Ciptaker.
Presidium MPBI Andi Gani Nena Wea mengingatkan DPR untuk mengambil pelajaran dari pembahasan RUU kontroversial di ujung periode 2019 lalu. Misalnya RUU KUHP dan revisi UU KPK. Omnibus law RUU Ciptaker, ujar dia, juga berpotensi menimbulkan kegaduhan besar. Terutama penolakan dari kalangan buruh. ’’Hati-hati. Ini akan jadi aksi nasional yang meluas,” kata Andi Gani.
Pihaknya berharap pemerintah dan DPR bisa menghindari kegaduhan. Caranya dengan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya. Buruh ingin sejumlah pasal ketenagakerjaan yang merugikan pekerja bisa dibatalkan. ’’Niat baik kami mudah-mudahan didengar pemerintah,” ucap komisaris utama PT PP (Persero) Tbk itu.
Di tempat yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, draf RUU Ciptaker mengabaikan hukum ketenagakerjaan. Yaitu, kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security). Menurut dia, tiga prinsip itu tercerabut dari sejumlah pasal di RUU tersebut. ’’Kami tidak ingin dieksploitasi dengan upah kerja yang murah,” tegasnya.
Pihaknya meminta DPR dan pemerintah membangun ruang dialog. Pembahasan harus dilakukan dengan transparan dan partisipatif.(mar/c17/fat)
batampos.co.id – Pengiriman barang bekas dari Batam keluar daerah, tetap dikenakan bea masuk dan pajak.
Namun, ada pengecualian untuk pe-ngiriman barang bekas priba-di, asal memiliki surat pindah atau keterangan berhenti bekerja (resign) dari suatu perusahaan.
Kepala Kantor Pos Indonesia Batam, Masni Gardenia Augusta, menjelaskan aturan itu untuk menghindari ada-nya pengiriman barang bekas untuk diperjualbelikan.
Aturan itu semakin diperketat dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.
“Untuk barang bekas memang kena pajak, apalagi barang bekas dari luar negeri, itu ada bea masuknya juga,” ujar Masni.
Menurut dia, pengecualian berlaku untuk pengiriman barang pribadi keluar Batam. Asalkan, masyarakat yang hendak mengirim barang menyertakan surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, atau bisa juga menggunakan surat resign tersebut.
”Surat pindah atau resign untuk membuktikan kalau barang tersebut memang barang pribadi dari si pengirim,” ujar Masni.
Dijelaskannya, aturan itu sudah lama berlaku dan dite-rapkan Bea Cukai Batam. Hal itu dikarenakan Batam termasuk daerah Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas yang memang setiap barang masuk tidak dikenakan pajak.
”Harus ada surat mutasi, untuk membuktikan itu bukan barang untuk dijual,” jelas Masni.
Menurut dia, dengan surat resign atau pindah dari Disduk, paket yang didapatkan masyarakat juga lebih murah dan mudah dibanding paket lainnya.
”Kalau barang bekas milik pribadi, pastinya lebih dipermudah,” ujar Masni.
Sebelumnya, Masni juga menjelaskan bahwa pengiriman barang terbagi ke dalam 5 kategori.
Yakni, e-Commerce atau umum, Industri Kecil Menengah (IKM), Transit, Retur, dan Personal Effect.
”Nah, yang dikenakan biaya masuk dan pajak itu hanya untuk barang e-Commerce atau umum, dan produk IKM hanya kena pajak. Sedangkan pengiriman lain, gratis bea masuk dan pajak,” rinci Masni.
Pada Kamis (27/2/2020), juga dilakukan sosialiasi tentang pembebasan bea masuk sebesar 7,5 persen bagi barang produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dari Batam yang akan dijual kemudian dikirim keluar daerah.
”Mau produksi apapun, produk IKM yang keluar dari Batam ke daerah lain tidak dikenakan bea masuk,” kata Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai Batam, Sumarna, kemarin.
Meski bebas bea masuk, namun produk IKM yang dijual ke daerah lain tetap kena pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen.(she)
batampos.co.id – Wabah virus Korona jenis baru atau COVID-19 yang menyebar di Jepang membuat pemerintah di sana melakukan segala upaya pencegahan. Selain meliburkan sekolah, Jepang juga menutup sementara tempat bermain atau wisata. Taman bermain Disneyland di Tokyo tutup mulai Sabtu (29/2) sampai 15 Maret mendatang guna mencegah penyebaran virus Korona.
Tidak hanya Disneyland Tokyo, tempat wisata air DisneySea juga tutup mulai Sabtu (29/2). Kebijakan itu dibuat pengelola setelah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Kamis (27/2) mengimbau agar aktivitas belajar di sekolah-sekolah diliburkan demi mengantisipasi penyebaran virus.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Kesehatan Jepang Katsunobu Kato pada Jumat (28/2) mengatakan ada kemungkinan sekolah-sekolah akan diliburkan lebih dari satu sampai dua pekan. Semua tergantung dari tingkat penyebaran virus COVID-19 di negara tersebut.
“Ada kemungkinan (sekolah akan libur lebih lama),” kata Kato di depan para anggota parlemen. “Namun, prioritas kami adalah melaksanakan apa yang dapat dilakukan saat ini,” tambahnya seperti dilansir Reuters.
Di samping itu, Pemerintah Jepang juga menganjurkan masyarakat tidak berkumpul dalam jumlah besar dan pertandingan-pertandingan olahraga dibatalkan atau masa penyelenggaraannya dibatasi menjadi dua pekan saja. Semua dilakukan untuk menghambat penularan viros Korona.
Jepang sendiri per Sabtu (29/2) dini hari WIB, mencatat sudah ada 226 kasus positif virus Korona. Dari jumlah itu, korban meninggal 5 orang. Jumlah kasus virus Korona tersebut tidak termasuk yang terjadi di Kapal Pesiar Diamond Princess yang mencapai 705 orang dan 6 meninggal dunia.(antara)
