batampos – Aparat kepolisian sudah memeriksa sejumlah pihak dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil. Termasuk di antaranya Lisa Mariana sebagai terlapor dalam kasus tersebut. Selanjutnya, Bareskrim Polri akan melakukan mediasi dengan kedua pihak sebelum melakukan gelar perkara.

Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Prakoso menyampaikan bahwa mediasi akan dilaksanakan oleh Bareskrim Polri pekan ini. Polisi akan memanggil kedua pihak untuk duduk bersama. Mengingat masih ada permohonan tes DNA kedua yang diminta oleh pihak Lisa Mariana sebagai second opinion atas hasil tes DNA pertama.

”Untuk rencana kami akan undang kedua belah pihak untuk mediasi dulu, setelah itu baru kami lakukan gelar perkara dalam minggu ini,” jelasnya.

Penanganan kasus tersebut sudah level penyidikan, namun sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Bareskrim Polri. Menurut Rizki, pihaknya perlu melakukan gelar perkara sebelum menetapkan dan mengumumkan tersangka dalam kasus tersebut. Dia pun menegaskan kembali, gelar perkara itu bakal dilaksanakan pekan ini.

”Segera kami gelar (perkara) minggu ini,” ungkap perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak tersebut.

Khusus mediasi yang akan dilakukan oleh Bareskrim Polri, Rizki menyatakan bahwa Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana bisa diwakilkan oleh penasihat hukum masing-masing. Mereka tidak diwajibkan hadir secara langsung dalam proses tersebut. Namun, mediasi itu dipastikan bakal dilaksanakan oleh polisi sebagai bagian dari proses hukum yang tengah berjalan.

Pekan lalu, polisi sudah memanggil dan memeriksa Lisa Mariana. Dalam kesempatan itu, penyidik menanyakan beberapa hal terkait dengan tes DNA yang sudah dilakukan. Termasuk berkaitan dengan hasil tes DNA itu. Meski tidak ada kecocokan dan kemiripan antara DNA Ridwan Kamil dengan putrinya, Lisa Mariana bersikeras bahwa putrinya anak mantan gubernur Jawa Barat tersebut.

Usai pemeriksaan pekan lalu, Lisa Mariana merasa sedih karena ternyata masih ada kemiripan DNA Ridwan Kamil dengan CA. Karena itu, pihaknya semakin bulat mengajukan tes DNA ulang di Singapura sebagai second opinion. Tidak hanya itu, Lisa Mariana pun menegaskan kembali keyakinannya bahwa putrinya adalah anak kandung Ridwan Kamil. Dia bahkan menyatakan yakin 1.000 persen akan hal itu.

”Saya juga 1.000 persen yakin itu anaknya, anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya sudah nggak bisa ngomong dan saya cukup mau serahkan ke Ibu Bertua sama Pak Jhon (penasihat hukum Lisa Mariana),” kata dia kepada awak media.

Menurut Jhonboy Nababan yang mendampingi Lisa Mariana dalam pemeriksaan tersebut sebagai penasihat hukum, penyidik menanyakan 15 pertanyaan terkait dengan hasil tes DNA yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Termasuk yang terkait dengan permohonan Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA ulang di Singapura sebagai second opinion atas hasil tes DNA di Indonesia.

”Jadi, 15 pertanyaan itu lebih menjelaskan hasil tes DNA yang kemarin. Dengan permohonan kami yang second opinion, hanya itu aja,” jelasnya. (*)

Artikel Usut Kasus Pencemaran Naman Baik, Bareskrim Polri akan Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik perjalanan haji umroh PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah terkait adanya pengembalian uang. Namun, KPK tidak membeberkan nilai uang yang dikembalikan Khalid Basalamah.

“Benar,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto dikonfirmasi, Senin (15/9).

Pimpinan KPK berlatar belakang Kepolisian itu tidak mengungkap secara rinci besaran uang yang dikembalikan Khalid Basalamah. Menurutnya, saat ini tim penyidik masih dalam tahap penghitungan.

“Untuk jumlahnya belum terverifikasi,” ujar Setyo.

Dalam sebuah siniar Youtube, Khalid Basalamah mengungkap adanya dugaan pungutan biaya visa haji khusus yang dialami jemaahnya pada musim haji 2024. Sebab, izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) milik Uhud Tour baru terbit pada akhir 2023. Karena itu, para jamaah diarahkan untuk mendaftar melalui PIHK lain, yakni PT Muhibbah asal Pekanbaru.

Dalam proses tersebut, setiap jemaah diminta membayar biaya visa sebesar USD 4.500 atau sekitar Rp 73 juta, di luar biaya paket haji. Selain itu, ada tambahan pembayaran untuk fasilitas maktab VIP.

“Kita terdaftar semua jamaah diminta bayar visa 4.500 USD. Kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi, kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab,” ujar Khalid.

Total jemaah Uhud Tour yang berangkat berjumlah 122 orang, termasuk enam petugas. Dari 118 jemaah, masing-masing dikenakan biaya USD 4.500. Bahkan, menurut Khalid, ada 37 jemaah yang diminta menambah USD 1.000 agar visa mereka segera diproses.

Belakangan, Khalid baru mengetahui bahwa visa kuota haji seharusnya tidak dikenakan biaya. Fakta tersebut disampaikan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memintanya memberi keterangan.

“Saya ditanya, ‘Ustaz tahu tidak kalau visa kuota ini gratis?’ Saya jawab, ‘Saya tidak tahu’. Karena selama ini visa umrah berbayar, furoda berbayar, jadi saya kira kuota haji khusus juga sama,” ungkap Khalid.

Khalid Basalamah telah menjalani pemeriksaan di KPK, sebanyak dua kali. Terakhir, Khalid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji, pada Selasa (9/9). Usai menjalani pemeriksaan, Khalid mengklaim dirinya bukan pelaku dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, melainkan korban dari ulah pemilik PT Muhibbah asal Pekanbaru, Ibnu Masud.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri.

Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung.

Pencegahan dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023–2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari.

Meski telah masuk tahap penyidikan, hingga kini KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Artikel Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji pertama kali tampil pada News.

batampos – Proses hukum pasca aksi demo akhir Agustus lalu masih terus berjalan. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 16 orang tersangka dalam klaster pengrusakan fasilitas umum. Mereka diamankan karena diduga melakukan pengrusakan di 4 lokasi berbeda.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa proses hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Persisnya arahan yang disampaikan untuk menindak setiap pelaku kerusuhan yang berniat berbuat onar di tengah aksi demo.

”Hal ini kami lakukan sesuai dengan instruksi bapak presiden Republik Indonesia kepada bapak kapolri untuk menindak tegas para pelaku aksi anarkistis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa kami telah menangkap 16 tersangka,” kata Irjen Asep kepada awak media di Jakarta pada Senin (15/9).

Belasan tersangka itu ditangkap dan menjalani proses hukum lantaran diduga telah merusak Arborea Coffee di Kementerian Kehutanan, Halte TransJakarta Kementerian Dikdasmen, Gedung DPR/MPR, dan yang Halte Transjakarta Polda Metro Jaya.

”Adapun seluruh tersangka yang kami amankan adalah para pelaku aksi pembakaran dan kerusakan, bukan para pendemo atau pengunjuk rasa. Sekali lagi, saya tekankan di sini bahwa yang kami amankan adalah para pelaku pengrusakan dan pembakaran, bukan pendemo dan pengunjung rasa,” tegasnya.

Asep menegaskan hal itu untuk memastikan bahwa setiap pendemo yang hendak menyampaikan aspirasi mendapat ruang untuk bersuara. Namun demikian, aparat kepolisian juga harus bertindak tegas terhadap perusuh yang melakukan pengrusakan.

”Dengan kata lain yang kami amankan bukan pendemo tetapi perusuh yang datang untuk merusak dan mengganggu ketertiban dengan cara membakar dan merusak fasilitas umum,” jelasnya.

Atas tindakan mereka, polisi menerbitkan 5 laporan polisi sekaligus mengamankan 53 barang bukti. Terdiri atas DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat. Selain itu, barang bukti hasil penjarahan seperti dispenser pemanas air dan kursi cafe. (*)

Artikel 16 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka Kerusuhan Demo Agustus 2025 pertama kali tampil pada News.