batampos – Mantan director game Overwatch, Jeff Kaplan, resmi mengumumkan proyek gim terbarunya berjudul The Legend of California.
Proyek ini menjadi karya pertama Kaplan setelah meninggalkan Blizzard Entertainment pada tahun 2021.
Selama sekitar lima tahun terakhir, Kaplan diketahui cukup jarang muncul di industri gim. Kini ia kembali dengan proyek baru yang dikembangkan oleh studio miliknya, Kintsugiyama.
Sementara itu, gim tersebut akan diterbitkan oleh Dreamhaven yang didirikan oleh mantan presiden Blizzard, Mike Morhaime.
The Legend of California merupakan gim survival FPS multiplayer open world yang mengambil latar era Gold Rush abad ke-19 di wilayah California versi fiksi.
Dalam permainan ini, pemain dapat menjelajahi dunia terbuka, mengumpulkan sumber daya, membangun markas seperti peternakan atau tambang, serta bekerja sama atau bersaing dengan pemain lain untuk bertahan hidup.
Gim ini mengusung tema Wild West sehingga pemain akan berperan sebagai koboi yang membangun wilayah kekuasaan di dunia yang penuh bahaya.
Sistem gameplay memadukan berbagai elemen seperti shooter, survival, crafting, serta eksplorasi dunia terbuka. Pemain juga dapat bekerja sama dengan teman dalam mode multiplayer untuk bertahan hidup di dunia yang persisten.
Rencananya, The Legend of California akan dirilis dalam tahap early access di PC melalui Steam pada tahun 2026.
Namun hingga kini pihak pengembang belum memastikan jadwal rilis final maupun kemungkinan gim tersebut hadir di konsol.
The Legend of California sekaligus menjadi proyek comeback Jeff Kaplan setelah beberapa tahun absen dari industri game. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting di Blizzard yang sebelumnya memimpin pengembangan Overwatch serta turut terlibat dalam proyek World of Warcraft.
Dengan konsep open world survival FPS bertema Wild West, gim ini diharapkan menghadirkan pengalaman baru bagi para pemain saat dirilis dalam early access pada 2026. (*)
Kapolres Bintan Argya Satria Bhawana bersama Bupati Roby Kurniawan mengecek kesiapan pasukan dalam apel gelar pasukan Operasi Ketupat Seligi 2026, Kamis sore. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Polres Bintan menyiagakan sekitar 60 personel untuk mengamankan pelaksanaan Salat Idulfitri di wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
Berdasarkan data kepolisian, terdapat enam titik pelaksanaan Salat Id yang digelar di lapangan terbuka. Lokasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah seperti Bintan Timur dan Bintan Utara.
Kapolres Bintan, Argya Satria Bhawana, mengatakan pihaknya siap memberikan pengamanan selama pelaksanaan Salat Id, baik yang dilaksanakan di lapangan terbuka maupun di masjid.
“Pelaksanaan Salat Id baik di lapangan maupun di masjid tetap kita lakukan pengamanan,” ujar Argya usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat Seligi 2026 di Mapolres Bintan, Bintan Buyu, Kamis (12/3/2026) sore.
Menurutnya, pengamanan tersebut bertujuan memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Salat Id dengan aman dan nyaman.
“Kami ingin masyarakat dapat melaksanakan Salat Id dengan aman dan nyaman,” katanya.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Bintan, Rifi, menjelaskan bahwa enam titik pelaksanaan Salat Id di lapangan terbuka tersebut sebagian besar berada di halaman atau pekarangan masjid.
“Sebenarnya pelaksanaan di masjid, tapi di pekarangannya. Ada enam titik seperti di Bintan Timur dan Bintan Utara,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan pengamanan, pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara Salat Id terkait penempatan personel di lokasi-lokasi tersebut.
“Kita akan koordinasi dahulu dengan penyelenggara Salat Id terkait personel yang ditempatkan. Sedangkan pelaksanaan Salat Id di masjid, kita akan pantau melalui patroli,” katanya.
Selain pengamanan Salat Id, Polres Bintan juga mendirikan tujuh pos pengamanan di berbagai wilayah sebagai bagian dari Operasi Ketupat Seligi 2026.
Dua pos di antaranya merupakan pos pelayanan yang berada di Pelabuhan Bulang Linggi dan Pelabuhan ASDP Tanjunguban.
Operasi Ketupat Seligi 2026 sendiri akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik serta aktivitas masyarakat selama perayaan Idulfitri. (*)
Adegan dalam film horor Obsession. Sumber gambar: x.com/BDisgusting.
batampos – Film horor terbaru berjudul Obsession resmi merilis trailer perdana yang langsung menarik perhatian penggemar genre horor.
Film ini ditulis sekaligus disutradarai oleh Curry Barker dan mengangkat kisah obsesi cinta yang berubah menjadi mimpi buruk.
Trailer tersebut dirilis melalui akun media sosial X resmi film tersebut pada Rabu (11/3). Dalam cuplikan singkatnya, penonton diperlihatkan kisah seorang pria yang menemukan benda misterius yang diyakini mampu membuat orang yang ia cintai jatuh hati kepadanya.
Namun, keinginannya itu justru membawa konsekuensi mengerikan yang berada di luar kendalinya. Benda tersebut memicu rangkaian kejadian horor yang memaksanya membayar harga mahal atas obsesinya.
Film ini dibintangi sejumlah aktor muda seperti Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, dan Megan Lawless.
Produksi film dilakukan oleh Blumhouse Productions dan didistribusikan oleh Focus Features.
Menurut Barker, tema utama dalam film ini menyentuh isu sensitif seperti persetujuan dan otonomi tubuh, yang dikemas dalam cerita horor psikologis.
Sebelum dirilis secara luas, Obsession telah lebih dulu diputar sebagai tayangan tengah malam di Toronto International Film Festival.
Film tersebut mendapat respons positif dari penonton dan kritikus. Bahkan, Obsession juga diputar dalam sejumlah penayangan yang terjual habis di Fantastic Fest.
Selain itu, film ini memenangkan penghargaan People’s Choice Awards di Sitges Film Festival dan meraih skor tinggi sebesar 97 persen di situs ulasan film Rotten Tomatoes.
Film Obsession dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 15 Mei 2026.
Dengan mengangkat sisi gelap obsesi dan hubungan yang tidak sehat, film ini menjadi salah satu horor yang cukup dinantikan penayangannya pada tahun ini. (*)
MENJELANG akhir bulan Maret 2026, masyarakat muslim akan merayakan momentum besar Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Termasuk umat muslim yang bertempat tinggal di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Perayaan hari besar ini sebagai bentuk kemenangan setelah menjalankan puasa selama satu bulan.
Nuansa kebahagiaan menjelang hari raya terlihat dengan meningkatnya aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Banyak para pelaku usaha yang memanfaatkan situasi ini untuk meraup rejeki di bulan Maret. Aktivitas ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam.
Dalam 2 tahun terakhir, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui portal resmi www.bps.go.id bahwa pertumbuhan ekonomi di Batam mencapai nilai 6,69% dan 6,76%. Sektor utama yang berperan besar sebagai penopang aktivitas ekonomi Batam yakni Jasa Kesehatan, Administrasi Pemerintahan dan Perdagangan Besar/Eceran.
Di balik perekonomian yang tumbuh postif, Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KBPBP) memiliki tantangan tersendri. Lalu lintas barang dan jasa yang masuk dan keluar Batam menjadi isu yang sangat sensitif dalam mengendalikan laju Inflasi. Masih bersumber dari portal resmi BPS, tingkat inflasi Batam pada bulan Februari tahun 2025 dan 2026 sebesar 2,88% dan 3,13%.
Untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil terutama menjelang hari raya, keterlibatan semua pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sangat dibutuhkan. Para pihak ini memiliki peran yang strategis dalam menjaga harga barang dan daya beli masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan menjelang hari raya.
Pada momen yang istimewa ini dan sudah menjadi tradisi masyarakat, para pelaku usaha berlomba-lomba untuk memberikan bingkisan dan tunjangan hari raya kepada pegawai yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Bentuk dan besaran nilai bingkisan dan tunjangan hari raya sangat beragam tergantung dari kemampuan masing-masing perusahaan.
Nah terkait pemberian bingkisan dan tunjangan hari raya tersebut oleh perusahaan kepada pegawai atau relasi, bagaimana perlakuan perpajakan atas pemberian tersebut.
ASPEK PERPAJAKAN ATAS TUNJANGAN HARI RAYA DAN BINGKISAN
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan sebagai objek pajak diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Termasuk dalam definisi penghasilan ini adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk tunjangan dan/atau natura/kenikmatan. Apakah semua bingkisan atau tunjangan hari raya yang diterima atau diperoleh oleh pegawai menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 menjadi objek Pajak Penghasilan?
Tunjangan Hari Raya yang lebih dikenal sebagai THR dalam bentuk uang yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai merupakan objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas THR dikenakan dengan menggunakan tarif efektif bulanan yang terutang pada bulan dimana THR tersebut dibayarkan.
Sebagai ilustrasi atas penghitungan PPh 21 terutang atas penghasilan bruto termasuk THR:
Tuan Zaki merupakan pegawai swasta bekerja di Perusahaan Industri Elektronik. Tuan A berstatus menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Pada bulan Maret 2026, Tuan Zaki menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp17.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Gaji : Rp3.000.000,00
Tunjangan Kinerja : RP9.000.000,00
THR : Rp5.000.000,00
Penghitungan PPh 21 terutang untuk Masa Pajak Maret 2026 dengan menggunakan tarif efektif 7% (Kategori B) adalah: 7% X Rp17.000.000,00 = Rp1.190.000,00.
Sementara untuk bingkisan yang diterima dalam rangka hari raya, perlakuan perpajakannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Dalam ketentuan ini diatur bahwa natura atau kenikmatan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah imbalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kerja kepada penerima.
Ketentuan ini juga mengatur terkait jenis dan atau batasan tertentu dari natura dan/ atau kenikmatan yang dikecualikan dari pengenaan objek Pajak Penghasilan yakni pemberian bingkisan dari pemberi kerja kepada seluruh pegawai dalam bentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri.
Sebagai contoh ilustrasi diatas:
Pada tanggal 11 Maret 2026, PT Batamindo memberikan bingkisan kepada Tuan Rudi selaku pegawainya berupa makanan dan atau minuman dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447H senilai Rp1.000.000,00. Atas bingkisan tersebut dikecualikan seluruhnya dari objek Pajak Penghasilan karena tidak terdapat batasan nilai untuk natura berupa makanan/minuman yang diberikan dalam rangka hari besar keagamaan.
Dari dua gambaran kondisi di atas disimpulkan bahwa untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai berupa THR merupakan objek pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan. Sementara penghasilan berupa natura atau kenikmatan yang diterima oleh seluruh pegawai berupa bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan bukan menjadi objek pajak penghasilan.
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Abdullah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Karimun. F. Sandi Pramosinto/Batam Pos.
batampos – Rencana Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp135 miliar ke Bank BJB masih terus berproses. Saat ini pemerintah daerah tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi sebelum pengajuan pinjaman tersebut dapat direalisasikan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Karimun, Abdullah, mengatakan hingga kini proses pengajuan pinjaman masih berada pada tahap pemenuhan dokumen persyaratan.
“Saat ini kita masih menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Selain SK pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Karimun periode 2025–2030, juga ada syarat lain yang harus dilengkapi,” kata Abdullah, Jumat (13/3).
Ia menjelaskan salah satu syarat penting adalah penyusunan APBD 2026 Kabupaten Karimun yang telah memuat rencana penggunaan anggaran pinjaman tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang sedang berjalan untuk melihat kondisi keuangan daerah, termasuk pergerakan dana transfer dari pemerintah pusat serta pendapatan asli daerah (PAD).
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kemampuan keuangan daerah jika pinjaman tersebut benar-benar diajukan.
Menurut Abdullah, pemerintah daerah juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah proyek yang telah masuk dalam perencanaan anggaran.
“Tujuannya untuk memastikan apakah proyek tersebut benar-benar menjadi prioritas atau tidak. Dengan adanya review ini, kita ingin memastikan anggaran yang dikeluarkan tidak mubazir,” jelasnya.
Ia menambahkan proyek yang menjadi prioritas harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur jalan baru dapat mempermudah akses transportasi masyarakat sekaligus menurunkan biaya distribusi barang.
“Kalau akses jalan lebih baik, tentu mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan akan lebih lancar. Ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut,” ujarnya.
Abdullah menegaskan rencana pinjaman Rp135 miliar tersebut harus benar-benar tepat sasaran karena bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama peminjaman ini adalah untuk melaksanakan pembangunan yang memberi dampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan,” pungkasnya. (*)
DPD RI membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap stabilitas harga pangan menjelang Lebaran 2026 dalam sidang paripurna. F. Istimewa
batampos – Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang Lebaran 2026.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Baktiar Najamudin, mengatakan gejolak geopolitik global bisa berdampak langsung terhadap rantai pasok pangan dan daya beli masyarakat.
“Gejolak di Timur Tengah adalah alarm bagi semua negara. Pemerintah harus segera melakukan mitigasi agar kenaikan harga pangan tidak membebani masyarakat menjelang Lebaran,” ujarnya dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).
DPD RI juga menyoroti kondisi inflasi nasional. Per Februari 2026, inflasi tahunan tercatat mencapai 4,76 persen. Angka tersebut dinilai menjadi sinyal kewaspadaan terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan pelaku UMKM di daerah.
Selain inflasi, Sultan menyinggung kondisi fiskal pemerintah. Saat ini defisit APBN mencapai Rp135,7 triliun, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang lebih cermat dan strategis.
“Dengan inflasi 4,76 persen, kuncinya adalah penguatan produksi pangan di daerah serta stabilitas distribusi. Jangan sampai rantai pasok terganggu di tengah ketidakpastian global,” tegas senator asal Bengkulu tersebut.
Menjelang arus mudik Lebaran 2026, DPD RI juga meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur serta layanan transportasi. Lonjakan mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat signifikan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
“Tujuan kita satu, memastikan jutaan pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok,” tambahnya.
Dalam sidang yang sama, juga disampaikan Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) dari empat subwilayah.
Komite I menyoroti penguatan ASN, pemerataan infrastruktur komunikasi, dan tata kelola pembangunan daerah. Komite II menekankan isu ketahanan pangan dan konektivitas maritim.
Sementara Komite III menyoroti pemerataan layanan kesehatan, peningkatan keterampilan generasi muda, perluasan lapangan kerja, akses pendidikan, serta penguatan lembaga keagamaan.
Adapun Komite IV bersama BULD menyoroti dinamika ekonomi daerah, ketidakpastian hukum, serta perlunya penanganan kebijakan yang lebih terintegrasi. (*/adv)
Sejumlah wisatawan turun dari bus saat tiba di Pelabuhan Internasional Batamcenter beberapa waktu lalu. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan penambahan biaya bahan bakar pada tiket kapal feri rute Batam-Singapura tidak bersifat permanen. Kenaikan tersebut terjadi sebagai dampak meningkatnya harga BBM di pasar global.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Ardiwinata, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menelusuri penyebab munculnya biaya tambahan pada tiket kapal.
“Dari hasil koordinasi kami, kenaikan ini semata-mata karena harga minyak yang meningkat. Mungkin dipengaruhi situasi konflik di Timur Tengah. Namun kondisi ini tidak permanen dan bisa berubah sewaktu-waktu,” katanya, Jumat (13/2).
Ia menjelaskan, bahwa struktur biaya operasional kapal tidak hanya bergantung pada bahan bakar. Berbagai komponen lain turut memengaruhi harga tiket, mulai dari biaya operasional kapal hingga biaya sandar di pelabuhan.
“Komponen tiket itu banyak, bukan hanya minyak. Ada juga biaya operasional lain seperti gaji pekerja, biaya tambat kapal, dan sebagainya,” katanya.
Ardi berharap, situasi global segera membaik sehingga biaya transportasi laut dapat kembali stabil. Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri pariwisata di Batam diminta tetap optimistis terhadap prospek sektor pariwisata daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan daya tarik wisata, termasuk memperkuat konektivitas transportasi yang menunjang mobilitas wisatawan.
“Pariwisata memiliki tiga komponen utama, yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Saat ini kita terus memperkuat semuanya agar Batam tetap menarik bagi wisatawan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran pelaku industri perjalanan dan agen travel yang selama ini menjadi ujung tombak dalam mendatangkan wisatawan ke Batam.
Pemko Batam menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai sekitar 1,7 juta orang pada 2026. Target tersebut diharapkan tetap dapat dicapai meskipun situasi ekonomi global menghadirkan sejumlah tantangan.
“Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 cukup baik, bahkan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami berharap sektor pariwisata tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah,” kata Ardi.
Praktisi pariwisata Kepri, Surya Wijaya, melihat kenaikan biaya transportasi laut sebagai salah satu dampak awal dari konflik yang melibatkan Iran di kawasan Timur Tengah yang mulai memengaruhi perekonomian global.
“Perang Iran yang sudah berlangsung perlahan mulai memberikan efek kepada negara kita. Yang paling terasa adalah ekonomi yang mulai terdampak,” katanya.
Wilayah perbatasan seperti Batam yang bergantung pada arus wisatawan mancanegara cukup rentan terhadap gejolak ekonomi global. Ia menyebut dampak tersebut mulai terasa di sektor transportasi laut.
“Kemarin saja sudah ada empat kapal yang batal berangkat. Pengelola tidak berani berlayar karena Malaysia sudah menaikkan harga BBM,” ujarnya.
Surya juga melihat sinyal perlambatan ekonomi di negara tetangga. Saat melakukan kunjungan kerja ke Johor, aktivitas di sejumlah bazar Ramadan tidak seramai biasanya.
“Bazar Ramadan di Malaysia biasanya sangat ramai. Namun kali ini aktivitas belanja masyarakat terlihat lebih berhati-hati,” katanya.
Menurut dia, pemerintah Malaysia juga telah mengimbau masyarakat untuk berhemat karena potensi kenaikan harga bahan bakar akibat dampak konflik global.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi jumlah wisatawan dari Malaysia yang berkunjung ke Batam dan wilayah lain di Kepulauan Riau.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam mencapai sekitar 1,7 juta orang pada 2026, sementara target tingkat provinsi mencapai 2,7 juta kunjungan. Surya menyebut, situasi global saat ini dapat menjadi tantangan bagi pencapaian target tersebut.
“Kondisi ini kemungkinan baru benar-benar terasa setelah Ramadan. Industri dan pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan berbagai program untuk menarik wisatawan,” kata dia.
Ia juga mengingatkan bahwa ekosistem pariwisata mencakup integrasi berbagai unsur, mulai dari atraksi wisata, akomodasi, transportasi, layanan pendukung hingga keterlibatan masyarakat lokal.
“Ekosistem pariwisata adalah integrasi antara atraksi, akomodasi, transportasi, layanan pendukung dan masyarakat lokal yang didukung pemerintah dan swasta,” katanya.
Plt Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjunguban, Alfaizul, memasang tanda pengawasan angkutan laut Lebaran 2026 kepada personel saat apel kesiapan, Jumat (13/3). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjunguban mengerahkan 9 unit kapal negara dan 2 kapal cepat untuk melakukan pengawasan serta pengamanan angkutan laut selama periode Lebaran 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, serta kelancaran pelayaran selama masa libur Idulfitri di wilayah perairan Kepulauan Riau.
Pelaksana Tugas Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjunguban, Alfaizul, mengatakan pengerahan armada ini merupakan bagian dari kesiapan pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan angkutan laut Lebaran.
“Sebanyak 9 kapal negara dan 2 kapal cepat telah kami kerahkan untuk pengawasan dan pengamanan angkutan laut Lebaran 2026,” ujar Alfaizul usai apel kesiapan dan pelepasan kapal negara di Dermaga Pangkalan PLP Kelas II Tanjunguban, Jumat (13/3).
Ia menjelaskan, kapal-kapal tersebut ditempatkan di sejumlah sektor operasi yang mencakup wilayah perairan strategis di Kepulauan Riau.
Untuk wilayah Dumai diawasi oleh KN Kalimasadha P.115. Sementara perairan Batam dipantau oleh KN Sarotama P.112, KN 544, KN 546, dan KN 464.
Pengawasan di perairan Tanjung Balai Karimun dilakukan oleh KN Rantos P.210 dan KN 547. Sedangkan perairan Tanjungpinang dijaga oleh KN 543, serta wilayah Kijang diawasi oleh KN 406.
Adapun kawasan perairan Tanjunguban dipantau oleh kapal cepat RB 027 dan RB 014.
Dalam operasi pengamanan ini, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjunguban juga melibatkan 113 personel yang terdiri dari 71 kru kapal dan 42 staf kantor.
Alfaizul berharap seluruh personel dapat menjalankan tugas secara optimal sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan laut selama Lebaran dapat merasa aman dan nyaman.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi aturan keselamatan saat beraktivitas di laut.
“Sebagaimana arahan Dirjen Hubla, kami terus berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi untuk memitigasi potensi gangguan selama angkutan laut Lebaran 2026,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan akan terus memantau situasi perairan selama masa libur Lebaran dan siap memberikan bantuan jika diperlukan.
“Masyarakat dapat menghubungi Pangkalan PLP Tanjunguban apabila membutuhkan informasi atau bantuan terkait keselamatan pelayaran,” pungkasnya. (*)
Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya saat menyampaikan sambutan terkait Sicantiks. F. Istimewa
batampos – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pemberdayaan perempuan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan keluarga sekaligus membentengi masyarakat dari ancaman investasi ilegal dan pinjaman online ilegal menjelang Hari Raya Idulfitri.
Upaya tersebut diwujudkan melalui program Sicantiks (Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah).
Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya mengatakan peran strategis perempuan dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Menurut dia, ibu rumah tangga kerap menjadi pengelola utama keuangan keluarga sehingga pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan yang legal menjadi hal krusial.
“Ibu yang cerdas secara finansial merupakan benteng pertama keluarga. Sebagai ‘Menteri Keuangan’ rumah tangga, pemahaman terhadap produk keuangan yang legal dan sesuai kebutuhan menjadi kunci agar anggaran keluarga tidak terjebak pada investasi ilegal maupun praktik keuangan yang merugikan,” kata Sinar, Jumat (13/3).
Sinar juga memaparkan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kepulauan Riau menunjukkan tren positif.
Hingga periode terakhir, pembiayaan perbankan syariah di daerah itu tumbuh 12,13 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang mencapai 9,66 persen.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di Kepulauan Riau meningkat 15,19 persen (yoy), melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 10,19 persen.
“Di sisi lain, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) sebesar 1,35 persen,” ujarnya.
Meski demikian, OJK mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penawaran pinjaman online ilegal yang biasanya meningkat selama Ramadan.
“Hingga Desember 2025, OJK Kepulauan Riau menerima sekitar 280 laporan terkait pinjaman online ilegal serta ribuan laporan dugaan penipuan digital (scam),” katadia
Secara nasional, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan operasional ribuan entitas keuangan ilegal sepanjang 2025. Pada awal 2026, satgas tersebut kembali menutup 953 entitas ilegal.
“Selama Ramadan biasanya muncul berbagai penawaran dana cepat melalui pinjol ilegal. Kami mengimbau masyarakat, khususnya para ibu sebagai pengelola keuangan keluarga, agar tidak terjebak pada kebutuhan konsumtif sesaat dan selalu menggunakan layanan keuangan dari lembaga yang berizin resmi,” ujar Sinar.
Selain itu, OJK juga mengingatkan masyarakat untuk memahami risiko produk investasi, termasuk produk berbasis emas. Hingga Februari 2026, pengelolaan emas oleh lembaga jasa keuangan seperti Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) tercatat mencapai 153,05 ton.
OJK menyatakan produk Tabungan Emas saat ini belum dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga masyarakat perlu memahami karakteristik dan risiko produk tersebut sebelum bertransaksi (*)
Petugas Pengadilan Negeri Tanjungpinang membagikan paket takjil kepada pengendara saat kegiatan kampanye anti korupsi di Jalan Bandara Tanjungpinang, Kamis (12/3). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Pengadilan Negeri Tanjungpinang menggelar kampanye antikorupsi dengan turun langsung ke jalan sambil membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat yang melintas di Jalan Bandara Tanjungpinang.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi komitmen lembaga peradilan untuk menerapkan prinsip zero suap dan zero gratifikasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Aksi yang berlangsung di bulan Ramadan itu dipimpin langsung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan diikuti para hakim, panitera, serta pegawai pengadilan.
Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Fausi, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menegaskan komitmen lembaga dalam memberikan pelayanan hukum yang bersih dan transparan.
“Kami mengkampanyekan anti korupsi dan menegaskan bahwa PN Tanjungpinang berkomitmen zero gratifikasi dan zero suap. Kami melayani masyarakat dengan ikhlas dan tulus,” kata Fausi, Kamis (12/3).
Selain sosialisasi, para hakim dan pegawai pengadilan juga membagikan ratusan paket takjil kepada pengendara sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di bulan suci.
Kegiatan tersebut juga menjadi momentum menyambut Idulfitri sekaligus mempererat hubungan antara lembaga peradilan dan masyarakat.
Fausi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mencari keadilan melalui pengadilan. Ia menegaskan bahwa pihaknya terbuka menerima laporan apabila terdapat oknum yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan hukum.
“Kami terbuka kepada masyarakat, baik melalui layanan online maupun offline. Kami siap melayani masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang berharap masyarakat semakin percaya terhadap lembaga peradilan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. (*)
