batampos – Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengikuti Rapat Kerja dan RDP bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (25/8). Pertemuan yang membahas penguatan kemandirian fiskal daerah tersebut berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting.
Amsakar mengikuti rapat dari Ruang Rapat Lantai 5, Kantor Wali Kota Batam, didampingi sejumlah pejabat Pemko Batam. Forum tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia yang juga hadir secara daring.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI inginkan kemandirian fiskal daerah yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Daerah didorong untuk mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki agar tidak selalu bergantung pada transfer pusat.
Pihak Kemendagri memaparkan, kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Daerah yang mandiri secara fiskal diyakini dapat lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
Setiap kepala daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan maupun kendala yang dihadapi terkait peningkatan kemandirian fiskal. Salah satu isu utama yang muncul adalah keterbatasan basis pajak serta ketergantungan tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Dalam forum itu pula, Amsakar menyampaikan komitmen pemerintah di Batam untuk mendukung program penguatan fiskal daerah. Batam memiliki potensi besar di sektor industri, perdagangan, dan pariwisata yang dapat terus dioptimalkan sebagai sumber PAD.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Potensi yang dimiliki Batam akan terus kami kelola agar PAD meningkat dan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan,” kata Amsakar.
Selain menggali sektor unggulan, Pemko Batam juga mendorong inovasi dalam memperluas basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini ia yakini dapat memperkuat struktur fiskal kota, sekaligus mendukung program strategis pemerintah pusat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Amsakar berharap, rapat kerja tersebut mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, agenda kemandirian fiskal tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah, termasuk di Bandar Dunia Madani. (*)
Deddy Sitorus, anggota DPR RI Fraksi PDIP. (F.Niaga.Asia)
batampos – Pernyataan Anggota DPR RI Deddy Sitorus yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata, tengah menyita perhatian publik. Sebab, banyak warganet menilai diksi yang digunakan Deddy tak pantas diucapkan sebagai orang yang duduk menjadi wakil rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kontroversi yang menyeret namanya bermula dari sebuah acara televisi yang menayangkan pernyataannya. Dalam forum tersebut, Deddy menolak membandingkan kehidupan anggota DPR dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Deddy menyebut tukang becak dan buruh sebagai rakyat jelata, serta mengatakan perbandingan gaji DPR dengan UMR adalah sesat logika.
Namun, Deddy sendiri telah menyampaikan klarifikasi atas pernyataan yang viral tersebut. Ia menegaskan, pernyataan dirinya dalam sebuah video sudah diedit dan dipotong. “Di sana video dipotong pernyataan saya seolah-olah jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Dia tidak memasukkan video secara utuh,” kata Deddy menyampaikan klarifikasi di akun media sosial Instagram-nya, Selasa (26/8).
Menurutnya, pembawa acara saat itu membandingkan gaji Anggota DPR dengan pekerja UMR. Ia menyebut, perbandingan itu jelas tidak setara. “Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit. Itu sesat logika,” tegasnya.
Profil Deddy Sitorus
Berikut ini adalah sepak-terjang dari Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang dikenal vokal menyuarakan berbagai isu politik, sosial, hingga kebijakan publik. Deddy saat ini juga menjadi bagian dari pengurus Ketua DPP PDIP.
Deddy lahir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pada 18 Desember 1971. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia (UI) dan kemudian aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun politik. Kariernya di dunia politik semakin menanjak setelah dirinya bergabung dengan PDIP, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
Sejak 2019, Deddy terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui daerah pemilihan Kalimantan Utara. Di Senayan, ia ditempatkan di Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, serta standardisasi nasional.
Deddy kini juga merupakan Anggota DPR untuk periode 2024-2029. Legislator Fraksi PDIP itu kini duduk sebagai Anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Dari posisinya ini, ia kerap tampil memberikan pandangan kritis terkait isu-isu strategis, terutama menyangkut kepentingan masyarakat. Sebelum berkiprah sebagai politikus, Deddy juga dikenal sebagai pengamat politik dan kerap menjadi narasumber di berbagai media. Ia memiliki gaya komunikasi yang lugas dan kadang menimbulkan kontroversi.
Perjalanan politik Deddy Sitorus memperlihatkan sosok anggota dewan yang aktif bersuara dan tidak jarang menuai kritik. Namun, ia tetap menjadi salah satu figur PDIP yang konsisten memperjuangkan isu-isu daerah dan pembangunan nasional, meski pernyataan-pernyataan kontroversialnya kerap menimbulkan perdebatan di ruang publik. (*)
Cara melakukannya burpee dengan teknik yang benar. (freepik)
batampos – Di tengah padatnya aktivitas, banyak orang sering kali mengesampingkan olahraga. Tuntutan pekerjaan, urusan rumah tangga, hingga aktivitas sosial kerap membuat waktu terasa sempit. Padahal, olahraga memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental agar tetap bugar.
Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa olahraga membutuhkan waktu lama atau fasilitas khusus, sehingga mereka sering melewatkannya. Namun, ada banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan tanpa harus pergi ke gym atau meluangkan waktu berjam-jam.
Menurut ahli jantung, Dr. Alok Chopra, seperti dikutip dari Time of India, berolahraga selama 90 menit setiap hari dapat mengurangi risiko kematian dini hingga 15 persen. Selain itu, olahraga rutin juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, di antaranya:
Meningkatkan kesehatan pembuluh darah
Meningkatkan keseimbangan metabolik
Meningkatkan kesehatan jantung
Paru-paru bekerja lebih optimal
Membantu adaptasi terhadap stres
Meningkatkan suasana hati
Meningkatkan kemampuan kognitif
Melihat kenyataan bahwa banyak orang tetap tidak punya waktu untuk berolahraga, apalagi pergi ke gym, Kemenkes RI memberikan solusi berupa panduan aktivitas fisik sederhana yang dapat dilakukan di rumah.
Melansir dari laman ayosehat.kemkes.go.id, berikut adalah beberapa aktivitas fisik yang bisa kamu lakukan di rumah:
1. Burpee
Burpee merupakan salah satu gerakan gabungan dari squat, push up, dan jumping jack. Latihan ini sangat efektif untuk membakar kalori dalam waktu singkat sambil melatih hampir seluruh otot tubuh. Cukup melakukan sealam 10-15 detik, maka detak jantung akan meningkat secara signifikan, gerakan ini setara dengan jogging ringan.
2. Skipping atau Lompat Tali
Gerakan lompat tali mungkin sudah pernah kamu pelajari sedari kecil. Faktanya, gerakan kardio ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Hanya dengan melakukan lompat tali selama 10-15 menit dapat membakar kalori yang setara dengan jogging selama 30 menit.
3. Jumping Jack
Jumping jack merupakan salah satu gerakan aerobik klasik, dimana gerakan ini melibatkan melompat sambil membuka dan menutup kaki serta lengan secara bersamaan. Latihan ini cukup mudah dipelajari dan dapat dilakukan semua kalangan usia. Selain itu, gerakan ini cocok untuk pemanasan karena dapat meningkatkan detak jantung dengan cepat.
4. Squat Jump
Latihan squat jump, tidak hanya membakar kalori tetapi juga efektif untuk membentuk otot kaki dan bokong. Gerakan ini juga dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang, khususnya di area pinggul dan kaki yang rentan terkena osteoporosis.
5. Naik Turun Tangga
Aktivitas ini mungkin terbilang sederhana dan banyak orang tidak sadar akan manfaatnya. Gerakan naik turun tangga dapat melatih otot kaki dan membakar kalori dengan intensitas yang cukup tinggi. Jika kamu kebetulan memiliki rumah bertingkat, maka kamu dapat memanfaatkan tangga sebagai alat olahraga gratis yang tersedia 24 jam.
Membiasakan diri berolahraga setiap hari memang bukan hal yang mudah, terutama bagi kamu yang sibuk. Oleh karena itu, mulailah dengan niat yang kuat dan terapkan target harian. Kamu bisa memulai dengan 15 menit aktivitas fisik setiap hari.
Jika kamu sudah konsisten dengan target awal, tingkatkan intensitas dan durasi olahraga secara bertahap. Dengan berbagai jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan di rumah, kini tidak ada lagi alasan untuk melewatkan olahraga dengan alasan tidak punya waktu. (*)
batampos – Perubahan gaya hidup dan tekanan sosial menjadi salah satu pemicu meningkatnya masalah psikis di kalangan remaja Batam. Fakta ini terungkap dari hasil skrining program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam.
Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan skrining yang dilakukan di sekolah-sekolah menemukan persoalan mental dan emosional paling banyak dialami remaja usia 11–18 tahun. Masalah tersebut meliputi kecemasan, depresi ringan, hingga kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya.
“Gangguan ini sering kali tidak terlihat, padahal dampaknya bisa cukup besar. Karena itu CKG hadir bukan hanya untuk memeriksa kondisi fisik, tetapi juga psikis remaja,” ujar Didi.
Hasil pemeriksaan ini, lanjutnya, menjadi dasar bagi sekolah dan tenaga medis untuk mengambil langkah lanjutan. Edukasi pertolongan pertama masalah psikologis serta pembentukan posyandu remaja mulai digencarkan agar siswa punya ruang aman untuk berbagi cerita.
Untuk mencegah masalah makin parah, siswa yang terindikasi gangguan psikis diarahkan mendapat pendampingan di puskesmas. Sekolah juga didorong membangun lingkungan yang ramah dan mendukung kesehatan mental.
“Kalau remaja merasa punya tempat aman, baik di rumah maupun sekolah, beban psikis bisa berkurang. Inilah yang ingin kita bangun bersama lewat program CKG,” tambah Didi.
Dinkes Batam menegaskan, deteksi dini dan pendampingan berkelanjutan merupakan kunci agar generasi muda bisa tumbuh sehat, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental.
Dokter Puskesmas Belakangpadang, Vanny, menilai salah satu faktor utama masalah psikis remaja ialah pola pikir yang dipengaruhi perubahan hormon dan gaya hidup modern.
“Remaja perempuan misalnya, mulai cemas soal penampilan setelah menstruasi pertama. Mereka khawatir tinggi badan kurang ideal, atau mulai diet berlebihan. Ada juga yang terobsesi dengan skincare dan gaya hidup teman sebaya. Tekanan semacam ini bisa memicu perasaan tidak nyaman bahkan rendah diri,” ungkap Vanny.
Menurutnya, media sosial juga memberi andil besar dalam membentuk standar gaya hidup yang kerap tidak realistis. Hal ini memperkuat rasa ingin dibandingkan dan pada akhirnya melahirkan kecemasan. (*)
batampos– Wakil bupati karimun Rocky M Bawole melakukan inspeksi mendadak ke kantor Perumda BPR Tuah Karimun, Selasa (26/8). Saat sidak tersebut, wakil bupati karimun datang sendiri dengan ditemani ajudan yang langsung masuk ke kantor Perumda BPR Tuah Karimun salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Karimun.
Wabup Karimun Rocky M Bawole usai melakukan sidak foto bersama Dirut dan karyawan Perumda BPR Tuah Karimun. f,RICKY UNTUK BATAMPOS
” Assalamualaikum pak dirut, apakabarnya, ” tanya orang nomor 2 di kabupaten karimun sambil menyalami Dirut Perumda BPR Tuah Karimun Wan Abdul Rahman dan para staf.
Setelah melakukan pertemuan secara tertutup, ia menyampaikan berharap kepada Dirut Perumda BPR Tuah Karimun Wan Abdul Rahman ke depan harus lebih baik dalam pengelolaan perbankan. Sebab, di bulan Maret 2025 lalu saat pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri menyatakan, bahwa Perumda BPR Tuah Karimun mengalami kerugian mencapai Rp500 juta.
” Dan saat saya tanya lagi, pada bulan Juli lalu terjadi kenaikan mencapai Rp200 juta atau totalnya Rp700 juta. Jadi, ini tugas Dirut Perumda BPR Tuah Karimun harus dapat menyelesaikan kerugian hingga akhir tahun ini,” tuturnya.
Artinya, kata Rocky saat ini Perumda BPR Tuah Karimun statusnya merugi. Sehingga, diharapkan untuk saat ini bagaimana Perumda BPR Tuah Karimun dapat dilakukan efesiensi dan harus kerja keras bersama staf. Sebab, pihaknya (Pemda Karimun) telah menyiapkan dana penyertaan modal tambahan kepada Perumda BPR Tuah Karimun.
” Sekarang sedang dilakukan kajian investasi terhadap Perumda BPR Tuah Karimun. Agar, segera dapat dimanfaatkan penambahan penyertaan modal nantinya. Jangan cari untung dululalh,” pesannya.
Sementara itu Dirut Perumda BPR Tuah Karimun Wan Abdul Rahman mengungkapkan, dengan kondisi Perumda BPR Tuah Karimun seperti ini. Pihaknya, sudah dapat dipastikan belum dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Dimana, sekarang ini masih dalam proses pembenahan maupun menyelesaikan kerugian yang dialami.
” Insyallah, saya optimis dapat segera mengatasi kerugian dengan menerapkan sejumlah strategi, termasuk meminta arahan dari OJK,” singkatnya.
Sebelumnya, Bupati Karimun Iskandarsyah didampingi wakil bupati karimun Rocky M Bawole, resmi melantik Direktur Utama (Dirut) Wan Abdul Rahman dan Direktur Kepatuhan Siska Naritasari Perumda BPR Tuah Karimun untuk periode 2025-2030, Rabu (13/8) dirumah Dinas Bupati Karimun.(*)
Jemaah sedang melakukan thawaf di Masjidil Haram. (Media Center Haji 2025)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap biaya haji khusus, terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024 era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai ratusan juta rupiah.
Bahkan, untuk jalur haji furoda, biaya yang dipatok untuk dapat kuota diduga bisa menyentuh angka miliaran.
“Informasi yang kami terima itu, yang haji khusus di atas Rp 100 jutaan, atau hingga Rp 200 juta-Rp 300 juta. Bahkan, ada yang haji furoda, itu hampir menyentuh angka Rp 1 miliar per kuota atau per orang,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8).
Asep menjelaskan, dalam kasus tersebut terdapat selisih harga yang cukup signifikan, antara USD 2.600 hingga USD 7.000.
Hal itu sebagai selisih harga atau biaya komitmen yang disetor pihak agensi perjalanan haji kepada oknum di Kemenag.
Namun, Asep menegaskan bahwa biaya yang dibebankan kepada jamaah haji dalam kasus ini tidak bisa dipukul rata.
Setiap orang disebut memiliki besaran biaya yang berbeda sesuai kemampuan dan kesepakatan masing-masing.
“Jadi, untuk masing-masing orang enggak bisa dipukul rata. Ini beda-beda. Tergantung dari kemampuan karena tidak pernah dipatok,” jelasnya.
Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Mereka di antaranya, mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).
Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung.
Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Peningkatan status itu dilakukan setelak KPK memeriksa mantan menteri agama era Presiden Jokowi, Yaqut Cholil Qoumas.
Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
Paspor Indonesia hadir dalam berbagai warna, dari hitam, biru dan hijau. Setiap warna punya makna dan fungsi yang mencerminkan status pemegangnya. (Dok. Imigrasi_Belawan/Instagram)
batampos – Paspor adalah dokumen resmi negara yang berfungsi sebagai identitas sekaligus izin perjalanan lintas batas. Di Indonesia, paspor tidak hanya berfungsi untuk keperluan perjalanan pribadi, tetapi juga mencerminkan status pemegangnya.
Paspor Indonesia hadir dalam beberapa warna berbeda. Masing-masing warna membawa makna dan kategori tersendiri, sekaligus memperlihatkan aturan hukum dan praktik diplomasi Indonesia di dunia internasional.
Berikut deretan warna paspor Indonesia yang perlu diketahui:
1. Hijau: Paspor Reguler
Paspor hijau atau paspor reguler diberikan kepada warga negara Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, dengan sampulnya berwarna hijau.
“Digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI) untuk perjalanan pribadi, seperti liburan, dan sebagainya. Paspor ini tersedia dalam versi elektronik (e-paspor), dengan masa berlaku 5 tahun dan 10 tahun” tulis akun Instagram @imigrasi_cilegon.
Di dalam paspor hijau tercantum informasi lengkap mengenai identitas pemilik, mulai dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, hingga foto. Selain itu, paspor ini juga memuat catatan visa atau izin masuk ke negara tujuan yang diterbitkan oleh kedutaan maupun konsulat negara terkait.
Pemilihan warna hijau dianggap netral dan membantu membedakan paspor ini dari jenis paspor dinas maupun diplomatik. Menariknya, paspor berwarna hijau umumnya digunakan oleh negara-negara mayoritas muslim, termasuk Indonesia.
Tapi ternyata, sejumlah negara non-muslim juga memakai warna ini. Dikutip dari Superlive.id, negara-negara tersebut mencakup Pantai Gading, Nigeria, Senegal, Burkina Faso, serta beberapa negara anggota Economic Community of West African States (ECOWAS).
2. Biru: Paspor Dinas
Selain paspor hijau, Indonesia juga memiliki paspor berwarna biru yang dikenal sebagai paspor dinas. Dokumen perjalanan ini ditujukan bagi pejabat atau pegawai negeri yang melakukan perjalanan resmi ke luar negeri atas nama pemerintah, meskipun bukan dalam kapasitas diplomatik.
Paspor dinas diberikan kepada pejabat pemerintah, PNS, maupun pegawai yang melakukan perjalanan mewakili negara, tetapi tidak bersifat diplomatik. Dengan warna biru yang mencolok, paspor ini mudah dikenali dalam proses imigrasi internasional serta membedakannya dari paspor hijau yang digunakan masyarakat umum.
Dasar hukum penerbitan paspor dinas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada pasal 25 ayat 3 disebutkan bahwa “Paspor diplomatik dan paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri”, sebagaimana dikutip dari Database Peraturan BPK RI.
3. Hitam: Paspor Diplomatik
Paspor hitam merupakan dokumen perjalanan khusus yang hanya diberikan kepada pejabat tinggi negara, diplomat, atau utusan resmi yang tengah menjalankan misi diplomatik untuk mewakili Indonesia di luar negeri.
Penerbitan paspor diplomatik diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka penempatan atau tugas yang bersifat diplomatik. Paspor ini diatur secara ketat oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI).
Dikutip dari Hukumonline, pejabat yang menggunakannya mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, kepala perwakilan diplomatik, hingga anggota keluarga mereka seperti istri, suami, maupun anak. Selain itu, pemegang paspor diplomatik umumnya memperoleh fasilitas bebas visa di berbagai negara sahabat berdasarkan kesepakatan bilateral, regional, maupun multilateral.
“Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaturan bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas (dan tipe paspor lainnya) dengan sejumlah negara sahabat, yang dapat bersumber dari pengaturan secara bilateral, regional, atau multilateral,” tulis Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam laman resminya.
Seperti dikutip dari TMTAK Consultant, paspor diplomatik juga kerap dilengkapi dengan hak kekebalan diplomatik, yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya dari yurisdiksi negara tempat mereka bertugas.
Perbedaan Kewenangan dan Hak Istimewa
Masing-masing warna paspor di Indonesia membawa perbedaan yang signifikan dalam hal fungsi maupun hak yang melekat pada pemegangnya.
Paspor hijau, yang paling umum dimiliki warga, berlaku untuk keperluan pribadi seperti perjalanan wisata, pendidikan, atau ibadah. Pemegang paspor hijau tetap diwajibkan mengurus visa sesuai aturan negara tujuan.
Berbeda dengan itu, paspor biru yang diberikan kepada pejabat atau pegawai dalam rangka perjalanan dinas resmi memiliki keistimewaan tertentu.
Sementara itu, paspor hitam yang diperuntukkan bagi diplomat memberikan hak istimewa yang jauh lebih besar. Pemegang paspor diplomatik biasanya mendapatkan fasilitas bebas visa di banyak negara, sekaligus perlindungan khusus dari hukum setempat.
Dengan demikian, warna paspor di Indonesia tidak hanya menjadi pembeda visual semata, tetapi juga mencerminkan status, tanggung jawab, serta tingkat perlindungan yang diperoleh pemiliknya. (*)
batampos – Kasus tabrakan tongkang yang merugikan warga Kampung Tua Dapur 12, Batam, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. PT Tiger Trans Internasional (TTI) Shipyard selaku pemilik tongkang memberikan ganti rugi kepada 14 warga terdampak.
“Pihak perusahaan telah memberikan ganti rugi langsung kepada seluruh korban,” ujar Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin, Selasa (26/8).
Zaenal menjelaskan, pihak kepolisian memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan warga pada Minggu (24/8). Dalam pertemuan itu, korban menyampaikan kerugian berupa kerusakan rumah, keramba, hingga kelong.
“Kita (Polisi) hanya sebagai fasilitator agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak,” katanya.
Selain memediasi, polisi juga mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem. Sementara pihak perusahaan diminta lebih memperhatikan keamanan kapal agar tidak kembali terjadi peristiwa serupa.
Diketahui, tongkang milik PT TTI sempat hanyut terbawa arus hingga menabrak permukiman warga di Dapur 12 pada Rabu (13/8), saat hujan deras disertai angin kencang. Saat ini kapal masih berada di perairan dekat aliran Sungai Lancar, arah Bulang.
“Kapal yang bersandar harus dipastikan ikatan tambatnya aman, agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” tutup Zaenal. (*)
Dr. (HC) Gilbert Hoo dan Dr. (HC) Lai Kuan, yang juga dikenal sebagai Sonny/Stella Bersama ketua umum APPEKNAS Fandy iood.
batampos-Mandala Bay Sands, Singapura, Jumat, 22 Agustus 2025 menjadi saksi sejarah penganugerahan gelar kehormatan internasional bergengsi dari Global Institute of Leadership and Management (GILMS), Singapore.
Dalam ajang yang dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara—di antaranya Kongo, Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Tiongkok, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Indonesia, dan Inggris—terpilih dua tokoh luar biasa asal Indonesia sebagai penerima penghargaan.
Dua sosok tersebut adalah pengusaha Batam sekaligus pengurus Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional (APPEKNAS) Provinsi Kepulauan Riau, yakni: Dr. (HC) Gilbert Hoo dan Dr. (HC) Lai Kuan, yang juga dikenal sebagai Sonny/Stella.
Fandy Iood, ketua umum APPEKNAS mengatakan menjadi sebuah kebanggaan untuk putra putri pengusaha Indonesia mendapatkan penghargaan bergengsi gelar Doctor Honoris Causa sebuah gelar kehormatan (H.C.) yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang tanpa perlu mengikuti pendidikan formal, sebagai pengakuan atas jasa atau karya luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, atau kemanusiaan. Gelar ini adalah bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat atau ilmu pengetahuan.
Dr. (HC) Lai Kuan, yang juga dikenal sebagai Sonny/Stella dan Dr. (HC) Gilbert Hoo saat menerima gelar kehormatan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional (APPEKNAS) Fandy iood mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. (HC) Gilbert Hoo dan Dr. (HC) Lai (Sonny/Stella).
”Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi dan semangat bagi seluruh insan pengusaha Indonesia untuk terus berkarya dan memberikan dampak positif bagi bangsa,” bebernya.
APPEKNAS yang dipercaya oleh GILMS Singapore sebagai Asosiasi yang memiliki mandat dalam melakukan assesment dan rekomendasi Award tersebut menilai sebuah kepatutan kedua insan pengusaha Batam tersebut sangat layak dikarenakan sumbangsih karya dalam dunia usaha management dan Leadership Indonesia khususnya dunia konstruksi
”GILMS mengakui Bahwa Dr (HC) Gilbert Hoo telah berhasil menjadi Pengusaha Konstruksi di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sementara itu Ibu Dr (HC) Lai Kuan Al Sonny Al Stella merupakan Profesional di bidang Konsultan Perpajakan yang juga aktif memperkenalkan ketaatan Pajak kepada para pengusaha konstruksi dan Kontraktor dan aktif sebagai pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia,” ujar Fandy iood. (*)
