Zetro Leonardo Purba, diplomat RI yang tewas ditembak di Peru. F. x.com/RogerAderly
batampos – Kabar duka datang dari dunia diplomasi Indonesia. Seorang diplomat muda, Zetro Leonardo Purba, tewas usai menjadi korban penembakan di Lima, Peru, Senin (1/9) malam waktu setempat.
Dilansir dari Radar Solo, peristiwa bermula ketika Zetro tengah bersepeda santai bersama istrinya. Tiba-tiba seorang pelaku mendekat dan melepaskan tembakan.
“Korban ditembak tiga kali hingga terkapar di lokasi. Sempat dibawa ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah,” tulis laporan tersebut.
Kepolisian Nasional Peru langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan menutup wilayah sekitar kejadian. Sang istri dilaporkan selamat tanpa cedera fisik, namun kini berada di bawah pengawasan kepolisian sebagai saksi kunci.
Zetro diketahui baru sekitar lima bulan bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, setelah sebelumnya pernah menempati pos di Konsulat Jenderal RI Melbourne, Australia.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui akun resmi Instagram @kemlu_ri menyampaikan belasungkawa mendalam. Pemerintah Indonesia juga meminta otoritas Peru melakukan penyelidikan menyeluruh serta membantu proses pemulangan jenazah ke Tanah Air. (*)
Kendaraan berat tanpa pengawasan di jalan raya di Batuaji. f. Eusebius Sara
batampos– Aktivitas kendaraan berat di berbagai ruas jalan utama Batam semakin mengkhawatirkan. Hingga Selasa (2/9), truk trailer dan kendaraan bermuatan besar terus hilir-mudik, baik di jalan protokol maupun di jalan pemukiman. Kondisi ini membuat warga resah karena mengancam keselamatan sekaligus memperparah kerusakan jalan.
Di kawasan Marina City, kendaraan berat seperti trailer perusahaan dan truk pengangkut material tanah untuk proyek pematangan lahan menjadi pemandangan sehari-hari. Tak hanya membahayakan pengguna jalan lain, aktivitas ini juga mempercepat kerusakan jalan. “Jalan jadi makin turun dan bergelombang, apalagi kalau hujan. Kondisinya sangat berbahaya,” kata Lismanto, warga Marina City.
Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang. Jalur yang menghubungkan kawasan industri galangan kapal ini setiap hari padat oleh kendaraan berat, termasuk di jam-jam sibuk. Akibatnya, arus lalu lintas sering tersendat hingga menyebabkan kemacetan panjang.
“Di jam sibuk, motor dan mobil pribadi harus antre karena jalannya diisi truk besar semua,” ujar Suhardi, warga Batuaji.
Masyarakat menilai, padatnya aktivitas kendaraan berat ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga membahayakan nyawa pengendara. “Kalau sopirnya ugal-ugalan atau truknya remnya blong, bisa habis kita semua,” keluh Suhardi.
Warga pun mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk mengambil langkah tegas. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pemisahan jalur atau pengaturan jadwal operasional kendaraan berat. “Kalau ada jalur khusus atau minimal diatur jam operasionalnya, kami pengguna jalan lain juga bisa lebih tenang,” ujar Nurdin, warga lainnya.
Kondisi jalan yang semakin rusak akibat beban berlebih juga dikhawatirkan memperbesar potensi kecelakaan. Terlebih, beberapa ruas jalan seperti di Marina City sudah tampak berlubang dan menurun. “Setiap hujan, jalannya licin dan makin parah. Truk besar tetap lewat, padahal bahaya,” tambah Nurdin.
Di Tanjunguncang, warga menilai perlu adanya pengaturan arus lalu lintas yang lebih ketat. “Hampir setiap hari macet. Kalau tidak segera ditata, masalah ini akan terus berulang,” kata Suhardi.
Kasubdit I Satlantas Polresta Barelang, Iptu Andika, mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi pengaturan lalu lintas kendaraan berat. “Kami akan mengkaji opsi pembatasan jam operasional dan jalur khusus bekerja sama dengan pemerintah kota,” ujarnya.
Pemerintah Kota Batam pun diminta segera turun tangan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak sekaligus mengatur distribusi kendaraan berat agar tidak mengganggu jalur umum. “Jangan sampai keselamatan dan kenyamanan masyarakat dikorbankan,” tegas Suhardi
Warga berharap masalah ini tidak lagi menjadi wacana semata. “Kami butuh tindakan nyata, bukan janji. Batam ini kota industri, tapi bukan berarti keselamatan warga harus jadi taruhan,” pungkas.(*)
batampos– Polsek Sagulung menerima laporan dugaan penipuan dengan terlapor, M, Lurah Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Laporan tersebut diajukan oleh salah satu warga yang mengaku dijanjikan proyek di wilayah Sagulung, namun hingga kini proyek yang dimaksud tidak pernah terealisasi. Sa, inisial pelapor mengaku telah menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk komitmen, namun merasa tertipu karena janji itu tak kunjung terbukti.
Kapolsek Sagulung, Iptu Husnul, melalui Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris, membenarkan adanya laporan tersebut. “Laporan sudah kami terima dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami akan mengumpulkan keterangan dari pihak terkait sebelum mengambil langkah selanjutnya,” ujar Anwar, Selasa (2/9).
Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena lurah yang dilaporkan adalah sosok yang sempat viral beberapa waktu lalu. Publik Batam digegerkan dengan kabar menghilangnya lurah Sei Harapan sejak hampir dua bulan terakhir. Keberadaannya tak diketahui, dan ia tak pernah lagi terlihat menjalankan tugas di kantor kelurahan.
Sebelumnya, Camat Sekupang, Kamarul, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berulang kali memberikan pembinaan kepada lurah tersebut. Namun, tidak ada perubahan berarti hingga akhirnya lurah tersebut benar-benar tidak masuk kantor.
Situasi ini membuat pelayanan masyarakat di wilayah Sei Harapan menjadi terhambat. Beberapa urusan administrasi yang membutuhkan persetujuan lurah menjadi tertunda. Warga pun mengeluhkan lambannya proses pelayanan publik akibat ketidakhadiran lurah yang bersangkutan.
Menanggapi kondisi ini, sebelumnya Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengaku telah menerima laporan dari Camat Sekupang mengenai hilangnya lurah Sei Harapan. Ia sudah menginstruksikan Plt Sekretaris Daerah Kota Batam untuk segera mencari keberadaan lurah tersebut sekaligus memberikan teguran keras atas ketidakhadiran yang berkepanjangan.
Meski begitu, perkembangan terbaru terkait laporan dugaan penipuan menambah panjang daftar masalah yang membelit lurah tersebut. Pihak kepolisian memastikan akan mengusut laporan ini secara profesional, termasuk memeriksa bukti dan saksi-saksi. Masyarakat pun berharap agar kasus ini segera mendapat kejelasan dan pelayanan publik di wilayah Sei Harapan bisa kembali berjalan normal. (*)
Petugas kepolisian dibantu warga sedang membersihkan tumpahan solar. Di Anambas, tumpahan BBM ini sering terjadi dan meresahkan warga. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.
batampos – Tumpahan minyak solar kembali terjadi di jalan raya Kabupaten Kepulauan Anambas. Peristiwa ini meresahkan warga karena membahayakan pengendara dan rawan menyebabkan kecelakaan.
Insiden terbaru berlangsung di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di turunan kantor Pengadilan Agama (PA) Tarempa, Selasa (2/9/2025). Solar diketahui tumpah dari jerigen milik pengangkut BBM hingga mengenai ruas jalan.
“Bahaya ini, bisa celaka kami. Minyak sering tumpah, tak hati-hati bawanya,” kata Rian, seorang warga yang melintas.
Ia meminta pihak berwenang, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas), bertindak tegas. Menurutnya, kejadian serupa sudah sering terjadi dan membuat pengendara resah.
“Kalau angkut minyak, jerigennya harus ditutup rapat. Jangan seenaknya saja, minyak tumpah, dia enak jalan terus, warga sama polisi yang susah bersihkan,” tegasnya.
Kasat Lantas Polres Anambas, Iptu Zulfikar Andri, membenarkan adanya tumpahan solar di lokasi tersebut. Ia menyebut pihaknya langsung turun membersihkan jalan dengan menyiram air sabun agar tidak licin.
“Kita imbau pengangkut BBM supaya lebih hati-hati. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali, karena jelas membahayakan pengendara lain,” ujar Zulfikar.
Ia menegaskan, pemilik BBM yang tumpah wajib bertanggung jawab dengan ikut membersihkan jalan, bukan malah meninggalkan lokasi.
“Kita berikan peringatan yang humanis, tapi tetap kita minta mereka bertanggung jawab agar tidak ada korban,” tambahnya.
Selain itu, Zulfikar mengingatkan pengendara agar lebih waspada. Jika melintas di jalan basah atau ada tumpahan minyak, jangan memacu kendaraan terlalu kencang dan pastikan rem berfungsi baik. (*)
Kejadian pohon tumbang akibat cuaca buruk yang melanda Batam beberapa hari belakangan. f.Pemko Batam untuk Batam Pos
batampos- Kota Batam kembali diguyur hujan deras disertai angin kencang sejak Senin (1/9) hingga Selasa (2/9) ini. Kondisi cuaca ekstrem tersebut mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di beberapa titik, bahkan merusak rumah warga.
Di kawasan Tiban Koperasi, tepatnya di depan Perumahan Puri Malaka, pohon besar tumbang hingga menutup sebagian badan jalan. Peristiwa yang terjadi kemarin itu membuat arus lalu lintas sempat terganggu dan pengendara terpaksa berhati-hati saat melintas.
Di hari yang sama, kejadian serupa juga dilaporkan warga Bukit Senyum RT 03/RW 07, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar. Sebuah pohon roboh akibat terpaan angin kencang dan menimpa tiga rumah warga di kawasan tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa, meski kerugian material tidak bisa dihindarkan.
Menanggapi situasi itu, Satgas Penanggulangan Bencana langsung bergerak cepat. Tim yang terdiri dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA), Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), turun ke lapangan melakukan normalisasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam, Rudi Panjaitan, membenarkan adanya sejumlah laporan mengenai pohon tumbang serta genangan air di beberapa ruas jalan. Intensitas hujan yang tinggi disertai angin kencang cukup mengganggu aktivitas masyarakat.
“Laporan sudah kami terima. Saat ini Tim Satgas Penanggulangan Bencana yang dikoordinir BPBD Kota Batam bersama dinas terkait langsung melakukan normalisasi ke sejumlah lokasi terdampak,” kata dia.
Cuaca ekstrem seperti yang terjadi pagi ini bisa menimbulkan potensi bahaya bagi warga. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, baik saat beraktivitas di luar rumah maupun ketika berada di dalam rumah.
“Kita semua harus lebih waspada dengan keadaan seperti ini. Ini demi keselamatan kita bersama dan warga Kota Batam pada umumnya,” katanya. (*)
Para ibu rumah tangga antri di pangkalan di Sagulung dan Batuaji untuk mendapatkan gas melon. F Eusebius Sara
batampos— Warga di sejumlah wilayah di Kota Batam seperti Batuaji, Sagulung, dan Marina Tanjungriau tengah dilanda kesulitan mendapatkan gas elpiji tiga kilogram atau gas melon. Sejak akhir pekan lalu, pangkalan-pangkalan di berbagai titik kehabisan stok dengan alasan belum ada pasokan dari agen. Kondisi ini membuat warga harus mencari ke luar daerah, bahkan rela membayar harga lebih mahal dari biasanya.
Suhendra, warga Batuaji, mengaku sudah beberapa hari terakhir kesulitan mendapatkan gas melon. “Betul sekali tabung gas 3 kilogram sangat langka di daerah Tanjungriau. Di pangkalan-pangkalan juga sangat susah. Katanya pasokan gas dikurangi, sehingga kami kesulitan. Kadang dapat gas di pedagang kaki lima dengan harga Rp30 ribu per tabung. Tolonglah, kami benar-benar susah,” keluhnya, Selasa (2/9).
Hal senada diungkapkan Nirmala, warga Marina. Ia menyebut kelangkaan ini membuat aktivitas rumah tangga terhambat. “Kami benar-benar kewalahan. Mau masak jadi sulit karena gas habis. Di pangkalan kosong, sementara di warung pinggir jalan harganya sudah tidak masuk akal,” ujarnya.
Di tingkat pangkalan, kondisi ini juga diakui pemilik usaha. Agus, salah satu pemilik pangkalan di kawasan Marina, menyebut keterlambatan pasokan dari agen menjadi penyebab utama kosongnya stok. “Sejak beberapa hari terakhir, pasokan memang tersendat. Kami juga tidak bisa berbuat banyak karena hanya menerima distribusi dari agen,” jelasnya.
Akibat kelangkaan ini, harga gas elpiji tiga kilogram di pasaran meroket. Dari harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya, kini warga harus mengeluarkan hingga Rp30 ribu di pedagang kaki lima atau warung kecil. Kondisi ini semakin membebani masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas melon untuk kebutuhan sehari-hari.
Sebelumnya, Pertamina bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam mengklaim tidak ada pengurangan kuota gas melon di kota ini. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Pangkalan kehabisan stok, sementara warga kesulitan mengakses tabung gas bersubsidi tersebut.
Warga berharap pemerintah kota dan instansi terkait turun langsung ke lapangan untuk memastikan pasokan berjalan lancar. “Kami tidak butuh janji, yang kami butuh gas ada di pangkalan dan harganya normal,” tegas Suhendra mewakili keresahan warga. (*)
Kepala Stasiun BMKG Kelas III Dabo Singkep, Ady Istyono. F. Vatawari/Batam Pos.
batampos – Pemadaman listrik yang terjadi di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, belakangan ini berdampak langsung pada layanan informasi cuaca.
Kantor BMKG Kelas III Dabo Singkep menyatakan proses pengolahan data terganggu sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat berpotensi tidak akurat.
Kepala Stasiun BMKG Kelas III Dabo Singkep, Ady Istyono, mengatakan sistem kerja kantor sangat bergantung pada listrik. Tanpa pasokan listrik yang stabil, komputer pengolah data tidak dapat berfungsi optimal.
“Kalau pemadaman listrik, kondisi di Kantor BMKG jadi terganggu. Data yang kita informasikan ke masyarakat berpotensi tidak valid,” ujar Ady saat dikonfirmasi, Selasa (2/9).
Ia menjelaskan, komputer menjadi alat utama yang paling terdampak saat listrik padam. Data cuaca yang masuk sering tidak tersimpan secara menyeluruh sehingga mengganggu kinerja peralatan.
BMKG sebenarnya sudah menyiapkan genset sebagai cadangan. Namun, daya genset tidak mampu membackup seluruh perangkat penting yang ada di kantor.
“Antisipasi kami menggunakan genset, tapi tidak bisa optimal. Hanya sebagian peralatan yang bisa didukung,” jelas Ady.
Selain listrik, jaringan internet juga ikut terganggu ketika pemadaman terjadi. Padahal, internet merupakan jalur utama BMKG untuk menyampaikan informasi cuaca ke masyarakat.
“Karena kita mendesiminasikan informasi cuaca melalui internet. Jadi listrik padam sangat menghambat,” pungkasnya. (*)
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Suci Rahmad. F. Fiska Juanda/Batam Pos
batampos – Hanya dengan Rp16.800 per bulan, pekerja sudah bisa menikmati perlindungan menyeluruh dari BPJS Ketenagakerjaan.
Jumlah itu bahkan setara dengan harga sepiring lontong di warung. Namun, manfaat yang ditawarkan bisa seluas lautan, mulai dari jaminan kecelakaan kerja hingga perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Suci Rahmad, mengatakan, program ini sengaja dirancang agar mudah dijangkau pekerja, khususnya di sektor informal.
“Kami ingin memberikan jaring pengaman sosial yang bisa meringankan beban pekerja maupun keluarga mereka. Hanya dengan iuran kecil, manfaatnya sangat besar,” katanya.
Dengan Rp16.800, peserta bisa memperoleh dua program sekaligus: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sementara dengan Rp36.800, manfaat semakin lengkap karena mencakup tiga program, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), JKK, dan JKM.
Untuk JKK, manfaat yang diterima antara lain biaya transportasi dari lokasi kejadian ke rumah sakit, perawatan medis tanpa batas hingga sembuh, penggantian upah selama dirawat, hingga layanan homecare sesuai rekomendasi dokter.
Bahkan, pekerja berhak mendapatkan santunan cacat hingga 56 kali upah, santunan meninggal minimal Rp70 juta, dan beasiswa untuk dua anak dari TK hingga perguruan tinggi.
Sementara pada program JKM, ahli waris berhak atas santunan kematian sebesar Rp42 juta serta beasiswa untuk dua anak, dengan syarat masa iuran paling singkat tiga tahun.
Sedangkan JHT memberikan manfaat berupa uang tunai hasil akumulasi saldo tabungan beserta pengembangannya, yang dapat diambil saat peserta tidak lagi bekerja.
Menurut Suci, pekerja informal merupakan sasaran utama program ini. Di Batam sendiri, BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya menargetkan bisa menjaring 136 ribu pekerja informal, namun hingga kini baru 55 ribu yang bergabung.
“Pekerja informal itu banyak, mulai dari petani, nelayan, ojek online, boat pancung, hingga becak kayu. Bahkan, sebagian sudah didaftarkan melalui Wali Kota. Tapi kami ingin masyarakat dengan usaha sendiri juga sadar dan mendaftarkan diri,” kata Suci.
Ia menegaskan, pekerja yang tidak memiliki atasan atau pemberi upah juga wajib mendapat perlindungan ketenagakerjaan.
“Kalau ikut JHT, manfaatnya sama dengan pekerja formal. Ketika sudah tidak bekerja lagi, tabungan itu bisa diambil,” ujarnya.
Mulai September ini, bahkan pekerjaan keagamaan juga ditanggung oleh Pemko Batam. Suci menilai langkah ini sebagai bentuk kepedulian agar semakin banyak warga terlindungi.
Kemudahan pendaftaran juga menjadi keunggulan. Masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi JMO, agen Perisai yang jumlahnya lebih dari 50 di Batam, maupun melalui pos, Indomaret, dan kanal pembayaran resmi lainnya.
“Kami berharap media ikut mendukung gerakan ini. Pekerja informal berhak atas jaminan sosial, sama seperti pekerja formal. Jangan sampai ada keluarga yang ditinggalkan dalam kesulitan ekonomi hanya karena tidak terlindungi,” tutur Suci.
Ia mencontohkan kasus nasional almarhum Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek yang keluarganya tetap mendapat santunan karena dirinya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami tidak ingin ada keluarga yang ditinggalkan tanpa perlindungan. Setidaknya, jika musibah datang, ada santunan yang meringankan,” ucapnya.
Melalui program murah namun penuh manfaat ini, BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya mengajak seluruh pekerja sektor informal untuk segera mendaftarkan diri.
“Mari kita jadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaring pengaman. Hanya dengan biaya setara sepiring lontong, manfaatnya bisa dirasakan seumur hidup,” ucap Suci.
Masyarakat yang ingin daftar bisa langsung data ke BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, atau bisa hubungi nomor 081266809445 atau 08126633002. (*)
DP3AP2KB Prov Kepri foto bersama usai melakukan sosialisasi konvergensi penurunan stunting di Tanjungpinang, Senin (1/9). F. DP3AP2KB Kepri untuk Batam Pos.
batampos – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau menggelar Pertemuan Sosialisasi Konvergensi Penurunan Stunting di Kota Tanjungpinang, Senin (1/9).
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menekan angka stunting, sekaligus mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau.
Acara ini terselenggara berkat kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Prov Kepri dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Tanjungpinang, yang dihadiri oleh Ketua TPPS Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tanjungpinang, Kepala Puskesmas, Tim Penggerak PKK Kota Tanjungpinang, serta para PKB/PLKB.
Kehadiran seluruh unsur ini menjadi bagian penting dalam memperkuat strategi konvergensi yang terintegrasi dari tingkat kota hingga ke tingkat kelurahan.
Sementara itu, Kabid Dalduk dan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepri, Selly Andini Surya, S.IP mengatakan bahwa kesempatan ini merupakan komitmen bersama untuk menuntaskan persoalan stunting yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepri, khususnya di kota Tanjungpinang.
“Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang erat antara provinsi, kota, dan seluruh pemangku kepentingan di lapangan,” kata Selly Andini.
Materi dari kegiatan ini diisi oleh dr. H.M. Rizqa, Sp.A dari RSUD Raja Ahmad Tabib Prov Kepri. Ia menegaskan bahwa kekurangan gizi pada balita akan mengancam kesehatan jangka panjang dan kecerdasan seumur hidup.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Tanjungpinang, Rustam menyampaikan bahwa penanganan stunting bukan hanya tugas sektor kesehatan semata, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh sektor.
“Konvergensi adalah kunci. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memberikan intervensi, baik secara spesifik maupun sensitif, agar penurunan stunting dapat berjalan efektif,” kata Rustam.
Di pertengahan kegiatan, Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH, hadir memberikan dukungan langsung. Walikota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen dalam penanganan stunting.
“Kita berharap Kota Tanjungpinang mampu mengatasi permasalahan stunting dengan langkah yang terukur, tepat sasaran, serta melibatkan semua pihak. Penurunan stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga soal pola asuh, kebersihan lingkungan, dan kesadaran bersama. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa wujudkan generasi Tanjungpinang yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Lis.
Melalui pertemuan sosialisasi konvergensi ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen memperkuat strategi intervensi dan memperluas edukasi kepada masyarakat.
Dengan langkah kolaboratif ini, diharapkan angka stunting di Kota Tanjungpinang dapat terus menurun sesuai target nasional, sekaligus menjadi bagian dari upaya besar menuju kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau. (*)
Suasana kantor DPRD Anambas tampak depan, beberapa motor terparkir dan beberapa staf terlihat lalu lalang. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.
batampos – Seluruh pimpinan dan anggota dewan saat ini berada di Anambas. Tidak ada satupun yang sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.
Kepastian itu disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra merespons maraknya aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia yang menyoroti kinerja DPR RI.
“Semua ada di sini (Anambas), baik pimpinan maupun anggota DPRD. Ada beberapa agenda penting yang sedang berjalan, salah satunya rapat-rapat pansus (panitia khusus),” ujar Jhon saat dikonfirmasi, Selasa (2/9/2025).
Pantauan Batam Pos juga memperlihatkan sejumlah anggota DPRD Anambas, seperti Rian Kurniawan dan Firdian Syah, tengah menghadiri berbagai kegiatan internal maupun eksternal.
Jhon menambahkan kondisi internal DPRD Anambas sejauh ini tetap kondusif. Para wakil rakyat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tanpa adanya permintaan pengamanan khusus dari aparat keamanan.
“Sesuai arahan Bupati, kita tidak meminta pengamanan. Karena di Anambas ini semua kita bersaudara dan satu keluarga,” katanya.
Jhon juga mengimbau masyarakat Anambas tetap menjaga persaudaraan serta tidak mudah terprovokasi isu-isu negatif.
Sebagai perbandingan, sejumlah kantor DPRD di daerah lain seperti Makassar, Mataram, hingga Kediri sempat dibakar massa yang kecewa terhadap kinerja DPR RI. (*)
