batampos – Polda Kepri resmi memulai Operasi Zebra Seligi 2025 dengan menggelar apel pasukan di Lapangan Bhayangkara, Senin (17/11). Kegiatan yang menurunkan 350 personil ini, sebagai langkah menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru

Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin menegaskan Operasi Zebra merupakan operasi kepolisian terpusat yang rutin digelar setiap tahun oleh Korlantas Polri dan jajaran Polda di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus memastikan situasi tetap aman dan tertib.

“Operasi Zebra adalah langkah strategis dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Keselamatan di jalan harus menjadi kesadaran kolektif, bukan sekadar kewajiban,” ujar Asep.

Ia menjelaskan hasil pelaksanaan Operasi Zebra Seligi 2024 tercatat 6.601 pelanggaran, meningkat dibandingkan 2023. Sementara jumlah kecelakaan turun dari 40 menjadi 38 kejadian. Korban meninggal dunia tetap empat orang, sementara korban luka berat naik dari tujuh menjadi lima belas orang. Korban luka ringan menurun dari 45 menjadi 41 orang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa intensitas pelanggaran masih tinggi sehingga edukasi dan pengawasan harus diperkuat. Kelompok pengendara sepeda motor dan pelajar sebagai pengguna jalan yang paling membutuhkan pembinaan.

“Angka kecelakaan meningkat dari tahun sebelumnya. Karena itu besar harapan dengan Operasi Zebra 2025 dapat menurunkan angka kecelakaan dan pelanggaran,” tegasnya.

Operasi Zebra Seligi 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 November 2025. Selama operasi, kepolisian melaksanakan beragam kegiatan mulai dari sosialisasi, patroli di titik rawan kecelakaan, hingga penegakan hukum melalui ETLE maupun tilang manual untuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal.

“Ini momentum untuk menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan tidak bisa ditawar,” ujar Asep.

Dalam pelaksanaannya, Polda Kepri menurunkan sekitar 350 personel yang berasal dari Polda serta Polres jajaran. Jumlah itu masih diperkuat oleh dukungan instansi lain seperti TNI, Dinas Perhubungan, serta Jasa Raharja. Sinergi lintas sektor diharapkan menjadi kunci keberhasilan operasi.

Selain pengawasan di lapangan, Polda Kepri juga bekerja sama dengan Pemkot Batam dalam penataan rekayasa lalu lintas, termasuk penerapan jalur kiri khusus kendaraan roda dua yang diberi garis kuning. Jalur ini dirancang untuk mengurangi potensi kecelakaan antara sepeda motor dan kendaraan besar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tertib menggunakan jalur yang telah ditetapkan. Penegakan hukum tetap dilakukan, tetapi pendekatan kami selalu humanis,” kata Asep.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan operasi bukan hanya ditentukan oleh jumlah personel atau banyaknya penindakan, tetapi oleh tingkat kesadaran masyarakat sendiri. Ia menegaskan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

“Berapa pun personel diturunkan, jika masyarakat tidak disiplin, kecelakaan tetap tidak dapat dihindari. Kesadaran dari diri sendiri itu paling penting,” ucapnya.

Kapolda berharap Operasi Zebra Seligi 2025 dapat menciptakan arus lalu lintas yang lebih aman dan kondusif menjelang libur akhir tahun. Ia juga meminta seluruh personel menjaga profesionalisme, integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadikan operasi ini sarana untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas,” tutupnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polda Kepri Intensifkan Edukasi Lalu Lintas Lewat Operasi Zebra 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara terbuka mengakui bahwa persoalan sampah di Batam bukanlah perkara sederhana. Di tengah keluhan warga dan tumpukan sampah yang terlihat di sejumlah titik kota, Amsakar menyebut pengelolaan sampah sebagai salah satu persoalan strategis yang sedang dihadapi.

“Persoalan sampah jangan disebut mudah, ini tidak seperti membalik telapak tangan,” ujar Amsakar di Bengkong, Minggu (16/11).

Menurutnya, dalam sembilan bulan masa kepemimpinannya bersama Li Claudia, berbagai upaya pembenahan telah dilakukan. Namun ia tak menampik bahwa sebagian masalah masih jauh dari kata tuntas.

Dijelaskannya, saat ini Batam menghadapi dua persoalan strategis, yakni sampah yang menjadi tanggung jawab Pemko Batam, dan air bersih yang dikelola BP Batam. Dua isu tersebut, katanya, membutuhkan penanganan serius dan proses panjang.

Baca Juga: Batam Diusulkan Jadi Pilot Project PLTS Nelayan Pertama di Indonesia

“Perawatan sampah dan air bersih tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ini pekerjaan dengan keterlibatan banyak pihak dan kompleksitas tinggi,” katanya.

Dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 juta jiwa dan produksi sampah sekitar 1.300 ton per hari, Amsakar menyebut beban kerja pengelolaan sampah semakin besar. Ia menekankan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi Batam yang semakin kuat tidak otomatis menyelesaikan persoalan di sektor layanan dasar.

“Artinya satu kepala menghasilkan satu kilogram sampah. Ironis, di satu sisi ekonomi Batam tumbuh positif. Tapi pada sisi lain, pengelolaan sampah dan air masih jadi tantangan,” ujarnya.

Amsakar juga menyinggung bahwa Pemko Batam memiliki ruang anggaran, namun proses realisasi program tidak bisa instan lantaran harus melalui tahapan administrasi dan penyesuaian pascapandemi COVID-19.

“Kami punya anggaran. Tapi ada proses dan dinamika. Banyak penyesuaian pascapandemi yang harus kami lalui,” tuturnya.

Baca Juga: Semua Pembangunan di Batam Wajib Kantongi PBG, Tak Ada Lagi Kelonggaran

Ia mengaku turun langsung melihat kondisi lapangan. Dari hasil tinjauannya, masih ada banyak titik di mana sampah menumpuk, termasuk di pasar dan kawasan pemukiman.

“Saya lewat, kiri kanan masih terlihat sampah. Ini bukan soal siapa salah, tapi ini yang harus kami benahi. Semua pihak harus terlibat untuk kebersihan kota Batam,” katanya.

Terkait penolakan warga atas keberadaan tempat pembuangan sementara (TPS) di beberapa lokasi, Amsakar belum memberikan komentar lebih detail. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah harus mencari solusi yang paling memungkinkan tanpa mengabaikan kenyamanan warga.

Di lapangan, kondisi gunungan sampah semakin nyata. Di kawasan Pasar Toss 3000, misalnya, tumpukan sampah sudah lebih dari sepekan tidak terangkut, menimbulkan bau dan keluhan pedagang.

“Setiap hari makin tinggi. Pembeli juga manyun lihatnya,” kata Andi, pedagang setempat. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Wali Kota Batam Akui Masalah Sampah Jadi Pekerjaan yang Belum Terselesaikan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kota Batam diusulkan menjadi daerah percontohan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) khusus kawasan nelayan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Usulan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, di Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (15/11).

Dalam pertemuan tersebut, Panel Barus mengungkapkan bahwa tujuh perwakilan dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) dijadwalkan meninjau Batam pada Minggu (16/11). Tim tersebut akan melakukan survei awal terkait rencana pembangunan PLTS yang dirancang sebagai proyek percontohan nasional.

“Jika terealisasi, PLTS ini akan menjadi yang pertama di Indonesia. Tujuh perwakilan PNRE akan melihat langsung kesiapan lokasi dan kebutuhan masyarakat nelayan,” katanya.

Rencana pembangunan PLTS itu mencakup kapasitas sebesar 1 megawatt yang diarahkan untuk wilayah pesisir dan hinterland Batam, kawasan yang masih bergantung pada sumber listrik terbatas. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan akses energi bagi masyarakat nelayan.

Menurut Panel Barus, pemerintah pusat ingin memastikan bahwa pembangunan energi terbarukan tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar daerah-daerah marginal yang membutuhkan dukungan infrastruktur dasar.

Selain PLTS, pemerintah pusat juga mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan yang dikelola melalui koperasi. Program serupa telah dimulai di Lampung Timur dan berpotensi dikembangkan di Batam jika ekosistem nelayannya dinilai memadai.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik rencana tersebut. Katanya, kehadiran PLTS akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di pulau-pulau penyangga Kota Batam, terutama bagi anak-anak usia sekolah.

“Dengan PLTS, anak-anak di hinterland dapat menambah jam belajar karena listrik dan sinyal internet semakin stabil. Ini kebijakan yang sangat konstruktif,” kata dia.

Ia juga menilai, bahwa SPBU nelayan merupakan kebutuhan mendesak karena selama ini nelayan harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan BBM, sehingga menambah beban biaya melaut.

“SPBU nelayan akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat. Penghematan biaya bahan bakar akan meningkatkan pendapatan mereka,” ujarnya.

Kebijakan yang diusulkan pemerintah pusat sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan tiga prinsip utama: menghadirkan layanan yang belum ada, meningkatkan fasilitas yang sudah tersedia, dan memberdayakan kelompok masyarakat marginal.

Pemko Batam siap bekerja sama dengan PNRE dan Kementerian Koperasi untuk memastikan pilot project PLTS dapat terwujud secepatnya. Termasuk memastikan kesiapan lahan, kebutuhan teknis, dan dukungan masyarakat setempat.

Amsakae menambahkan, Batam memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan karena posisinya yang strategis dan kebutuhan energi di kawasan perairan yang terus meningkat. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan energi komunitas pesisir.

Di sisi lain, kehadiran PLTS juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus memberikan model pembangunan yang bisa direplikasi di daerah nelayan lainnya di Indonesia.

“Kami ingin Batam bukan hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi model pembangunan yang bisa ditiru daerah lain,” kata Amsakar.

Dengan rencana tersebut, Batam berpotensi mencatat sejarah sebagai kota pertama yang memiliki PLTS khusus nelayan berskala besar. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Batam Diusulkan Jadi Pilot Project PLTS Nelayan Pertama di Indonesia pertama kali tampil pada Metropolis.