batampos – Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyoroti ramainya meme dan parodi di media sosial terkait pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tentang tanah terlantar yang akan disita negara. Khozin menilai, pernyataan tersebut justru meresahkan masyarakat dan perlu diluruskan.

Menurut Khozin, kebijakan penertiban tanah terlantar memiliki persoalan yuridis dan praksis. Ia merujuk pada PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar yang mengatur kewajiban pemegang izin, konsesi, maupun hak pengelolaan.

“Ada persoalan yuridis dari kebijakan tersebut, yakni soal obyek penertiban tanah telantar yang juga menyasar tanah hak milik sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2021,” kata Khozin kepada wartawan, Minggu (10/8).

Khozin menegaskan, aturan ini seharusnya hanya berlaku bagi tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pengelolaan (HP), bukan tanah bersertifikat hak milik (SHM).

“Semestinya pemerintah fokus saja ke tanah selain hak milik. Sementara HGU, HGB, dan HP yang tidak difungsikan atau yang sudah mati masa berlakunya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Khozin juga menilai kebijakan ini sulit diterapkan, mengingat banyak tanah HGU yang terlantar hingga kini belum dioptimalkan pemanfaatannya. “Jadi, memang baiknya fokus saja pada HGU dan HGB, tidak menyasar tanah hak milik,” tegasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Timur IV itu mengingatkan, hak kepemilikan atas tanah dilindungi hukum. Oleh karena itu, tanah hak milik yang tidak digunakan atau dibiarkan selama dua tahun tidak serta merta bisa diambil alih oleh negara.

“Hak kepemilikan atas tanah dilindungi oleh hukum,” cetusnya.

Adapun, pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyatakan bahwa tanah yang tidak digunakan selama dua tahun dapat diambil alih negara, karena pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia adalah milik negara, sementara masyarakat hanya memiliki status hak atas tanah.

Bahkan, pernyataan Nusron yang menyebut “emang mbah atau leluhur bisa membuat tanah?” menuai sorotan publik.

Khozin menegaskan ucapan tersebut tidak tepat dan meminta pejabat publik menggunakan narasi yang edukatif serta solutif. “Mohon kepada Menteri ATR/BPN sekiranya ambil angle narasi yang lebih edukatif dan solutif, jangan buat narasi yang berpotensi provokatif ke publik,” pungkasnya. (*)

Artikel Repons Pernyataan Nusron Wahid soal Tanah Telantar Diambil Negara, Anggota DPR Geram pertama kali tampil pada News.

batampos – Setelah memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait perkara kuota haji, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan. Akar masalahnya pembagian kuota haji tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji dibagi untuk kelompok reguler dan khusus. Pembagiannya untuk haji reguler 92 persen dan haji khusus 8 persen. Masalah kemudian muncul ketika Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu kursi oleh pemerintah Saudi.

Setelah kuota tambahan itu diterima oleh Kementerian Agama (Kemenag), pembagian untuk reguler dan khusus tidak dibahas di DPR. Kemenag di bawah komando Yaqut saat itu menetapkan pembagian kuota tambahan itu 10 ribu untuk haji khusus dan 10 ribu haji reguler. Seharusnya jika merujuk UU 8/2019 aturannya haji reguler dapat 18.400 kursi dan haji khusus hanya 1.600 kursi.

“KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di kantornya Sabtu (9/8) dini hari

Asep menegaskan, naiknya status perkara ini menandai dimulainya proses penyidikan umum oleh tim penyidik KPK. Langkah tersebut diharapkan dapat mengungkap secara jelas pihak-pihak yang diduga terlibat, serta modus yang digunakan dalam dugaan penyimpangan kuota haji.

“Perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan,” ucap Asep.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia mengajukan penambahan kuota haji untuk mengurangi antrean jemaah. Maka seharusnya digunakan benar-benar mengurangi antrean dan sesuai ketentuan UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. KPK sendiri masih menghitung potensi kerugian negara yang timbul akibat masalah itu.

Pengamat haji dan umrah Ade Marfudin menyampaikan apresiasi kepada KPK atas peningkatan status pengusutan kuota haji itu. Dia mengatakan siapapun nanti yang bersalah, harus mempertanggungjawabkan kepada hukum. Dia mencontohkan pada kasus mantan Menag Suryadharma Ali (SDA) beberapa tahun lalu.

“Kasus SDA dulu 33 kursi kuota haji reguler, sudah selesai perkaranya. Sementara ini ribuan,” jelasnya. Ade mengatakan di dalam UU Haji dan Umrah pengaturan pembagian kuota haji untuk jemaah reguler dan khusus berlaku umum. Tidak ada ketentuan apakah aturan tersebut hanya berlaku untuk kuota tetap, atau juga kuota tambahan.

“Intinya kuota dari Saudi yang diterima pemerintah Indonesia, pembagiannya sesuai dengan undang-undang,” tandasnya.

Berbeda cerita ketika tambahan kuota itu diberikan langsung oleh pemerintah Saudi kepada travel di Indonesia. Maka tidak perlu merujuk ke undang-undang untuk pembagian kuotanya.

Menurut Ade, persoalan kuota haji 2024 sejatinya tidak akan berlarut jika Yaqut hadir dalam sidang Pansus Haji di DPR. Dalam forum itu, Yaqut bisa menyampaikan klarifikasi secara langsung. Tetapi sampai pansus usai, Yaqut dengan segala alasan tidak hadir. Sampai akhirnya salah satu rekomendasi Pansus Haji DPR waktu adalah meneruskan masalah kuota haji ke aparat penegak hukum.

Dia mengatakan pemerintah bisa saja berlasan pembagian kuota tambahan 50:50 antara haji reguler dan khusus karena mendesak. Misalnya jika diberikan ke jemaah reguler sesuai aturan, berpotensi tidak terisi. Paslanta calon jemaah haji reguler harus menyiapkan uang pelunasan yang cukup besar.

Untuk itu Ade mengatakan kasus haji 2024 jadi pelajaran pemerintah. Dia mengusulkan supaya jemaah di antrean tahun berjalan sampai dua tahun berikutnya, sudah diminta untuk melunasi biaya haji. Perkara nanti ada kekurangan saat akan berangkat, menutupnya tidak terlalu banyak. Selain itu, dengan skema tersebut jemaah bisa dapat bimbingan haji yang lebih dalam.

“Kalau sekarang pelatihan atau manasiknya hanya beberapa kali saja,” tandasnya. (*)

Artikel Ini Modus Operandi Dugaan Korupsi Kuota Haji pertama kali tampil pada News.

batampos – Isu pemblokiran rekening bank secara sepihak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali memicu polemik di tengah masyarakat.

Ulama dan penceramah kondang, Ustad Das’ad Latif, ikut angkat bicara dengan menyoroti dugaan adanya pungutan liar dalam proses pengaktifan kembali rekening yang diblokir.

Dalam sebuah video tanggapan yang viral di media sosial, Ustad Das’ad mengungkapkan bahwa sejumlah nasabah mengaku diminta membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening mereka. Ia pun mempertanyakan transparansi kebijakan tersebut.

“Misalnya ada 120 juta orang yang kena blokir. Kali 120 juta orang dengan Rp100 ribu, berapa totalnya?” ujarnya, menegaskan potensi nilai uang yang sangat besar jika pungutan ini benar terjadi.

PPATK selama ini menjalankan pemblokiran rekening berdasarkan mandat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Diklaim kalau tujuannya adalah mencegah peredaran dana ilegal, pendanaan terorisme, dan transaksi mencurigakan seperti yang banyak disuarakan termasuk judi online alias judol.

Namun, kebijakan ini menuai kritik keras ketika dilakukan secara massal dan menimpa masyarakat yang merasa tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.

Ustad Das’ad menilai, pemblokiran memang bisa menjadi instrumen penting melawan kejahatan keuangan, tetapi pelaksanaannya harus transparan, adil, dan tidak membebani rakyat kecil.

“Kalau memang ada kesalahan, jelaskan secara terbuka. Jangan sampai rakyat yang tidak salah justru dirugikan,” tegasnya.

Kontroversi pemblokiran rekening ini menjadi perhatian publik seiring maraknya laporan warga yang kehilangan akses ke rekening bank mereka tanpa penjelasan jelas.

Tanggapan ustad Das’ad atas isu tersebut muncul lantaran dirinya juga menjadi korban pemblokiran rekening oleh PPATK.

Namun demikian, di tengah keresahan tersebut, dugaan adanya pungli kian memperkuat tuntutan agar PPATK dan perbankan memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan kebijakan dijalankan sesuai hukum, bukan sebagai ladang pungutan tersembunyi.

Hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan dari pihak PPATK terkait dugaan pungli seperti yang disampaikan oleh ustad Das’ad Latif. (*)

Artikel Ustad Das’ad Latif Soroti Biaya Rp100 Ribu untuk Aktifkan Rekening yang Diblokir PPAT pertama kali tampil pada News.