batampos – Satgas Pemberantasan Penyelundupan Bea Cukai Batam melakukan 257 penindakan selama tiga pekan ini. Penindakan terdiri dari jalur laut, darat, hingga rantai logistik barang kiriman.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan dari hasil penelitian pelanggaran kepabeanan dan cukai, tercatat nilai barang penindakan tersebut sebesar Rp7,69 Milliar. Dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp2,1 Milliar.

“Setiap perkara yang ditangani tidak hanya menghentikan peredaran barang ilegal, tetapi juga memberikan pesan tegas bahwa pelanggaran tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi hukum,” ujar Zaky.

Baca Juga: Pulau Galang untuk Pengobatan Warga Gaza, Amsakar Tunggu Arahan Resmi Pusat

Penindakan ini mencakup beragam modus. Seperti penyelundupan ribuan koli barang kiriman ilegal, dan penyelundupan 327 unit ponsel melalui bandara.

“Keberhasilan ini menunjukkan luasnya jangkauan pengawasan Bea Cukai Batam, dari pintu masuk udara hingga jalur distribusi darat dan laut,” kata Zaky.

Selain itu, Satgas juga menggagalkan 37 upaya penyelundupan narkoba dengan barang bukti 403 gram methamphetamine, 19 butir ekstasi, 10 butir alprazolam, dan 8 butir tramadol. Barang bukti tersebut diungkap melalui berbagai modus, mulai dari penyamaran dalam barang kiriman hingga upaya penyelundupan langsung melalui pelabuhan.

Kemudian dalam operasi pasar, petugas menindak 4,97 juta batang rokok ilegal dan 374,8 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tanpa pita cukai berhasil diamankan.

“Penindakan ini menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp 3,75 miliar, sekaligus menekan peredaran barang kena cukai ilegal di tingkat ritel,” ungkap Zaky.

Zaky menjelaskan pencapaian ini membuktikan bahwa BC Batam tidak hanya bertindak sebagai penjaga pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melindungi perekonomian dan keamanan masyarakat.

Baca Juga: Kemenag Batam Siapkan Nikah Massal, Fokus Bantu Warga Kurang Mampu

Menurut dia, setiap penindakan yang dilakukan merupakan wujud nyata komitmen untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal, pasar dalam negeri terlindungi, dan barang-barang berbahaya tidak sampai ke tangan publik.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja terpadu lintas bidang, kolaborasi erat dengan instansi penegak hukum lain, serta dukungan aktif masyarakat. Capaian ini bukanlah garis akhir, tetapi pijakan awal untuk bekerja lebih keras, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan setiap rupiah penerimaan negara terlindungi,” tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) BC, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama meresmikan satuan tugas (satgas) pemberantasan penyelundupan di Kawnil DJBC Kepri, Karimun, Selasa (29/7) pagi.

Satgas ini disebar diseluruh pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara. Kemudian kegiatan patroli di laut, dan operasi di darat. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Satgas Penyelundupan Tindak Barang Ilegal Senilai Rp 7,6 Miliar di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Aktivitas reklamasi yang diduga ilegal terjadi di kawasan pesisir dekat Ocarina, Batam, menjadi sorotan serius. Sekitar 5 hektare laut dilaporkan telah ditimbun tanpa izin yang sah, dengan pelaku yang diketahui adalah seorang Anggota DPRD Batam.

Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengonfirmasi aktivitas reklamasi tersebut diduga tidak berizin. “Saya dengar kabar itu (reklamasi di Ocarina) juga tak berizin,” katanya, Minggu (10/8).

Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, pihak yang melakukan reklamasi sedang mengurus izin saat ini. Namun jika memang tidak ada upaya mengurus izin, maka mereka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Tidak ada urusan mau dia Anggota DPRD atau apa, semua sama di hadapan hukum. Tidak bisa ada perbedaan antara apakah itu politikus, apakah itu penegak hukum, atau rakyat biasa, semua itu sama di mata hukum,” ujar Lagat.

Ia mengatakan, tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum. Lagat pun mendesak BP Batam sebagai pihak yang paling berkaitan dengan reklamasi di daerah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Ini adalah ujian bagi Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam, apakah konsisten tidak mereka sama ucapannya dengan tindakannya. Buktikan kepada masyarakat,” katanya.

Penindakan pertama bisa dilakukan oleh BP Batam, atau melalui aparat kepolisian dan jaksa. Setelah itu, koordinasi dapat dilakukan dengan Ketua DPRD Batam untuk mendorong anggotanya agar patuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Meski demikian, dia mengingatkan agar tidak berprasangka buruk sebelum ada keterangan resmi dari BP Batam. “Saya minta BP Batam silahkan lakukan pemeriksaan. Kalau memang sudah melakukan pelanggaran hukum, buktikan ke masyarakat dan ditindak. Kemudian langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” tambahnya. (*) 

Reporter: Arjuna

Artikel Ombudsman Kepri Desak BP Batam Tindak Dugaan Reklamasi Ilegal di Ocarina pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Matahari pagi baru saja merangkak naik, namun jalanan di sekitar Sekolah Global Indo-Asia, Batam Centre, sudah dipenuhi riuh suara manusia, denting musik tradisional, dan gemuruh langkah para peserta pawai.

Minggu (10/8), Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Pawai Pembangunan 2025. Acara tahunan ini memadukan semangat kebangsaan, keragaman budaya, dan kreativitas masyarakat.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad; bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, melepas langsung peserta. Keduanya berjalan di barisan depan bersama Forkopimda serta jajaran OPD Pemko Batam.

Di belakang rombongan pimpinan daerah, peserta Pawai Budaya tampil memukau dengan beragam baju adat dari Sabang hingga Merauke. Kilauan warna kain songket, batik, ulos, dan busana khas daerah lainnya berpadu indah di sepanjang rute pawai.

Sejumlah kelompok menampilkan tarian daerah lengkap dengan iringan musik tradisional. Ada pula peserta yang membawa properti khas dari daerah masing-masing, menambah kekayaan visual di setiap langkah pawai.

Dentuman musik marching band dan Bahana Barelang Drum Corps (BBDC) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam semakin memeriahkan suasana. Irama yang menggelegar mampu menarik perhatian warga yang sudah berjejer sejak pagi.

Tak kalah menarik, Pawai Kendaraan Hias menjadi magnet tersendiri. Konvoi kendaraan melintas membawa pesan-pesan kreatif lewat hiasan penuh warna, mulai dari replika perahu layar tradisional, miniatur rumah adat, hingga ikon-ikon khas Kota Batam.

Beberapa kendaraan juga menampilkan replika alat tempur dan simbol instansi. Setiap kendaraan melaju perlahan sambil disambut lambaian tangan warga yang mengabadikan momen dengan ponsel.

Rute pawai kendaraan dimulai dari depan Fanindo Sanctuary Garden (samping Sekolah Global Indo-Asia), melewati Simpang Empat Masjid Agung, Bundaran Madani, Simpang Gelael, Flyover menuju Simpang Kepri Mall, lalu kembali ke Sekolah Global Indo-Asia dan finis di Graha Pena Batam Center.

“Inilah wujud semangat kebangsaan yang menyatukan kita. Mari kita terus warnai kehidupan dengan kegiatan produktif demi kemajuan daerah, bangsa, dan negara,” kata Amsakar.

Katanya, pawai ini adalah momentum mempererat persatuan di tengah keberagaman. “Kita boleh berbeda suku, bahasa, dan adat istiadat, tetapi di sini kita berdiri sebagai satu bangsa,” tambah dia.

Ia menilai kreativitas warga Batam dalam menampilkan kendaraan hias dan busana adat mencerminkan potensi besar di bidang seni, budaya, dan inovasi. Acara seperti ini menggerakkan banyak sektor, mulai dari UMKM, pariwisata, hingga seni budaya.

Pawai Pembangunan 2025 juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang sedang berada di Batam. Banyak di antara mereka ikut larut dalam kemeriahan, mengabadikan momen, dan menikmati keberagaman budaya yang disuguhkan.

“Pawai ini bukan hanya hiburan, tapi simbol persatuan. Semangat kebangsaan yang terpancar dari keragaman budaya ini harus kita jaga,” ujar Amsakar. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pawai Pembangunan 2025, Amsakar dan Li Claudia Pimpin Perayaan Warna-warni Budaya Batam pertama kali tampil pada Metropolis.