batampos – Peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan seorang pelajar SMP di Batam mengundang keprihatinan mendalam dari kalangan legislatif. Anggota Komisi I DPRD Batam dari Partai Hanura, Tumbur Hutasoit, menyoroti maraknya perilaku pelajar SMP yang membawa kendaraan sendiri ke sekolah, dan mendesak pemerintah serta aparat segera mengambil tindakan tegas.

Tumbur menyampaikan, pihaknya sudah meminta Dinas Pendidikan Kota Batam untuk segera memanggil seluruh kepala sekolah tingkat SMP guna memberikan imbauan keras agar tidak ada lagi siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah. “Anak SMP itu masih terlalu kecil dan labil, belum pantas membawa kendaraan. Ini tugas sekolah dan orang tua untuk menertibkan,” tegasnya, Rabu (6/8).

Tumbur juga meminta agar kepala sekolah memanggil orang tua siswa secara langsung untuk menegaskan larangan tersebut. Ia menekankan, pengawasan dari keluarga harus menjadi barisan pertama dalam mencegah potensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur.

Lebih lanjut, ia juga mendorong Kepolisian melalui Kapolresta Barelang dan Satuan Lalu Lintas untuk segera bertindak. “Anak-anak yang tertangkap membawa motor harus ditindak. Motor ditahan, orang tua dipanggil ke Polresta, diberi pembinaan. Kalau perlu buat surat perjanjian agar tidak diulangi,” ujarnya.

Tumbur menyoroti bahwa di sejumlah wilayah seperti Batuaji, Sagulung, dan Batam Center, perilaku ugal-ugalan siswa dengan sepeda motor bahkan menjurus ke aksi balap liar. “Mereka sering menguasai jalan malam hari. Ini membuat pengguna jalan lain ketakutan. Polisi harus hadir dan tegas. Kalau perlu dibantu Brimob dan instansi lainnya,” tambahnya.

Sorotan tajam ini muncul usai kecelakaan tragis yang menimpa Muhammad Jefri Kurniawan (13), siswa kelas 7 SMPN 31 Batam, pada Selasa (5/8) sekitar pukul 14.30 WIB. Jefri meninggal dunia setelah sepeda motor yang ia tumpangi bersama dua temannya terjatuh saat mencoba mendahului truk tronton di Jalan Taman Duta Mas, Batam Kota. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Tragedi Maut Kecelakaan di Batamcenter, DPRD Batam Soroti Maraknya Pelajar SMP Bawa Motor ke Sekolah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ketika ketidakpastian global dan tekanan tarif internasional membayangi kawasan, Kota Batam justru mencatat pertumbuhan investasi yang mencolok. Pada triwulan II 2025, realisasi investasi mencapai Rp 9,6 triliun, naik 11 persen dibandingkan triwulan I dan tumbuh 97 persen dibandingkan triwulan II 2024.

Kinerja ini didorong lonjakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp 3,88 triliun, atau 40,6 persen dari total investasi, dengan pertumbuhan 44 persen secara kuartalan dan 105 persen secara tahunan.

“Sejak awal kami memegang mandat Presiden, kami langsung bekerja memastikan proses investasi berjalan cepat, transparan, dan berdampak. Kenaikan signifikan ini menandakan kepercayaan pasar semakin kuat,” kata Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Selasa (5/8).

Peran pelaku dalam negeri terus menguat. Sektor logistik, pengemasan, dan energi bersih yang sebelumnya didominasi investor asing kini mulai melibatkan lebih banyak pelaku nasional, baik perusahaan besar maupun usaha lokal yang terserap dalam rantai pasok.

“Kami menyaksikan perubahan struktur. PMDN tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi bagian inti dari sistem produksi di kawasan,” ujar Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.

Kebijakan tarif baru Amerika Serikat atas produk Asia Tenggara turut mempercepat relokasi dan restrukturisasi investasi global. Batam, dengan status Free Trade Zone (FTZ) dan ekosistem industri yang efisien, menjadi pilihan strategis.

Katanya, kenaikan investasi domestik adalah sinyal positif bagi perekonomian nasional. Namun investasi yang sehat adalah yang ikut membuka ruang bagi keterlibatan usaha lokal dan memperluas manfaatnya ke masyarakat luas.

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis mengatakan, secara kumulatif, realisasi investasi Batam Semester I berdasarkan LKPM mencapai Rp 18,18 triliun, atau 49,15 persen dari target nasional Rp 36,99 triliun.

Sementara itu, menurut metodologi BP Batam, yakni gabungan seluruh investasi PMA dan PMDN dalam bentuk modal tetap dan modal lancar, total realisasi mencapai Rp 33,72 triliun, atau 56,2 persen dari target Rp 60 triliun, tumbuh 64,94 persen dibandingkan tahun lalu.

“Yang kami ukur adalah investasi nyata, mesin, bangunan, dan bahan baku yang digunakan langsung untuk produksi di Batam,” kata Fary. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Investasi Domestik Melonjak, Fondasi Ekonomi Makin Mandiri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Puluhan warga Batam yang menjadi korban dugaan penipuan penjualan kaveling ilegal di kawasan Sagulung, mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Rabu (6/8). Mereka berharap ada solusi konkret dari negara atas kerugian yang mereka alami.

Kasus ini menyeret nama PT Erracipta Karya Sejati, perusahaan yang diduga menjual kaveling tanpa legalitas jelas kepada warga. Adapun tiga titik lokasi kavling yang dipersoalkan berada di wilayah Sungai Binti, Bukit Daeng, dan Belakang SP Plaza.

Jumlah korban tercatat sebanyak 144 orang dengan total kerugian mencapai Rp5,82 miliar. Para korban mengaku telah membayar puluhan juta rupiah untuk kaveling yang hingga kini tak kunjung jelas status dan legalitasnya.

Salah satu korban, Heni, mengatakan bahwa laporan ke Ombudsman dilakukan untuk mencari keadilan, setelah sebelumnya mereka juga melapor ke Polresta Barelang.

“Pihak Ombudsman sangat menghargai laporan kami karena sebelumnya kami juga sudah menempuh jalur hukum,” ujar dia.

Menurut nya, saat ini sudah ada sekitar 15 orang yang diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polresta Barelang. Namun, ia menyebut belum ada kemajuan signifikan dari penanganan kasus tersebut.

“Kalau belum ditindaklanjuti juga, kami akan kembali ke Ombudsman agar membantu menelusuri lambatnya proses hukum,” katanya.

Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, menyatakan akan menelaah laporan para korban dan menindaklanjuti sesuai kewenangan. Ia juga menyinggung soal dugaan keterlibatan BP Batam dalam pemberian izin kepada perusahaan pengembang.

“Dugaan kami, PT Erracipta Karya Sejati memperoleh izin atau menerima kuasa substitusi dari BP Batam. Karena itu, mereka berani menjual kavling dengan harga tinggi,” katanya.

Ombudsman akan menelusuri perizinan kavling tersebut, mulai dari waktu penerbitannya, masa berlaku, status lahan, hingga apakah lahan itu masuk kawasan hutan lindung atau tidak. “Kita juga akan cek apakah ada perusahaan lain yang punya izin di sana,” tambah Lagat.

Menurutnya, hal ini penting karena kewenangan pengalokasian lahan berada di tangan BP Batam. Jika ditemukan kejanggalan dalam penerbitan izin, Ombudsman akan menyampaikannya secara langsung kepada BP Batam.

“Kalau para kapitalis bisa dengan mudah mendapatkan lahan karena punya uang, masa masyarakat kecil tidak bisa mendapatkan perhatian yang sama?” sindir Lagat.

Ia berharap Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dapat memperhatikan aspek sosial dari persoalan ini. Resolusi itu bukan hanya soal apakah warga tertipu atau tidak, tetapi bagaimana negara hadir untuk rakyatnya.

Dalam waktu dekat, Ombudsman akan melakukan investigasi langsung ke lokasi. Langkah ini mencakup pendataan jumlah korban, pengecekan kondisi lapangan, hingga analisis citra satelit. Hasil investigasi tersebut akan diserahkan ke BP Batam sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang berpihak pada penyelesaian kasus ini.

“Kami ingin mendorong kebijakan yang berkeadilan dan menjamin hak-hak masyarakat,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Korban Kaveling Bodong di Sagulung Mengadu ke Ombudsman, Rugi Capai Rp5,8 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.