batampos – Polemik aktivitas cut and fill di lahan samping Kantor Lurah Duriangkang, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam, kembali membuka persoalan lama tentang perizinan dan batas antara penataan lahan dengan aktivitas pertambangan di Batam.
‎
‎Pemerintah menegaskan, kegiatan cut and fill memang diperbolehkan, namun hanya sebatas untuk kebutuhan penataan atau pembukaan lahan saja.
‎
‎Sementara aktivitas pertambangan, termasuk pengambilan material tanah dan pasir, dipastikan tidak boleh dilakukan di seluruh wilayah Batam.
‎
‎Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan bahwa sebelumnya izin cut and fill memang dikeluarkan oleh BP Batam. Namun izin tersebut hanya berlaku untuk kegiatan land clearing atau pembukaan lahan.
‎
‎“Cut fill awalnya izin di BP Batam, tapi hanya untuk land clearing saja,” kata Ariastuty kepada Batam Pos Rabu (15/4) siang
‎
‎Namun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025, izin cut and fill kini tidak lagi berdiri sendiri. Prosesnya telah digabung dalam dokumen lingkungan atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga setiap kegiatan harus disertai kajian dampak lingkungan yang jelas.
‎
‎“Terkait pertambangan tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di seluruh Kota Batam,” tegasnya.
‎
‎Menurut Ariastuty, larangan itu berlaku karena dalam tata ruang Kota Batam tidak terdapat pola ruang pertambangan, baik di darat maupun di laut. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas yang mengarah pada eksploitasi material tambang tidak memiliki dasar legal.
‎
‎“Karena tidak ada pola ruang pertambangan di Kota Batam, baik darat maupun laut. Kalo tambang tidak boleh,” katanya lagi.
‎
‎Pernyataan itu sekaligus menjawab sorotan terhadap aktivitas cut and fill di kawasan Duriangkang yang sebelumnya dipertanyakan kelengkapan dokumen lingkungannya oleh pihak kelurahan.
‎
‎Sebelumnya, aktivitas alat berat dan pengangkutan tanah di lahan tersebut sempat dihentikan setelah diduga tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap.
‎
‎Pihak Kelurahan Duriangkang menyebut perusahaan pelaksana, PT Mitra Halim Perdana, belum menyerahkan dokumen UKL-UPL yang dijanjikan.
‎
‎Pelaksana Tugas Lurah Duriangkang, Gabriella Panjaitan, juga menyebut dokumen yang sempat ditunjukkan perusahaan bukan izin lingkungan untuk kegiatan cut and fill, melainkan izin pengelolaan limbah.
‎
‎Kasus tersebut menjadi sorotan karena aktivitas cut and fill di kawasan Seibeduk belakangan semakin marak. Pemerintah setempat berharap setiap pengembang lebih terbuka dan melibatkan kelurahan sebelum melakukan aktivitas pembukaan lahan, agar tidak menimbulkan polemik maupun dugaan pelanggaran lingkungan.(*)

Artikel ‎Cut and Fill Duriangkang Jadi Sorotan, BP Batam Tegaskan Hanya untuk Land Clearing pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos -Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus memperkuat penegakan hukum demi menjaga kelestarian laut Indonesia. Sepanjang Januari hingga akhir November 2025, tercatat sebanyak 8.464 kasus pelanggaran administratif di sektor kelautan dan perikanan telah ditangani.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, dalam siaran pers menyampaikan bahwa penanganan pelanggaran dilakukan melalui sanksi administratif yang tegas namun tetap berkeadilan. “Beragam kasus pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan ditangani melalui sanksi administratif yang tegas namun tetap adil,” ujarnya.

Dari total kasus tersebut, sebanyak 1.134 merupakan pelanggaran di bidang kelautan, sementara 7.330 kasus lainnya berasal dari sektor perikanan. Angka ini menunjukkan dominasi pelanggaran masih terjadi pada aktivitas perikanan.

Di tingkat daerah, PSDKP Batam yang membawahi empat provinsi juga mencatat sejumlah penindakan sepanjang 2025. Wilayah kerja ini menjadi salah satu kawasan strategis karena tingginya aktivitas perikanan dan lalu lintas kapal.

Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Semuel Sandi Rundupadang, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap ratusan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.
“Untuk sanksi administrasi, kami telah mengeluarkan sebanyak 477 surat peringatan dan menjatuhkan 18 denda administratif,” ujar Semuel.

Selain penindakan administratif, PSDKP Batam juga menangani kasus yang masuk ranah hukum pidana. Tercatat sebanyak enam kasus tindak pidana berhasil diproses selama tahun 2025.

Semuel menegaskan bahwa pengawasan di wilayah Batam dan sekitarnya akan terus diperketat, mengingat tingginya potensi pelanggaran di kawasan perairan tersebut.
Secara nasional, Ditjen PSDKP juga mencatat pelanggaran dominan berupa mematikan transmitter SPKP dengan jumlah mencapai 6.031 kasus. Hal ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan transparansi aktivitas kapal perikanan.

Ipunk menambahkan, selain penindakan, pihaknya terus memperkuat sistem pemantauan kapal agar pengawasan lebih efektif dan berbasis data akurat. Dengan langkah ini, diharapkan potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini sekaligus mendorong pelaku usaha perikanan, termasuk di wilayah Batam, untuk semakin patuh terhadap aturan yang berlaku.(*)

Artikel PSDKP Tangani 1.134 Kasus Pelanggaran di Bidang Kelautan dan 7.330 Kasus di Sektor Perikanan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Batam menjadi titik awal pengungkapan perkara dugaan tindak pidana kehutanan yang menyeret dua terdakwa, Rony Andreas (49) dan Suratman (58). Dalam sidang perdana yang digelar Rabu (15/4), atas perkara bernomor 3/Pid.Sus-LH/2026/PN Btm, yang menyoroti pengangkutan dan penguasaan hasil hutan kayu tanpa dokumen sah.

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik itu tak hanya menyoal kelengkapan administratif, tetapi juga membuka indikasi pelanggaran yang lebih kompleks.

Jaksa menyebut kedua terdakwa mengangkut kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dokumen wajib dalam distribusi hasil hutan.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Rony Andreas mengakui izin Persetujuan Pemanfaatan Kayu (PHT) yang dimilikinya telah berakhir sejak Februari 2025.

Meski izin tersebut tak lagi berlaku, aktivitas pengiriman kayu disebut tetap berlangsung.

“Izin habis bulan Februari, stok kayu masih ada. Karena sistem diblokir, pengiriman tetap berjalan sampai akhirnya ditangkap,” ujar Rony di persidangan.

Pengakuan itu mengindikasikan distribusi kayu dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Rony juga mengungkap bahwa dokumen pengangkutan tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya.

Ia mengaku sempat menitipkan dokumen kepada pihak lain, yakni Roni Kristianto, yang disebut tidak mengetahui isi muatan kayu yang diangkut.

Di sisi lain, terdakwa Suratman membeberkan adanya ketidaksesuaian signifikan antara dokumen dan muatan di lapangan. Ia mengaku memesan sekitar 65 meter kubik kayu. Namun, jumlah kayu yang diangkut disebut jauh melampaui angka tersebut.

“Di dokumen 64 meter kubik, tetapi di kapal ada kayu campuran, totalnya lebih dari 100 meter kubik,” kata Suratman.

Data persidangan menunjukkan, dalam dokumen tercatat 443 batang kayu dengan volume 61,55 meter kubik. Namun, hasil pemeriksaan menemukan 635 batang dengan volume mendekati 100 meter kubik. Tak hanya jumlah, jenis kayu pun berbeda: dokumen menyebut kayu bulat, sementara temuan di lapangan berupa kayu olahan.

Keterangan saksi dari penegak hukum kehutanan serta ahli memperkuat dugaan tersebut. Kayu yang diangkut disebut merupakan jenis meranti dan rimba campuran yang telah melalui proses pengolahan. Asal kayu juga diduga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen resmi.

Rangkaian fakta ini mengarah pada dugaan pelanggaran berlapis. Selain pengangkutan tanpa dokumen sah, muncul indikasi adanya pengolahan kayu tanpa izin industri—praktik yang dilarang bagi pemegang izin pemanfaatan kayu.

Perkara ini bermula ketika Rony Andreas meminta Suratman mencarikan kapal untuk mengangkut kayu. Pengiriman dilakukan dua kali dari PHAT M. Yusuf II menuju PBPHH Norton Gultom. Namun, pengiriman kedua pada 3 September 2025 terhenti setelah aparat menemukan kejanggalan di lapangan.

Sekitar pukul 16.10 WIB, tim gabungan Badan Keamanan Laut dan penegak hukum kehutanan mendapati kapal KLM AAL Delima GT 139 tengah membongkar muatan di kawasan Pelabuhan Sagulung. Di lokasi itu, dokumen pengangkutan tidak berada di tempat, melainkan di agen pelabuhan.

Penelusuran lebih lanjut memperlihatkan perbedaan mencolok antara dokumen dan muatan, mulai dari jenis kayu, jumlah batang, hingga volume keseluruhan.

Perbuatan kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 16 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Jaksa mendakwa keduanya dengan Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sidang perkara ini masih bergulir. Namun, dari ruang sidang mulai tergambar satu pola: dokumen yang semestinya menjadi penjamin legalitas justru tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.(*)

Artikel Dokumen dan Muatan Tak Sejalan, Sidang Penguasaan Hasil Hutan Kayu di PN Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Muhammad Nazir terdakwa perkara peredaran narkotika jenis sabu. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka, Rabu, (15/4).

Ketua majelis hakim Douglas, didampingi hakim anggota Randi dan Dina Puspasari, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan peredaran narkotika sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. “Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani,” ujar Douglas di ruang sidang.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 7 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Adapun hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Perkara ini bermula dari aktivitas terdakwa yang membeli sabu dari seorang buron berinisial Pudan pada awal November 2025. Dalam dua kali transaksi, masing-masing seberat 12,5 gram dengan harga Rp6 juta, Nazir kemudian menjual kembali barang haram tersebut secara eceran di kawasan Kampung Madani, Muka Kuning, atau dikenal Simpang Dam .

Dari penjualan itu, terdakwa sempat meraup hasil hingga sekitar Rp9 juta. Namun, sebagian barang yang belum terjual disimpan di kamar kosnya.

Penangkapan terjadi pada 4 November 2025 malam. Tim opsnal Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau menggerebek kamar kos terdakwa di kawasan Kampung Tower, Sei Beduk. Dari lokasi, petugas menyita satu paket sabu seberat netto 5,54 gram, timbangan digital, plastik pembungkus, uang tunai Rp3 juta, serta telepon genggam.

Hasil uji laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Batam memastikan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I.

Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur larangan menawarkan, menjual, atau menjadi perantara dalam transaksi narkotika golongan I dengan berat di atas 5 gram.(*)

Artikel Pengedar Sabu di Simpang Dam Divonis 6 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Metropolis.