batampos – Di tengah gencarnya pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai desa dan kelurahan, ada kisah yang dialami pengurus koperasi di Kelurahan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga.

Shabrina Febrianti, Ketua Koperasi Merah Putih Dabo Singkep, menceritakan usaha mereka yang bergerak di bidang penjualan sembako berjalan seadanya tanpa dukungan dana pemerintah.

“Kami menjalankan koperasi ini dengan modal dari iuran pengurus, anggota, dan relasi yang kami punya. Walaupun dengan keterbatasan anggaran, kami tetap optimis untuk menjalankannya meski terseok-seok,” ujar Shabrina, Rabu (3/9).

Namun, alih-alih meraih keuntungan, koperasi justru mengalami kerugian sekitar 10 persen dari modal awal Rp20 juta. Penjualan sembako yang dibanderol lebih murah dari harga pasar pun belum sepenuhnya mampu menarik minat  masyarakat.

Shabrina berharap anggaran yang dijanjikan pemerintah pusat bisa segera cair. Namu, proses pencairan ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan.

“Dana Rp3 miliar itu bukan langsung masuk ke kas koperasi. Harus lewat pengajuan proposal ke BRI atau BNI, diverifikasi, baru dicairkan sesuai usulan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengajuan juga wajib mendapat persetujuan kepala desa jika koperasi berada di bawah desa, atau bupati jika berada di kelurahan.

Mekanisme ini diberlakukan karena dana desa maupun anggaran kabupaten bisa dipotong jika ada penyalahgunaan dana.

“Kalau berjalan lancar, desa dan kabupaten akan dapat 20 persen dari keuntungan koperasi. Tapi kalau gagal, potongannya bisa sampai 30 persen dari dana desa,” ungkap Shabrina.

Koperasi Merah Putih di Dabo Singkep mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Wakil Bupati Lingga, Novrizal pada 14 Agustus 2025 lalu. Keberadaan koperasi ini digadang-gadang bisa mengangkat perekonomian desa setempat.

Reporter: Vatawari 

Artikel Cerita Pengelola Koperasi Merah Putih di Lingga Terseok-seok Jalankan Usaha pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Bintan Trekking 2025 bakal kembali hadir pada 12 hingga 13 September mendatang. Sebanyak 57 tim dipastikan ikut serta dalam event tahunan yang digelar di Agrowisata Poyotomo dan Waduk Bintan Enau, kaki Gunung Bintan.

Acara ini bukan sekadar ajang trekking, tapi juga diramaikan berbagai aktivitas komunitas. Panitia menyiapkan atraksi 20 unit camper van, 30 unit jeep, hingga 30 unit kapal remote control.

Sekda Bintan, Ronny Kartika, menyebut Bintan Trekking yang akrab dijuluki “berselimut alam” menjadi agenda yang selalu ditunggu pecinta petualangan, wisatawan, maupun warga lokal.

“Bintan Trekking menjadi ajang promosi wisata alam Bintan. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang memadukan olahraga, petualangan, dan rekreasi,” kata Ronny, Rabu (3/9).

Tahun ini, Bintan Trekking juga disejalankan dengan Fun Trial Run perdana. Tercatat sudah ada 201 peserta mendaftar, terdiri dari 116 pria dan 85 wanita asal Bintan, Tanjungpinang, hingga Batam.

Para peserta trekking akan berkemah dan bermalam di sekitar Gunung Bintan untuk menikmati panorama alam. Ronny berharap event ini bisa mengangkat citra Bintan sebagai destinasi wisata alam bertaraf nasional bahkan internasional. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Bintan Trekking 2025 Siap Digelar, 57 Tim Berkemah di Gunung Bintan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu, mendorong Palapa Ring Barat (PRB) untuk memperluas jaringan telekomunikasi dan internet di empat kecamatan yang hingga kini belum merasakan manfaat program tersebut.

Empat kecamatan itu meliputi Siantan Timur, Siantan Selatan, Siantan Tengah, dan Jemaja Barat.

“Setiap daerah punya masalah berbeda, ada yang sinyalnya lemah, ada yang belum terhubung kabel fiber optik, bahkan ada yang sama sekali belum punya backbone,” kata Bayu usai melakukan silaturahmi dengan pimpinan PT Palapa Ring Barat di Jakarta, Rabu (3/9).

Bayu menjelaskan, sejak pembangunan kabel optik yang melintasi Anambas pada 2018 lalu, masyarakat sudah merasakan manfaat jaringan internet, meski masih ada titik-titik yang terkendala sinyal.

“Kami terus mendorong operator telekomunikasi agar bisa memanfaatkan backbone untuk memperluas layanan 4G,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Anambas, Jeprizal, menyebut kunjungan tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah daerah dengan Palapa Ring Barat.

“Kami berharap usulan yang disampaikan bisa segera terealisasi,” ujarnya.

Jeprizal menambahkan, Diskominfo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas jaringan di seluruh wilayah.

Bahkan, pihaknya menargetkan tahun depan Anambas bebas dari zona blankspot. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Wabup Anambas Desak Palapa Ring Barat Perluas Akses Internet di Empat Kecamatan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebanyak 21 tenaga medis baru resmi diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD RSUD Bintan setelah melalui proses seleksi ketat.

Direktur RSUD Bintan, drg Toni Masruri, menyebutkan penerimaan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 73 Tahun 2025. Dari 63 pelamar, hanya 21 orang yang dinyatakan lulus.

Mereka yang lolos terdiri atas tiga dokter umum, dua ners (S1 Keperawatan), 15 tenaga perawat D3, dan satu nutrisionis.

“Petugas medis yang baru akan ditempatkan di ruang rawat inap umum dan ruang inap khusus,” kata Toni, Rabu (3/9).

Sebelum mulai bertugas, seluruh tenaga medis menjalani pembekalan dan masa orientasi di sejumlah ruang layanan, seperti Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), dan Intensive Care Unit (ICU).

Selain itu, pihak RSUD juga memberikan pengenalan mengenai kultur dan karakter masyarakat Bintan. Hal ini penting agar tenaga medis dapat beradaptasi dengan baik dalam memberikan layanan kepada pasien. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Lolos Seleksi Ketat, 21 Tenaga Medis Baru Siap Bertugas di RSUD Bintan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Anambas berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp813 juta dari dana desa bermasalah. Dana tersebut dipulihkan setelah ditemukan adanya maladministrasi di sejumlah desa.

Kepala Kejari Anambas, Budhi Purwanto, menjelaskan dari 52 desa yang ada, tercatat 11 desa tidak bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya.

“Secara prinsipnya, kami melakukan pemulihan melalui jalur perdata. Dari 11 desa, sembilan sudah mengembalikan, sementara dua desa tidak ditindaklanjuti karena kepala desanya meninggal dunia,” kata Budhi dalam konferensi pers memperingati HUT ke-80 Kejaksaan RI, Rabu (3/9).

Inspektorat Anambas sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari kegiatan tanpa laporan pertanggungjawaban (LPj) hingga dana desa yang dicairkan lewat Bank Riau Kepri (BRK) tetapi tidak dipakai untuk program.

Karena upaya dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Anambas tidak membuahkan hasil hingga akhir 2024, Pemkab Kepulauan Anambas memberi Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejari untuk menagih pengembalian dana.

“Kasus ini sudah bergulir sejak 2020 hingga 2023. Kami panggil perangkat desa yang bermasalah untuk klarifikasi sekaligus pengembalian. Ada yang membawa LPj lengkap, ada yang menyerahkan bukti transfer dana kembali ke rekening kas desa,” jelas Budhi.

Budhi menegaskan, dana hasil pemulihan sudah dikembalikan ke Inspektorat dan masuk ke kas desa masing-masing. Ia juga mengingatkan Pemkab agar memperketat aturan penggunaan dana desa.

“Kami sarankan Inspektorat membuat ketentuan jelas, dana desa baru bisa digunakan jika LPj tahap sebelumnya sudah selesai. Kalau tidak ada rambu-rambunya, hal seperti ini pasti akan terus terulang,” tegasnya.

Dengan langkah tegas Kejari ini, Rp813 juta dana desa berhasil diselamatkan. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras agar pemerintah desa lebih disiplin dan transparan dalam mengelola uang rakyat. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Kejari Anambas Pulihkan Rp813 Juta Dana Desa Bermasalah pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bakal segera memperbaiki Jalan Pelantar Dua, Kota Tanjungpinang. Jalur ini merupakan akses penting keluar masuk truk bongkar muat di Pelabuhan Kuala Riau yang kini mengalami kerusakan parah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kepri, Rodi Yantari, mengatakan perbaikan akan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp4,5 miliar.

“Pondasinya sudah rusak atau korosi karena usia jalan mencapai 30 tahun. Jadi harus segera diperbaiki,” ujar Rodi, Rabu (3/9).

Pada tahap awal, Pemprov Kepri akan fokus memperbaiki bagian jalan sepanjang 25 meter yang mengalami kerusakan paling parah. Sementara sisa 180 meter lainnya direncanakan diperbaiki pada tahun 2026.

“Yang rusak berat kita tangani dulu, sekitar 25 meter,” jelasnya.

Akibat amblasnya jalan tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjungpinang menutup total akses keluar truk maupun kendaraan warga dari Pelantar Dua. Kondisi konstruksi beton dinilai sudah terlalu berbahaya.

Sebagai alternatif, kendaraan bongkar muat dialihkan melalui Pelabuhan Pelantar Satu. Warga yang menggunakan sepeda motor juga diminta tidak lagi melintas di jalur Pelantar Dua demi keselamatan. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Pemprov Kepri Gelontorkan Rp4,5 Miliar untuk Perbaikan Jalan Pelantar Dua pertama kali tampil pada Kepri.