batampos – Tim gabungan Jatanras Polda Kepri berhasil menangkap dua pelaku spesialis pecah kaca mobil yang beraksi di Kota Batam. Kedua pelaku diketahui merupakan residivis yang sudah beberapa kali melakukan aksi serupa.

Kedua tersangka berinisial Y dan S ditangkap setelah tim gabungan dari Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri bersama Satreskrim Polresta Barelang, Polsek Lubuk Baja, serta jajaran kepolisian di luar daerah melakukan pengejaran intensif.

Penangkapan dilakukan pada Jumat (6/3) dini hari. Kedua pelaku diamankan di dua lokasi berbeda, yakni Y ditangkap di Tembilahan, sedangkan S diringkus di Jambi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau, Kombes Ronni Bonic, mengatakan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang mobilnya dipecahkan oleh pelaku di kawasan Windsor, Lubuk Baja.

Dalam aksi tersebut, pelaku membobol kaca mobil milik seorang nasabah yang baru saja mengambil uang dari bank. Dari dalam mobil, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

“Kami mendapatkan laporan itu, tim langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan memburu keberadaan pelaku,” ujar Ronni.

Namun, saat tim melakukan pengejaran, kedua pelaku diketahui telah melarikan diri keluar dari Batam. Polisi kemudian menelusuri jejak pelarian mereka hingga ke beberapa daerah di luar Kepulauan Riau.

“Pekaku berhasil kabur ke luar Batam, namun tim kami tak tinggal diam,” tegasnya.

Setelah mengetahui lokasi keberadaan pelaku, tim gabungan langsung bergerak dan berhasil menangkap keduanya di lokasi yang berbeda.

“Keduanya berhasil ditangkap meskipun sempat melakukan perlawanan saat diamankan,” katanya.

Ronni menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kedua pelaku diduga sudah beberapa kali melakukan aksi pecah kaca di sejumlah daerah. Saat ini, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan maupun lokasi kejahatan lainnya.

“Saat ini kedua tersangka masih berada di lokasi penangkapan dan akan segera dibawa ke Batam untuk proses penyidikan lebih lanjut,” tutupnya.(*)

Artikel Dua Spesialis Pecah Kaca Ditangkap Polisi, Satu di Tembilan dan Satu Lagi di Jambi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Lisa Yulia dengan pidana penjara satu tahun enam bulan dalam perkara dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pemanduan dan penundaan kapal. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fausi. Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda Rp100 juta. Jika denda itu tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 60 hari.

“Terdakwa Lisa sudah kami tuntut kemarin. Sidang selanjutnya terdakwa dan penasihat hukumnya akan mengajukan pledoi,” kata Jaksa Gilang Prasetyo, Jumat (6/3).

Dalam amar tuntutannya, jaksa menyatakan Lisa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Jaksa menyebut perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 272.497 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp4,55 miliar. Kerugian itu berasal dari penyimpangan setoran PNBP pada periode 2015 hingga 2021.

Penyimpangan diduga terjadi dalam kerja sama operasional pemanduan dan penundaan kapal yang tidak memiliki dasar hukum yang sah antara BP Batam dan sejumlah perusahaan, termasuk PT Bias Delta Pratama.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Mukharom sebelumnya menyatakan perkara ini merupakan pengembangan dari kasus serupa yang telah lebih dulu menjerat sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Menurut dia, kerja sama operasional pada sektor tersebut dijalankan tanpa landasan hukum yang jelas. Dalam praktiknya, PT Bias Delta Pratama disebut hanya menyetorkan 20 persen dari kegiatan kapal tunda, sementara kegiatan pemanduan kapal tidak didasarkan pada perjanjian resmi.

“Akibatnya negara dirugikan karena penerimaan yang seharusnya masuk sebagai PNBP tidak disetorkan ke kas negara,” ujar Mukharom.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 17 September 2024, total kerugian negara dalam perkara ini tercatat sebesar 272.497 dolar AS atau sekitar Rp4,55 miliar.

Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara tersebut. Namun jaksa menilai pengembalian itu tidak menghapus unsur tindak pidana korupsi sehingga proses penuntutan tetap dilanjutkan.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan penasihat hukumnya.(*)

Artikel Jaksa Tuntut Lisa Yulia 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi PNBP Pemanduan Kapal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memperkenalkan maskot layanan bernama Dukstar sebagai simbol komitmen peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kehadiran maskot ini sekaligus menjadi identitas baru dalam menyosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan bagi setiap warga.

Maskot berbentuk bintang laut tersebut merepresentasikan semangat pelayanan yang Sistematis, Transparan, Akurat, dan Responsif, yang disingkat menjadi DUKSTAR. Konsep ini ditegaskan sebagai prinsip dasar pelayanan Disdukcapil Batam dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, dan gratis.

Kepala Disdukcapil Kota Batam, Adisthy, mengatakan pihaknya terus berupaya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin prima dan mudah diakses masyarakat.

Baca Juga: Batam Susun Arah Pembangunan 2027 Lewat Musrenbang RKPD

“Disdukcapil Kota Batam adalah tempat pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan gratis. Dengan semangat melayani, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang pasti kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan, pemilihan bintang laut sebagai bentuk maskot memiliki filosofi harapan, ketahanan, dan kemampuan bernavigasi dalam kehidupan. Makna tersebut menggambarkan pentingnya dokumen identitas sebagai penunjuk arah dan dasar pengakuan hukum bagi setiap warga negara.

Dukstar juga tampil dengan sentuhan budaya lokal. Maskot ini mengenakan tanjak gonggong sebagai penutup kepala, perpaduan tradisi Melayu dengan ikon biota khas perairan Batam, yakni gonggong. Selain itu, Dukstar memakai selempang Barelang yang melambangkan Jembatan Barelang sebagai ikon Kota Batam yang menghubungkan pulau-pulau di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, Dukstar digambarkan memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai simbol bahwa setiap warga negara memiliki hak atas identitas kependudukan. Hal ini mencerminkan komitmen Disdukcapil Batam dalam memberikan pelayanan dokumen yang akurat, lengkap, dan transparan.

Baca Juga: Lolos dari Hukuman Mati Fandi Divonis 5 Tahun

Adisthy menambahkan, nama DUKSTAR merupakan akronim dari Dukcapil Batam yang Sistematis, Transparan, Akurat, dan Responsif—nilai-nilai yang menjadi fondasi pelayanan.

“Melalui Dukstar, kami ingin mengajak masyarakat semakin sadar akan pentingnya dokumen kependudukan serta memanfaatkan layanan Disdukcapil yang tersedia,” katanya.

Dengan slogan “Batam Melayani, Disdukcapil Beraksi”, Disdukcapil Kota Batam menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan agar semakin mudah, cepat, dan merata bagi seluruh masyarakat Batam.(*)

Artikel Bintang Laut Jadi Maskot Disdukcapil Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Persiapan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah mulai dimatangkan. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepulauan Riau bersama sejumlah pemangku kepentingan menggelar rapat koordinasi rencana operasi angkutan Lebaran 2026.

Pertemuan ini dihadiri berbagai instansi terkait, mulai dari kepolisian, dinas perhubungan, hingga operator transportasi.

Kepala BPTD Kelas II Kepulauan Riau, Dini Kusumahati Damarintan, mengatakan tujuan rapat menyamakan persepsi seluruh pihak dalam menyukseskan penyelenggaraan angkutan Lebaran di wilayah Kepri.

“Kami bersama stakeholder telah melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan operasi angkutan Lebaran 2026. Skema yang digunakan kurang lebih sama seperti tahun lalu, namun tahun ini lebih menekankan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Batam Susun Arah Pembangunan 2027 Lewat Musrenbang RKPD

Menurut Dini, pihaknya menargetkan penyelenggaraan angkutan Lebaran yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Selain itu, BPTD juga melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check terhadap armada angkutan penumpang. Pemeriksaan ini telah berlangsung sejak dua minggu lalu dan dijadwalkan hingga 10 Maret mendatang.

“Dari total 204 kendaraan yang direncanakan diperiksa, saat ini sudah 74 kendaraan yang menjalani ramp check. Pemeriksaan dilakukan setiap hari untuk memastikan seluruh kendaraan memenuhi standar keselamatan,” jelasnya.

Ia menegaskan kendaraan yang belum memenuhi standar akan diminta melakukan perbaikan sebelum kembali diperiksa. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang.

“Jika ada kendaraan yang tidak lolos, biasanya hanya perbaikan kecil. Setelah diperbaiki akan kami ramp check kembali sampai dinyatakan layak jalan,” tambahnya.

Dirlantas Polda Kepri, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel dan fasilitas pengamanan di berbagai titik strategis.

“Kami sudah siap melaksanakan pengamanan Lebaran, baik di jalan arteri, pelabuhan, tempat ibadah, kawasan wisata hingga pusat perbelanjaan saat libur Lebaran,” katanya.

Baca Juga: Puncak Mudik di Batam Diprediksi 16 dan 19 Maret, Rute Belawan Paling Padat

Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polda Kepri akan mendirikan 18 pos pelayanan dan 24 pos pengamanan yang tersebar di berbagai wilayah di Kepulauan Riau.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Junaidi, menegaskan komitmen seluruh instansi untuk memastikan arus mudik berjalan lancar.

“Kami sepakat angkutan Lebaran 2026 harus berjalan lancar dengan semangat mudik aman, keluarga bahagia. Semua pihak sudah menyampaikan kesiapan masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah instansi juga telah menyiapkan dukungan layanan. PT ASDP menyiapkan armada kapal penyeberangan, Jasa Raharja menyediakan layanan asuransi penumpang, sementara Bea Cukai menyiapkan fasilitas Free Trade Zone (FTZ) bagi masyarakat yang hendak menyeberang ke Sumatera.

“Masyarakat yang ingin membawa kendaraan menuju Sumatera harus mendaftar melalui Bea Cukai. Pendaftaran dibuka mulai 2 hingga 10 Maret sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Sebagai gambaran, pada periode angkutan Lebaran 2025 lalu, total penumpang kapal penyeberangan di Kepri tercatat mencapai 88.760 orang dengan jumlah kendaraan sebanyak 34.868 unit.

Pergerakan terbesar terjadi pada lintasan Pelabuhan Telaga Punggur Batam menuju Pelabuhan Tanjunguban, Bintan, dengan total 43.049 penumpang dan 16.494 kendaraan. (*)

Artikel BPTD Kepri dan Stakeholder Matangkan Persiapan Angkutan Mudik Lebaran 2026 pertama kali tampil pada Metropolis.