Mobil Mungil Daihatsu dengan Sun roof Hanya Rp 325 Jutaan Daihatsu Copen Coupe terbaru punya atap lengkap dengan Sunroof. (Carscoops.)
batampos.co.id – Daihatsu Copen Coupe. Satu lagi mobil mungil besutan Daihatsu.
Mobil ini memang sebelumnya merupakan mobil tanpa atap yang banyak diincar pecinta mobil mungil bergaya coupe dengan atap terbuka. Belakangan seperti dilansir Carscoops, Rabu (20/12) mobil ini kemudian mendapat desain lebih futuristik dan mendapat tambahan atap.
Kabarnya mobil Daihatsu Copen Coupe ini akan didisplay pada ajang Tokyo Auto Salon 2019 yang akan berlangsung di Jepang pada 11 hingga 14 Januari 2019. Pengembangan model baru Daihatsu Copen Coupe kali ini berdasarkan permintaan konsumen loyal mereka.
Meskipun mobil ini terlihat lebih moderen namun style retro masih terlihat pada desain bodi yang membentuknya. Bila dilihat sekilas Daihatsu anyar ini mirip dengan model Copen Cerro yang kental dengan nuansa retro. Pengembangan ini memang diarahkan untuk tidak menghilangkan tradisi desain pendahulunya.
Daihatsu belum mau membocorkan spesifikasi Copen Coupe terbaru ini. Namun mobil ini Tetapi mereka menawarkan keistimewaan pada model ini karena produksinya pun sangat terbatas. Mereka hanya akan membangun 200 unit pada awal tahun 2019, usai pameran,
Meskipun mendapat atap, Daihatsu Copen Coupe tetap mempertimbangkan akses ke bagian atap dengan menyediakan sun roof sehingga tidak menghilangkan bawaannya. Selain itu mengambil bentuk sedan desain buntutnya yang pendek membuatnya tampak seperti sebuah hatcback.
Mobil Mungil Daihatsu dengan Sun roof Hanya Rp 325 Jutaan Daihatsu Copen Coupe terbaru punya atap lengkap dengan Sunroof. (Carscoops.)
Kabarnya mobil ini akan memasuki masa produksi dan pengiriman pada April 2019 bertepatan dengan ulang tahun ke lima dari generasi ke dua Copen. Fitur yang akan dibawanya juga masih minim infomrmasi. Yang pasti roda kemudi akan dilapisi kulit Mom, limited slip differential untuk meningkatkan kemampuan menikung, roda aluminium BBS, dan pelat serial pada konsol tengah.
Mobil baru ini akan ditawarkan dengan mesin 0,66 liter tiga silinder yang masuk kategori Kei car. Ada dua model yang disiapkan yakni model standar yang dilengkapi dengan CVT yang diharga 2.484.000 yen atau setara dengan Rp 322,3 juta dan model manual CVT yang dijual 2.505.600 yen atau Rp 325,2 juta.
batampos.co.id – Bahan bakar minyak jenis solar dan premium semakin sulit didapatkan. Kelangkaan masih terjadi di Batuaji dan Sagulung. Warga semakin kewalahan mendapatkan pasokan BBM bersubsidi tersebut.
Pantauan di lapangan, untuk memperoleh solar atau premium warga terpaksa merogok kocek lebih dalam beli di pedagang eceran di pinggir jalan atau pertamini yang selalu memiliki stok dengan harga yang relativ lebih mahal. Jika tidak maka pemilik kendaraan harus luang waktu lebih banyak untuk menyisir seluruh SPBU di Batam.
“Semakin susah sekarang,” kata Alfius, warga di Batuaji, Kamis (20/12).
Tidak itu saja karena keterbatasan waktu sebagian pengendara juga dipaksa untuk membeli BBM jenis lain yang lebih mahal seperti Pertalite, Pretamax dan Dexlite.
Situasi yang sulit ini sudah lama berlangsung dan terkesan disengajakan. Sebagian warga menilai ada unsur kesengajaan dari pihak Pertamina agar masyarakat beralih ke BBM nosubsidi.
“Sepertinya ada upaya penghapusan BBM bersubsidi secara tidak langsung, karena ini sudah berlarut-larut. Bukan sehari dua hari terjadi (kelangkaan) tapi berbulan-bulan,” tutur Hironmus, warga lainnya.
Dijelaskan Hironimus,kelangkaan solar dan premium terjadi setiap hari. Keberadaan solar dan premium di SPBU hanya hitungan jam saja. Misalkan pagi ada itu hanya bertahan sampai pukul 10.00 WIB saja. Situasi ini terjadi di semua SPBU yang ada di sana.
Kenapa cepat habis?. Pihak SPBU saat dikonfirmasi mengaku adanya peningkatan permintaan. Stok premium yang didatangkan dari Pertamina sepertinya selalu tak mencukupi melayani semua kebutuhan masyarakat di sana.
“Permintaan yang terlalu banyak. Kendaraaan di darat sama untuk nelayan terlampau banyak,” kata Agus, seorang petugas SPBU di Batuaji.
Meningkatnya jumlah pembelian premium dan solar ini sebenarnya bukan karena ada penambahan jumlah penduduk atau kendaraan tapi karena pendistribusian BBM tidak merata. Jika satu SPBU memiliki premium dan solar maka SPBU lainnya kosong. Ini terjadi selama ini sehingga jika satu SPBU memiliki stok maka cepat habis. (eja)
Pasukan Brimob bersama satuan jajaran Polda Kepri, dan TNI, Intasi mengikuti apel gelar pasukan Operasi Lilin Seligi 2018 di Dataran Engku Putri, Batam Center, Jumat (21/12).Operasi Lilin Seligi 2018 ini dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2019. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Polda Kepri bersama jajaran TNI dan instansi lainnya akan menjalani Operasi Lilin selama 10 hari dari 23 Desember hingga 1 Januari. Kapolda Kepri Irjen Andap Budhi Revianto mengatakan meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat ini selama Natal dan Tahun Baru, dapat memunculkan potensi kejahatan konvensional seperti begal, premanisme, pencurian, pencopetan.
“Selama perayaan Natal dan Tahun Baru ini, saya menekankan agar seluruh jajaran terus melakukan kegiatan pendampingan dan meningkatkan pengamanan,” kata Kapolda Kepri Irjen Andap Budhi Revianto, Jumat (21/12).
Potensi-potensi kerawanan ini, menurut Andap sudah dipetakan. Dan ia berharap dukungan dari semua pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga masyarakat. Sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini dapat berjalan lancar.
“Kami ingin masyarakat menjalani Natal dan Tahun Baru dengan aman, damai, sejuk dan kondusif,” ungkapnya.
Selain memetakan kejahatan konvensional. Andap mengatakan sudah merangkul berbagai instansi untuk melakukan pemantauan harga pangan. Operasi pasar, kata Andap akan dilakukan secara bersama-sama.
“Sesuai amanat dari Kapolri, meminta jajaran Polisi Daerah untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penimbunan, monopoli, mafia pangan,” ucap Andap.
Demi menyukseskan Operasi Seligi, Andap bersama TNI, Pemerintah Daerah bersama-sama melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Seligi 2018 di Dataran Engku Putri, Jumat (21/12). Andap mengatakan kegiatan ini menunjukan keseriusan semua pihak, untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru. (ska)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam baru mendapat kucuran dana sekitar Rp 100 miliar dari Pemerintah Pusat. Maka, kemungkinan tunda bayar untuk proyek 2018 tidak ada.
“Untuk sementara, inshaa Allah tidak ada tunda bayar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, kemarin.
Terkecuali, untuk proyek-proyek tertentu yang belum menyelesaikan kegiatannya, sementara tahun anggaran telah berakhir.
“Kalau ada, yang ini memang belum bisa dibayar,” imbuhnya.
Ia merinci dana tersebut yakni dana bagi hasil Rp 84 miliar triwulan IV 2018, angka ini merupakan kelebihan realisasi yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 153 tahun 2008. Dan, dana tunda salur Rp 16 miliar.
“Diluar dugaan, ternyata DBH ada kelebihan realisasi maka dapat Rp 84 miliar. Tambah lagi tunda salu, jadi total Rp 100 miliar,” imbuhnya.
Sementara itu, DBH triwulan III dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah diterima beberapa waktu lalu. “Sesuai SK-nya, untuk triwulan IV dibayar triwulan I tahun 2019,” kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau telah membayar Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan ke tiga 2018 kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Nilainya Rp 49 miliar.
“Kami sudah terima,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, Rabu (5/12).
Lantas bagaimana dengan DBH triwulan IV tahun 2018? Malik menerangkan, sesuai aturan akan dibayar pada triwulan I tahun 2019 mendatang.
“Saya lupa SK-nya, di dalamnya ada angkanya asumsinya. Tapi yang jelas 20 persen dari pagu sebesar 165 miliar,” imbuhnya. (iza)
GKR Hemas diberhentikan sementara dari anggota DPD RI lantaran dinilai malas, melanggar UU MD3, Tata Tetib dan Kode Etik DPD RI. (Desyinta Nuraini/JawaPos.com)
batampos.co.id – Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan menolak sanksi yang diberikan Badan Kehormatan (BK) DPD RI berupa pemberhentian sementara lantaran dinilai malas. Ia menganggap keputusan itu bersifat politis, dan dirinya juga akan tetap bekerja seperti biasanya.
“Saya tetap akan bertugas. Saya tetap menolak pemberhentian sementara. Jadi memang keputusannya adalah politis,” kata Hemas saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD RI Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) di Kota Jogjakarta, Jumat (21/12).
Salah satu poin ia disanksi yakni karena 12 kali absen dalam sidang paripurna. Hemas mengakui, memang sejak pergantian kepemimpinan di DPD RI pada April 2017 hingga saat ini, dirinya tidak menghadiri sidang tersebut.
Kepemimpinan dari yang sebelumnya, Muhammad Saleh kemudian digantikan Oesman Sapta Odang (OSO). Namun, meski tidak hadir dalam rapat paripurna ia tetap memberikan absennya. Ia juga mengatakan, selama pergantian kepemimpinan di DPD itu hanya 2 kali saja absen. Itu pun Hemas mengirim surat alasan ketidakhadiran.
“Jadi begitu, sampai saat ini saya tetap tidak mengakui OSO sebagai pimpinan DPD RI. Saya diminta untuk hadir fisik (dalam rapat), kalau saya hadir fisik berarti saya mengakui,” katanya.
Meski tak mengakui kepemimpinan OSO dengan tak hadir dalam rapat, dirinya juga selama ini tetap bekerja. Untuk masyarakat Jogja khususnya, dan kepada Indonesia. “Senin kemarin saat saya di Jakarta, setiap ada kunker itu sebenarnya saya hadir. Saya juga hadir di pertemuan, ketemu dengan komite 2 sesuai tugas saya,” katanya.
Hemas juga mengungkapkan, selama ini ia tak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis. “Saya ingin pemimpinan yang benar-benar paham lembaga DPD. Betul-betul bisa menjadi pemimpin saya, pokoknya pemimpin yang bertanggung jawab,” katanya.
Menurutnya, atas sikapnya itu, OSO sakit hati kepadanya. Karena pada 2014 silam pernah kalah darinya hanya dengan 1 suara saja. Kepemimpinan DPD RI saat ini merupakan mereka yang kalah pada 2014 lalu.
Nono Sampono dikalahkan Farouk Muhammad, Darmayanti Lubis kalah dari Irman Gusman. Sedangkan Oesman Sapta Odang atau OSO kalah olehnya. “Jadi itu basic-nya. OSO ingin saya meminta maaf dengan menghadirkan saya di paripurna,” ucapnya.
batampos.co.id – PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry cabang Kepri menambah jadwal keberangkatan rute langsung Batam menuju Mengkapan, Riau.
Manager Usaha PT ASDP Cabang Kepri, Adolf DC Enoch mengungkapkan hingga Minggu (23/12), tidak ada satupun tiket yang tersedia.
“Sudah penuh hingga akhir pekan ini. Dan untuk minggu depan masih ada, tapi kebanyakan masyarakat maunya berangkat sebelum natal,” katanya, Kamis (20/12/2018).
Ia mengatakan rute Batam ke Mengkapan ini selalu menjadi favorit bagi pemudik saat Natal, maupun Hari Raya Idul Fitri. Karena dengan menggunakan Kapal Roro, masyarakat dapat membawa kendaraanya menuju kampung halamannya.
“Seminggu ini saja, sekitar 1.200 orang diberangkatkan, dan ratusan unit kendaraan,” ucapnya.
Rute Batam menuju Mengkapan, kata Adolf biasanya hanya empat kali dalam seminggu yakni setiap Selasa, Rabu, Jumat dan Minggu.
“Tapi jelang Natal ini, Jumat itu biasanya satu kapal. Kami tambah jadi dua. Begitu juga dengan jadwal keberangkatan Minggu, biasanya satu. Sekarang jadi dua kapal,” tuturnya.
Ia mengatakan kebijakan penambahan kapal ini, karena tingginya permintaan masyarakat.
“Untuk minggu besok, kami lihat permintaan masyarakat. Apabila tinggi, kami terapkan lagi dalam seminggu 6 kali keberangkatan,” ungkapnya.
Adolf mengatakan rute lainnya seperti Batam ke Tanjunguban maupun Tanjungbalai, masih normal.”Belum ada penumpukan ke Uban dan Balai,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat yang sudah mendapatkan tiket menuju ke Mengkapan, agar dapat datang beberapa jam sebelum berangkat.
“Datang secepatnya saja. Kapal Batam ke Mengkapan itu berangkat pukul 13.00,” pungkasnya. (ska)
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam menjamin tak ada penumpukan sampah selama perayaan natal dan tahun baru di Batam. Sejumlah petugas kebersihaan akan tetap bekerja mengakut sampah meski tanggal merah.
Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Faisal mengatakan aktifitas pengangkutan sampah selama natal dan tahun baru tetap berlangsung seperti biasa. Guna mengantisipasi membeludaknya sampah pada momen itu pihaknya juga telah mempersiapkan satuan tugas (satgas) kebersihan.
“Sejak tanggal 23 Desember ada beberapa petugas piket yang kita siapkan. Sementara pada Senin, 24 Desember walaupun cuti bersama, petugas kebersihan tetap bekerja seperti biasa,” katanya, Kamis (20/12).
Sedangkan pada 25 Desember, satgas yang beragama nasrani diliburkan. Mereka akan digantikan oleh petugas non nasrani. Merekankan mau beribadah. Makanya diisi yang lain. Artinya tetap ada yang masuk,” paparnya.
Faisal menambahkan, untuk armada pengakut sampah pihaknya menyediakan 30 unit standby dan tim petugas penyapu jalan tetap bekerja di Kecamatan Batu Ampar, Batam Kota dan Lubuk Baja. Faisal juga mengaku telah menyiapkan petugas kebersihan di area Engku Puteri, karena diprediksi pucak perayakan tahun baru disana.
“Kita mengusahakan 80 satgas yang akan turun dan 2 armada untuk mengangkut sampahnya itu,” tutur Faisal.
Namun untuk di lokasi masing-masing kecamatan, pihaknya menyiapkan di tanggal 1 Januari untuk pengakutan sampah. Walaupun 1 itu tanggal merah, kita tetap masuk, sekaligus pembagian jadwal kerja di tahun baru.
“Karena kontrak kerja mereka per 1 tahun. Makanya setiap pergantian tahun dibagi jadwal baru,” jelasnya. (rng)
Dam Tembesi di Barelang. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Penundaan lelang pengelolaan Dam Tembesi mempengaruhi kebutuhan cadangan jangka panjang air bersih. Direktur PT Adhya Tirta Batam (ATB) Benny Andrianto Antonius menyampaikan, air bersih yang kini tersedia masih cukup hingga tahun 2020 mendatang.
“Memang sekarang tidak terpengaruh, karena Dam itu kan belum beroperasi. Namun ini ketersediaan air jangka panjang,” imbuhnya.
Ia berharap rencana kelanjutan lelang pengelolaan Dam Tembesi, akan ada kepastian dalam satu tahun kedepan.
“Jika tidak, ATB harus mencari solusi untuk menyiasati penundaan. Kami ingin agar, saat ATB menyelesaikan kontrak kerjaama nanti, ketersediaan air di Batam, aman,” harapnya.
Terkait konsesi yang akan berakhir tahun 2020 mendatang, ATB mengaku tidak ada persiapan khusus. Pihaknya lebih memilih untuk meningkatkan pelayanan. Demikian dengan pelayanan yang tidak akan terganggu selama masa proses berakhirnya kontrak ATB dengan BP Batam.
“ATB ingin, kontrak berakhir secara profesional. ATB tetap ingin ada dengan proses yang benar,” kata dia.
Pihaknya diakui tidak memiliki persiapan untuk mengakhiri konsesi.
“ATB tidak persiapan khusus, terkakhir konsesi. Kami tetap meningkatkan pelayanan. Selama peralihan nanti, tidak ada ada masalah. Pelayanan tetap tidak terganggu,”
Demikian dengan rencana ATB untuk mengikuti tender pengelolaan air kedepan, setelah kontrak mereka berakhir. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu kabar dari BP Batam, terkait konsep pengelolaan air kedepan, pasca tahun 2020.
“Belum jelas tender kedepan. Itu yang sudah kami tunggu. Siapapun nanti yang melanjutkan, termaksud jika ATB, maka komitmennya untuk meningkatkan pelayanan,” imbuh Benny.
Sebelumnya, disebutkan dua proyek jangka pendek terpaksa ditunda menyusul rencana pergantian Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Proyek-proyek tersebut antara lain lelang pengelolaan Dam Tembesi dan lelang perluasan Bandara Hang Nadim.
Lelang prakualifikasi pengelolaan Dam Tembesi sudah dimulai pada akhir November lalu. Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengakui sudah ada 37 investor baik dalam maupun luar negeri yang akan mengikuti lelang ini. (iza)
batampos.co.id – Terkait rencana mengujicobakan penerapan e-parking dalam bulan ini oleh Dishub Batam, kemungkinan besar diundur hingga awal tahun depan.
Sebab, masih ada beberapa hal seperti misalnya peralatan maupun pendalaman teknis terkait sistem e-parking yang harus dimatangkan dan dilengkapi.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishub Batam, Alexander Banik, Kami (20/12) siang.
Penerapan ujicoba e-parking sendiri kemungkinan besar diundur hingga awal tahun depan karena memang harus menunggu persetujuan dan izin dari Walikota Batam, Rudi yang saat ini juga lagi sibuk.
“Untuk tenaga teknis di lapangannya memang sudah siaplah. Sebab seratus jukir e-parking yang ada, sudah mengikuti pelatihan khusus pengoperasionalan sistem e-parking nantinya,” ujar Alexander.
Sedangkan untuk aplikasi e-parking sendiri, saat ini, lanjutnya, sudah bisa diunduh masyarakat menggunakan ponsel pintar.
“Terkait ujicoba e-parking nantinya, kami turunkan semu jukir sebanyak seratus orang yang akan kami tempatkan di seratus titik yang terbagi dua, yakni di kawasan pertokoan Nagoya dan kawasan perkantoran di Batamkota,” katanya.
Alex mengaku, apabila ujicoba e-parking dipaksakan sesegera mungkin, sedangkan masih ada beberapa peralatan ataupun sistem yang harus disempurnakan terlebih dahulu, ditakutkan akan mempersulit kesiapan ujicoba di lapangan.
“Ujicoba akan kami lakukan apabila semuanya sudah clear. Ini terkait kesiapan ujicoba akan saya laporkan atau meminta persetujuan ke Walikota Batam, berikut laporannya kesiapan kami. Apabila Walikota nantinya mengatakan jalankan atau lanjut saja, ujicoba akan kami laksanakan. Tapi kan saat ini Walikota Batam lagi banyak pekerjaan yang harus dituntaskan, menunggu beliau senggang nanti,” terangnya.
Kapan pastinya akan digelar ujicoba pelaksanaan e-parking di lapangan, Alexander belum bisa memastikan hari ataupun tanggalnya.
“Ya kalau semua siap, kami langsung ujicobakan. Saya harap rekan-rekan media bersabar,” katanya.
Nantinya ujicoba penerapan e-parking di Batam, pihak Dishub Batam yang bekerjasama dengan operator seluler nasional, Telkomsel sudah mempersiapkan segala perangkat pendukungnya seperti ponsel pintar atau android khusus untuk seratus jukir e-parking serta aplikasi e-parking nya.
Sistem e-parking sendiri sebelumnya akan diterapkan pada awal tahun depan, setelah ujicoba berjalan lancar. Untuk penerapan awal uji cobanya, akan ditempatkan di 100 titik parkir yang berada di kawasan Batamkota dan Nagoya.
E-parking sendiri akan diprioritaskan pada kawasan ruko perniagaan serta komplek perkantoran.
“Untuk penandatanganan kerjasamanya atau MoU antara e-parking Dishub Batam dengan pihak operator yakni Telkmosel sudah berjalan terkait t-cash nya. Namun nanti masih harus ada turunan-turunan lagi setelah MoU, yakni berupa perjanjian kerja sama (PKS),” katanya beberapa waktu lalu.
Pada perjanjian kerja sama sendiri, ada beberapa tahap. Tahap pertama lanjut, Alex, tentu perjanjian kerja sama untuk menghubungkan atau mengintegrasikan antara e-parking Batam dengan t-cash Telkomsel.
“Aplikasi e-parking nantinya akan ada tiga. Pertama aplikasi yang diunduh melalui playstore nanti adalah aplikasi untuk masyarakat selaku pengguna, kedua aplikasi khusus untuk jukirnya sendiri. Itu tak boleh dicampur. Terakhir aplikasi untuk Dishub yang berfungsi mengontrol jukir dan masyarakat selaku pengguna. Setelah nanti kami buat PKS nya, diperbaiki sistemnya, semuanya terupdate, baru e-parking itu bisa diupload di playstore maupun ios. Selanjutnya masyarakat bisa mengunduh aplikasi itu,” katanya.
“Itupun nanti dari Telkomsel juga akan membantu mensosialisasikan penerapan e-parking ke masyarakat Jadi tak hanya kami dari Dishub sendiri yang akan mensosialisasikan e-parking,” ujarnya.
Masih kata Alex, e-parking dulunya belum bisa diterapkan, karena kendalanya ada di payment gateway yang harus ada izin dari OJK dan BI.
Sementara sistem pembayaran e-parking melalui t-cash, tak hanya untuk operator seluler Telkomsel saja. Operator seluler lainnya juga sudah bisa.
“Mau pakai kartu seluler apapun, sudah bisa mendownload t-cash. Tentunya pada e-parking sendiri nilai yang diterapkan untuk jasa pakir, tetap sama dengan parkir manual seperti yang sudah ada saat ini karena sudah diatur dala perda parkir, yakni sepeda motor Rp 1000 dan mobil Rp 2 ribu,” terangnya.
Dishub Batam sendiri nantinya juga akan membuat analisa ataupun penilaian, seperti apa animo masyarkat terkait penerapan e-parking. Sebab, biasanya masyarakat itu paling tak mau dengan hal yang ribet. Sebaliknya, pada e-parking sendiri, untuk bisa digunakan, masyarakat pengguna harus terlebih dahulu mendaftarkan identitas iri pada aplikasi e-parking atau t-cashnya.
“Kami terapkan e-parking ini, tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan meminimalisir tingkat kebocoran perparkiran di Batam. Soal target, kami realistis saja, 50 persen tercapai pendapatan dari jumlah titik e-parking sudah bagus sekali. Kalau keinginan kami sendiri 100 e-parking bisa berjalan lancar,” tegas Alexander. (gas)
Telkomsel terus memperkuat jaringan telekomunikasi hingga pulau terdepan NKRI di wilayah Batam dan Kepri. Kini, warga di perbatasan bebas berkomunikasi dengan telepon seluler tanpa takut terkena roaming internasional, atau kehilangan sinyal.
SUPARMAN, Batam
Susanto geleng-geleng kepala. Matanya melotot seolah tak percaya. Ia terkaget-kaget saat mengecek pulsa di ponselnya tinggal 200 perak. Padahal, ia baru saja mengisi ulang pulsanya sebanyak Rp 50.000.
Pulsa di kartu Telkomsel-nya itu mendadak raib setelah ia menerima panggilan telepon dari seorang teman di Batam. Ia sendiri saat itu tengah berlibur bersama keluarganya di Pulau Putri. Secara geografis, Pulau Putri masih masuk wilayah Batam. Tepatnya masuk Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Jarak pulau tanpa berpenghuni itu juga sangat dekat dengan Pulau Batam. Dengan perahu pompong, hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk menuju pulau yang berhadapan dengan Singapura itu.
Usut punya usut, ternyata ia terkena biaya roaming saat menerima panggilan telepon itu. Hal itu ia pastikan setelah melihat layar ponselnya dan tertera tulisan SingTel. Rupanya, sinyal seluler dari Negeri Singa, Singapura, bersarang di ponselnya.
“Pantesan pulsa kesedot. Rupanya kena roaming. Kok bisa ya, ini kan masih di Batam. Masih di Indonesia,” gerutunya dengan sederet pertanyaan yang tak mudah ditemukan jawabannya.
Pengalaman kurang mengenakkan itu ia alami pada medio 2014 silam. Sebagai warga Batam, sebenarnya Susanto sudah sangat paham, jika sinyal telepon operator Indonesia sering hilang dan berganti dengan layanan SingTel. Terutama saat berada di wilayah pesisir atau di pantai yang berhadapan dengan Singapura.
Kalau sudah begini, biasanya warga Batam memilih mematikan jaringan telepon. Atau, menonaktifkan ponselnya sekalian. Sebab jika tidak, maka siap-siap terkena biaya roaming selangit. Baik untuk layanan panggilan keluar, menerima telepon, atau bahkan menerima atau mengirim SMS.
“Tapi aku pikir di sini tak kena roaming,” kata Susanto dengan nada heran.
Namun yang membuat ia lebih heran adalah bukan soal pulsanya yang tersedot tadi, melainkan bagaimana ceritanya sinyal seluler dalam negeri bisa kalah dengan sinyal seluler asing.
Cerita yang sama juga disampaikan Lurah Pulau Pemping, Batam, Herzamri. Cerita sinyal ponsel operator Indonesia sering hilang dan berganti dengan layanan SingTel bukan hal aneh bagi warga Pemping. Sehingga warga di sana juga sudah terbiasa dengan biaya roaming internasional.
“Kalau SingTel masuk, kirim satu SMS biayanya Rp3.000,” kenang Herzamri.
Maklum, jarak Pulau Pemping dengan Singapura memang sangat dekat. Dari bibir pantai Pulau Pemping, gedung-gedung pencakar langit Negeri Merlion terlihat jelas. Itu sebabnya, sinyal seluler negeri jiran tersebut cukup kuat di pulau terdepan NKRI di wilayah Batam itu.
Untuk menghindari roaming internasional, biasanya warga Pemping pergi ke pulau sekitar yang berhadapan dengan Pulau Batam jika inging berkomunikasi dengan ponselnya. Misalnya, ke Pulau Mongkol atau ke Pulau Air Johor. Namun, kadang, mereka malah tak dapat sinyal sama sekali.
Tapi, itu semua menjadi cerita lama bagi warga Pulau Pemping. Sebab, saat ini Telkomsel sudah memperkuat jaringannya melalui BTS yang berdiri di Pulau Pemping. BTS tersebut sebenarnya dibangun oleh konsorsium sejumlah BUMN. Nah, Telkomsel memasang radio pemancar dan penguat sinyal di BTS itu. Sehingga layanan komunikasi Telkomsel di Pulau Pemping kini jauh lebih baik dan bebas roaming.
DUA teknisi Telkomsel Batam Johardi Rendy Agus Prasenjani mengecek jaringan 3G di menara Telkomsel site BTM 1093 di salah satu pulau terluar Indonesia, Pulau Pemping, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, Sabtu (5/8) lalu. Foto: Yusuf Hidayat/Batam Pos
Menurut Herzamri, hadirnya layanan telekomunikasi yang memadai memberikan dampak positif bagi banyak sisi. Dari sisi ekonomi, misalnya, masyarakat di Pulau Pemping jadi lebih mudah bertransaksi atau melakukan komunikasi bisnis melalui telepon genggamnya.
Dari sisi pemerintahan, pria yang akrab disapa Ade ini juga merasakan banyak manfaat dan keuntungan. Misalnya, jika ada informasi ataupun undangan dari Batam, akan lebih cepat sampai karena bisa dikirim melalui pesan atau telepon.
“Sekarang kalau ada undangan rapat ke Batam cukup dikirim via e-mail, atau lewat WA,” kata Ade.
Sayangnya, lanjut Ade, sampai saat ini baru Telkomsel yang melayani jaringan telekomunikasi di Pemping. Ia berharap, operator seluler lainnya juga memasang radio pemancar di menara bersama di Pemping, sehingga makin banyak pilihan operator seluler bagi warganya.
“Kalau saat ini saya kira semua warga Pemping menggunakan kartu Telkomsel, karena hanya Telkomsel yang bisa,” kata Ade.
Menurutnya, alasan bisnis menjadi pertimbangan utama bagi para operator seluler untuk masuk ke Pemping. Maklum, jumlah keseluruhan warga Pulau Pemping tidak sampai 1.000 jiwa. Hanya 995 jiwa dari 275 kepala keluarga. Jadi, dari sisi bisnis operator seluler, Pemping jelas bukan pasar yang menarik.
Namun Telkomsel ternyata tidak melulu melihat potensi keuntungan dari sisi bisnis itu. Manager Branch Riau Kepulauan Telkomsel Agus Pramono mengatakan kehadiran Telkomsel di Pemping merupakan bentuk kontribusi Telkomsel untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pulau terdepan NKRI itu harus dijaga dan dipastikan tetap jadi milik Indonesia. Kontribusi kami adalah menyediakan layanan jaringan komunikasi supaya warganya bisa berkomunikasi dengan mudah dan murah,” kata Agus.
Senada dengan Agus, Supervisor Radio Transport Power Operation (RTPO) Telkomsel Batam Surya Firdaus mengatakan kehadiran Telkomsel di pulau-pulau terdepan Indonesia, khususnya di Batam dan Kepri, sebagai bentuk kontribusi ikut menjaga keutuhan NKRI, bukan karena kepentingan bisnis semata.
Selain di Pemping, kata Surya, layanan Telkomsel juga menjangkau beberapa pulau terdepan lainnya di Batam seperti di Nongsa, Belakangpadang, dan Pulau Nipah. Di Belakangpadang, Telkomsel mendirikan lima menara dengan 11 BTS. Sementara di Nipah, Telkomsel hadir dengan 1 menara dan 2 BTS (3G dan 4G).
“Kalau hanya bicara keuntungan bisnis, kami tak mungkin akan hadir di Nipah,” kata Surya.
Nipah juga merupakan salah satu pulau terdepan NKRI di wilayah Batam, Kepri. Saat ini, pulau tersebut hanya dihuni beberapa prajurit TNI. Secara geografis, Nipah berbatasan langsung dengan Singapura. Jarak Nipah ke Singapura hanya sekitar 7,5 kilometer.
“Dulu kalau buka hape di Nipah yang masuk sinyal seluler Singapura. Tapi sekarang Telkomsel yang muncul,” kata Surya.
Surya menambahkan, selain di pulau terdepan di wilayah Batam, Telkomsel juga membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di beberapa pulau terluar NKRI di wilayah Kepri. Seperti di Karimun, Bintan, Anambas, dan Natuna yang berada di hamparan Laut China Selatan.
Sekali lagi, Surya menegaskan, kehadiran Telkomsel di pulau-pulau terdepan tersebut bukan karena kepentingan bisnis, melainkan untuk membendung “serangan” sinyal asing demi kedaulatan di Bumi Garuda, Indonesia. “Karena Merah Putih dan NKRI itulah kami hadir,” kata Surya. ***
