Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 1170

BPKH Tegaskan Dana Haji Tidak Bisa Ditarik atau Digabung ke Danantara

0
Jemaah sedang melakukan thawaf di Masjidil Haram. (Media Center Haji 2025)

batampos – Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan menegaskan dana haji tidak bisa dimasukkan ke Danantara. Meskipun ketika Danantara memiliki unit syariah sekalipun. Pasalnya dana haji adalah dana milik masyarakat, bukan uang pemerintah.

Keterangan tersebut disampaikan Indra dalam diskusi pengelolaan dana haji berkeadilan di Jakarta (1/8). “Tugas BPKH itu memberikan diskon untuk biaya haji. Dana haji tidak bisa diambil Danantara,” katanya. Pasalnya dana haji merupakan dana titipan masyarakat.

Ketika pemerintah melalui Danantara mau mengambil dan mengelola dana haji, maka harus menanyakan ke masing-masing calon jamaah haji. Karena ketika calon jamaah haji menyetor uang pendaftaran haji sebesar Rp 25 juta per orang, ada akad yang menyesuaikan sesuai ketentuan syariah.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa dana haji yang dikelola BPKH sekitar Rp 171 triliun. Dana tersebut dikelola oleh BPKH. Hasilnya diantaranya digunakan untuk diskon biaya haji.

Pada haji 2025 ini misalnya, biaya riil haji sebesar Rp 89,4 jutaan. Namun jamaah hanya membayar sekitar Rp 55,4 jutaan. Sisanya sekitar Rp 34 juta dibayar dari hasil investasi dana haji oleh BPKH.

Indra juga mengatakan, BPKH berharap dibuka skema calon jamaah haji bisa top up atau menambah uang pendaftaran haji. “Supaya saat berangkat nanti tidak terlalu berat saat pelunasannya,” katanya.

Misalnya setiap tahun, calon jamaah haji menambah setoran awal hajinya Rp 1 juta per tahun. Jadi ketika antre 20 tahun misalnya, calon jamaah haji tersebut punya tambahan tabungan haji sebesar Rp 20 juta.

Kemudian ditambah dengan setoran awal Rp 25 juta. Jadi saat diumumkan berangkat haji, yang bersangkutan tidak terlalu berat untuk melunasi biaya haji.

Diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Dia mengatakan, saat ini DPR sedang menggodok revisi Undang-Undang penyelenggaraan haji dahulu. Setelah itu baru bergeser ke revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Dana Haji.

Ada beberapa catatan soal pengelolaan dana haji. Diantaranya adalah investasi dana haji di sektor investasi langsung harus ditingkatkan.

“Bukan seperti sekarang yang hanya sukuk,” jelasnya. Kalau hanya sukuk atau utang negara, hasil investasinya tidak bisa maksimal.

Marwan berharap investasi dana haji bisa menghasilkan return atau hasil pengelolaan sekitar 12 persen. Sehingga bisa menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar.

Nilai manfaat itu tidak hanya dirasakan oleh jamaah yang berangkat. Tetapi juga untuk calon jemaah yang masih antre. (*)

Artikel BPKH Tegaskan Dana Haji Tidak Bisa Ditarik atau Digabung ke Danantara pertama kali tampil pada News.

Keliru Pahami Laporan Keuangan: Dalil PKPU Dahlan Dianggap Tidak Tepat

0
Pakar akuntansi Unair, Zaenal Fanani

batampos– Utang anak dan cucu perusahaan bukan berarti utang perusahaan induk. Hal itu diungkapkan Prof. Zaenal Fanani, Guru Besar Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Ahli akuntansi itu sekaligus menanggapi dalil Dahlan Iskan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Jawa Pos di Pengadilan Niaga Surabaya.

Dahlan mendalilkan bahwa PT Jawa Pos memiliki utang di salah satu bank swasta. Kenyatannya, utang senilai Rp 164 miliar itu sebenarnya bukan utang PT Jawa Pos Holding (JPH) selaku induk perusahaan, melainkan utang PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, keduanya cucu PT JPH.

Utang itu memang tercatat di catatan atas laporan keuangan (CALK) PT JPH. Sebab, sebagai perusahaan induk, PT JPH harus membuat laporan keuangan konsolidasi. Yakni, seluruh laporan keuangan yang meliputi seluruh entitas perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan.

BACA JUGA: Hasil Survei: 79 Persen Guru Terpaksa Berhutang Karena Bergaji Rendah

“Memang harus dibuat laporan keuangan konsolidasi. Tetapi, tidak serta-merta punyanya anak atau cucu itu kepunyaan induk,” kata Prof. Zaenal.

Dalam proses konsolidasi, semua transaksi antar perusahaan yang berada dalam satu grup, seperti utang piutang antara induk dan anak perusahaan akan dieliminasi agar tidak terjadi penggandaan. Dengan begitu, jumlah utang yang ditampilkan pada laporan konsolidasi adalah total kewajiban grup usaha secara kolektif, bukan hanya kewajiban yang dimiliki oleh entitas induk saja.

“Ketika utang sebesar Rp 164 miliar ini muncul di laporan keuangan konsolidasi, apakah itu kewajibannya induk Jawa Pos (PT JPH), jawabannya tidak,” ujar Prof. Zaenal.

Prof. Zaenal menambahkan, utang tersebut adalah tanggung jawab masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian utang. Dalam hal ini, yang menandatangani perjanjian utang PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, dan aset yang dijaminkan juga milik PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, maka tidak ada kaitannya dengan PT JPH selaku induk perusahaan.

Dalam persidangan Kamis, (31/7), Prof. Zaenal juga menegaskan bahwa bila memang ada utang dividen, maka secara prinsip akuntansi, utang tersebut harus tercatat dalam laporan keuangan. Jika tidak tercatat, maka secara akuntansi dapat disimpulkan bahwa utang dividen tersebut tidak ada.

Sementara itu, pengacara Dahlan, Arif Sahudi, enggan merepons pendapat ahli dari PT Jawa Pos. Pihaknya akan menyanggah keterangan saksi ahli dari PT Jawa Pos dengan saksi ahli yang telah mereka siapkan. “Nanti akan kami sampaikan dalam keterangan saksi ahli. Yang berhak membantah saksi ahli nanti biar ahli juga,” kata Arif. (*)

Artikel Keliru Pahami Laporan Keuangan: Dalil PKPU Dahlan Dianggap Tidak Tepat pertama kali tampil pada News.

Kodim 0316 Batam Terima Bantuan Boat Pancung dari Pemprov Kepri

0
Wakil Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura bersama rombongan melakukan uji coba boat pancung hibah Pemprov Kepri kepada Kodim 0316 Batam. Foto Rengga

batampos  – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyerahkan satu unit boat pancung fiber lengkap dengan mesin kepada Kodim 0316 Batam, tepatnya untuk operasional Koramil 0316-05 Belakang Padang. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, di Pelabuhan Pancung Sekupang, Jumat (1/8).

Penyerahan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, Dandim 0316 Batam, Letkol Arh Yan Yan Eka Putra serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan bahwa hibah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kepri untuk mendukung operasional di wilayah kepulauan, khususnya dalam aspek keamanan dan transportasi.

“Alhamdulillah, hari ini telah diserahkan bantuan hibah dari Pemprov Kepri melalui Kesbangpol kepada Koramil Belakang Padang. Ini bagian dari bentuk keterikatan dan kolaborasi antara Pemprov dan TNI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayah kepulauan, terutama Belakang Padang,” ujar Nyanyang.

Ia menambahkan bahwa bantuan serupa juga akan direncanakan untuk sejumlah daerah lain seperti Nongsa, Galang, dan Bulang pada tahun mendatang. “Insyaallah, setiap Koramil akan mendapatkan satu unit boat pancung. Selanjutnya akan menyusul ke kabupaten lain yang memang akan kita anggarkan,” tambahnya.

Bantuan tersebut, menurut Nyanyang, sangat penting mengingat Kepri merupakan wilayah kepulauan. Transportasi laut menjadi kebutuhan utama dalam menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pengamanan wilayah.

“Selain itu, tahun ini juga kita jalankan program pengawasan untuk konservasi laut dan bantuan lainnya bagi nelayan. Kami berharap bantuan seperti ini bisa terus berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Dandim 0316 Batam, Letkol Arh Yan Yan Eka Putra menyampaikan apresiasinya atas bantuan tersebut. Ia mengatakan, boat pancung sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional teritorial di wilayah pulau-pulau.

“Wilayah kita terdiri dari banyak pulau, terutama Koramil Belakang Padang. Dengan adanya transportasi laut ini, tentu akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas, terutama menjangkau pulau-pulau yang sebelumnya sulit diakses,” ujarnya.

Letkol Yan berharap bantuan serupa bisa terus dilanjutkan untuk Koramil lainnya. “Setiap Koramil memiliki wilayah binaan masing-masing yang tersebar di pulau-pulau. Akan lebih efektif bila masing-masing punya sarana transportasi sendiri,” katanya.

Danramil Belakang Padang, Kapten Edi Rasmuji juga menyambut baik hibah tersebut. Ia menuturkan bahwa selama ini pihaknya cukup kesulitan dalam merespons kejadian darurat di pulau-pulau karena tidak memiliki armada sendiri.

“Seperti kejadian di Pulau Kasu beberapa waktu lalu, saat itu terjadi jam 2 malam. Kami sulit langsung bergerak karena tidak punya transportasi laut. Kalau sewa, butuh waktu dan biaya. Sekali jalan saja bisa habis sampai Rp1 juta,” kata Edi.

Menurutnya, dengan adanya bantuan ini, pihaknya kini bisa langsung bergerak cepat tanpa harus menunggu sewa atau menumpang. “Tinggal operasional bahan bakar, kami sudah bisa berangkat kapan saja. Ini sangat membantu,” tegasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kodim 0316 Batam Terima Bantuan Boat Pancung dari Pemprov Kepri pertama kali tampil pada Metropolis.

Firmansyah Ditunjuk sebagai Plt Sekda Batam

0
Amsakar Achmad
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (F.Arjuna)

batampos– Jefridin Hamid telah dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam. Ia kini menempati posisi baru sebagai staf ahli wali kota.

Sebagai pengganti sementara, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, telah menunjuk Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam, Firmansyah, sebagai Plt Sekda.

Amsakar menyebut, untuk mengisi posisi Sekda secara definitif, Pemko Batam akan segera membuka proses seleksi terbuka atau open bidding. Proses ini akan digelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BACA JUGA: Nama Firmansyah Mencuat Gantikan Jefridin jadi Sekda Batam

“Ada surat dari Kemendagri yang meminta agar proses pengisian jabatan Sekda ini dipercepat. Maka setelah penunjukan Plt ini, kami akan langsung bahas langkah selanjutnya,” katanya, Jumat (1/8).

Menurutnya, percepatan ini akan dibicarakan bersama Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, serta Plt Sekda dan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batam.

Dia belum menyebut tanggal pasti dimulainya open bidding. Namun ia minta publik bersabar dan memastikan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Tunggulah nanti dalam beberapa hari ini, ya,” ujarnya.

Proses seleksi terbuka ini bakal menghasilkan sosok Sekda yang mampu menjalankan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah secara efektif, terutama dalam masa transisi pemerintahan saat ini. Tersiar kabar juga bahwa Firmansyah adalah sosok kuat sebagai Sekda definitif pengganti.

Sebagai informasi, Jefridin Hamid menjabat sebagai Sekda Batam sejak 2018. Ia merupakan figur lama dalam birokrasi Batam dan dikenal sebagai orang kepercayaan dari wali kota sebelumnya, Muhammad Rudi. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Firmansyah Ditunjuk sebagai Plt Sekda Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Firmansyah Ditunjuk sebagai Plt Sekda Batam

0
Amsakar Achmad
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (F.Arjuna)

batampos– Jefridin Hamid telah dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam. Ia kini menempati posisi baru sebagai staf ahli wali kota.

Sebagai pengganti sementara, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, telah menunjuk Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam, Firmansyah, sebagai Plt Sekda.

Amsakar menyebut, untuk mengisi posisi Sekda secara definitif, Pemko Batam akan segera membuka proses seleksi terbuka atau open bidding. Proses ini akan digelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BACA JUGA: Nama Firmansyah Mencuat Gantikan Jefridin jadi Sekda Batam

“Ada surat dari Kemendagri yang meminta agar proses pengisian jabatan Sekda ini dipercepat. Maka setelah penunjukan Plt ini, kami akan langsung bahas langkah selanjutnya,” katanya, Jumat (1/8).

Menurutnya, percepatan ini akan dibicarakan bersama Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, serta Plt Sekda dan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batam.

Dia belum menyebut tanggal pasti dimulainya open bidding. Namun ia minta publik bersabar dan memastikan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Tunggulah nanti dalam beberapa hari ini, ya,” ujarnya.

Proses seleksi terbuka ini bakal menghasilkan sosok Sekda yang mampu menjalankan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah secara efektif, terutama dalam masa transisi pemerintahan saat ini. Tersiar kabar juga bahwa Firmansyah adalah sosok kuat sebagai Sekda definitif pengganti.

Sebagai informasi, Jefridin Hamid menjabat sebagai Sekda Batam sejak 2018. Ia merupakan figur lama dalam birokrasi Batam dan dikenal sebagai orang kepercayaan dari wali kota sebelumnya, Muhammad Rudi. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Firmansyah Ditunjuk sebagai Plt Sekda Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Kebakaran Lahan 3 Hektare di Bintan Bikin Panik Warga, Petugas Damkar Kewalahan

0
Karhutla Bintan
Petugas memadamkan api di lahan yang terbakar di tepi jalan Tanjungpinang-Tanjunguban, Desa Lancang Kuning, Bintan Utara, Jumat (1/8). F. Damkar Tanjunguban untuk Batam Pos.

batampos – Kebakaran lahan seluas 3 hektare terjadi di Jalan Tanjungpinang – Tanjunguban, tepatnya di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Jumat (1/8). Kobaran api yang cepat membesar membuat warga sekitar panik.

Masdian (37), warga setempat, mengaku melihat api saat hendak berangkat salat Jumat. Ia sempat mencoba memadamkan api secara mandiri, namun gagal karena kobaran api terus membesar.

“Saya lihat api, langsung coba padamkan, tapi sudah tak sanggup. Akhirnya saya lapor ke petugas,” kata Masdian.

Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Tanjunguban, Panyodi, mengatakan tim langsung bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

Cuaca panas dan tiupan angin kencang menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran tersebut.

“Petugas harus berpindah-pindah titik karena api menyebar cepat. Kami khawatir kalau meluas, bisa merembet ke pondok-pondok warga,” ujar Panyodi.

Ia menyebutkan, hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, ia mengimbau warga agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), apalagi di tengah cuaca panas ekstrem.

“Kami minta warga jangan membakar sampah sembarangan dan jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Risiko karhutla saat ini sangat tinggi,” tegasnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Kebakaran Lahan 3 Hektare di Bintan Bikin Panik Warga, Petugas Damkar Kewalahan pertama kali tampil pada Kepri.

Amsakar Letakkan Batu Pertama Pembangunan TPQ dan Rumah Singgah Masjid Nurul Ikhwan

0
Wali Kota Amsakar Achmad melakukan peresmian sekaligus peletakan material bangunan pertama di bangunan tersebut. F. Arjuna/Batam Pos

batampos – Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menghadiri dan meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Ruang Serbaguna, dan Rumah Singgah di Masjid Nurul Ikhwan, Batam Centre, Jumat (1/8).

Kegiatan berlangsung di halaman Masjid Nurul Ikhwan yang berlokasi di RT 03 RW 041, Kelurahan Belian. Pembangunan ini digagas untuk memperkuat sarana keagamaan dan fasilitas sosial untuk warga sekitar.

Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus masjid dan warga yang terus menjaga semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan berbasis umat. Keberadaan TPQ, katanya, sebagai wadah pembinaan akhlak dan pendidikan agama sejak usia dini.

“Semoga rahman dan rahim dilimpahkan ke kita semua. Semoga bangunan ini membawa berkah, memperkuat syiar Islam, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Selain TPQ, ruang serbaguna yang akan dibangun nantinya juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari pengajian, pelatihan, hingga musyawarah warga. Adapun rumah singgah dirancang sebagai tempat istirahat sementara bagi musafir atau jamaah yang membutuhkan.

Amsakar menyebut, Pemko Batam dan BP Batam terus mendorong pembangunan yang tidak hanya fokus pada aspek fisik dan ekonomi, tapi juga spiritual dan sosial.

Kegiatan peletakan batu pertama ini turut dihadiri tokoh masyarakat, jajaran pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim, hingga anak-anak TPQ yang antusias menyambut rencana pembangunan tersebut. Doa bersama mengiringi prosesi, menandai awal dimulainya pekerjaan fisik proyek tersebut.

Reporter: Arjuna
Foto: Momen saat Amsakar melakukan peresmian sekaligus peletakan material bangunan pertama di bangunan tersebut. (Arjuna)

Artikel Amsakar Letakkan Batu Pertama Pembangunan TPQ dan Rumah Singgah Masjid Nurul Ikhwan pertama kali tampil pada Metropolis.

Listrik di Siantan Anambas Padam Bergilir, Dua Mesin PLTD Rusak

0
Siantan Anambas
Suasana Pulau Siantan di malam hari. Saat ini, 2 unit mesin milik PLN Anambas mengalami kerusakan yang membuat pemadaman bergilir hingga 6 jam. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.

batampos – Pemadaman listrik secara bergilir kembali melanda warga Pulau Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Gangguan ini dipicu kerusakan dua unit mesin pembangkit milik PLN di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tarempa.

Pemadaman sudah berlangsung sejak Minggu, 27 Juli 2025, dan masih terus berlanjut hingga saat ini.

Petugas PLN Anambas, Sony, melalui grup WhatsApp “PLN Anambas Menyapa” mengungkapkan, gangguan pertama terjadi pada mesin MTU 1. Akibatnya, PLN terpaksa menerapkan pemadaman bergilir hingga 31 Juli 2025.

Namun, belum sempat pulih, sistem kelistrikan kembali terganggu pada Kamis, 31 Juli, karena lepasnya sinkronisasi pembangkit. Pada Jumat (1/8), kerusakan ditemukan pada mesin MTU 3.

“Sekarang mesin yang rusak ada dua, MTU 3 dan MTU 4,” kata Manager PLN Anambas, Ade Listrian, kepada Batam Pos.

Ia menjelaskan, tim teknis masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan pada dua unit mesin tersebut.

Untuk mencegah blackout total, PLN kembali menjadwalkan pemadaman bergilir mulai 1 hingga 7 Agustus 2025. Dalam skema ini, setiap wilayah akan mengalami pemadaman dua kali sehari dengan durasi total enam jam.

Warga berharap PLN segera menyelesaikan perbaikan agar pasokan listrik kembali normal. Pasalnya, pemadaman bergilir ini mengganggu berbagai aktivitas, terutama bagi pelaku usaha kecil, pelajar, serta layanan publik yang membutuhkan suplai listrik stabil. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Listrik di Siantan Anambas Padam Bergilir, Dua Mesin PLTD Rusak pertama kali tampil pada Kepri.

Dapur MBG Seri Kuala Lobam Siap Suplai 4.000 Porsi per Hari

0
Dapur MBG Lobam
SPPG Seri Kuala Lobam yang berada di Jalan Indusuri, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, segera beroperasi pada Agustus ini.

Dapur ini akan menyuplai sekitar 4.000 porsi makanan setiap hari bagi pelajar hingga ibu hamil dan menyusui di Desa Teluk Sasah, Kelurahan Tanjungpermai, dan Kelurahan Teluk Lobam.

Ketua Dapur SPPG Seri Kuala Lobam, Nurhidayati, mengatakan program ini menyasar sekitar 10 sekolah negeri dan swasta serta kalangan ibu hamil dan menyusui di wilayah tersebut.

“Penyaluran makanan bergizi gratis akan dilakukan setiap hari, Senin sampai Jumat,” ujar Nurhidayati, warga Desa Teluk Sasah, Jumat (1/8).

Dapur SPPG Seri Kuala Lobam menyerap 47 tenaga kerja lokal, termasuk dua juru masak. Para pekerja akan dibagi dalam tiga shift dan menerima upah harian berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000.

Sebelum mulai bekerja, mereka wajib masuk ruang loker pukul 23.00 WIB untuk berganti pakaian dan perlengkapan kerja seperti celemek, masker, dan penutup kepala.

Saat bekerja, pekerja dilarang mencicipi makanan atau membawa handphone, namun dapur tetap menyediakan konsumsi bagi para karyawan.

Operasional dapur juga didukung oleh tiga tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai ketua SPPG, ahli gizi, dan bagian administrasi.

Nurhidayati mengatakan, dapur telah siap 100 persen dan hanya menunggu kedatangan tiga tenaga dari BGN sebelum mulai mendistribusikan makanan.

“Kami juga akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan program ini,” jelasnya.

Terkait proses awal, Nurhidayati menjelaskan bahwa pihaknya mencari investor yang bersedia mendukung program makan bergizi gratis, lalu mengajukan permohonan sebagai penyelenggara SPPG ke BGN melalui Yayasan Gawe Rancange Pasundan.

“Setelah disetujui, kami menerima SK dan dikontrak selama 4 tahun,” ungkapnya.

Setiap porsi makanan dihargai sekitar Rp15.000, dengan rincian Rp10.000 untuk bahan makanan dan Rp5.000 untuk operasional. Dana tersebut ditransfer langsung oleh BGN ke pengelola SPPG berdasarkan proposal pengajuan dana untuk 10 hari ke depan.

Meski sempat merasa khawatir, Nurhidayati optimistis program ini bisa berjalan baik jika semua proses dan prosedur dijalankan sesuai ketentuan.

Motivasinya sederhana: menyediakan asupan gizi layak bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui di wilayahnya.

Sementara itu, Masmayani, salah satu pekerja dapur SPPG, menyambut baik program MBG ini. Warga Desa Teluk Sasah itu menilai program ini tidak hanya memberi manfaat gizi bagi masyarakat, tapi juga membuka peluang kerja bagi ibu-ibu di wilayah tersebut.

“Ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, sekarang bisa bantu ekonomi suami,” ujarnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Dapur MBG Seri Kuala Lobam Siap Suplai 4.000 Porsi per Hari pertama kali tampil pada Kepri.