batampos – Indonesia bisa jadi negara dengan jumlah organisasi masyarakat (ormas) terbanyak di dunia. Data resmi pemerintah menyebutkan, sampai dengan 9 Juli 2025 ada 618.009 ormas berbadan hukum. Terdiri atas 239.311 perkumpulan dan 378.698 yayasan. Selain itu, ada 998 ormas ber-SKT dari Kemendagri dan 44 ormas asing yang tercatat di Kementerian Luar Negeri.
Data keberadaan ormas di Indonesia itu disampaikan Asisten Deputi Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam Cecep Agus Supriyanta dalam Dialog Ormas Islam dan OKP Islam Tingkat Nasional. Acara yang diselenggarakan Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama pada (30/7) itu mengambil tema Menjaga Harmoni dan Memperkuat Wawasan Kebangsaan.
Cecep mengatakan ada sekitar 15 kementerian dan lembaga yang mereka berikan rekomendasi tindak lanjut penataan ormas. “Kemenag adalah yang paling aktif dan konkret dalam bergerak. Ini role model,” ujar dia.
Menurut Cecep, Kemenag tidak hanya membangun komunikasi intensif dengan ormas keagamaan. Tetapi juga mengajak masyarakat secara luas untuk merawat suasana damai. Serta memperkuat ketahanan nasional melalui narasi keagamaan yang sejuk dan inklusif.
Dari pengamatannya, Kemenag aktif bersilaturahmi, membangun jejaring, berdialog langsung dengan tokoh-tokoh ormas seperti NU dan MUI. “Kami melihat sendiri dan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan lapangan bersama Kemenag,” lanjutnya.
Cecep menambahkan bahwa kerja sama antara Kemenko Polkam dan Kemenag akan diperluas dalam bentuk dialog kebangsaan lintas daerah, dari Sabang sampai Merauke. Rencana ini tengah digodok bersama, dan akan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemuka agama.
Dalam kesempatan yang sama Menag Nasaruddin Umar menyampaikan syukur karena agama-agama di Indonesia bisa tumbur dengan baik. Kemudian para pemeluknya hidup berdampingan dengan harmonis. Baginya ormas, khususnya ormas keagamaan, memiliki peran penting menjaga hubungan yang baik tersebut.
Nasaruddin juga menyinggung soal nasionalisme inklusif dalam forum itu. Dia mengatakan, nasionalisme inklusif harus menjadi fondasi utama dalam merawat keberagaman bangsa. Terutama di tengah ketegangan geopolitik global yang kian kompleks. Dia menegaskan nasionalisme yang terbuka, bukan eksklusif, adalah kekuatan khas Indonesia dalam menjaga harmoni antarumat beragama.
“Nasionalisme yang eksklusif hanya akan melahirkan segregasi,” katanya. Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, Indonesia butuh nasionalisme inklusif yang mampu mengintegrasikan keberagaman. Tanpa menegasikan identitas agama, budaya, maupun etnis.
Ia menjelaskan, nasionalisme inklusif yang diusung Indonesia berbeda dengan nasionalisme berbasis etnis atau agama tertentu. Seperti yang berkembang di beberapa negara lain. Nasionalisme Indonesia berdiri di atas semangat Pancasila yang mengakomodasi seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.
“Islam bukan dari Indonesia, Hindu bukan dari Indonesia, Kristen pun bukan dari Indonesia,” katanya. Tapi semua agama itu, bisa tumbuh dalam konteks kebudayaan Indonesia. Di sinilah pentingnya proses indonesianisasi ajaran. Bukan arabisasi, bukan indiaisasi, bukan westernisasi.
Menurutnya, tantangan geopolitik global saat ini justru menguji ketangguhan nilai-nilai kebangsaan. Ketika banyak negara mengalami fragmentasi identitas, Indonesia berhasil mempertahankan keutuhan berkat fondasi keberagaman yang dijaga melalui pendekatan inklusif dan moderat.
Nasaruddin mencontohkan bagaimana perempuan di Indonesia memiliki akses dan peran publik yang lebih luas dibanding negara-negara di kawasan Timur Tengah. “Pasar-pasar tradisional kita, penjual dan pembelinya banyak perempuan. Masjid kita pun bisa diisi bersama. Ini tidak bisa dipaksakan dengan pendekatan tekstual yang kaku, tapi harus kontekstual,” katanya.
Dalam konteks keislaman, Nasaruddin menekankan bahwa Indonesia dikenal dunia sebagai model Islam moderat yang damai, toleran, dan mampu berdialog dengan demokrasi. Identitas ini menjadi kekuatan tersendiri di tengah meningkatnya ekstremisme global.
“Islam Indonesia bukan Islam pinggiran. Justru kita menjadi cahaya baru dari Timur yang berhasil mempertemukan iman, kebudayaan, dan kemanusiaan,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Anggarkan Penyelesaian Jalan Wiyung Rp 1,9 Triliun, Ditargetkan Selesai 2027
Nasaruddin juga menyinggung pentingnya kesadaran geopolitik dan geostrategis dalam menjaga keberlangsungan negara. Menurutnya, geopolitik tidak boleh dilepaskan dari geodemografi dan geobudaya. Indonesia memiliki keuntungan geografis dan pluralitas budaya yang harus dikelola dengan visi kebangsaan yang kuat.
“Negara kita adalah negara dengan UUD yang jarang diubah. Ini menunjukkan kestabilan. Tapi di sisi lain, kita harus terus memperkuat nilai-nilai bersama agar tidak mudah terpecah,” katanya. Nasionalisme inklusif, lanjutnya, bukan hanya tugas negara. Tetapi juga tanggung jawab umat. Agama harus menjadi energi positif untuk merawat persatuan, bukan alat politik identitas yang memecah belah. (*)
Editor: PARNA
Artikel Data Resmi Pemerintah Jumlah Ormas Mencapai 618 Ribu Lebih Lembaga pertama kali tampil pada News.
