Sabtu, 23 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11785

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Tolak Rencana Impor dan Daur Ulang Sampah Plastik ke Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menolak rencana impor sampah plastik untuk didaurulang di Batam atau Kepri. “Bukan tidak merekomendasi, bilang kami tak menerima,” ucap Luhut dalam video yang beredar yang didapatkan Batam Pos.

Bahkan, ia mengaku telah menanyakan hal ini kepada Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. “Rupanya dia ada kasih izin pengolahan plastik itu, jadi sekarang batalin saja,” paparnya.

Ia menilai, ada investasi yang diterima dan ada investasi yang harus ditolak dengan berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan lingkungan hidup. “Pokoknya negeri ini jangan dijorokin,” imbuhnya.

Secara khusus, ia meminta hal ini dapat diaplikasikan di Batam.

“Saya minta kepada kalian orang batam, jangan pulau kalian karena itu jadi jorok, banyak penghasilan lain yang bisa kita dapat, tanpa harus merusak lingkungan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(Kemen LHK) terkait rencana masuknya investor asal Jepang dan Cina terkait pengolahan sampah plastik di Kota Batam.

“Ada kekhawatiran dari Pemko soal dampak lingkungan yang akan ditimbulkan nanti,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam Herman Rozi, Jumat (12/10) lalu.

Impor sampah plastik dan diolah di Batam perlu ditinjau kembali. Tidak saja keterbatasan lahan untuk menampung limbah, pihaknya mrngaku keterbatasan alat pengolah limbah B3 yang saat ini dikelola pihak swasta juga menjadi kendala.

“Mungkin kita memang butuh lapangan kerja, tapi kami berharap pihak terkait bisa mempertimbangkan segala aspek termasuk lingkungan,” kata dia.

Menurutnya investasi memang dibutuhkan tapi harus memperhatikan dampak lingkungan. Dari sampah palstik yang diimpor tersebut hanya 70 persen yang bisa diolah dan 30 persennya kembali menjadi limbah atau sampah.

“Ini mau dibuang kemana. Lahan kita terbatas belum lagi sampah plastik ini sulit diurai,” jelasnya.

Mantan camat Lubukbaja ini menambahkan saat ini sampah yang dihasilkan Batam mencapai 100 ton perhari. Melihat kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) yang hanya 46 hektar dirasa belum mencukupi untuk menampung limba tersebut.

“Permasalahan sampah kita saja belum selesai. Ini ada pula rencana impor sampah plastik,” ucap Herman.

Ia mengungkapkan Pemko Batam sendiri tidak akan menghambat investasi yang masuk ke Batam, namun ia berharap ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Untuk itu, pihaknya berharap pendirian perusahaan tersebut di Batam bisa ditinjau kembali.

“Ya kami meminta agar dipertimbangkan kembali,” imbuhnya.

Ia berharap Kementerian LHK bisa mempertimbangkan hal ini dalam memberikan rekomendasikan terkait impor sampah plastik atau skrap ke Batam. “Ini salah satu upaya yang bisa kami lakukan saat ini. Jangan sampai Batam impor sampah,” tutupnya. (iza)

Dinkes Target Seluruh Puskesmas Terakreditasi Tahun 2019

0
Warga Tanjunguncang, Batuaji berobat di Puskesmas Tanjunguncang yang baru dibuka, Senin (12/2). F. Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Kesehatan Kota Batam menargetkan seluruh Puskesmas yang ada di kota Batam terakreditasi pada tahun 2019 mendatang. Saat ini sudah 14 puskesmas yang terakreditasi dengan grade (tingkatan penilaian) tertinggi (Paripurna) dan madya. Enam lain akan segera nyusul hingga tahun 2019 mendatang.

Kadinkes Batam Didi Kurmajardi berharap agar seluruh puskesmas di kota Batam memperoleh grade akreditasi tertinggi atau minimal madya. “Jangan sampai (grade) dasar karena hinterland saja sudah madya keatas semua,” ujar Didi saat menghadiri survei akreditasi Puskesmas Seilekop di Sagulung, Kamis (22/11).

Enam puskesmas yang belum akreditasi itu sebut Didi diantaranya; puskesmas Lubukbaja, Kampung Jabi, Rempang Cate, Tanjunguncang dan Sengkuang. “Satu lagi saya lupa. Tapi jatah (akreditasi) tahun ini tinggal Lubukbaja karena Seilekop sudah dilaksanakan hari ini. Lima lainnya akan diselesaikan tahun depan,” tuturnya.

Akreditasi layanan medis Puskesmas diakui Didi, merupakan sebuah kewajiban yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas untuk menjamin mutu pelayanan medis kepada masyarakat. “Ini juga penting untuk memaksimal layanan BPJS. BPJS tidak mau kerja sama kalau fasilitas kesehatan tidak terakreditasi,” kata Didi.

Untuk mendapatkan akreditasi ini, setiap Puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan lainnya harus melalui tahap penilaian mencakupi tiga hal penting diantaranya; sistem administrasi puskesmas, sistem pelayanan puskesmas serta upaya keterlibatan masyarakat dibidang kesehatan. “Penilaian ini akan dilakukan tim surveyor dari Kemenkes untuk menentukan gradenya,” ujar Didi.

Tiga Tim Surveyor Mulai Nilai Puskesmas Seilekop

Puskesmas Seilekop yang merupakan satu dari beberapa Puskesmas yang diakreditasi tahun ini mulai dinilai tim surveyor akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dari Kementerian selama tiga hari yang dimulai, Kamis (22/11), kemarin.

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan grade akreditasi Puskesmas. Tim serveyor ini diantaranya; dr Musril (ketua tim), dr Hendri Rusdian dan dr Alwi Mujahit.

Pantuan di lapangan, saat melakukan penilaian, tim surveyor ini tampak teliti menapaki satu persatu layanan medis di Puskesmas yang dikepala oleh dr Erizal itu. Ruangan pendaftaran yang sedang ramai dengan antrean pasien juga dinilai secara terliti. Sejumlah petugas medis dan adimistrasi Puskesmas juga dimintai keterangan terkait layanan di sana. “Memang seperti ini penilaiannya karena mencakupi tiga bagian yakni sistem administrasi, pelayanan dan upaya keterlibatan masyarakat dibidang kesehatan,” ujar dr Musril.

Kepala Puskesmas Seilekop Erizal kepada wartawan menyampaikan mutu pelayanan dab administrasi puskesmas Seilekop sudah sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Dia optimis bahwa puskesmas yang dipimpinya itu akan mendapatkan tingkatan yang memuaskan nantinya. “Harapan kita Paripurna karena semua standar sudah terpenuhi,” katanya.

Puskesmas Selekop yang melayani masyarakat di tiga kelurahan (Seilekop, Sagulung Kota dan Seibinti) sudah dilengkapi ruangan rawat inap dan poli pelayanan yang cukup lengkap. Tenaga medis yang tersedia cukup idela sebanyak 47 orang. (eja)

Terkain UMK, Perusahaan Bisa Minta Penundaan

0
ilustrasi
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Tahun 2019 mendatang Upah Minimum Kota (UMK) menjadi Rp 3.8 juta. Angka ini naik Rp 300 ribu bila dibandingkan gaji yang diterima pekerja tahun ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan penetapan UMK sudah dilakukan oleh gubernur. Selanjutnya angka ini mulai berlaku awal tahun depan.

“Semuanya wajib menerapkan ini,” kata Rudi, Jumat (23/11).

Ia menyebutkan perusahaan yang tidak mampu menerapkan UMK yang baru tersebut, bisa mengajukan penangguhan kepada Disnaker Provinsi Kepri. Surat permohonan berisi ketidak mampuan untuk menerapkan angka tersebut.

Dalam surat nanti dijelaskan penyebab tidak mampu menerapkan UMK tersebut. Rudi menjelaskan pihaknya akan membantu meneruskan surat permohonan penangguhan tersebut.

“Nanti kami bantu, kalau ada perusahaan yang tak mampu. Mungkin bisa datang berkonsultasi dulu sebelum mengajukan ke provinsi,” sebutnya.

Surat penangguhan tersebut berisi permohonan perusahaan untuk menunda memberlakukan UMK. Namun apabila perusahaan sudah mampu wajib membayar tunggakan selama penundaan.

“Misalnya mereka baru bisa menerapkan pertengahan tahun depan. Bearti mereka tetap bayar enam bulan yang tertunda tersebut. Tinggal dikalikan saja totalnya. Yah bisa jadi dirapel gitu pembayarannya,” terangnya.

Rudi menyebutkan saat ini pengawasan UMK berada di provinsi. Kendati demikian pihaknya tetap akan membantu jika ada perusahaan yang menyatakan tidak sanggup menerapkan UMK terbaru tersebut.

“Kalau dulu waktu masih daerah yang pegang. Setiap perusahaan yang mengajukan itu ada pemeriksaan kondisi perusahaan. Karena kami harus melihat benar tidak perusahaan ini tidak mampu menjalankan sehingga meminta penundaan,” terangnya.

Rudi menambahkan mungkin prosesnya sama, hanya saja dilakukan oleh Disnaker Provinsi Kepri. Audit perusahaan biasanya meliputi pendapatan perusahaan.

“Nanti hasilnya akan menentukan apakah perusahaan benar layak untuk mengajukan penerimaan,” ungkap pria lulusan UNAND ini.

Sebelumnya berdasarkan rapat yang digelar Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam, UMK Batam naik sebesar 8,03 persen berdasarkan perhitungan inflasi dan perhitunga nasional. Batam mengusulkan dua usulan dan pertimbangan dari pengusaha. Angka pertama yang diusulkan Rp 38 juta sedangkan buruh mengajukan angka Rp 4 juta. (yui)

Jukir Tak Berkarcis Masih Marak di Batuaji dan Sagulung

0
Juru parkir di Komplek Ruko Tunas Regency, Sagulung memungut uang parkir dari pengemudi mobil, Jumat (23/11). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pungutan biaya parkir oleh juru parkir terus disoroti. Masyarakat tak puas hati sebab jukir enggan memberikan karcis parkir sebagai bukti pemungutan biaya parkir yang sah.

Keluhan ini kembali disuarakan masyarakat di Batuaji dan Sagulung sebab di sana banyak berkeliaran juru parkir yang hanya bermodalkan seragam parkir. Masyarakat mempertanyakan kemana sebenarnya uang yang dipungut dari pengguna kendaraan bermotor itu.

“Kalau memang ke Dishub, kenapa tak ada karcis. Bagaimana Dishub tahu berapa hasil perhari (dari masing-masing jukir) jika tidak ada karcis seperti ini,” protes Sulastri, warga Sagulung kota yang keberatan dengan keberadaan jukir di deretan ruko simpang Pasar Sagulung, Jumat (23/11).

Selain itu masyarakat juga merasa dirugikan sebab pungutan biaya parkir tanpa karcis ini juga mengharuskan masyarakat bayar double saat pindah parkir dalam lokasi yang sama. Kawasan pertokoan Tunas Regency misalkan ada lebih dari empat jukir yang berjaga di dalam lokasi yang sama. Nasabah Bank misalkan saat berpindah ke rumah makan maka akan bayar lagi biaya parkir ke jukir yang berjaga di depan rumah makan.

Padahal sebelumnya sudah bayar ke jukir yang jaga di depan bank.

“Inilah yang kami sesalkan. Kami tak menolak jukir masuk ke sini, cuman apa salahnya disediakan karcis sehingga orang tak perlu bayar double kalau pindah parkir. Kalau ginikan jadi malas orang ke sini dan kami yang dirugikan,” tutur Andika, pengelolah salah satu rumah makan di komplek petokoan Tunas Regency.

Kenyataan ini membuat masyarakat meragukan legalitas keberadaan jukir tersebut. Masyarakat menilai ada yang tidak beres sebab bisa saja pungutan biaya parkir itu untuk kepentingan para jukir dan kelompoknya saja.

“Kalaupun untuk (pendapatan) negara, harusnya jelas dong. Pakai karcis biar tahu berapa yang didapat sehari. Kalau tak ada karcis ginikan hasilnya ngambang. Suka-suka mereka (jukir) yang sebut karena memang tak ada bukti. Rp 200 ribu bisa saja dibilang hanya Rp 20 ribu dapat sehari,” kata Andika lagi.

Masyarakat berharap agar pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan kota Batam memperhatikan persoalan ini sehingga retribusi parkir yang dipungut dari masyarakat bermanfaat bagi kepentingan bersama dalam hal ini negara.

“Kemarin klaim target susah tercapai tapi jukir dilapangan malah dibiarkan begini. Potensi (parkir) di sini cukup besar harusnya ini ditertibkan biar jelas pemasukan negara,” ujar Nasrul, warga lainnya.

Jukir sendiri saat dikonfirmasi umumnya mengelak jika tak memiliki karcis parkir. Jukir simpang pasar Sagulung misalkan mengaku ketinggalan dirumah karcis parkir sehingga tidak memberikan karcis parkir.

“Lupa bawa tadi. Tapi biasanya (pengunjung) tak minta karcis kok,” ujar seorang jukir yang tak mau menyebutkan namanya, kemarin. (eja)

Pemko Batam Beri Kemudahan Mengurus Pindah

0

batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mengeluarkan kebijakan terkait pengurusan surat pindah masuk yang sudah habis masa berlakunya.

Kepala Bidang Infomasi dan Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil Batam, Teddy Nuh mengatakan saat pengajuan surat pindah masuk banyak ditemukan surat pindah keluar dari daerah asal yang sudah habis masa berlakunya dan membutuhkan perpanjangan.

“Jadi selama ini banyak keluhan, terutama mereka yang daerah asalnya Jauh. Seperti mereka yang berasal dari Flores, tidak mungkin mereka kembali ke sana hanya untuk mengurus perpanjangan. Itu tentu akan memakan biaya yang tidak sedikit,” jelasnya, Jumat (23/11).

Karena itu, warga diminta membuat surat pernyataan dengan materai enam ribu yang ditandatangani pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengurus perpanjangan surat ke daerah asal demi kemudahan dalam pengurusan.

“Nah, surat pernyataan tersebut menjadi pegangan disdukcapil. Jika suatu saat nanti ada warga yang mengeluh terkait kebijakan ini. Ya mana tahu ada yang protes. Kok udah habis masanya masih bisa diproses. Surat pernyataan itu bisa jadi pegangan kami,” bebernya.

Kendati demikian, surat pernyataan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar tidak mampu untuk kembali ke kampung halamannya. “Kami tetap minta dilakukan perpanjangan sesuai dengan SOPnya. Tapi kenyataannya tidak mudah,” sebutnya.

Untuk itu, bagi warga yang ingin pindah ke Batam segeralah mengurus surat pindah masuk sebelum masa berlaku berakhir. Hal ini agar pengurusan berjalan dengan baik. “Lebih cepat tentu lebih baik. Dan surat juga bisa diproses dengan cepat,” imbuh Teddy.

Ia mengungkapkan setiap hari pengurusan surat pindah mencapai 200 permohonan. Dan menjadi salah satu pelayanan yang paling ramai. Karena untuk mendapatkan e-KTP Batam warga harus terdaftar dulu. Caranya dengan mengajukan pindah masuk dan membawa persyaratan surat pindah keluar dari daerah asal.(yui)

Batam Golf Adventure 2018 berhadiah Toyota Fortuner

0
foto: cecep mulyana / batampos.co.id

batampos.co.id – Even olahraga golf berstandar internasional, Batam Golf Adventure 2018 resmi dibuka oleh Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo di Lapangan Golf Southlinks Golf and Country Club, Sekupang, Jumat (23/11).

“Ide ini muncul dari Persatuan Golf Indonesia (PGI) Batam. Jadi kami menantang mereka untuk mendatangkan banyak golfer. Lagipula kita punya enam lapangan golf yang bagus-bagus,” kata Lukita sat konferensi pers.

BP berniat menjadikan Batam sebagai kota tujuan pariwisata olahraga di Indonesia. Maka langkah awal adalah memecahkan rekor MURI untuk golfer terbanyak yang sebelumnya dipegang oleh Bogor pada tahun 2016 dengan 1.647 golfer.

“Dari sisi jumlah peserta sudah ada 2.271. Even ini akan jadi ikon Batam dan membuat Batam dianggap sebagai kota yang nyaman dan indah,” paparnya.

Imbas dari even ini kata Lukita yakni peningkatan pada jumlah hunian hotel di Batam selama even berlangsung. “Tiket dari luar kota menuju ke Batam pun sekarang susah dicarinya,” katanya lagi.

Di tempat yang sama, Ketua PGI Batam Suyono mengatakan 33 persen peserta berasal dari mancanegara. “Ada 752 golfer asing dari 18 negara. Untuk golfer Batam, ada 615 orang atau 27 persen dan golfer dari seluruh Indonesia ada 904 orang atau 39 persen,” katanya.

Even ini merupakan kerjasama antara PGI Batam, BP Batam dan Kadin Batam.Even ini akan digelar di enam lapangan golf di Batam yakni di Tering Bay Golf and Country Club, Palm Springs Gold and Country Club, Indah Puri Golf Resort, Padang Golf Sukajadi dan Batam Hills Golf Resort.

“Golfer juga banyak mengajak anggota keluarganya, yang banyak itu dari Finlandia dan Jerman. Sedangkan dari Malaysia banyak ambil paket lapangan golf karena harga di Batam terjangkau,” jelasnya.

2000 Golfer ini mengikuti kompetisi Hole in One. Hadianya sangat menarik yakni enam unit mobil Toyota Fortuner dan Ninja Kawasaki serta uang cash Rp 50 juta.”UMKM juga kami libatkan untuk meramaikan acara ini di enam lapangan golf,” bebernya.(leo)

Program Renovasi Rumah Hanya di Hinterland

0

batampos.co.id – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan membangun 60 rumah di hinterland di 2019 mendatang. Di mana setiap rumah dianggarkan sekitar Rp 25 juta.

“Jadi memang awalnya yang kita usulkan itu 75 rumah. Dan awalnya kita bagi ada di hinterland dan di perkotaan. Tetapi kemudian berubah, jadi tahun depan semuanya di hinterland,” kata Kepala Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat, Hasyima, Kamis (23/11).

Hasyima mengatakan, perubahan ini terjadi karena sebagian besar rumah diperkotaan sudah layak huni. Termasuk karena adanya rasionalisasi anggaran. Sedangkan rumah yang sudah kondisi tidak layak sebagian besar adalah rumah liar (ruli).

“Kalau Ruli itu tidak bisa diperbaiki. Karena memang itu ilegal. Jadi kami konsentrasi di hinterland dulu,” katanya.

Proses pengerjaan rumah ini sama dengan yang tahun ini, yakni lelang. Dimana pengerjaan dilakukan dengan swadaya masyarakat.

“Jadi bahan-bahan tetap lelang. Kalau program yang tahun ini sudah jalan dan kita yakin tidak akan terlambat dan akan tetap sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” katanya.

Sementara itu, ketua komisi IV Djoko Mulyono beberapa hari lalu mengatakan, bahwa program RTLH ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Dan ia berhharap dalam pendataan nantinya, kelurahan benar-benar harus objektif.

“Yang paling penting adalah penerima program harus didata objektif. Jangan ada faktor kedekatan di sini. Dan program ini harus terus dilakukan,” katanya.

Menurutnya, kebanyakan rumah di hinterland memang butuh perbaikan. Tetapi di mainland atau perkotaan masih banyak juga rumah yang sudah tidak layak.

“Tapi mungkin karena anggaran yang terbatas makanya penerima juga dibatasi. Dan kita berharap pengerjaan jangan asal-asalan,” katanya. (ian)

Pertumbuhan Ekonomi Batam belum Top

0
Salah satu gerai supermarket di Batam.
F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan IV tahun 2018 dikisaran 3,6 sampai 4,1 persen. Sementara pertumbuhan tahunan ada di angka antara 4 sampai 4,4 persen.

Seementara itu, inflasi yang berada di angka 3,5 persen, menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai proyeksi pertumbuhan di akhir tahun 2018 ini. Kepala Kantor Perwakilan Daerah BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengingatkan, perlu kerja keras di dua bulan terakhir, karena biasanya inflasi akan naik.

Gusti melanjutkan, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan tetap tumbuh stabil tahun 2018. International Investment Position (IIP) Singapura juga terus menunjukkan pertumbuhan. Tingkat kunjungan wisman yang akan tumbuh cukup tinggi diperkirakan akan mendorong kinerja perdagangan dan sektor akomodasi, makanan dan minuman.

Begitu juga dengan proyek infrastruktur pemerintah seperti pembangunan jalan dan proyek swasta diperkirakan akan mendorong kinerja sektor kontruksi.

“Kontruksi dan perdagangan akan tumbuh, sementara sektor pertambangan diproyeksikan mengalami perbaikan,” kata Gusti di Batam pada Jumat (23/11).

Walau belum top seperti dulu, pertumuhan ekonomi Kepri berada diatas pertumbuhan nasional. Ini karena pertumbuhan ekonomi Kepri, utamanya Batam dan daerah FTZ lain, sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan pertumbuhan tahunan itu, maka rasio perekonomian Kepri membaik dibanding tahun 2017.

Untuk kinerja subsektor elektronik, Gusti mengatakan bahwa dengan tren penguatan indeks IIP, sektor perdagangan akan mengalami pertumbuhan berdasarkan pola musiman, sehingga kinerja sektor ini akan tumbuh karena permintaan menjelang akhir tahun dan perayaan natal‎ akan mengalami peningkatan.

(bbi/JPC)

Pemadaman Listrik Bergilir di Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pemadaman listrik bergilir oleh PT Bright PLN Batam akan berlangsung hingga tanggal 27 November mendatang. Alasan pemadaman karena adanya pemeliharaan central dari pembangkit listrik.

Tuti warga Tanjungsengkuang kaget ketika lampu di rumahnya padam sekitar pukul 14.30 WIB. Padahal saat itu ia tengah menyetrika pakaian.

“Tiba-tiba lampu mati, tak tahu kalau ada pemberitahuan pemadaman,” imbuh wanita berusia 40 tahun itu.

Humas Bright PLN Batam Yoga Perdana membenarkan adanya pemadaman bergilir di hampir seluruh Kota Batam. Jadwal pemadaman pun telah diumumkan kepada masyarakat melalui sosial media mulai tanggal 22 November hingga 27 November.

“Pemadaman hampir merata meski tidak semua daerah. Rencana pemadaman tanggal 22 November tak jadi, padamnya baru hari ini (23 November, red),” ujar Yoga.

Menurut dia, pemadaman listrik dilakukan karena adanya pemeliharaan central untuk akses trafo, gardu, pembangkit dan jaringan. Pemeliharaan harus dilakukan agar aliran listrik ke rumah-rumah pelanggan kedepannya dapat berjalan lancar.

“Pemadaman antara 1 sampai 2 jam. Jadwalnya berbeda tergantung pemeliharaan,” imbuh Yoga. (she)

Minggu, Porprov Kepri Dibuka

0

batampos.co.id – Pagelaran bergengsi Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kepri akan dibuka mulai besok, Minggu (25/11). Tanjungpinang bertindak sebagai tuan rumah. Pagelaran ini akan diikuti sekitar 2.800 atlet dari semua kabupaten/kota yang ada di Kepri.

“Jadi dari data kita ada sekitar 2.800 atlet. Paling banyak itu berasal dari Batam. Hampir 1.000 orang,” kata ketua Komite Olah Raga Nasional (KONI) Kepri, Johanes Kennedy, Jumat (23/11).

Ia mengatakan sebagian besar atlet ini akan tiba di Tanjungpinang hari ini, Sabtu (24/11). Meski memang tetap ada yang datang pada saat pembukaan. “Kalau harapan kita yang berasal dari kabupaten yang jauh seperti Natuna bisa hadir satu hari sebelum pembukaan biar tidak terlalu capek,” katanya.

Persiapan untuk pagelaran ini sudah matang. Koordinasi dengan semua instansi terkait seperti tenaga kesehatan, pemadam kebakaran dan dinas pendukung lainnya sudah dilakukan. Termasuk venue untuk pelaksanaan pertandingan dan perlombaan sudah siap100 persen.

“Sejauh ini sudah tidak ada kendala, dan sudah siap untuk bertanding. Kalau ada masalah-masalah teknis kecil di lapangan itu biasa. Tetapi secara keseluruhan porprov sudah siap untuk dimulai,’ katanya.

Ia berharap kepada semua atlet dan official agar nantinya bisa menjunjung sportifitas dalam bertanding. Menang kalah dalam pertandingan adalah hal yang biasa.

“Jadi ini menjadi ajang bagi kita untuk mencari bibit-bibit berbakat dalam dunia olahraga. Para juara di sini nantinya bisa menjadi wakil Kepri dalam ajang yang lebih tinggi dan bergengsi di kemudian hari,” katanya. (ian)