Sabtu, 13 Juni 2026
Beranda blog Halaman 11892

Panjat Tebing Sumbang Satu Emas Satu Perunggu untuk Batam

0

batampos.co.id – Atlet panjat tebing Kota Batam berhasil mempersembahkan dua medali dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kepri yang digelar di Lapangan Pamedan, Senin (26/11). Atlet panjat tebing Kota Batam ini berhasil mempersembahkan satu medali emas dan satu medali perunggu.

Pelatih panjat tebing Kota Batam Samsul menjelaskan dua medali ini diraih dari dua nomor yang berbeda. “Medali emas dihasilkan dari nomor lead perorangan putri Dian Desiana,” tutur Samsul, Senin (26/11).

“Sedang untuk medali perunggu dihasilkan dari nomor lead tim putri. Atlet panjat tebing Kota Batam yang mempersembahkan medali ini adalah Hendysa Septi Agnes, Dita Wulandari, san Dipty Agustina,” ujarnya.

Samsul mengatakan dalam ajang Porprov ini Kota Batam memberangkatkan sebanyak 14 atlet dan dua ofisial. “Empat belas atlet ini terbagi menjadi 12 atlet yang bermain dan dua atlet cadangan,” tuturnya.

Selain itu, atlet Kota Batam dalam event ini akan turun di lima nomor. “Nomor yang diikuti oleh Kota Batam adalah lead perorangan putri dan lead perorangan putra,” ujarnya.

“Selain itu juga ada lead beregu putri, lead beregu putra, dan lead mix,” tambah Samsul.

Samsul juga menjeladkan jika timbpanjat tebing Kota Batam mempersiapkan diri menyongaong Porprov selama enam bulan. “Tetapi untuk latihan intensifnya selama satu bulan,” tuturnya.

Sementara itu peraih medali emas Dian Desiana mengaku bangga bisa mempersembahkan medali emas bagi Kota Batam. “Ini menjadi penyemangat bagi saya untuk terus meraih prestasi,” tutur wanita yang juga menjabat sebagai wakil ketua FPTI Kota Batam ini.

Tetapi yang disayangkan hingga saat ini untuk medali perunggu tim beregu putri sempat menjadi perdebatan. Hal ini terjadi lantaran ada yang memprotes keputusan wasit.

“Lantaran selisih waktu satu detik, mereka mengajukan protes. Sempat medali dicabut tapi saya langsung mengajukan protes pada panitia, dan alhamdulillah medali perunggu tetap milik Kota Batam,” jelasnya.

Target yang disandang oleh tim panjat tebing Batam tak main-main. Mereka menyandang beban untum bisa mempertahankan gelar juara umum cabor panjat tebing. “Di ajang sebelumnya kami berhasil meraih tiga medali emas dan sekaligus meraih juara umum,” paparnya.

“Karenanya kita punya kewajiban untuk bisa mempertahankan gelar. Dalam event sebelumnya tiga mendali emas berhasil kami raih,” ujarnya bangga.

Tiga nomor memang menjadi andapan FPTI Batam dalam mendulang medali emas. Tiga nomor itu adalah lead perorangan putra, lead perorangan putri dan nomor lead mix.

Samsul berharap tim panjat tebing Kota Batam berhasil meraih hasil maksimal dalam event ini.

“Mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kota Batam agar panjat tebing bisa kembali meraih gelar juara umum,” harapnya.

Untuk Selasa (28/11) akan dilaksanakan pertandingan untuk nomor lead perorangan putra, lead beregu putra, dan lead mix.

“Peluang untuk merebut medali emas masih ada. Kita masih punya nomor andalan yang akan bertanding esok(hari ini, red),” papar Samsul.(yan)

Polisi Turunkan Tim Gabungan untuk Tekan Angka Kecelakaan, dan Aksi Trek-Trekan

0

batampos.co.id – Polisi mengintensifkan patroli malam mencegah adanya aksi trek-trekan yang biasa dilakukan oleh sekelompok remaja.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kapolsek Batamkota, AKP Ricky, Senin (26/11) sore.

“Ini yang akan kami fokuskan pengawasan sekaligus patroli yang dilakukan anggota kepolisian di jalan. Kalau ada kejadian di jalan saat malam hari, seperti misalnya adanya aksi trek-trekan sekelompok remaja, laporkan langsung ke kepolisian, kami akan langsung tindak dan proses secara hukum. Jadi masyarakat jangan segan, sungkan atau takut melaporkan adanya trek-trekan atau musibah tabrakan,” ujar mantan Kapolsek Batuampar ini.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Barelang untuk dan satuan lainnya untuk lebih mengintensifkan patroli terhadap aksi trek-trekan di jalan umum, khususnya di Jalan Ahmad Yani Batamkota.

“Jujur kalau hanya mengandalkan kami saja, jumlah personel kami terbatas. Apalagi masyarakat sudah tahu sendiri, kami jaga atau patroli di satu titik jalan raya, usai anggota berpindah berpatroli ke sisi jalan lainnya, para remaja ini kembali lagi. Makanya kami akan berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Barelang dan satuan lainnya untuk mencegah adanya aksi trek-trekan di jalan raya umum,” terang Ricky.

Hal yang sama ditegaskan oleh Kepala Unit (Kanit) Laka, Satlantas Polresta Barelang, Iptu Efendi M. Jajarannya akan memperketat pengawasan, mengintensifkan patroli di jalan raya umum yang biasa dijadikan aksi trek-trekan sekelompok remaja malam hari khususnya Sabtu dan Minggu.

Hal itu dilakukan jajarannya, untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh aksi trek-trekan di jalan raya. Sebab korban kecelakaan sendiri, bukan hanya disebabkan karena unsur human eror pengendaranya, tapi juga karena aksi atau ulah sekelompok remaja yang ugal-ugalan trek-trekan di jalan umum.

“Itu prioritas utama kami dari Satlantas Polresta Barelang, membersihkan aksi trek-trekan di jalanan umum di Batam, utamanya di Jalan Ahmad Yani, atau seputaran Masjid Raya di malam hari. Sebab, aksi trek-trekan remaja di jalanan umum, tak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas pengendara lainnya yang akan melintas di jalan tersebut, tapi juga bisa mengancam pengendara lain yang melintas dan sudah tertib berkendaran akibat ulah atau aksi trek-trekan di jalanan umum,” ujar Iptu Efendi M.

Ia juga mengimbau masyarakat yang mengendarai sepeda motor atau mobil, agar diperhatikan seksama kelengkapan dokumen berkendaranya seperti STNK dan utamanya SIM yang merupakan bukti utama seseorang layak untuk berkendara di jalan raya.

“Atas musibah yang menimpa redaktur Batam Pos, Ahmadi Sultan, kami tetap fokus dalami. Namun saya sedikit menyayangkan, harusnya kalau berkendara di jalan raya itu wajib mengantongi SIM. Kalau ternyata tak memiliki SIM, artinya kan tak boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Sebab, kalau ada apa-apa, korban sendiri yang nantinya kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen seperti klaim asuransi,” terang Efendi M.

Apalagi, lanjutnya pada kejadian yang dialami redaktur Batam Pos, pada Minggu dini hari kemarin, korban juga tak mengetahui siapa penabraknya, berapa nomor plat motornya.

“Inilah yang menjadi penghambat polisi dalam menelusuri siapa penabraknya itu. Kalau tak tahu sama sekali siapa penabraknya, motornya apa, berapa plat nomornya, mau pakai petunjuk apa kami bisa tahu siapa penabraknya,” ujar Efendi.

Efendi mengimbau kepada para pengendara kendaraan bermotor untuk lebih berhati hati serta melengkapi dokumen kendaraan bermotor dan mengenakan helm standar di jalan raya.

“Seperti misalnya, kalau ada pengendara dari sisi kiri hendak berpindah jalur ke kanan, harus lebih ekstra hati-hati. Harus dilihat di belakangnya dari spionnya, apakah di belakangnya sudah sepi, tak ada pengendara lainnya yang berjalan lurus ke lajur kanan, aman untuk berpindah jalur. Karena dalam aturan lalu lintas pengendara yang melaju lurus di jalan, harus diutamakan, diberikan kesempatan untuk melintas terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berpindah jalur dari kiri ke kanan,” ujarnya mengakhiri.

Sementara,redaktur Batam Pos, Ahmadi yang menjadi korba balap liar tengah malam masih dalam masa pemulihan dan beristirahat dikediamannya. Ia tak meminta polisi harus dapat menangkap penabraknya, dan menganggap hal itu sudah terlanjur terjadi dan merupakan musibah. tapi mengimbau kepada masyarakat Batam untuk turut peduli kepada anak-anaknya yang remaja agar tak ikut terpengaruh dengan aksi trek-trekan di jalan raya.

“Semoga dengan intensifnya kepolisian dalam berpatroli dan menindak aksi ugal-ugalan di jalan raya, mampu mengikis habis aksi-aksi yang membahayakan masyarakat selaku pengendara,” ujar Ahmadi mengakhir. (gas)

Jejak Prestasi BP Batam sepanjang 2018

0

batampos.co.id – Sepanjang tahun 2018, Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah meraih sejumlah penghargaan atas kinerjanya. Penghargaan pertama adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 30 Mei lalu.

“Ini WTP yang kedua. Penghargaan ini akan membuat kami semakin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Batam,” kata Deputi V BP Batam Bambang Purwanto, 28 Mei silam di Mediacentre BP Batam.

Sebelumnya, BP sudah mendapatkan WTP pada saat dipimpin Hatanto Reksodipoetro pada tahun 2016. Penghargaan ini diperoleh setelah BPK melakukan audit terhadap kinerja keuangan BP Batam.

Opini itu diberikan BPK dengan pertimbangan bahwa kualitas laporan keuangan dianggap sudah memenuhi kriteria

Opini adalah ukuran akuntabilitas dari pengelolaan keuangan yang ada di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L).

Pemberian opini dari BPK menjadi suatu ukuran proses penyusunan laporan keuangan suatu K/L telah transparansi dan akuntabilitas.

Dalam menentukan opini Laporan Keuangan, ada 4 kriteria yang ditetapkan oleh BPK dalam melakukan audit atas Laporan Keuangan K/L.

Kriteria-kriteria tersebut antara lain harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, memiliki kelengkapan bukti yang memadai, pengendalian internal harus baik, dan penyusunan harus sesuai undang-undang.

Bagi BP Batam, meraih opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ini merupakan suatu awal untuk menunjukkan tradisi pertanggungjawaban akuntabilitas, transparansi menggunakan APBN untuk kesejahteraan rakyat yang makin adil.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan keterbukaan informasi publik kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Bambang Purwanto, Senin (5/11/2018) siang di Istana Wakil Presiden RI

Setelah Opini WTP, BP Batam kemudian meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 kategori Lembaga Non Struktural kualifikasi informatif dari Komisi Informasi Publik (KIP) Republik Indonesia, 5 November lalu.

KIP sebelumnya telah melakukan monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik. Dimana dari hasil tersebut terlihat tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian kuisioner tahun ini mengalami kenaikan, tepatnya dari 460 Badan Publik, yang mengembalikan kuisioner sebanyak 289 Badan Publik atau 62,83 persen.

Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kali ini dilakukan penilaian akhir dengan kualifikasi sebagai berikut yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.

Ketua KIP Gede Narayana mengatakan untuk kategori Badan Publik, ada tujuh kategori, yaitu Badan Publik Kementerian, Badan Publik Lembaga Non Struktural (LNS), Badan Publik Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNLPNK), Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Badan Publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Publik Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Badan Publik Partai Politik (Parpol).

Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena masih banyaknya Badan Publik yang belum melaksanakan UU KIP.

“Hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi, tetapi harus kita maknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi di Indonesia”, tambahnya.

Adapun tiga besar penghargaan KIP kategori Lembaga Non Struktural (LNS) tahun 2018 yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI.

Dan penghargaan terakhir adalah penghargaan Indonesia Awards 2018 yang diselenggarakan oleh iNews TV di iNews Tower, MNC Centre, Jakarta pada 15 November.

Malam penghargaan Indonesia Awards merupakan acara penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta para tokoh yang berprestasi tentunya dalam memberikan perubahan yang lebih baik dan membanggakan kepada masyarakat Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi dari bidang pekerjaan masing-masing individu maupun instansi.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo

Dalam acara malam penghargaan Indonesia Awards 2018 yang ketiga kali ini dihadiri oleh menteri, pejabat daerah dan tokoh-tokoh nasional dengan mengambil tema Indonesia Bangga yang terbagi dalam tiga nominasi yaitu kategori Tokoh Publik, Kategori Olahraga dan Kategori Profesional.

Sedangkan untuk Kategori Apresiasi terbagi dalam tujuh belas kategori dimana beberapa kategori tersebut merupakan bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Kreatif, Pelayanan Publik, Pariwisata, E-Government, Tata Kelola Pemerintah, Budaya, Pemuda dan Olahraga dan Pertumbuhan Ekonomi.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo di dalam acara malam penghargaan Indonesia Awards 2018 ini mendapatkan apresiasi penghargaan untuk bidang kategori Pertumbuhan Ekonomi dimana penghargaan ini diberikan kepadanya karena Kepala BP Batam tersebut dinilai sudah memberikan sumbangsihnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam yang tahun lalu mengalami penurunan.

Melalui tangan dingin serta kerja keras Lukita Dinarsyah Tuwo dalam memimpin BP Batam pertumbuhan ekonomi Batam terus membaik.

Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya nilai pertumbuhan ekonomi Batam yang tahun lalu hanya dibawah 2 persen sehingga saat ini nilai pertumbuhan ekonomi Batam naik menjadi diatas 4,5 persen dan terus membaik.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada iNews dan MNC grup, saya ucapkan semoga dengan award ini dapat memacu inovasi dan prestasi diseluruh Indonesia.”

Lukita mengatakan penghargaan ini adalah milik segenap seluruh karyawan BP Batam dan masyarakat Batam yang telah bersama-sama melakukan kerja keras, inovasi, melayani masyarakat dan investor agar Batam semakin maju dan berkemang guna mewujudkan Batam maju dan berkembang.(leo)

Orang Sakit Jiwa Bisa Nyoblos

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pemberian hak pilih kepda orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) membawa sejumlah konsekuensi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan fasilitas pendampingan kepada ODGJ untuk bisa menggunakan hak pilihnya.

Dalam bahasa pemilu, mereka disebut penyandang disabilitas mental. Maka, para ODGJ akan disamakan perlakuannya dengan penyandang disabilitas lain.

Komisioner KPU Viryan Azis menuturkan, keberadaan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam pemilu bukanlah hal baru.

’’Sejak pemilu 1955, WNI penyandang disabilitas mental sudah punya hak pilih yang sama seperti WNI lainnya,’’ terangnya, Minggu (25/11).

Penyandang disabilitas mental baru menjadi persoalan ketika pada 2015 pembuat UU menghilangkan hak pilih mereka dalam pilkada. Ujungnya, muncullah gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang hasilnya mengembalikan hak pilih mereka seperti semula.

Meskipun demikian, dalam menggunakan hak pilihnya, ODGJ tetaplah penyandang disabilitas. Karena itu, KPU menyamakan perlakuan antara ODGJ dan penyandang disablitas lainnya. Se­perti buta, bisu tuli, tuna­daksa, dan lainnya. Me­reka akan mendapatkan ban­tuan dalam menggunakan hak pilihnya.

Bantuan yang diberikan adalah pendampingan saat berada dalam bilik suara.

’’Bisa dari pihak keluarga atau petugas KPPS,’’ lanjutnya. Biasanya, petugas KPPS memang disiagakan khusus untuk mendampingi penyandang disabilitas yang perlu pendampingan. Yakni, KPPS 5 yang tugasnya menangani bilik suara.

Dalam hal pemilih buta misalnya, mereka membantu mengarahkan pada bilik yang kosong dan menyiapkan alat bantu coblos untuk tunanetra. Bila sang pemilih meminta untuk dicobloskan, maka petugas wajib membantu. Begitu pula untuk tunadaksa, misalnya kedua tangannya putus, maka KPPS 5 akan membantu yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya.

Dalam hal ini, bila ada keluarga yang datang bersama penyandang disabilitas itu, maka diperbolehkan pula untuk mendampingi saat mencoblos. Sebelum membantu, pendamping tersebut harus mengisi form C3. Isinya pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan membocorkan pilihan si penyandang disabilitas. Perlakuan itulah yang akan diberikan pada pemilih penyandang disabilitas mental.

Dalam hal pendataan, perlakuannya juga sama.

’’Kami mendata berdasarkan dokumen kependudukan. Yaitu KTP elektronik atau suket (surat keterangan),’’ tutur mantan Komisioner KPU Kalimantan Barat itu.

Dalam hal pendataan ODGJ, pihaknya mendatangi rumah penduduk, rumah sakit jiwa, atau panti-panti yang menangani orang dengan kondisi tersebut. Bukan asal bertemu ODGJ yang menggelandang lalu didata.

Kendala KPU hanya satu, yakni keterbukaan keluarga. ’’Seringkali pihak keluarga tidak mau terbuka kalau ada anggota keluarganya yang merupakan penyandang disabilitas,’’ ujar Komisioner KPU Pramono ubaid Tanthowi.

Alhasil, sejauh ini KPU hanya berhasil mendata sekitar 400 ribu penyandang disabilitas. Padahal, sejumlah organisasi pembela hak penyandang disabilitas menyebut angka dua juta lebih.

Tidak mungkin KPU memaksa pihak keluaga mengakui bila ada penyandang disabilitas. Prosedur standarnya, petugas coklit hanya menanyakan apakah ada penyandang disabilitas di rumah tersebut. bila ada, baru didata jenis disabilitasnya. Bila pemilik rumah mengatakan tidak ada, maka petugas coklit juga tidak akan bertanya lebih lanjut. Seluruhnya akan dicatat pada daftar pemilih umum.

Dari data yang ada, jumlah penyandang disabilitas mental juga tidak bisa disebut signifikan. ’’Informasi yang saya terima sekitar 5.000-an,’’ terang Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin. Hingga saat ini, KPU masih terus memperbaiki daftar pemilih yang ada sebelum ditetapkan apda pertengahan Desember mendatang.

Afif mengingatkan, tugas KPU hanya memasukkan pemilih yang memenuhi syarat administratif ke dalam daftar pemilih, siapapun itu.

’’Urusan (gangguan jiwa) berat atau tidak itu bukan domainnya KPU,’’ lanjutnya.
Baru nanti saat hari H pemungutan suara, bisa saja ODGJ yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya karena gangguan kejiwaannya cukup berat. Di luar itu, siapapun yang memenuhi syarat tetap wajib diberikan hak pilih.

Justru pihaknya khawatir, KPU di daerah tidak mampu menerjemahkan pemberian hak tersebut dengan baik. (byu/JPG)

Pawai Budaya Nusantara Meriahkan HJB 2018

0

batampos.co.id – Peringatan Hari Jadi Batam (HJB) 2018 akan dimeriahkan oleh pawai budaya nusantara, Selasa (18/12) mendatang. Pesertanya merupakan perwakilan paguyuban daerah di Batam.

Pawai dimulai di Dataran Madani dan berakhir di Dataran Engkuputri, Batamcenter.

Ketua Panitia HJB Yusfa Hendri mengatakan HJB prinsipnya adalah gelaran yang dapat dinikmati dan dimeriahkan seluruh warga Batam. Diketahui, Batam merupakan daerah dengan penduduk yang beragam latar belakang etnik maupun budaya.

“Pawai ini adalah kegiatan untuk menghimpun semua komponen masyarakat Batam. Kami paham Batam ini multietnik, multiculture, juga multiagama,” kata dia.

Makanya pihaknya berharap setiap paguyuban dapat ikut andil dan menunjukan bahwa Batam walau berbeda latarbelakang namun bisa hidup dalam harmoni atau damai. Kegiatan ini juga bakal diikuti organisasi profesi.

“Teknisnya kami telah bagi penanggungjawab per OPD, misal Kominfo kebetulan dari Bawean bawa bertanggungjawab membawa paguyuban Bawean dan Madura. Total peserta bisa sampai 5 ribu orang,” terangnya.

Beberapa acara puncak lain yakni, Ziarah ke Makam Zuriat Nong Isa pada 14 Desember 2018. Ini memang rutin dilakukan setiap HJB, mengunjungi makam keturunan Nong Isa, sebab makam Nong Isa sendiri belum ditemukan hingga sekarang.

Upacara HJB, sidang paripurna HJB Batam dan pawai budaya digelar pada hari yang sama yakni pada 18 Desember 2018 secara berurutan. Juga pada hari yang sama, malam harinya, akan digelar Anugrah Batam Madani, seperti biasa tahapan ini merupakan pemeberian pengharagaan pada tokoh dan badan usaha yang dinilai turut memberi kontribusi secara terus menerus bagi pembangunan Batam. Ada 20 tokoh yang akan mendapatkan penghargaan dari bidang yang berbeda.

Secara umum rangkaian kegiatan HJB diharapkan dapt memberikan dampak pariwisata ke Batam. Kegiatan lainj seperti, lomba skateboard, jalan santai hari guru, gotong royong, Batam Great Sale, pameran foto dan vlog dan lomba jurnalistik

“Diharapkan seluruh rangkaian ini jadi atrkasi wisata. Tamu-tamu asing yang ke Batam ini jadi salah satu yang bisa dinikmati saat mereka berkunjung,” pungkasnya. (iza)

Pemkab Kepulauan Anambas Akan Bangun TPA

0

batampos.co.id – Kepala Bidang Persampahan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Efendi, menjelaskan saat ini pemerintah sudah mempersiapkan tempat pembuangan akhir (TPA). Lokasinya di sekitar Rintis Desa Tarempa Selatan.

Namun saat ini masih dalam proses. Lagi pula untuk pembuatan TPA bukan melalui Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tapi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas.

”Pembuatan TPA masih dalam proses. Depo itu sebenarnya bukan tempat pembuangan akhir tapi tempat pembuangan sementara. Berhubung TPA belum ada maka tempat tersebut sering disebut TPA,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Anambas Abdul Haris mengaku persoalan sampah ini begitu dilematis. Gampang untuk diucapkan, namun cenderung sulit untuk dilaksanakan. ”Ini yang harus kita hadapi,” ujarnya Minggu (25/11).

Upaya pemerintah daerah soal sampah, saat ini sedang dilakukan, salah satunya membuat perda persampahan yang sedang dalam proses pembahasan di DPRD. ”Harapan kita tentu, soal sampah ini tidak lagi menjadi kerisauan,” ujarnya.

Diakuinya mewujudkan Anambas bebas sampah merupakan kerja yang berat. Namun dirinya yakin secara perlahan pasti bisa dilakukan.

”Mudah-mudahan, 20 tahun ke depan, anak-anak kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sekolah dapat dipersiapkan menjaga lingkungannya. Generasi ini dipersiapkan mengisi masa depan,” ungkapnya. (sya)

374 CPNS Lulus Passing Grade 2

0

batampos.co.id – Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati Linda, mengatakan dari 24 peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus atau nilainya di atas ambang batas, tidak semuanya akan diterima jadi CPNS. Tiga orang dipastikan tersingkir.

Ini dikarenakan dalam satu formasi ada 6 peserta yang lulus, namun yang diterima atau kuotanya hanya tiga orang. Formasi tersebut untuk bidan terampil.

Disinggung soal kelulusan nantinya sistem ranking, Linda mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut. Sebab itu, dirinya yakni sekitar 80 persen dari kouta 296 CPNS yang diberikan Kemenpan RB kepada Anambas terpenuhi. Ini dikarenakan dilaksanakan lagi pengolahan nilai oleh panitia seleksi nasional.

Untuk pengolahan nilai sendiri dilakukan dengan cara perankingan terhadap nilai peserta. Peserta yang nilainya paling bagus memiliki kesempatan untuk masuk tahapan berikutnya. Pengolahan nilai SKD telah selesai, ada 374 pada passing grade 2.

Untuk peserta passing grade 2, merupakan, peserta SKD yang mampu memenuhi nilai di atas 255 dan diambil tiga orang dengan nilai tertinggi untuk 1 formasi.

”Setelah diranking, maka diambil tiga peserta dengan nilai tertinggi yang akan ikut SKB untuk 1 formasi,” jelasnya kepada wartawan Minggu (25/11).

Lebih jauh dia menguraikan, untuk Seleksi Kemampuan Bidang (SKB), hingga saat ini masih menunggu jadwal pasti dari Kemenpan.

”Informasi awal yang diberikan sekitar 4 Desember 2018 mendatang,” jelasnya.

Sedangkan untuk lima formasi yang lowong karena tidak ada pelamar, akan tetap kosong. Formasi kosong tersebut yakni dokter gigi dua orang, satu asisten apoteker, teknisi elektromedis, dan asisten penata anastesi. (sya)

Dabo Lama dan Kebun Nyiur Rawan Malaria

0
ilustrasi

batampos.co.id – Kasi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Lingga Juni Fitria menyarankan agar masyarakat mempersiapkan prilaku hidup sehat serta makan buah saat menghadapi musim penghujan seperti sekarang ini.

Ini dikarenakan dalam musim penghujan biasanya sejumlah penyakit akan menyerang sistem kekebalan tubuh, seperti influenza, diare, dan malaria. Penyakit tersebut lebih mudah menjangkit dan merebak ke seluruh masyarakat di daerah yang rawan maupun kawasan yang tidak termasuk zona rawan.

“Terutama bagi masyarakat di kawasan Dabo Lama dan Kebun Nyiur yang termasuk dalam kawasan rawan penyakit yang timbul saat musim pengujan,” ujar Juni ketika dimintai keterangan Batam Pos, Minggu (25/11) pagi.

Namun Juni menambahkan, penyebaran serta penilaian penyakit tersebut dapat dicegah dan diatasi dengan merubah prilaku masyarakat untuk melakukan hidup sehat. Juni memberikan contoh, masyarakat meningkatkan intensitas gotong royong untuk membersihkan lingkungan dari genangan air, sampah dan sebagainya.

Tidak lupa, masyarakat juga dituntut agar menggunakan air bersih, cuci tangan dengan sabun, pengunaan jamban sehat dan tidak lupa untuk mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Keseluruhan tindakan itu termasuk dalam program Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang mesti dilakukan secara rutin.

Selain itu, masyarakat diminta lebih sering memperhatikan kondisi lingkungan sekitar untuk memusnahkan genangan air guna memperkecil penyebaran dan pengembangan biakan nyamuk demam berdarah.

“Masyarakat juga dapat menggunakan perlindungan diri dengan menggunakan sejumlah lotion penangkal nyamuk, tidur pakai kelambu dan sebagainya,” ujar Juni. (wsa)

DPRD Natuna Usulkan Pemekaran Kecamatan

0

batampos.co.id – DPRD Natuna menerima usulan pemekaran Kecamatan, usulan pembentukan kecamatan baru dikarena letak geografis yakni wilayahnya dipisah lautan dan rentan kendali pusat pemerintahan cukup jauh.

Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra mengatakan, usulan pemekaran dan pembentukan kecamatan baru sudah diterima DPRD. Di antaranya pembentukan Kecamatan Pulau Seluan, Kecamatan Pulau Panjang Kerdau, dan Kecamatan Sungai Ulu.

”Dan DPRD sudah menyetujui anggaran untuk kajian pembentukan Kecamatan,” kata Candra, usai mengunjungi pulau Seluan, Minggu (25/11).

Dikatakan Candra, melihat kondisi wilayah ini sangat penting bagi DPRD dalam mendukung anggaran. Serta melihat langsung keinginan masyarakat terkait usulan pembentukan kecamatan atau pemekaran kecamatan. Seperti di Pulau Seluan, saat ini masih masuk wilayah Kecamatan Bunguran Utara.

”Kita sudah mengunjungi masyarakat di Pulau Seluan, antusias masyarakat sangat tinggi. Supaya wilayahnya dibentuk satu kecamatan,” kata Candra.

Dijelasnya, Pulau Seluan saat ini terdiri dari dua desa di wilayah Kecamatan Bunguran Utara. Pulau tersebut cukup luas. Namun pusat Pemerintahan Kecamatan berada jauh dan harus menyeberang pulau, menggunakan pompong.

Kondisi yang sama juga dialami masyarakat di Pulau Panjang dan Kerdau. Saat ini masuk wilayah Kecamatan Pulau Subi.

”Pemekaran Kecamatan yang diusulkan masyarakat sudah tepat sebagai solusi percepatan pembangunan. Tentu prosesnya tinggal kajian,” kata Candra. (arn)

Harga Daging Sapi Beku Melambung

0
ilustrasi

batampos.co.id – Harga daging sapi beku di pasar-pasar tradisional di Batam kembali melambung. Kenaikannya cukup tinggi, hingga Rp 90 ribu per kilogram (kg), di atas harga eceran tertinggi sebesar (HET) Rp 80 ribu per kg yang telah ditetapkan pemerintah.

Seperti di Pasar Bengkong, harga daging sapi beku dibandrol Rp 90 ribu per kg, atau naik Rp 2 ribu dari sebelumnya berkisar Rp 88 ribu per kg. ”Sekarang naik jadi Rp 90 ribu perkilo. Harga daging memang tinggi dari pemasok,” ujar Asmin, pedagang daging di Pasar Bengkong, Minggu (25/11).

Ketika disinggung terkait HET daging sapi Rp 80 ribu per kg, Asmin menyebutkan, tidak ada lagi harga daging sesuai HET. Diakuinya, jangankan menjual kepada masyarakat sesuai HET, harga yang dibeli pedagang saja dari pemasok sudah diatas Rp 80 ribu per kg.

”Modal kami saja lebih dari itu (HET Rp 80 ribu per kg, red). Tak mungkin kami jual dibawah modal,” terangnya.

Sedangkan untuk harga daging ayam potong segar, lanjut Asmin, juga masih tinggi, yakni di kisaran Rp 39 ribu per kg. ”Harganya (ayam potong segar, red) naik Rp 1.000 dibanding dua hari lalu,” sebutnya.

Sementara itu, pantauan di Pasar Pujabahari Nagoya, harga daging sapi beku maupun ayam potong segar juga terpantau mengalami kenaikan. Untuk daging sapi beku, rata-rata pedagang Pasar Pujabahari menjual di kisaran Rp 88 ribu hingga Rp 90 ribu per kg.

Begitu juga di Pasar Tos 3000 Jodoh, harga daging sapi beku dijual hingga Rp 87 Ribu sampai Rp 89 ribu per kg. Menurut Koko, pedagang daging, kenaikan harga harga daging sapi beku memang sudah terjadi lama. Bahkan tidak ada pedagang yang menjual daging sapi beku Rp 80 ribu per kg.

”Harga Rp 80 ribu itu sudah lama, sekarang mana ada yang jual lagi harga segitu. Modal kami mahal,” imbuhnya.

Dijelaskannya, harga di Pasar Tos 3000 bersaing dengan pedagang daging lainnya. Jadi tak mungkin pedagang menjual daging sapi jauh dengan harga yang dibandrol pedagang lainnya.

”Harga pedagang rata-rata sama. Kalau pun beda itu Rp 1.000 hingga Rp 2.000-an saja, itu pun tergantung kualitas daging,” pungkasnya. (she)