batampos – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, pihaknya tidak ikut serta dalam aksi demo di Gedung DPR RI pada Senin (25/8). Menurutnya, Partai Buruh, KSPI, serta Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi sendiri pada Kamis (28/8) nanti.

“Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025, serempak dilakukan di 38 provinsi,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/8).

Untuk Jabodetabek, aksi rencananya difokuskan di depan gedung DPR/MPR. Sementara, untuk yang berada di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di depan kantor gubernur masing-masing.

Dalam aksi tersebut, buruh akan mengangkat enam isu utama. Pertama, mendesak pemerintah menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Iqbal menegaskan, outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Sayangnya, keberadaan PP No. 35 Tahun 2021 justru melegalkan outsourcing secara luas. Karenanya, dalam aksi nanti pihaknya akan meminta agar PP tersebut dicabut.

Kemudian, buruh meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen. Angka tersebut merujuk pada besaran inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Di mana, pertumbuhan ekonomi disampaikan mencapai 5,1-5,2 persen.

“Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentum,” jelasnya.

Kedua, buruh meminta agar pemerintah bisa menyetop PHK. Salah satunya, dengan membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan segera.

Kemudian, buruh juga meminta agar dilakukan reformasi pajak. “Buruh mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah didesak untuk menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT. “Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun. Ini hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya putusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,” keluhnya.

Selanjutnya, Partai Buruh juga meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya, ini mendesak untuk disahkan mengingat betapa gawatnya praktik ini di Indonesia. terakhir, buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain, Iqbal pun turut mengkritisi gaji serta tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Menurutnya, hal itu sangat menyayat hati, mengingat sangat berbanding terbalik dengan gaji pekerja/buruh. Contohnya, buruh outsourcing atau kontrak yang menerima gaji hanya sekitar Rp 5,2 juta per bulan. Di mana, ketika dibagi 30 hari, maka penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 170 ribu.

“Ketidakadilan ini semakin jelas apabila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan, yang jika dibagi 30 hari itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari,” ungkapnya.

“Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp 3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi beberapa puluh ribu,” pungkasnya. (*)

Artikel Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR dan Kantor Gubernur pada Kamis pertama kali tampil pada News.

batampos – Bulan September 2025 tinggal menghitung hari saja. Setiap bulan dinantikan hari libur oleh masyarakat untuk beristirahat.

Bulan September 2025 memiliki libur panjang yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Bulan September 2025 hanya memiliki satu hari libur nasional. Dikutip dari Kaltim Post, libur ini jatuh pada Jumat, 5 September 2025.

Hari libur nasional itu mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bertepatan dengan akhir pekan, masyarakat Indonesia dapat menikmati libur panjang selama tiga hari berturut – turut, mulai Jumat hingga Minggu (5 – 7 September 2025).

Kesempatan libur panjang bisa digunakan untuk beristirahat, liburan singkat, dan momen kumpul bersama keluarga atau kerabat. Libur panjang ini juga membantu siklus ekonomi berjalan karena ramai kunjungan masyarakat ke tempat hiburan.

Setelah bulan September, libur panjang akan kembali hadir pada bulan Desember. Hari libur nasional atau cuti bersama jatuh pada 25 Desember 2025 saat Hari Raya Natal.

Adanya libur panjang bulan September 2025 bisa digunakan masyarakat untuk merencanakan berbagai kegiatan atau istirahat. (*)

Reporter: Juliana Belence

Artikel Catat! Libur Panjang September 2025 Jatuh pada Tanggal Ini pertama kali tampil pada News.

batampos – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Teddy termasuk ke dalam 141 tokoh nasional yang mendapat penghargaan tersebut.

Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo mengalungkan selempang tanda kehormatan ke bahu Teddy. Penghargaan diberikan karena dinilai berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

“Beliau dikenal sebagai sosok penuh disiplin, tegas, dan loyal, aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat, serta efisien,” demikian pembacaan tanda jasa oleh pembawa acara.

Namun, pemberian Tanda Jasa dan dan Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo kepada Seskab Teddy Indra Wijaya menimbulkan beragam spekulasi publik. Pasalnya, publik mempertanyakan apa jasa Teddy Indra Wijaya terhadap bangsa dan negara, sehingga mendapatkan tanda penghormatan.

Sebagian masyarakat menganggap keputusan itu sarat muatan politis, sementara pemerintah menilai pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan jasa dan kontribusi terhadap negara.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai dinamika semacam ini merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Ia meyakini, pemerintah mempunyai pertimbangan yang matang, sehingga sebanyak 141 tokoh menerima tanda kehormatan dari negara.

“Tentu pemerintah punya penilaian sendiri untuk memberikan bintang tanda jasa semacam itu. Pasti yang dapat bintang tanda kehormatan itu adalah mereka yang dinilai sudah berjasa, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Itu ukuran pemerintah. Meski harus diakui, kadang publik punya ukuran tersendiri yang mungkin berbeda dengan pemerintah, ini perkara biasa dalam demokrasi,” kata Adi Prayitno kepada JawaPos.com, Senin (25/8).

Adi menambahkan, polemik pemberian tanda kehormatan sejatinya bukan fenomena baru di Indonesia. Hal itu pernah terjadi saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanda penghormatan ke Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

“Dari dulu, pemberian bintang tanda kehormatan selalu saja memunculkan tanda tanya publik. Itu alamiah dalam demokrasi. Misalnya, ketika Fahri Hamzah dan Fadli Zon dapat penghargaan semacam ini, publik kritis dan heboh. Atas dasar apa pemberian tanda kehormatan ini,” jelasnya.

Menurutnya, perbedaan persepsi antara pemerintah dan publik merupakan bagian dari iklim demokrasi yang sehat. Bahkan, kritik publik dianggap sah sebagai kontrol sosial agar kebijakan yang diambil tidak terlepas dari perhatian rakyat.

“Bahkan dalam banyak hal, pemberian bintang kehormatan ke Fadli Zon dan Fahri dinilai sebagai upaya membungkam suara kritis ke Jokowi. Begitulah dalam demokrasi, pasti muncul tuduhan ini dan itu,” urai Adi.

Kendati demikian, Adi menegaskan pemerintah tentu memiliki standar dan ukuran tersendiri yang menjadi dasar keputusan penganugerahan tanda jasa. Ia menyebut, kriteria tersebut tidak selalu bisa dipahami masyarakat luas, sehingga menimbulkan spekulasi.

“Tapi yang jelas pemerintah punya ukuran dan standar untuk berikan tanda jasa. Itu hak mereka yang berwenang,” pungkasnya. (*)

Artikel Terima Tanda Kehormatan dari Prabowo, Publik Pertanyakan Jasa Seskab Teddy pertama kali tampil pada News.

batampos – Aksi unjuk rasa yang digelar elemen masyarakat di kawasan DPR RI sejak Senin (25/8) siang, berujung ricuh. Masyarakat menyuarakan protes atas kenaikan tunjangan para Anggota Dewan di tengah terpuruknya perekonomian masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya menghormati aspirasi masyarakat terhadap lembaga legislatif. Ia menekankan, penyampaian pendapat di muka umum diatur secara sah di dalam konstitusi UUD 1945.

“Ya pada dasarnya kita menghormati hak untuk berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat. Tentunya menyuarakan aspriasi kepada DPR RI,” kata Dasco di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengklaim, lembaganya akan berintrospeksi diri dari setiap kritik yang disampaikan publik.

“Kita akan terima dengan baik, kita akan lakukan instrospeksi-instrospeksi ke dalam,” tegasnya.

Terkait aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, lanjut Dasco, dirinya mengimbau agar penyampaian pendapat dilakukan secara tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.

“Kami imbau kepada para masyarakat atau adik-adik yang menujukan apsirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku,” imbuanya.

Senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Legislator Fraksi PDIP itu mengklaim, lembaga yang dipimpinnya siap menampung seluruh aspirasi rakyat.

“Kami akan tetap menampung semua aspirasi,” ujar Puan.

Puan menyatakan, DPR menghormati sikap rakyat yang melakukan unjuk rasa ke depan Gedung DPR-MPR sejak Senin (25/8) siang. Ia pun lagi-lagi mengklaim, DPR sebagai wakil rakyat akan selalu terbuka menerima masukan dari masyarakat.

Ia menekankan, kritik maupun masukan dari masyarakat penting untuk membangun dan menunjang kinerja DPR ke depan.

“Tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah masyarakat datang menggeruduk Gedung DPR RI, sejak pukul 10.00 WIB. Bahkan, aksi tersebut diwarnai bentrokan massa dengan aparat kepolisian.

Bentrokan antara massa aksi dengan aparat kepolisian terjadi di Jl Gatot Subroto, tepatnya di dekat fly over Senayan. Bentrokan dipicu ketika massa aksi menghalangi aparat kepolisian yang hendak melintas di jalan Gerbang Pemuda menuju arah GBK. Aparat pun naik pitam hingga menyebabkan bentrok.

Tak hanya itu, massa aksi juga melampiaskan kekesalan kepada petugas kepolisian yang berboncengan motor sambil menenteng senapan gas air mata. (*)

Artikel Unjuk Rasa di DPR Berujung Ricuh, Pimpinan Parlemen Pastikan Introspeksi Diri pertama kali tampil pada News.