batampos – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat korban jiwa selama insiden demonstrasi sebanyak empat orang, yakni tiga orang meninggal dunia saat Kantor DPRD Kota Makassar dibakar massa dan seorang lainnya pengemudi Ojek Online (Ojol) yang dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 28 Agustus 2025.

“Empat orang korban jiwa, tiga orang di pembakaran Kantor DPRD Makassar dan satu orang di Jalan Urip Sumoharjo dikeroyok massa. Di rumah sakit, dia meninggal atas nama Rusdamdiansyah umur 21 tahun, dia bukan mahasiswa, tapi masyarakat biasa,” ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar saat dikonfirmasi di Makassar, Minggu.

Laporan sebelumnya, ada empat korban tewas dalam rangkaian peristiwa kebakaran di Kantor DPRD Makassar pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Jumlah korban dalam peristiwa itu sebanyak delapan orang, empat orang dinyatakan meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka.

“Jadi, korban ini bukan korban yang menjadi rangkaian pembakaran pada dua tempat DPRD Makassar Jalan Andi Pangeran Pettarani dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, tapi karena menjadi korban maka dimasukkan juga, tapi bukan korban di DPRD Makassar,” katanya meluruskan informasi.

Kejadian pengeroyokan oleh massa kepada Korban Rusdamdiansyah, kata dia, sebelum kejadian pembakaran Kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel. Kejadiannya tidak termonitor nanti setelah dilakukan pendataan jumlah korban secara keseluruhan ada 11 orang yang jadi korban.

Setelah dikeroyok massa karena dikira intelijen aparat keamanan, korban dibawa ke RSUP OJK Kemenkes RI di Kawasan Reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI) untuk mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan.

“Jam delapan malam pihak keluarga mendengar bahwa dia kecelakaan, tapi belakangan diketahui dikeroyok massa. Kejadian depan Kampus UMI (Universitas Muslim Indonesia),Jalan Urip Sumoharjo lorong 501,” katanya menjelaskan.

Sebelumnya, diberitakan korban Budi Haryadi berusia 30 tahun anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terpaksa melompat dari gedung DPRD Makassar saat terbakar dikabarkan meninggal adalah tidak benar. Saat ini korban masih menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Primaya, namun kondisinya kritis.

Korban yang dipastikan meninggal dunia masing-masing, Syaiful (43). Almarhum sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Ujung Tanah dinyatakan meninggal Rumah Sakit Grestelina. Muhammad Akbar Basri alias Abay, Fotografer Humas DPRD Kota Makassar dan Sarinawati salah satu staf DPRD Makassar, jenazahnya ditemukan tim SAR berada di lantai 3 gedung setempat dalam kondisi hangus terbakar.

Keduanya diduga ketakutan lalu bersembunyi di ruangan tersebut untuk menghindari tindakan anarkis massa yang saat mulai beringas naik ke atas ruangan gedung untuk mencari orang-orang DPRD, sekaligus menjarah barang-barang.

Empat korban luka, yakni Heriyanto (28) petugas kebersihan DPRD Sulsel terpaksa lompat dari gedung saat terbakar, kini dirawat di RS Grestelina dan kondisinya kritis. Agus Setiawan anggota Satpol PP mengalami luka robek pada kaki, kini dirawat di RS Grestelina.

Korban Sahabuddin (45) ajudan Wakil Ketua DPRD Makassar juga turut lompat dari atas gedung saat kebakaran, kini dirawat di RS Hermina dan korban Arif Rahman (28) terluka terkena lemparan batu, dirawat di RS Grestelina.

Seluruh korban meninggal dunia telah dimakamkan di tempat daerah masing-masing. Sedangkan para korban yang mengalami luka serius dan sedang sejauh ini kondisinya berangsur-angsur membaik di rumah sakit. (*)

Sumber: antaranews.com

Artikel BPBD Makassar: Korban Jiwa Insiden Demonstrasi Ada 4 Orang pertama kali tampil pada News.

batampos – Rentetan demonstrasi di Indonesia sudah berada pada titik yang mencekam. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, pun mengakui hal itu.

Dia menekankan agar rentetan demonstrasi segera diselesaikan oleh pihak berwajib. Tentunya dirinya juga turut mendukung gelombang demonstrasi jika memang ada ketidakpuasan terhadap pejabat pemerintahan.

“Kita setuju perkeras saja protes. Kita mengerti itu. Tetapi yang terjadi sekarang mungkin sudah terlalu jauh,” kata Mahfud MD pada akun Instagramnya @mohmahfudmd, Minggu (31/8).

Mahfud pun menjabarkan mengapa ia beranggapan arus demonstrasi ini sudah terlalu jauh. Pertama, telah menewaskan satu ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas oleh rantis Brimob.

Kedua, demonstrasi di Makassar telah memakan hingga tiga korban tewas dan gedung DPRD dibakar. Bahkan, di Bandung, polisi tampak dikejar habis-habisan oleh massa demonstran hingga lari berhamburan dan ditangkap hingga ditendang.

“Itu sudah tidak sehat. Tetapi juga di gerbang pemuda sentral di Jakarta ada video beredar sekelompok brimob menangkap seseorang yang sedang demo lalu dibawa ke flyover,” ungkap Mahfud.

“Dia sendirian dikeroyok, ditendang dan dipukul rame-rame. Banyak juga polisi yang berbaring di rumah sakit dalam keadaan luka parah. Bahkan ada polisi yang diculik dari Brimob Metro yang wajahnya luka luar biasa bahkan badannya juga dipaku,” imbuhnya.

Hal yang sama juga terlihat di jalanan depan beberapa Polres saat dirinya ingin menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Banyak terdapat bangkai-bangkai mobil dan bekas bangunan yang dijebol akibat penjarahan.

“Oleh sebab itu saudara, mari kita sadari bahwa ini tidak bagus, harus kita selesaikan,” jelasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Mahfud MD: Setuju Perkeras Protes, Tapi yang Terjadi Sudah Terlalu Jauh pertama kali tampil pada News.

batampos – Sejumlah rumah pejabat negara, termasuk kediaman anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi sasaran penjarahan oleh massa.

Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Josias Simon, menilai maraknya penjarahan ini disebabkan tidak berjalannya fungsi utama kepolisian dalam menjaga keamanan.

“Ya itu terjadi karena fungsi kepolisian tidak berjalan (tidak ada),” ujar Josias kepada JawaPos.com, Minggu (31/8).

Menurutnya, kepolisian memiliki fungsi utama menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Jika fungsi itu dijalankan dengan baik, ia meyakini penjarahan tidak akan terjadi.

“Pelaksana fungsi Kamtibmas harus segera dipulihkan agar tak semakin banyak pelanggaran hukum di arena publik dan privat,” tegasnya.

Di media sosial, banyak warganet mempertanyakan mudahnya massa menjarah rumah para pejabat negara yang umumnya mendapat pengamanan ketat. Sejumlah spekulasi pun berkembang liar, mulai dari dugaan penjarahan yang disetting hingga kemungkinan adanya jebakan.

Menanggapi hal tersebut, Josias menilai hal terpenting adalah memastikan kepolisian kembali menjalankan perannya menciptakan Kamtibmas.

“Unsur ini menjadi pertanyaan penting, tapi bagaimana kalau fungsi kepolisian di atas tidak berjalan (tidak ada)?” pungkasnya. (*)

Artikel Penjarahan Rumah DPR dan Sri Mulyani, Kriminolog UI Ungkap Penyebabnya pertama kali tampil pada News.

batampos – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem setelah mencermati dinamika yang terjadi saat ini.

Surat keputusan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach itu diteken Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Dengan keputusan itu, Sahroni dan Nafa Urbach sudah tak lagi menjadi anggota DPR RI terhitung mulai Senin, 1 September 2025.

“Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem,” kata Hermawi di Jakarta, Minggu.

Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dia menegaskan bahwa Partai NasDem berbelasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.

Dia juga mengatakan bahwa pernyataan para wakil rakyat yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

“Perjuangan Partai NasDem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945,” kata Hermawi.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Selain itu, rumah Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, pun dirusak dan dijarah oleh massa. (*)

Sumber: antaranews.com

Artikel DPP NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach Sebagai Anggota DPR RI pertama kali tampil pada News.

batampos – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menghentikan aksi penjarahan dalam berdemonstrasi, karena hal tersebut melanggar hukum.

“Masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti orang lain secara tidak hak,” katanya melalui keterangan di Jakarta, Minggu.

Niam menekankan penyampaian aspirasi, bahkan dalam situasi kemarahan pun, tidak boleh diikuti dengan anarkisme, penjarahan dan/atau pencurian harta orang lain, karena itu bertentangan dengan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bagi massa yang mengambil, menyimpan, dan/atau menguasai barang secara tidak hak, agar segera mengembalikan kepada pemilik atau kepada yang berwajib, supaya tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Niam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri, muhasabah (melakukan introspeksi), berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian, melakukan perbaikan, serta mencegah terjadinya tindakan destruktif yang bisa mengganggu keamanan dan kedamaian.

“Di tengah situasi sosial ekonomi dan sosial politik yang kurang baik, kesenjangan yang masih tinggi, maka pejabat dan masyarakat sudah seharusnya mengedepankan gaya hidup yang sederhana, membangun solidaritas sosial, mengedepankan semangat kesetiakawanan sosial, serta menghindari flexing, gaya hidup mewah dan hedonisme, meski sekadar untuk konten,” tegasnya.

Maka dari itu, Niam menegaskan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat untuk perbaikan negeri dan koreksi atas kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat, perlu direspon secara bijak dan cepat, serta komitmen untuk mendengar dan melaksanakan perbaikan. (*)

Sumber: antaranews.com

Artikel Ketua MUI: Setop Penjarahan, Itu Bentuk Pelanggaran Hukum pertama kali tampil pada News.