batampos – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan ada sebanyak 66.495 honorer yang ditolak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu.

Zudan menyebut, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi penolakan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu itu. Ia merinci, sebanyak 41,6 persen karena tidak aktif bekerja.

Lalu, 17 persen penolakan karena alasan tidak ada kebutuhan organisasi, 39,7 persen karena tidak tersedia anggaran, dan 1,6 persen karena honorer tersebut telah meninggal dunia.

“Dan kalau kita melihat dari sisi alasan ditolak tidak aktif bekerja ada 41,6 persen, tidak tersedia anggaran ini besar kurang lebih 39,7 persen, hampir 40 persen,” kata Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Deputi SDM Kementerian PANRB dan BKN di Jakarta, Senin (25/8).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan dari data yang honorernya banyak ditolak untuk menjadi PPPK Paruh waktu ada 10 daerah yang tercatat menyumbang paling banyak.

Mulai dari Kabupaten Mamuju yang menolak honorer sebanyak 3.036 orang, disusul Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.564 orang. Lalu sebanyak 2.262 orang honorer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.523 orang honorer. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak 1.419 orang honorer, Pemerintah Kota Malang 1.387 orang honorer.

Lalu, ada Pemerintah Kota Sumba Barat sebanyak 1.251 orang honorer, Pemerintah Kabupaten Bekasi sebanyak 1.127 orang honorer, Pemerintah Kota Blitar sebanyak 1.110 orang honorer, dan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebanyak 1.099 orang honorer.

“Ini yang 10 besar jumlahnya terbanyak. Yang di bawah ini masih banyak yang ditolak datanya yang sudah disampaikan oleh BKN ke instansi,” pungkasnya. (*)

Artikel Sebanyak 66.495 Honorer Ditolak jadi PPPK Paruh Waktu, Ini Penyebabnya pertama kali tampil pada News.

batampos – Isu anggota DPR tak bayar pajak kembali jadi perbincangan publik. Pasalnya, anggota DPR RI memperoleh tunjangan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang nilainya mencapai Rp 2.699.813 per bulan. Bahkan, tunjangan PPh tersebut diberikan di luar gaji pokok sebesar Rp4,2 juta per bulan.

Dari hal di atas, apakah benar Anggota DPR RI bebas membayar pajak penghasilan?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa anggota DPR maupun pejabat negara tetap membayar pajak penghasilan. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang sempat beredar di publik terkait anggapan bahwa wakil rakyat tidak dikenakan pajak.

“Pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara, tidak ada pembebasan pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, dalam keterangannya, Senin (25/8).

Rosmauli menjelaskan, mekanisme pembayaran pajak dilakukan langsung melalui sistem penggajian. Hal ini lantaran gaji dan tunjangan pejabat negara, ASN, serta anggota TNI/Polri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Untuk memastikan ketertiban administrasi agar pajak dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan dengan benar, maka kewajiban tersebut dilaksanakan langsung oleh instansi pemerintah melalui bendahara negara,” ujarnya.

Dengan mekanisme itu, pejabat negara menerima penghasilan bersih (neto). Sementara pajak penghasilannya otomatis sudah masuk ke kas negara melalui APBN.

Adapun skema ini tidak hanya berlaku bagi DPR, tetapi juga seluruh pejabat negara, ASN, anggota TNI/Polri, dan hakim sesuai ketentuan yang berlaku.

Rosmauli menegaskan, adanya pemotongan pajak melalui bendahara negara bukan berarti pejabat negara bebas dari pajak. Mekanisme ini dibuat untuk mempermudah administrasi sekaligus menjamin kepastian penerimaan negara.

“Praktik seperti ini juga umum ditemui di sektor swasta. Pemberi kerja menanggung atau memberikan tunjangan pajak agar pegawai menerima penghasilan neto. Intinya, pajak tetap dibayar ke negara, hanya mekanisme pembebanannya yang berbeda,” pungkasnya. (*)

Artikel DJP Tegaskan Anggota DPR Tetap Bayar Pajak pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, pihaknya tidak ikut serta dalam aksi demo di Gedung DPR RI pada Senin (25/8). Menurutnya, Partai Buruh, KSPI, serta Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi sendiri pada Kamis (28/8) nanti.

“Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025, serempak dilakukan di 38 provinsi,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/8).

Untuk Jabodetabek, aksi rencananya difokuskan di depan gedung DPR/MPR. Sementara, untuk yang berada di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di depan kantor gubernur masing-masing.

Dalam aksi tersebut, buruh akan mengangkat enam isu utama. Pertama, mendesak pemerintah menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Iqbal menegaskan, outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Sayangnya, keberadaan PP No. 35 Tahun 2021 justru melegalkan outsourcing secara luas. Karenanya, dalam aksi nanti pihaknya akan meminta agar PP tersebut dicabut.

Kemudian, buruh meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen. Angka tersebut merujuk pada besaran inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Di mana, pertumbuhan ekonomi disampaikan mencapai 5,1-5,2 persen.

“Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentum,” jelasnya.

Kedua, buruh meminta agar pemerintah bisa menyetop PHK. Salah satunya, dengan membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan segera.

Kemudian, buruh juga meminta agar dilakukan reformasi pajak. “Buruh mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah didesak untuk menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT. “Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun. Ini hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya putusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,” keluhnya.

Selanjutnya, Partai Buruh juga meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya, ini mendesak untuk disahkan mengingat betapa gawatnya praktik ini di Indonesia. terakhir, buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain, Iqbal pun turut mengkritisi gaji serta tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Menurutnya, hal itu sangat menyayat hati, mengingat sangat berbanding terbalik dengan gaji pekerja/buruh. Contohnya, buruh outsourcing atau kontrak yang menerima gaji hanya sekitar Rp 5,2 juta per bulan. Di mana, ketika dibagi 30 hari, maka penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 170 ribu.

“Ketidakadilan ini semakin jelas apabila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan, yang jika dibagi 30 hari itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari,” ungkapnya.

“Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp 3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi beberapa puluh ribu,” pungkasnya. (*)

Artikel Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR dan Kantor Gubernur pada Kamis pertama kali tampil pada News.