batampos.co.id – Pendaftaran Bakal Calon Legisatif ke KPUD Kota Batam akan mulai berlangsung besok, Rabu (4/7). Di tengah ekonomi yang masih belum pulih, ternyata menjadi caleg masih menjadi pilihan favorit. Bahkan untuk satu partai ada yang mendaftar sampai 150 orang, padahal Bacaleg yang akan diusulkan ke KPUD nantinya hanya 50 orang saja.
PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu di Batam sudah selesai melakukan proses pendaftaran Bacaleg. Di mana lebih dari 50 Bacaleg sudah mendaftar. Termasuk keterwakilan perempuan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PKPU.
“Kita sudah siap 100 persen. Kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendaftar ke KPU,” kata ketua PDI Perjuangan Kota Batam, Jamsir, Senin (2/7).
Jamsir optimis, PDI Perjuangan akan kembali menempatkan kadernya menjadi ketua DPRD Kota Batam. Di mana saat ini semua anggota DPRD Kota Batam dari fraksi PDI Perjuangan akan menjadi favorit untuk kembali terpilih.
Sementara Partai Golkar yang menjadi pemenang kedua dan menempatkan kadernya sebagai wakil ketua DPRD Kota Batam tegas mengatakan bahwa kader baru dan incumben memiliki peluang sama untuk duduk di DPRD Kota Batam.
“Kalau yang mendaftar menjadi Bacaleg lumayan banyak. Lebih dari kursi yang ditetapkan. Nah kita berharap semua Bacaleg ini segera menyelesaikan syarat-syaratnya,” kata bendahara Partai Golkar Kota Batam, Hendra Asman di gedung DPRD Kota Batam, kemarin.
Demikian halnya dengan keterwakilan perempuan juga sudah memenuhi syarat. “Ini memang menjadi perhatian kita semua. Para Bacaleg ini dari berbagai latarbelakang. Ada pengusaha, akademisi dan pastinya incumben yang menjabat saat ini,” katanya.
Partai Gerindra juga saat ini masih melakukan verifikasi. Di mana ada sekitar 80 orang yang mendaftar Bacaleg. Untuk menentukan masuk menjadi caleg, Partai Gerindra sudah ada indikator tertentu yang digunakan untuk menyeleksi.
“Jadi peminat untuk Caleg ini masih ramai. Kita harus benar-benar melakukan verifikasi yang ketat. Kalau untuk keterwakilan perempuan, kita juga sudah terpenuhi” kata ketua DPC Gerindra, Iman Sutiawan.
Iwan Krisnawan, ketua DPC Hanura Kota Batam juga mengakui bahwa peminat caleg periode ini juga masih sangat banyak. Sejak pendaftaran Bacaleg April lalu jumlah pendaftar mencapai 67 orang.
“Artinya kita masih harus terus lakukan verifikasi. Dan dalam waktu dekat ini akan kita selesaikan,” katanya.
ilustrasi
Bacaleg yang mendaftar di Hanura berasal dari berbagai latar belakang. “Semua Bacaleg tidak ada yang dispesialkan. Semua sama. Harapan kita, Hanura akan lebih baik periode ini,’ katanya.
Lain Halnya di Partai NasDem, penentuan Caleg di partai pimpinan Surya Paloh ini ditentukan oleh DPP. Tetapi pengurus partai di daerah mengusulkan Bacaleg.
“Kita berbeda dengan partai lainnya. Kita pakai garis komando. Jadi sudah kita usulkan dan kita menunggu penetapan dari DPP,’ kata sekretaris DPD NasDem Kota Batam, Sucowati.
Ia mengatakan sejak pendaftaran Bacaleg April lalu, jumlah Bacaleg yang mendaftar mencapai 130 orang. Partai kemudian melakukan verifikasi dengan indikator yang ditentukan partai.
“Jadi kita usulkan sekitar 68 orang ke DPW untuk diteruskan ke pusat dan nanti pusat yang menentukan,” katanya.
Partai Amanat Nasional juga saat ini sedang tahap verifikasi Bacaleg. Ini dilakukan karena jumlah Bacaleg lebih dari 50 orang.
“Minat masih tinggi. Kita harus melakukan verifikasi dengan ketat. Ada indikator, misalnya Bacaleg yang bersemangat dan memiliki ketokohan di masyarakat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat verifikasi akan selesai, dan akan langsung kita daftarkan,” kata sekretaris PAN, Edward Brando.
Partai Perindo Kota Batam juga sudah menyatakan kesiapannya untuk mendaftak ke KPUD Kota Batam. Sebagi Partai baru, Perindo sudah siap untuk meraup suara sebanyak mungkin.
“Minat warga untuk masuk Bacaleg Perindo sangat besar. Bahkan di awal yang mengambil formulir mencapai 130 orang tetapi yang mengembalikan hanya 80 orang,” kata sekretaris Perindo Kota Batam, Tonny Siahaan.
Menurut Tonny, sebagai partai baru, Perindo masih memiliki track record yang bagus dan bersih. Dan ia yakin, Caleg yang akan ditetapkan nantinya adalah yang terbaik.
Dari berbagai partai yang ikut pemilu, masih ada beberapa partai yang kekurangan Bacaleg. Misalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Batam.
Sekretaris DPC PPPP mengatakan bahwa saat ini Bacaleg di partai bersimbol Kabah tersebut masih 80 persen. Dan semuanya sudah melengkapi berkas persyaratan.
“Kalau keterwakilan perempuan sudah terpenuhi. Tetapi secara keseluruhan, baru 80 persen. Tetapi kita yakin saat mendaftar nanti, semua pasti akan terpenuhi,” katanya. (ian)
batampos.co.id – Harga sayur hijau terus merangkak naik, Senin (2/7). Di pasar tradisional Fanindo, Batuaji harga sayur bayam melambung Rp 20 ribu per kilogram, dari harga biasanya Rp 8 ribu.
Murni, pedagang sayur di Pasar Fanindo mengatakan kenaikan harga sayur disebabkan curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Petani gagal panen, sayur hasil kebun banyak yang rusak. Ditambah pasokan sayur dari Tanjungpinang menipis.
“Pasokan sayur hijau jadi sedikit. Itu yang menyebabkan ia naik, kalau ada dari Pinang mungkin harganya bisa ditekan,” kata Dewi.
Dia mengatakan kondisi curah hujan yang tinggi memang sangat berpengaruh terhadap harga sayur. “Nggak mungkin juga kami jual diharga biasa, modalnya saja Rp 16 ribu,” sebutnya.
Karena kondisi itu, masyarakat yang hendak berbelanja sayur banyak mengeluh. “Pembeli pasti mengeluh,” jelasnya.
Hal yang sama juga terjadi di pasar SP Plaza dan Aviari, Batuaji. Pedagang sayur setempat mengaku harga komoditas sayur tersebut memang naik. Namun demikian, daya beli masyarakat tetap tinggi.
“Harga kacang panjang Rp 20 ribu, kangkung dan sawi Rp 16 ribu, mentimun Rp 18 ribu, cabai Rp 35 ribu dan wortel Rp 16 ribu,” sebut Lia pedagang sayur SP Plaza.
Demikian juga dengan harga daging ayam yang masih dijual Rp 35 ribu per kilogram. Budiaman mengatakan untuk harga daging ayam memang belum bisa turun. Penyebabnya pasokannya yang berkurang.
Berbeda dengan harga daging sapi yang mulai turun. Budiaman, penjual daging di Pasar Fanindo menyebutkan harga daging sapi sekarang dijual Rp 80 ribu perkilogram.
“Harga daging sapi langsung turun dari distributor,” kata Budi. (une)
Calon penumpang saat memasuki pintu keberangkatan di Bandara Hang nadim Batam, Minggu (3/6). Meskipun belum ada lonjakan yang berarti namun penumpang yang akan menggunakan peswat terbat sudah mulai rame. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,59 persen, selama periode lebaran 2018 atau pada Juni lalu.
Angka itu naik dibanding bulan sebelumnya yang hanya sebesar 0,21 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, kenaikan itu menjadi hal yang wajar mengingat tingginya tingkat konsumsi pada bulan Ramadan dan adanya kenaikan pada sejumlah komoditas.
Dia menjelaskan, inflasi 0,59 persen dipicu oleh kenaikan harga pada sejumlah komoditas. Pertama, pada kelompok transportasi yang dikontribusikan oleh naiknya tarif tiket pesawat.
“Inflasinya 1,50 persen untuk kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Sumbangan terbesarnya karena ada kenaikan tarif tiket pesawar yang memberi kontribusi sebesar 0,26 persen,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/7).
Lanjutnya, kelompok bahan makanan memberi kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,19 persen. Inflasi itu dipicu oleh naiknya harga ikan segar selama bulan ramadan.
“Jadi ada kenaikan ikan segar di wilayah timur khususnya. Jadi ada kekurangan pasokan ikan karena nelayan tidak berani berlayar,” tuturnya.
Terakhir, adanya kenaikan daging ayam ras yang berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,03 persen. Menurutnya, kontribusi itu masih bisa ditolelir mengingat pada saat lebaran permintaannya meningkat pesat.
“Selain itu ada komoditas lain seperti daging ayam kampung, sapi, sayuran, bawang merah dan kelapa yang naik tipis. Sehingga masing-masing komoditas andilnya 0,01 persen,” jelas dia.
Sementara itu, ada beberapa komoditas yang juga turut memberikan deflasi. Pertama terjadinya penurunan harga pada telor ayam ras dan cabai merah.
“Menyadari naik di Ramadan pemerintah membuat kebijakan pasokan cukup. Andilnya 0,03 persen masing-masing. Lainnya beras dan bawang putih yang memberikan andil deflasi 0,01 persen.,” tandasnya.
batampos.co.id – Surat Edaran Nomor 627 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum membuat heboh para bakal calon anggota legislatif. Pasalnya, KPU mengeluarkan daftar RS tertentu yang bisa mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang wajib dipenuhi bacaleg. Tak berlangsung lama, KPU merevisi SE No 627 dengan mengeluarkan SE No 633 sebagai penjelasan.
Munculnya SE No 627 yang terbit pada 30 Juni langsung diprotes sejumlah bacaleg. Wakil Ketua Komando Satgas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai, munculnya SE No 627 menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya, tidak sedikit RS milik pemerintah yang tidak disebut dalam SE itu. Termasuk RSPAD Gatot Subroto dan RS Polri yang sudah diakui kualitasnya.
”Apakah tidak layak rumah sakit di luar daftar akreditasi KPU sebagai lembaga kesehatan yang selama ini melayani rakyat? Bagi saya, penuh tanda tanya dan tidak paham dengan keputusan KPU ini,” kata Herman.
Menurut wakil ketua Komisi VII DPR itu, SE yang dikeluarkan KPU juga terlambat terbit. Pasalnya, sebagian besar calon anggota legislatif sudah memproses surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan surat keterangan bebas narkoba. ”Ada yang mungkin di luar daftar rumah sakit terakreditasi KPU serta sudah mendaftar di partai masing-masing,” kata Herman.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar M. Misbakhun juga keberatan dengan SE tersebut. Menurut Misbakhun, SE itu dikeluarkan pada saat hampir semua caleg sudah selesai membuat persyaratan surat keterangan kesehatan. Misbakhun telah selesai membuat surat keterangan sehat dan bebas narkoba di RSAL Mintohardjo. ”Kenapa KPU mengeluarkan semacam akreditasi soal RS yang berhak mengeluarkan surat keterangan?” kata Misbakhun.
Dikonfirmasi secara terpisah, anggota KPU Ilham Saputra menyatakan bahwa daftar yang dirilis dalam SE No 627 bukan keputusan sepihak KPU. Sebelum mengeluarkan SE, KPU berkonsultasi kepada Kementerian Kesehatan dan meminta daftar RS yang bisa menjadi rujukan bacaleg untuk mengajukan surat keterangan sehat dan bebas narkoba. ”Daftar itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,” kata Ilham saat dikonfirmasi.
Ilham menyatakan, dalam UU disebutkan bahwa syarat pengajuan bakal caleg harus dari rumah sakit atau puskesmas yang bersyarat. Namun, sejatinya, bacaleg tidak harus berpedoman pada daftar RS itu. Para bacaleg bisa mengajukan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari RS lain. ”Nanti kami mengeluarkan SE lain karena banyak yang salah paham,” kata Ilham.
Kemarin KPU mengeluarkan SE No 633. Isinya menambah penjelasan dari SE No 627. Surat itu menjelaskan, para bacaleg dapat mengajukan syarat surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat bebas narkoba dari RS selain institusi kesehatan yang masuk dalam daftar SE No 627. (bay/c6/fat)
Dinas Pendidikan Kota Batam mulai menerapkan sistem zonasi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019. Sistem ini berbeda dengan tahun ajaran 2017/2018 lalu yang menggunakan sistem rayon.
Hervina Chaniago, 39, memarkirkan motornya di pinggir Jalan Bunga Raya Baloi, Selasa (26/6) lalu. Warga Seijodoh ini hendak mencoba mendaftarkan putri keduanya, Maharani C masuk ke SMP Negeri 41 di Baloi. Sebelum mereka memasuki kawasan sekolah, dua orangtua yang akan mendaftarkan anak mereka tampak bergegas meninggalkan sekolah tersebut.
“Kata pihak sekolahnya server gangguan. Kita coba besok saja. Percuma menunggu di sini,” ujar mereka.
Hervina dan putrinya yang mendengar pernyataan tersebut sempat ragu melanjutkan langkah masuk kawasan sekolah. Ia pun membujuk putrinya supaya tetap ikut. “Kita lihat saja dulu, Kak. Kalau memang seperti itu, kita ke sekolah pilihanmu,” ujarnya.
Menurut Hervina, putrinya ingin sekolah di salah satu SMP swasta di Seipanas. Sebab teman-teman putrinya, beberapa orang sudah mendaftar di sekolah tersebut. “Padahal kalau bisa di sekolah negeri kan lumayan. Biaya sekolah gratis, dan lumayan dekat dengan rumah juga,” ungkapnya.
Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 telah dimulai sejak 26 Juni lalu. Namun khusus untuk sekolah rujukan. Kemudian Kamis (28/6), PPDB untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga dimulai.
Arie Pradipta turut mengantre di Sekretariat Pengawas Pendidikan SMA/SMK Kota Batam di STC Mall Sekupang, Kamis pagi. Ia bersama 3 temannya lulusan SMP Negeri 25 Tiban. Mereka mengenakan seragam SMP. Mengantre di antara puluhan orang yang hendak mengambil nama pengguna (username) dan password untuk mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) hari pertama secara online.
Mereka sebenarnya sudah mendapatkan username dan password dari sekolah. Namun ketika melakukan pendaftaran, mereka tidak bisa mengakses website yang disediakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Nama pengguna (username) dan password yang sudah diperoleh sia-sia belaka. Mereka pun mendatangi sekretariat pengawas pendidikan untuk mendapatkan username dan password baru atas petunjuk guru di SMP 25 Tiban.
Keempat remaja itu hendak mendaftar SMK Negeri 4 Tiban. Alasannya memilih SMK Negeri 4 Tiban sebab mereka berdomisili di Tiban, Kecamatan Sekupang. Dekat dengan tempat tinggalnya. Namun SMK sesungguhnya tidak masuk sistem zonasi. “Rumah kami di Tiban, makanya mau daftar di SMK 4 Tiban,” katanya.
Hanya berjarak 1,2 kilometer dari sekretariat pengawas pendidikan SMA/SMK, suasana di SMAN 1 Batam sangat kontras. Sekolah itu sepi. Tidak ada serbuan calon siswa baru. Di lobi hanya ada empat panitia PPDB yang siap untuk melayani pertanyaan.
“Pendaftaran siswa baru sekarang secara online jadi tidak perlu datang ke sekolah. Mereka bisa memilih sekolah sesuai domisili atau terdekat dari rumah,” jelas panitia PPDB sekaligus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 1 Batam, Erdawati.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri mulai menggunakan sistem zonasi atau wilayah untuk mendaftar tahun ajaran baru ini. Hal yang sama diterapkan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hanya saja, PPDB SD dan SMP Negeri baru dilaksanakan pekan ini. Serentak berlangsung pada 3-5 Juli 2018.
Sistem zonasi ini pengecualian bagi empat sekolah rujukan. Keempat sekolah tersebut adalah SDN 006 Sekupang, SMPN 3, SMPN 6, dan SMPN 26 Batam. Artinya empat sekolah ini bisa menerima siswa dari daerah manapun, tidak terikat pada aturan zonasi. Keempat sekolah rujukan ini telah melaksanakan PPDB 26-28 Juni lalu.
“Itu ada SK menterinya. Untuk Batam, empat sekolah itulah yang menjadi rujukan seluruh sekolah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan usai sosialisasi PPDB di Aula Kantor Walikota Batam, beberapa waktu lalu.
Sistem zonasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik (dibuktikan dengan KK) dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah kecamatan/kelurahan serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan peraturan terbaru tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Permendikbud ini menggantikan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017. Poin pentingnya pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.
Calon peserta didik baru mendaftar di SMKN 1 Batuaji, Sabtu (30/6). F Dalil Harahap/Batam Pos
Di dalam Pasal 14 Permendikbud 14/2018 diuraikan urutan seleksi masuk SMA, yakni berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Kemudian baru surat hasil ujian nasional (SHUN) SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan prestasi di bidang akademik maupun non akademik yang diakui sekolah.
Ketentuan seleksi PPDB berbasis zonasi juga berlaku untuk siswa baru di jenjang SMP maupun SD. Khusus untuk SD pertimbangan pertama adalah usia peserta didik, baru setelah itu zonasi atau jarak rumah ke sekolah. Seleksi siswa baru jenjang SD juga tidak boleh menggunakan ujian baca, tulis, berhitung (calistung).
Hendri menerangkan berbasis wilayah tak berarti dibagi per kecamatan. Sebab pada satu kecamatan jumlah sekolah tidak sama. Jadi, jika di wilayah tertentu yang kurang sekolah, calon siswa dimungkinkan bisa mendaftar pada kecamatan terdekat, dengan ketentuan kuota masih tersedia dan calon peserta didik memenuhi persyaratan.
Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Setiap calon siswa diberikan kesempatan memilih dua sekolah terdekat dengan wilayah tempat tinggal mereka. Dengan demikian, konsep zonasi yang digunakan adalah zonasi berbasis wilayah, bukan administrasi. Sistem zonasi ini tetap memerhatikan umur calon siswa dan nilai.
Hal yang berbeda ketika tahun ajaran 2017/2018, calon peserta didik bisa memilih lebih dari satu sekolah berdasarkan rayonisasi, maka tahun ini, hanya boleh memilih sekolah terdekat. “Kalau tahun dulu sistem rayonisasi, yang di Tiban bisa loncat ke SMP Negeri 6 Seipanas, sekarang tidak bisa lagi, ini gunanya zonasi. Sekarang, daftar di zonasinya, dan melalui seleksi,” jelasnya.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto mengatakan PPDB dengan sistem zonasi sama seperti tahun ajaran 2017/2018 lalu. Hanya saja, bedanya pada tahun ini zonasi dilakukan berdasarkan kedekatan wilayah per kecamatan.
“Kita ikuti pola zonasi bukan berdasarkan administrasi, tapi berdasarkan wilayah dan diterapkan di tiap kecamatan. Ini perlu dicatat,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Batam, Sudirman Dianto di Lubukbaja, Kamis (28/6) sore lalu.
Sudirman mencontohkan, SMP Negeri 47 lokasinya di Sekupang. Meski berlokasi di Sekupang, lokasi sekolah lebih dekat dari Batuaji. Berbatasan dengan Kecamatan Batuaji. Hanya dipisahkan jalan raya yang lebarnya tujuh meter. Maka warga Batuaji bisa mendaftar ke sekolah ini. “Bisa. Kan zonasi berbasis wilayah yang dekat dengan sekolah tersebut,” ujarnya.
Adapun pembagian wilayah dalam zonasi berdasarkan kesepakatan pihak kecamatan, kelurahan, Komite Sekolah dan Kepala Sekolah. Klasifikasi zonasi terdiri dari dalam zona, luar zona, luar kota Batam, dan luar provinsi. Sementara ketentuan zonasi penerimaan peserta didik baru sebagai berikut; a. Penerimaan peserta didik dari dalam zona paling sedikit 90 persen dari daya tampung satuan pendidikan; b. Penerimaan peserta didik dari luar zona paling banyak 5 persen dari daya tampung satuan pendidikan; c. Penerimaan peserta didik dari luar Kabupaten/Kota paling banyak 5 persen dari daya tampung satuan pendidikan.
Sebelum Permendikbud baru yang menggantikan Permendikbud Nomor 17/2017 diterapkan di Batam, ungkap Sudirman, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan juga para instansi terkait sudah mengkajinya dulu pada Mei lalu. “Kami menyambut baik dengan mengikuti pola zonasi sesuai Permendikbud yang baru ini. Lebih manusiawi terhadap peserta didik kita,” ujar Sudirman.
Dalam PPDB tahun ini, diatur masing-masing rombongan belajar/kelas (rombel) terdiri dari 32 murid untuk SD, dan 36 murid per rombel untuk SMP. Sedangkan SMA/SMK ada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Adanya batasan rombel per sekolah, demikian juga jumlah sekolah negeri di Batam yang dinilai masih kurang, membuat masing-masing sekolah pemerintah terbatas daya tampungnya.
“Trend masyarakat Batam ini cenderung berebut sekolah negeri. Padahal sekolah swasta juga bagus. Mencari ilmu bukan hanya di sekolah negeri saja, tapi sekolah swasta juga,” tegas Sudirman.
Beberapa waktu lalu, Dinas Pendidikan Kota Batam mengungkapkan jumlah daya tampung SD dan SMP tahun ajaran 2018/2019 tidak berbanding dengan jumlah anak yang akan masuk sekolah. Jumlah usia anak sekolah mencapai 43.822 anak yang terdiri dari 19.875 tamatan TK dan 23.947 anak usia enam tahun ke atas.
Sedangkan untuk daya tampung SDN sebanyak 14.788 anak dengan estimasi jumlah siswa perkelas 40 anak. Untuk SD swasta bisa menampung 13.001 anak. Jika melihat jumlah lulusan makan jumlah siswa yang tidak tertampung mencapai 17.614 anak.
Sementara untuk lulusan SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP mencapai 20.741 siswa, daya tampung SMPN mencapai 9.636 dan SMP swasta sebanyak 8.375 anak. Jumlah tersebut didapatkan dengan estimasi siswa 32 hingga 40 siswa per kelas. Jadi yang tidak tertampung di 12 kecamatan sebanyak 3.377 calon siswa.
Menurut Sudirman, pelaksanaan PPDB selalu menjadi masalah klasik tahunan. Berbagai masalah sering muncul. Apalagi aturan zonasi yang mengharuskan 90 persen kuota untuk warga sekitar sekolah, 5 persen untuk murid berprestasi non akademik, dan 5 persen untuk murid dengan kondisi keluarga prasejahtera. Dalam pembagian kuota penerimaan ini, beberapa sekolah memisahkan loket pendaftaran. Seperti di SMP Negeri 3 misalnya. Mereka membedakan loket tersendiri untuk kuota pendaftaran masing-masing 5 persen tersebut. (AHMADI SULTAN, Batam)
batampos.co.id – Di tengah sengkarut penerimaan siswa baru Tahun Ajaran (TA) 2018, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Arifin Nasir mengakhiri masa tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung 1 Juli 2018 kemarin. Dan sampai saat ini, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun belum membuat keputusan apakah melanjutkan hasil lelang jabatan atau tidak.
Dari informasi yang beredar, pejabat pengganti Arifin Nasir akan dilantik hari ini, Senin (2/7). Sementara itu, jika tidak jadi dilantik, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Kepri sampai dilantiknya pejabat definitif terpilih.
“Informasi pelantikannya hari ini. Jika memang batal, Gubernur akan menunjul Plt Kadisdik Kepri,” ujar salah satu pejabat di internal Disdik Kepri, Minggu (1/7).
Akhir pekan lalu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan dirinya masih belum membuat keputusan. Karena masih melakukan berbagai pertimbangan. Menurutnya, pelaksaan lelang jabatan ulang adalah pilihan terakhir baginya. Diakuinya, ia memang mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
“Disdik memang memegang peranan yang sangat penting untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Kepri,” ujar Gubernur Nurdin.
Atas dasar itu, Gubernur menghendaki figur yang duduk di posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut adalah orang-orang yang memang sudah memahami situasi dan kondisi dunia pendidikan Kepri saat ini. Ditegaskan Gubernur, apapun keputusan yang akan ia ambil adalah merupakan yang terbaik.
“Banyak hal yang akan kita pertimbangan. Kita ingin pejabat yang baru nanti, bisa langsung bekerja. Sehingga tidak perlu beradaptasi lagi,” papar Gubernur.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA) juga mengharapkan demikian, pejabat yang dipilih hendaknya adalah orang yang benar-benar memahami situasi dan kondisi pendidikan Kepri saat ini. Apalagi kata Teddy, saat ini Pemprov Kepri tengah disibukkan dengan proses penerimaan siswa baru.
“Tapi pada saat bersamaan Kadisdiknya sudah purna tugas sebagai ASN. Artinya banyak pekerjaan yang ditinggalkan disaat sibuk proses penerimaan PPDB,” ujar Tedy.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil Seleksi Open Bidding, Panitia Seleksi (Pansel) sudah memutuskan tiga nama yang layak untuk menduduki jabatan Kadisdik Kepri.
Mereka adalah Muhammad Dali, Kepala Bidang (Kabid) SMK Disdik Kepri. Kemudian ada nama Atma Dinata, Kabid SMA Disdik Kepri. Satu nama lainnya adalah Muhammad Yunus yang notabenenya adalah merupakan mantan pejabat di Disdik Kepri. (jpg)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun bercengkrama dengan anak-anak wisatawan saat berkunjung ke salah satu resort, Sabtu (30/6). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun yakin Kepri sebagai daerah kepulauan memiliki sumber daya yang banyak untuk menjadi sebagai destinasi wisata bahari baru, baik secara nasional maupun mendunia.
“Tugas kita saat ini adalah mengawal ketat, menjaga wisata kelautan kita dan meningkatkannya,” tegas Nurdin saat meninjau sejumlah lokasi wisata resort di Bintan, Batam, dan Karimun, Sabtu (30/6).
Menurut Nurdin, keunggulan maritim di Kepri harus terus dikembangkan dengan baik dan maksimal. Dirinya juga berterimakasih kepada para pelaku usaha yang memiliki ide-ide kreatif meningkatkan potensi tersebut. “Di tengah lesunya perekonomian ternyata ada potensi lain yang masih bisa digali seperti wisata bahari ini,” lanjut Nurdin.
Pemerintah sendiri, kata Nurdin, saat ini datang menjemput bola melihat langsung potensi tersebut di lapangan bukan malah menahan dan memperlambat proses kalau hal itu sudah sesuai aturan.
“Kita ingin paradigma perizinan yang terkesan diperlambat agar diubah, jangan hanya mempersulit tanpa melihat efek positif yang dihasilkan jika kegiatan ini berjalan, sebisa mungkin kita bantu,” tambah Nurdin lagi.
Secara khusus Nurdin menegaskan kepada pemilik usaha nanti jika resortnya sudah berjalan, dirinya ingin anak-anak tempatan dapat diikut sertakan dalam kegiatannya. “Anak daerah harus diberi kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam menjalankan usaha-usaha tersebut,” tegas Nurdin.
Nurdin mengawali kunjungannya ke White Sand Island, resort baru tersebut memang sedang menjadi destinasi yang sedang ramai dikunjungi masyarakat, tidak sampai turun ke pulau karena laut sedang surut Nurdin hanya meninjau dari tengah laut.
“Nanti koordinasikan kepada pihak terkait agar dibuat rambu untuk masuk kapal-kapal,” ujar Nurdin kepada Asisten II Syamsul Bahrum yang ikut mendampingi. (bni)
Warga menaiki pompong menuju pulau Penyengat di Dermaga Penyengat Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Lewat APBD 2018, salah satu pembangunan strategis milik Pemprov Kepri adalah melanjutkan pembenahan Dermaga Pulau Penyengat, Tanjungpinang.
Kepala Badan Layanan dan Pengadaan (BLP) Provinsi Kepri, Misbardi mengatakan, untuk proyek tersebut pagu anggarannya sekitar Rp 2,8 miliar. Saat ini proses lelang sudah selesai dan ditetapkan pemenang.
“Kita berharap dalam masa sanggah ini, tidak ada masalah yang ditemukan. Sehingga kontrak kerja bisa segera dilaksanakan,” ujar Misbardi, kemarin.
Masih kata Misbardi, pembenahan Dermaga Wisata Pulau Penyengat menjadi satu kebutuhan mendukung kebutuhan pariwisata di Ibu Kota Provinsi Kepri. Disebutkannya juga, sampai pekan kemarin, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kepri sudah merampungkan lelang sebanyak 194 paket. (jpg)
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Pelabuhan Pelantar II Tanjungpinang. Saat ini pembangunan terkendala karena belum pindahnya aktivitas bongkar muat barang di lokasi pengerjaan. F. Yusnadi/batampos.co.id
batampos.co.id – Kepala Bidang (Kabid) Kepelabuhan Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Pelabuhan di Pelantar I dan II Tanjungpinang terhambat. Karena aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut masih belum direlokasi.
“Pada prinsipnya, kita sudah memberikan solusi sementara. Dan ini juga sudah dibicarakan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang,” ujar Aziz Kasim Djou, Minggu (1/7).
Atas dasar itu, Aziz berharap Pemko Tanjungpinang dapat segera menyikapi persoalan ini. Menurut Aziz, lokasi sementara untuk aktivitas bongkar muat bisa menggunakan pelabuhan milik seorang pengusaha yang berada di kawasan Tanjungunggat. Tidak harus sampai menumpang di Pelabuhan Sri Payung Batu 6 Tanjungpinang.
“Kontraktor ingin segera melaksanaan pemancangan di lokasi pelabuhan saat ini. Ini dikarenakan pelaksanaan lanjutan Pelabuhan Pelantar I dan II ini ditargetkan rampung pada Desember mendatang,” jelas Aziz.
Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengakui adanya kendala pembangunan pelabuhan tersebut, karena pengelola pelabuhan masih menggunakannya dan belum bisa pindah ke pelabuhan sementara yang sudah ditentukan. Menurut Nurdin, pihaknya akan membicarakannya dengan pihak-pihak terkait.
Nurdin menegaskan, pekerjaan itu jangan sampai tertunda karena hal yang sebenarnya bisa diselesaikan. Sebab, pembangunan pelabuhan itu lebih representatif dan lebih luas dan layak. Ia mengatakan, pemerintah membangun, tentunya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, sehingga harusnya program ini didukungnya.
“Saya juga meminta kepada Kepala Dinas dan PPK dan lainnya agar bekerja dengan baik, jangan laporan kepada saya baik dan lancar saja, tapi ternyata di lapangan tidak demikian, ini yang sangat disayangkan. Harusnya pekerjaan itu dapat dilakukan dan berjalan lancar,” ujar Nurdin belum lama ini. (jpg)
batampos.co.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lingga, sedang melakukan pendataan seluruh masyarakat Kabupaten Bunda Tanah Melayu, yang termasuk dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dimasukkan ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Semua program pada tahun depan berganti menjadi BPNT termasuk program pembagian beras sejahtera (Rastra),” kata Kepala Bidang Sosial Dinsos Lingga, Suwarta Andika, Minggu (1/7) pagi.
Menurutnya, semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra tidak lagi mendapat dan menerima beras. Namun program tersebut akan diganti menjadi e-warung, yakni peserta KPM akan menerima bantuan berupa voucher atau semisalnya.
Selain KPM Rastra, Program Keluarga Harapan (PKH) juga digabungkan dengan program BPNT yang disalurkan melalui Pemerintah Pusat. “Kalau saya tidak silap setiap PKH mendapat bantuan sebesar Rp 110 ribu setiap bulan,” kata Suwarta.
Dirinya mengatakan, sebanyak 26 ribu lebih warga Kabupaten Lingga terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat. Namun jumlah keseluruhan warga KPM itu terbagi diberbagai program yang ada di Dinas Sosial, antarnya, PKH, Rastra, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Namun, tahun ini Dinas Sosial tidak menggelontorkan atau menjalankan program rehab rumah tidak layak huni. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Lingga bekerjasama dengan Provinsi Kepri terus menggelontorkan dana untuk program rehab RTLH tersebut. (wsa)
