Sekda Bintan, Ronny Kartika. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Seorang tenaga honorer di Kabupaten Bintan yang pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) kini mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bintan telah memintai keterangan tenaga honorer tersebut. Hal itu dibenarkan Sekda Bintan, Ronny Kartika, Rabu (23/7).
“Keikutsertaan beliau sebagai caleg dibenarkan. Kemarin sudah kita mintai pendapat dan keterangan. Hal ini akan kita laporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujar Ronny.
Ia menyebut, pihaknya akan segera menyurati BKN untuk meminta arahan. Jika terbukti melanggar regulasi, maka BKPSDM akan mengusulkan pembatalan keikutsertaan yang bersangkutan dalam seleksi PPPK.
“Kita menunggu petunjuk resmi dari BKN. Kalau statusnya melanggar aturan, akan kami usulkan pembatalan sebagai peserta PPPK tahap 2,” ujarnya.
Tenaga honorer tersebut saat ini bertugas sebagai Satgas Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan. Statusnya akan dievaluasi setelah proses ini selesai.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menegaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan harus dijalani sesuai aturan.
“Mulai dari pengambilan keterangan sampai tahap pembatalan. Jika jelas-jelas melanggar, maka proses pembatalan harus dilakukan,” tegas Roby.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa tenaga honorer tersebut pernah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024. Namun, ia tidak mengundurkan diri dari status honorer saat maju sebagai caleg.
Ketua KPU Bintan, Haris Daulay, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat klarifikasi dari Pemkab Bintan terkait status caleg dari salah satu calon PPPK.
“Kami sudah membalas surat klarifikasi itu kemarin,” ujar Haris, Kamis (17/7/2025).
Menurut Haris, hasil pengecekan menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang masuk dalam DCT sebagai caleg.
“Datanya cocok. Yang bersangkutan memang terdaftar sebagai calon legislatif,” pungkas Haris. (*)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid menyerahkan sekop kepada prajurit TNI saat membuka Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 di Kecamatan Nongsa, Rabu (23/7). Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 resmi dimulai di Kecamatan Nongsa, Rabu (23/7). Upacara pembukaan digelar di Kavling Sambau IV dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid. Warga pun menyambut dengan antusias program yang dinilai membawa perubahan nyata di wilayah mereka.
Program yang digelar selama 30 hari ke depan ini menitikberatkan pada pembangunan fisik dan non-fisik. Fokus utama TMMD tahun ini adalah semenisasi jalan sepanjang 1.591 meter dan pemasangan gorong-gorong sepanjang 40 meter dengan diameter 50 sentimeter.
“Melalui TMMD, kami tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kebersamaan antara TNI dan rakyat,” ujar Komandan Kodim 0316/Batam Letkol Arhanud Yan Eka Putra, selaku Dansatgas TMMD, saat meninjau lokasi kegiatan.
Dijelaskan Letkol Arhanud jalan yang dibangun memiliki lebar bervariasi, antara 3,2 hingga 5,2 meter, dengan ketebalan beton mencapai 15 sentimeter. Pembangunan ini ditargetkan mempermudah akses mobilitas warga dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sambau.
“Kegiatan ini melibatkan 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan perwakilan pemerintah daerah terlibat dalam pelaksanaan TMMD ini. Para prajurit tak hanya menjalankan tugas pembangunan, tetapi juga menyatu dengan masyarakat dalam aktivitas harian,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa TMMD ke-125 akan terus dikawal agar seluruh sasaran dapat tercapai tepat waktu dan memberi manfaat jangka panjang bagi warga Sambau.
“Kami ingin hasil kerja ini bukan sekadar proyek, tapi warisan yang dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang,” harapnya.
Sekda Batam Jefridin Hamid menjelaskan, kegiatan TMMD ke -125 tak hanya fokus ke pembangunan fisik, namun juga serangkaian kegiatan non-fisik seperti penyuluhan hukum, kesehatan, pencegahan narkoba, radikalisme, serta edukasi ekonomi kreatif. Warga juga diberikan sosialisasi tentang keluarga berencana, stunting, dan wawasan kebangsaan.
“Program ini bukan hanya tugas TNI, tapi kegiatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kontribusi nyata TNI dalam membangun daerah, khususnya dalam mendukung program prioritas pemerintah kota. Karena itu mengajak warga untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif bergotong-royong bersama prajurit di lapangan.
“Mari bantu para prajurit, ringankan pekerjaan mereka, karena ini semua demi kepentingan dan kesejahteraan bersama,” ajaknya.
Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat, TNI, Polri, dan unsur Forkopimda Kota Batam turut membagikan tali asih kepada warga yang hadir. Acara pembukaan berlangsung semarak, ditandai dengan antusiasme warga yang ramai menghadiri kegiatan
Sasaran tambahan program kali ini juga mencakup pembersihan sungai, penanaman mangrove, serta edukasi percepatan penanganan stunting. Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh sinergi nyata lintas sektor untuk kemajuan wilayah pinggiran Kota Batam. (*)
batampos – Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli di Indonesia. Peringatan ini menjadi simbol penting atas komitmen negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.
Disitat dari berbagai sumber, sejarah Hari Anak Nasional sendiri berawal dari gagasan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada tahun 1946 yang menilai pentingnya perhatian khusus terhadap kesejahteraan anak.
Peringatan pertama Hari Anak Nasional digelar pada 1952 dalam bentuk acara bertajuk Pekan Kanak-Kanak. Saat itu, anak-anak ikut pawai ke Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Soekarno.
Penetapan tanggal perayaan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa kali perubahan. Pada 1953, Kowani memutuskan Hari Anak Nasional dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli karena bertepatan dengan libur sekolah. Kemudian, pada 1959, pemerintah menetapkan peringatan tersebut pada tanggal 1–3 Juni.
Perubahan signifikan terjadi pada era Presiden Soeharto. Pada 23 Juli 1979, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak disahkan. Tanggal ini kemudian dijadikan sebagai Hari Anak Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984. Sejak saat itu, 23 Juli resmi menjadi tanggal peringatan nasional bagi anak-anak di Indonesia.
Hari Anak Nasional mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta partisipasi dalam kehidupan sosial.
Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan diberdayakan.
Biasanya, Hari Anak Nasional diperingati dengan berbagai kegiatan seperti seminar, kemah anak, hingga perlombaan yang menonjolkan kreativitas dan prestasi anak. Momen ini juga menjadi refleksi bagi orang tua dan masyarakat untuk terus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Tahun 2025 menjadi peringatan ke-41 Hari Anak Nasional. Pemerintah mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini menjadi penegasan bahwa anak-anak hari ini adalah ujung tombak masa depan bangsa. (*)
Terdakwa Devi Ariani menjalani sidang perdana perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi transportasi daring di PN Batam, Rabu (23/7). Foto Aziz Maulana/Batam Pos
batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam menggelar sidang perdana perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi transportasi daring dengan terdakwa Devi Ariani (40), Rabu (23/7).
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Douglas Napitupulu, serta dua hakim anggota Andi Bayu dan Dina, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam dakwaannya, JPU menyebutkan bahwa Devi bersama suaminya, Deddy Setiawan, diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Pasangan ini menjalankan modus investasi fiktif dengan iming-iming keuntungan tinggi melalui usaha transportasi daring bernama BDrive.
Kasus ini bermula dari laporan dr. Mohamad Fariz yang mengaku menginvestasikan dana sebesar Rp2 miliar ke dalam bisnis tersebut. Kepada korban, terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 35 persen per bulan.
Namun, setelah dana ditransfer, tidak ada pengembalian modal maupun keuntungan yang dijanjikan.
Dalam persidangan, Hakim Ketua menanyakan apakah terdakwa telah menerima dakwaan dan didampingi penasihat hukum.
“Saudara telah ditahan sejak 5 Mei sampai saat ini, apakah didampingi penasihat hukum?” tanya hakim Douglas. “Iya, saya sudah menerima surat dakwaan, Yang Mulia,” jawab Devi.
Sejumlah barang bukti dalam perkara ini, di antaranya Bundel Akta Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada 3 September 2020.
Beberapa nota pembelian emas dengan nilai total puluhan juta rupiah. Mutasi rekening, dua unit handphone iPhone 13 Pro Max dan iPhone 15 Pro satu buku paspor Republik Indonesia atas nama Devi Ariani
Terdakwa sendiri sebelumnya merupakan buronan internasional yang diburu oleh Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau. Devi akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari NCB Interpol Indonesia, Ditreskrimum Polda Kepri, dan Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, setelah dideportasi dari Singapura dan tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Mei 2025.
Usai pembacaan dakwaan, penasihat hukum terdakwa, Bernabas, menyampaikan nota keberatan (eksepsi). Ia menilai surat panggilan sidang yang diberikan kepada terdakwa tidak sesuai ketentuan.
“Ada tiga hal yang kami sampaikan kepada majelis hakim. Pertama, kami keberatan karena surat panggilan untuk hadir di persidangan hari ini tidak diterima oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 145 KUHAP. Posisi terdakwa di rumah tahanan dan baru diberitahu tadi pagi,” ujar Bernabas.
Selain itu, pihak kuasa hukum juga menyatakan akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan.
“Klien kami telah ditahan sejak penyidikan selama 60 hari dan 20 hari di kejaksaan, jadi total sudah 80 hari. Mengingat klien kami memiliki anak kecil yang masih membutuhkan pengasuhan, kami rasa layak untuk diajukan penangguhan penahanan,” tambahnya.
Sidang ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda eksepsi pada pekan depan. (*)
Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad.
batampos – Nilai ekspor dari Batam terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2024 lalu, BP Batam mencatat penerbitan 17.367 form Surat Keterangan Asal (SKA) untuk produk ekspor dengan total nilai Free On Board (FOB) mencapai 3,5 miliar dolar AS.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad. Capaian tersebut merupakan indikator kuat bahwa Batam tetap menjadi gerbang utama ekspor nasional, khususnya di wilayah barat Indonesia.
“Ke depan, kami ingin proses SKA lebih cepat, lebih transparan, dan semakin mudah diakses pelaku usaha,” katanya, Senin (22/7).
BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra akan terus memperkuat layanan ekspor melalui digitalisasi dan integrasi data. Langkah ini, katanya, juga bertujuan memberi kepastian hukum sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat di kawasan.
“SKA ini bukan hanya sebatas dokumen. Ini menjadi kunci dalam mengakses berbagai fasilitas tarif preferensi di pasar internasional. Maka, pemahaman yang benar soal aturan asal barang sangat penting,” kata Sudirman.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam selama ini dikenal sebagai simpul penting dalam rantai pasok global, dengan infrastruktur pelabuhan yang memadai dan posisi geografis strategis.
Menurut Sudirman, koordinasi lintas instansi menjadi syarat mutlak agar pelayanan ekspor tak lagi menemui hambatan administratif di lapangan.
“Kami ingin proses ekspor dari Batam tidak hanya cepat, tapi juga berdaya saing secara global,” ujar dia.
“Harapan kami, ekspor dari Batam akan terus meningkat dan produk-produk dari sini mampu bersaing lebih kuat di pasar internasional,” tambah Sudirman. (*)
Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad.
batampos – Nilai ekspor dari Batam terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2024 lalu, BP Batam mencatat penerbitan 17.367 form Surat Keterangan Asal (SKA) untuk produk ekspor dengan total nilai Free On Board (FOB) mencapai 3,5 miliar dolar AS.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad. Capaian tersebut merupakan indikator kuat bahwa Batam tetap menjadi gerbang utama ekspor nasional, khususnya di wilayah barat Indonesia.
“Ke depan, kami ingin proses SKA lebih cepat, lebih transparan, dan semakin mudah diakses pelaku usaha,” katanya, Senin (22/7).
BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra akan terus memperkuat layanan ekspor melalui digitalisasi dan integrasi data. Langkah ini, katanya, juga bertujuan memberi kepastian hukum sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat di kawasan.
“SKA ini bukan hanya sebatas dokumen. Ini menjadi kunci dalam mengakses berbagai fasilitas tarif preferensi di pasar internasional. Maka, pemahaman yang benar soal aturan asal barang sangat penting,” kata Sudirman.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam selama ini dikenal sebagai simpul penting dalam rantai pasok global, dengan infrastruktur pelabuhan yang memadai dan posisi geografis strategis.
Menurut Sudirman, koordinasi lintas instansi menjadi syarat mutlak agar pelayanan ekspor tak lagi menemui hambatan administratif di lapangan.
“Kami ingin proses ekspor dari Batam tidak hanya cepat, tapi juga berdaya saing secara global,” ujar dia.
“Harapan kami, ekspor dari Batam akan terus meningkat dan produk-produk dari sini mampu bersaing lebih kuat di pasar internasional,” tambah Sudirman. (*)
Sejumlah anak di Bintan mengikuti perlombaan dalam acara Peringatan Hari Anak Nasional di Kawaland Glamping Resort, Rabu (23/7). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan mengungkapkan sebanyak lima anak di daerah itu terindikasi masuk dalam kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT).
Kepala DP3KB Bintan, Aryati, mengatakan kasus tersebut masih dalam proses penanganan. Pihaknya mengaku menerima laporan dari sekolah dan forum anak terkait indikasi perilaku menyimpang dalam pergaulan anak-anak.
“Memang tidak terlalu banyak yang dilaporkan, tapi tetap menjadi perhatian. Dari tahun lalu sampai sekarang, ada lima kasus yang kami tangani,” kata Aryati usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Kawaland Glamping Resort, Rabu (23/7).
Menurut Aryati, kasus LGBT sebelumnya banyak diasumsikan hanya terjadi di wilayah perkotaan. Namun, pihaknya kini menemukan indikasi serupa di desa-desa di Bintan.
“Anak-anak di pedesaan juga sudah mulai terpapar. Ini membuktikan bahwa akses terhadap konten LGBT sangat mudah dan tidak mengenal batas wilayah,” ujar Aryati.
DP3KB langsung menindaklanjuti laporan dengan melakukan konseling terhadap anak yang bersangkutan. Jika diperlukan, mereka dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO).
Aryati menilai salah satu pemicu paparan LGBT pada anak adalah tingginya akses terhadap teknologi digital. Anak-anak disebut dapat dengan mudah menemukan konten LGBT dari situs berbasis internasional.
“LGBT ini seperti virus, penyebarannya sangat cepat melalui dunia maya dan lingkungan,” katanya.
Sebagai langkah preventif, DP3KB rutin memberikan edukasi ke berbagai kalangan, termasuk lembaga pendidikan, forum anak, serta masyarakat melalui pusat pembelajaran keluarga.
“Kami terus membekali masyarakat agar bisa menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing,” tambahnya.
Seorang remaja bernama Firman berharap pemerintah terus mengedukasi bahaya LGBT di kalangan anak muda. Menurutnya, minimnya pemahaman dapat membuat anak-anak mudah terpengaruh.
“Anak-anak harus dibekali informasi yang benar supaya tidak terjerumus,” ujar Firman.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dalam menangani anak-anak yang terindikasi LGBT. Ia meminta forum anak dan duta genre untuk turun langsung dalam upaya preventif.
“Lakukan pendekatan terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan penanganan lanjutan oleh pihak terkait,” kata Roby. (*)
Wali Kota Batam Amsakar Achmad usai wisuda S3 di Jatinangor, Rabu (23/7),
batampos – Ada yang lebih hening dari lorong kekuasaan: sunyi di antara lembar demi lembar buku, detik-detik senyap di mana seorang pemimpin mengakrabi malam, bukan untuk beristirahat, bukan juga operasi klandestin, tapi itu untuk belajar. Di medium itulah Amsakar Achmad merajut mimpinya yang paling luhur.
Rabu, (23/7), Jatinangor menjadi saksi bisu saat seorang anak kampung dari pesisir Lingga berdiri tegap dalam balutan toga, menjemput gelar doktor di bidang Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Amsakar dimaklumatkan oleh semesta sebagai pelintas batas: dari birokrasi ke pergulatan akademik, dari tugas negara ke tangga ilmu pengetahuan yang tertinggi.
Disertasinya, berjudul Kebijakan Ex Officio dalam Pengembangan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, bukanlah dokumen ilmiah yang dingin dan kaku. Ide itu adalah buah dari renungan panjang, ditulis dengan tinta kesungguhan dan keringat tanggung jawab. Setiap paragrafnya adalah pantulan dari ruang-ruang batin tempat Amsakar menimbang makna keadilan dan pembangunan, di tengah pusaran strategi nasional yang tak pernah sunyi.
Sidang terbuka di Kampus IPDN Jakarta, Cilandak, pada 14 Februari lalu, menjadi panggung intelektual tempat Amsakar mempersembahkan hasil olah pikirnya. Ia mencatat nilai 95, IPK 3,81, dan predikat “sangat memuaskan”. Nilai yang ia raih bak gema dari perjuangan panjang yang nyaris tanpa jeda. Sebelumnya, pada sidang tertutup 22 Januari, nilainya pun menyentuh angka 93—sebuah konsistensi yang lahir dari kedisiplinan dan cinta akan ilmu.
Di antara rapat-rapat strategis, keputusan-keputusan sulit, dan kesibukan membangun kota, Amsakar menyisihkan waktu untuk membaca, mencatat, merenung, dan menulis. Dia menapaki dua dunia yang saling tarik-menarik: dunia pemimpin dan dunia pelajar. Dan ia tidak memilih salah satu, melainkan menyatukannya dalam irama yang hanya bisa ditabuh oleh mereka yang teguh di hati.
“Semakin saya belajar, semakin saya sadar masih banyak yang belum saya ketahui,” ujarnya lirih.
Kalimat itu bukan sekadar kutipan, tapi gema kerendahan hati yang lahir dari seorang pemikir. Seperti embun pagi, ia jatuh lembut ke relung hati, menghapus dahaga mereka yang hampir menyerah pada keterbatasan.
Perjalanan ini bermula jauh di masa silam. Di sebuah desa kecil bernama Sungai Buluh, Lingga, Amsakar kecil menamatkan pendidikan dasarnya di SD Negeri 37 pada 1981. Tiada yang menyangka bahwa dari lorong-lorong kayu pesisir itu, akan lahir seorang doktor pemerintahan.
Langkahnya terus berlanjut, menapak ke SMP Negeri 2 Dabo Singkep dan kemudian SMA Negeri Dabo Singkep. Di saat banyak kawannya memilih untuk berhenti, ia terus melangkah, bukan karena ia tahu ke mana arah, tapi karena ia percaya: berjalan adalah bentuk kepercayaan pada masa depan.
Gelar sarjananya ia raih dari Universitas Riau (Unri) pada 1994, sebuah loncatan dari kampung ke kota, dari halaman rumah ke ruang kuliah. Dua dekade kemudian, ia menyelesaikan magister di Universitas Airlangga pada 2005.
Dan kini, setelah hampir empat puluh tahun sejak lulus dari sekolah dasar, dia kembali mengukir sejarah hidupnya. Gelar doktor itu bukanlah mahkota yang ia cari, tapi suluh yang menerangi jalan panjang pengabdian. Dalam dunia yang gemar mengagungkan popularitas, Amsakar justru memilih jalan keheningan, jalan membaca, jalan berpikir.
Ia bisa saja memilih berpuas diri sebagai wali kota, sebagai kepala otorita, sebagai tokoh publik. Tapi ia justru memilih kembali menjadi murid. Duduk di bangku yang sama dengan para pemuja ilmu, menahan kantuk yang sama, dan menghadapi ujian yang sama.
Bagi Amsakar, pendidikan bukanlah koleksi gelar di dinding, tetapi nyala lentera dalam ruang gelap pengabdian. Ia percaya, seorang pemimpin yang tak belajar akan mudah lupa arah; dan seorang murid yang tak mengabdi hanya akan jadi menara gading yang rapuh. Maka ia menjahit dua peran itu dengan benang integritas.
Gelar doktor itu kini tersemat rapi di belakang namanya. Tapi lebih dari itu, ia adalah bukti bahwa kekuasaan sejati lahir dari kesadaran, bukan dari jabatan. Cita-cita tidak mengenal usia, tak tunduk pada jabatan, tak takut pada keterbatasan.
Batam, hari ini, tak hanya memiliki wali kota yang membangun jalan dan jembatan, tapi juga membangun harapan. Belajar adalah kewajiban yang tak pernah usai. Dari kampung pesisir pun, seorang anak bisa menjejakkan kaki di pelataran akademik tertinggi.
Dari Sungai Buluh ke Jatinangor, dari Dabo Singkep ke Cilandak, Kanda Am telah mengukir jejak megah. Hari ini kita menyaksikan, pemimpin sejati bukan yang bicara paling lantang, melainkan yang bersedia belajar paling dalam. (*)
Rapat dengar pendapat membahas krisis air bersih yang dialami ratusan KK warga Batu Merah, Batu Ampar di DPRD Batam. F. M. Sya’ban/Batam Pos.
batampos – Sedikitnya 300 kepala keluarga (KK) di wilayah Batu Merah Atas, Kelurahan Batu Ampar, Kota Batam, mengeluhkan tidak mengalirnya air bersih selama dua bulan terakhir.
Masalah ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Batam bersama Sistem Pengelola Air Minum (SPAM) di Gedung DPRD Batam, Rabu (23/7).
RDP dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi, dan dihadiri perwakilan warga serta pihak SPAM. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan kesulitan mereka mendapatkan air bersih, yang merupakan kebutuhan dasar sehari-hari.
“Air tidak mengalir sudah dua bulan. Warga di 11 RT harus menarik air secara manual dengan menggunakan pompa,” kata Abdul Halik, Lurah Batu Merah.
Menanggapi keluhan tersebut, Rino selaku perwakilan dari SPAM menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di Batam tidak diimbangi dengan penambahan jaringan pipa distribusi air.
“Penduduk Batam terus bertambah, tapi jaringan pipa air masih terbatas. Solusinya adalah penambahan pipa baru,” jelas Rino.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan penambahan jaringan pipa ke Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Pengelola Aset. Usulan itu pun telah mendapat persetujuan dan diproyeksikan terealisasi pada Juni 2026.
“Kami harap penambahan ini dapat segera terealisasi agar warga Batu Merah tak lagi terdampak,” ucapnya. (*)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra foto bersama para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Foto. Arjuna/ Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menggencarkan strategi peningkatan daya saing pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui penguatan literasi branding. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pelatihan desain kemasan produk, yang diharapkan mampu membuka jalan produk lokal menembus pasar nasional hingga global.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebut bahwa sebuah kemasan kini bukan lagi pelengkap produk, melainkan bagian krusial dalam membangun identitas dan nilai jual.
“Packaging for branding bukan sekadar desain. Ia adalah wajah produk, bahkan bisa jadi penentu apakah produk laku atau tidak di pasaran,” katanya, Selasa (22/7).
Ada dua fokus utama yang disampaikannya. Pertama, pelatihan lanjutan bagi 20 pengrajin batik tulis dan cap. Kedua, pelatihan desain kemasan yang diikuti oleh 200 pelaku IKM dan UKM baru, dari total 2.280 yang dibina Pemko Batam.
IKM dan UKM harus segera bertransformasi dari pola produksi konvensional ke pendekatan berbasis strategi pasar. “Kita sudah punya banyak produk bagus, tapi sering tertahan karena tampilan luar yang tidak meyakinkan. Padahal, konsumen hari ini membeli dengan mata sebelum merasakan produk,” tambahnya.
Menurutnya, tren konsumen global menunjukkan bahwa visual dan kemasan sangat berpengaruh dalam menciptakan persepsi kualitas. Oleh karena itu, pelaku IKM perlu membangun narasi merek melalui desain yang kuat, informatif, dan menggugah rasa percaya pembeli.
Sementara, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra menyampaikan kontinuitas pelatihan yang mesti digalakkan, khususnya untuk pelaku usaha pemula.
“Kita ingin para pelaku IKM tidak hanya kreatif, tapi juga memahami prinsip dasar pemasaran modern. Mulai dari warna, font, sampai cerita di balik produk mereka,” ujarnya.
Pemko Batam, lanjutnya, telah menyediakan sejumlah fasilitas untuk mendukung langkah ini. Salah satunya adalah akses pembiayaan hingga Rp20 juta tanpa agunan dan bunga, agar pelaku usaha bisa segera menerapkan hasil pelatihan ke lini produksi mereka.
Bagi pemerintah, pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penyerapan tenaga kerja serta penguatan ekonomi keluarga di tingkat akar rumput.
“Ini bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan yang kami perjuangkan,” katanya. (*)