batampos.co.id – Perbaikan pelayanan yang terus ditingkatkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Karimun membuahkan hasil. DPM PTSP Karimun tercatat sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk 20 besar terbaik se-Indoneisa. Khususnya untuk PTSP.
”Sesuai dengan undangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI yang kita terima, kita diminta untuk melakukan presentasi tentang PTSP yang kita jalankan sehari-hari,” ujar Kepala DPM PTPS Kabupaten Karimun, Sularno, Selasa (22/6).
Presentasi digelar kemarin di Jakarta mengenai jenis pelayanan yang ada di PTSP Karimun. Tidak semua kabupaten mendapatkan undangan istimewa tersebut. Untuk tingkat kabupaten di Provinsi Kepri hanya diwakili Kabupaten Karimun dan Bintan.
Dari seluruh PTSP yang ada di Indonesia, yang diundang hanya yang terbaik. Dalam hal ini ada 20 kabupaten masuk kategori terbaik se-Indonesia. Sedangkan, untuk kategori kota hanya ada PTSP BP Batam.
”Yang menentukan masuk kategori terbaik itu langsung dari BKPM RI. Namun, dari 20 PTSP kabupaten yang masuk kategori terbaik akan bersaing. Makanya, diadakan ekspos atau presentasi dari masing-masing pimpinan PTSP,” jelas Sularno.
Dari 20 yang masuk kategori terbaik saat ini, akan dipilih 5 yang paling terbaik se-Indonesia. ”Kita berharap apa yang sudah ada di PTSP dan sudah berjalan dapat menjadi yang terbaik, khususnya bisa masuk lima besar terbaik. Sehingga Karimun akan semakin dikenal secara nasional agar dapat menarik investasi,” harapnya.
Sularno mengatakan sudah sejak dua tahun lalu pihaknya menerapkan proses perizinan tanpa calo. Pemohon harus datang sendiri untuk mengurus perizinan. ”Kecuali jika ada surat kuasa yang dilengkapi dengan materai dengan menunjuk seseorang sebagai pengurus resmi mewakili perusahaan atau orang pribadi itu diperbolehkan,” jelasnya.
Beberapa bulan lalu, PTSP juga sudah mengembangkan beberapa jenis perizinan yang bisa dilakukan secara online. Seperti SIUP, SITU, dan TDP. Selain itu, pihaknya juga sudah menerapkan standar waktu pengurusan suatu izin yang dimohonkan oleh masyarakat, yakni hanya tiga hari bila semua persyaratan lengkap.
Yang paling lama proses izinnya adalah operasional klinik. Butuh waktu 24 hari karena butuh waktu berulang-ulang untuk cek ke lapangan guna memastikan semua data yang masuk sesuai di lapangan. (san)
batampos.co.id – Kondisi perkembangan hasil pembangunan suatu daerah, dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu dapat diidentifikasi dari beberapa indikator makro ekonomi dan sosial daerah, diantaranya perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, Tingkat pengangguran terbuka (TPT), Inflasi, perkembangan Investasi dan tingkat kemiskinan.
Sampai tahun ke dua RPJMD (jika tahun 2016 merupakan tahun transisi pasca pilkada 2015) kondisi perekonomian Kota Batam belum menampakkan perbaikan yang berarti. Tahun 2017 kondisi perekonomian di Batam justru semakin lesu dibanding tahun sebelumnya.
Sebagaimana dilaporkan dalam LKPJ batam 2017, bahwa tahun 2017 ekonomi diprediksi hanya tumbuh sebesar 3,08 persen (angka resmi dari BPS belum di publikasikan), menurun dibanding capaian tahun sebelumnya. Dimana tahun tersebut, ekonomi tumbuh 6,75 persen di tahun 2015 dan 5,48 persen pada tahun 2016.
Kelesuan ini tampak pada pertumbuhan di beberapa sektor dominan. Dimana penduduk menggantungkan sebagian besar kehidupannya dari sektor tersebut, seperti pertanian, kehutanan, perikanan tumbuh minus, industri pengolahan dan konstruksi menurun drastis.
Sedangkan perdagangan di tahun 2017 melambat yaitu, di sektor pertanian kehutanan dan perikanan dari tumbuh 3,51 persen menjadi minus 1,31 persen.
Sektor industri dan pengolahan dari tumbuh 4,98 persen menjadi 1,56 persen. Sementara sektor konstruksi tumbuh dari 6,7 persen menjadi 3,44 persen dan sektor perdagangan dari 6,93 persen menjadi 6,27 persen.
Seperti yang dikatakan Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura. Ia menegaskan, perekonomian di Batam makin jeblok, bisa dilihat dari jumlah pengangguran yang makin bertambah dan orang miskin juga makin meningkat.
“Apakah masyarakat harus berdiam diri saja. Pimpinan daerah harus bertindak tegas, harus bagaimana bisa menaikkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kami lihat di laporan LKPJ, bukan meningkat, justru makin turun. Makanya harus ambil sikap Walikota Batam terkait dengan LKPJ,” ujar Nyanyang.
Pertama, lanjutnya, bagaimana bisa memaksimalkan pembangunan, pemerataan untuk membuka lapangan kerja, pemerataan untuk mengurangi kemiskinan, itu dilihat daripada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Terpenting, bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya kita sama-sama mencapai bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi berjalan maksimal. Yakni mempermudah segala perizinan investasi, mempermudah membuka lapangan usaha pekerjaan, jangan sampai semuanya dipersulit, akhirnya perekonomian jeblok. Kami malu sama kota atau provinsi lainnya yang makin meningkat. Justru di Batam makin jeblok,” terang politisi dari Partai Gerindra ini.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman mengatakan, jebloknya kondisi perekonomian di Batam selain disebabkan merosotnya perekonomian global, juga disebabkan pembagian kewenangan antara Pemko Batam dengan BP Batam yang tak jelas. Hal tersebut berpengaruh kepada kebijakan investasi, law enforcement nya yang lemah serta tak jelasnya bagaimana untuk kemudahan berinvestasi dengan aturan yang jelas dan tegas.
“Makanya banyak investor yang mengalihkan usahanya ke negara tetangga. Terkait kebijakan investasi, law enforcement, bagaimana kemudahan berinvestasi secara aturannya tegas dan jelas, pembagian kewenangannya jelas, tak tak urus izin ke pemko kemudian urus izin lagi ke BP Batam. Ini kan mengurangi rasa percaya diri investor. Makanya banyak investor yang mengalihkan usahanya ke negara tetangga,” terang Aman.
Masih kata Aman, untuk mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi di Batam, birokrasinya diperbaiki lagi.
“Siapa yang bertanggung jawab atas jebloknya perekonomian di Batam ya pemerintah daerah lah. Singkirkan ego masing-masing. Saatnya saling membantu untuk mendongkrak perekonomian di Batam,” kata Aman.
Sementara persentase penduduk miskin Kota Batam dengan perbandingan dari tahun 2013 hingga 2017 jumlahnya semakin meningkat.
Berdasarkan data BPS Kota Batam, tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Batam mencapai 61.160 dengan persentase yakni 4,81 persen dari jumlah penduduk keseluruhan di Batam. Sedangkan di tingkat Provinsi Kepri, Batam persentase penduduk miskin di Batam mencapai 6,06 persen. Sementara di tingkat nasional, penduduk miskin di Batam persentasenya adalah 10,64.
Jumlah penduduk miskin tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2016 yang berjumlah 57.290 atau 4,86 persen di Batam, 5,98 persen di tingkat provinsi dan 10,86 di tingkat nasional.
Tiga Tug Boat mendorong atau menuntun Kapal Tanker di perairan Tanjunguncang, Selasa (85). Batam adalah jalur strategis untuk kapal-kapal yang melintas. Karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malasyia. F Dalil Harahap/Batam Pos
Nyanyang menilai kinerja penanggulangan kemiskinan yang lamban, dinilai belum cukup menggembirakan tersebut, menjadikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatnya PDRB per kapita setiap tahun, belum mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan penduduk.
Untuk itu hendaknya Pemko Batam segera mengevaluasi ulang seluruh program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan angka kemiskinan. Sehingga ditemukan cara-cara yang lebih efektif dalam percepatan pengurangan jumlan penduduk miskin.
Sementara data penduduk miskin rumah tangga sasaran (RTS) berdasakan per kecamatan di Batam tahun 2017 dari Dinsos Batam, jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kecamatan Sagulung.
Tahun 2017, penduduk miskin di
Sagulung berjumlah 7.077.
Batam Kota sebanyak 3.870,
Sekupang 3.258,
Batuampar 3.115,
Belakangpadang 3.047,
Lubukbaja 3.026,
Galang 2.801,
Seibeduk 2.776,
Batuaji 2.667,
Bengkong 2.494,
Bulang 2.311 dan
Nongsa sebanyak 2.052.
Agar pertumbuhan ekonomi Kota Batam meningkat lebih progresif, sesuai kewenangannya, diharapkan pemerintah kota ke depan mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
Caranya antara lain melalui peningkatkan konsumsi masyarakat dengan cara menjaga daya beli masyarakat tidak turun, misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja. Berikutnya meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD dan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.
Sebagai sektor penting dan strategis untuk ketahanan dan keamanan pangan, pertumbuhan sektor pertanian kehutanan dan perikanan dalam beberapa tahun belakangan fluktuatif dan cenderung menurun, bahkan tahun 2017 minus 1,31 persen (tidak tumbuh).
Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha yang mampu mempertautkan dan mensinergikan aspek produksi dan distribusi hasil pertanian.
Untuk itu diharapkan ke depan sektor pertanian kehutanan dan perikanan hendaknya juga menjadi prioritas kebijakan ekonomi di setiap tahun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Khususnya secara konsisten meningkatkan ketersediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, permodalan, bibit unggul, pupuk dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian juga olahan hasil pertanian.
Sebagai daerah yang PDRB nya di dominasi sektor sekunder (industri pengolahan), diharapkan pemerintah daerah tetap menciptakan suasana nyaman bagi pelaku industri, dunia perdagangan, hotel dan restoran melalui iklim usaha yang kondusif. Berikutnya memberikan kemudahan perijinan untuk menjaga kepercayaan investor dengan fasilitas yang memadai dan standar, fasilitasi ruang/tempat-tempat strategis untuk usaha.
Kemudian tetap menjaga keseimbangan antarsektor perekonomian primer, sekunder dan tertier dan kebijakannya difokuskan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut sebagai manifestasi perekonomian lokal yang menyerap banyak tenaga kerja, agar sektor ini mampu lebih berperan dalam kegiatan perekonomian di Kota Batam. Sehingga sektor industri pengolahan, kontribusinya seimbang dengan sektor besar lainnya.
Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, direkomendasikan agar pemerintah daerah Kota Batam segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang oriensinya untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara-cara yang lebih efektif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya. (gas)
batampos.co.id – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Madrasyah Aliah Negeri (MAN) Batam di Seibinti, Sagulung telah ditutup. Sebanyak 288 siswa baru sesuai dengan daya tampung sekolah berakreditasi A telah terisi melalui pendaftaran online yang sudah dibuka sejak Februari lalu.
Namun demikian tidak sedikit calon siswa lain yang tidak lolos ataupun yang sudah lolos PPDB kecewa lantaran adanya informasi pungutan biaya masuk yang angkanya cukup besar yakni Rp 6 juta persiswa. Beberapa calon siswa lain yang sebelumnya sudah mendaftar melalui aplikasi online akhirnya mundur karena merasa keberatan dengan besaran biaya masuk tersebut.
“Kalau diterima harus bayar Rp 6 juta. Itupun dikasih waktu hanya tiga hari. Orangtua saya tak punya uang makanya saya mundur,” ujar Fa, seorang calon siswa yang mundur.
Ui, siswa lain yang sudah dilolos dan diterima PPDB menuturkan hal yang sama. Untuk masuk ke sekolah tersebut dia diwajibkan membayar uang sebasar Rp 6 juta tersebut. Ui sebenarnya keberatan namun dia tetap memintah orangtuanya untuk bayar sebab dia ingin melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.
“Nggak tahu buat apa. Tapi disuruh bayar Rp 6 juta. Nanti mau dibayar sama bapak,” ujar Ui yang dijumpai di lingkungan sekolah tersebut, kemarin.
Informasi kutipan uang masuk sekolah itu juga dibenarkan siswa MAN sendiri. Kutipan uang masuk itu sudah rutin dilakukan setiap PPDB dengan besaran yang berbeda-beda.
“Saya kemarin Rp 4 juta. Kakak-kakak sebelumnya (tahun 2016) Rp 2 juta. Sekarang katanya naik lagi jadi Rp 6 juta,” tutur Gh,seorang siswa saat dijumpai di lingkungan MAN, kemarin.
Pihak sekolah saat dikonfirmasi membantah adanya informasi kutipan uang pendaftaran PPDB tersebut. Kepala Sekolah MAN Batam Hairina melalui humasnya Rio Nur Iman mengaku, tidak ada kutipan apapun untuk pendaftaran PPDB tersebut.
“Pendaftaran PPDB sistem online dan semuanya gratis. Untuk siswa prestasi sudah buka sejak Februari lalu, sementara reguler (PPDB umum) mulai bulan april. Tidak ada pungutan apapun untuk pendaftaran itu,” kata Rio.
Pelajar MAN 1 Batam di Sagulung duduk di depan sekolah, Selasa (22/5). Walau berstatus sekolah negeri, sekolah ini membebani siswa uang pembangunan.
Informasi pungutan kata Rio, bisa saja pungutan untuk biaya seragam dan pembangunan saat akan masuk sekolah nanti kepada calon siswa yang sudah lolos PPDB. Namun untuk besarannya Rio mengaku tidak mengetahui sebab itu sudah diserahkan ke pihak komite sekolah.
“Aturan memang dari kami, tapi untuk masalah biaya masuk itu yang tanda tangan komite. Jadi lebih bagus tanya komite saja,” ujar Rio.
Ketua Komite MAN Rudi saat dikonfirmasi mengakui adanya pungutan tersebut namun dia membantah itu uang pendaftaran melainkan uang seragam dan pembangunan saat masuk sekolah nanti. Kutipan uang pembangunan dan seragam tidak dibatasi dalam waktu tiga hari seperti yang dikeluhkan orangtua calon siswa.
“Itu untuk uang seragam dan pembangunan. Pembayarannya bisa dicicil kok bahkan bisa lebih dari setahun cicilnya.” Tutur Rudi.
Kenapa ada pungutan?, Rudi menjelaskan meskipun berstatus sekolah negeri, tenaga pengajar di MAN Batam didominasi oleh guru honorer yang harus digaji oleh komite. Begitu juga dengan fasilitas sekolah masih banyak yang kurang sehingga membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan sekolah diantaranya masjid sebagai ikon MAN Batam.
“Guru honor lebih banyak pak di sini. 30 an orang. Belum lagi pembangunan Masjid, uang seragam dan lainnya. Dari mana dananya kalau bukan dari komite. Bantuan pemerintah masih minim pak,” ujar Rudi.
Meskipun sudah melakukan pungutan tersebut, kata Rudi, anggaran untuk operasional sekolah yang ditanggung Komite masih sangat kurang. Imbasnya masih banyak gaji guru honorer dibawa UMA, pembangunan Masjid belum bisa dirampungkan dan lain sebagainya.
“Gaji guru honorer disini masih di bawa UMS pak. Padahal mereka S1 ada juga yang S2. Jadi bukanlah sebuah kesalahan dengan pungutan ini. Bantuan pemerintah minim sementara sekolah dituntut untuk bagus ya mau gimana lagi,” tutur Rudi.
Pungutan uang masuk itu juga diakui Rudi sudah disampaikan secara transparan ke pihak sekolah dan juga Menterian Agama (Kemenag) sebagai penanggung jawab sekolah tersebut.
“Tapi tidak semua siswa kami bebankan. Yang benar-benar tidak mampu namun berprestasi kita maklumi,” kata Rudi. (eja)
batampos.co.id – Komandan Lanal Dabo Singkep Letkol Laut (P) Agus Yudho Kristianto M.Tr.Hanla menyampaikan bahwa jajaran Lanal Dabo Singkep telah melakukan penangkapan dan juga tmengamankan dua tersangka lengkap beberapa barang bukti (BB) berupa 800 kg pasir timah atau sebanyak 20 karung terkait Selundupan Pasir Timah ilegal di Perairan Laut Desa Sedamai Rabu (16/5) malam.
Kapal bermesin Dompeng 33 PK dari Provinsi Bangka itu ditangkap tepatnya pada posisi 0° 21.953′ S -104° 39.514′ E.
“Hasil keterangan sementara dari dua tersangka yang diamankan menyebutkan, biji pasir timah tersebut rencananya akan dibawa dari Dabo Singkep menuju Bangka. Dan sekarang kapal pompong sebagai transportasi angkutan sudah diamankan di Posmat TNI AL Dabo sekaligus dilakukan penahanan di Mako Lanal Dabo Singkep” ujar Letkol Laut (P) Agus Yudho.
Selanjutnya dikatakan, kronologis penangkapan tersebut berawal dari informasi nara sumber terpercaya tentang adanya kegiatan loading bijih pasir timah dari darat ke kapal pompong nelayan di Perairan Sedamai. Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dan diteruskan ke Patkamla Dabo Singkep yang sedang melaksanakan Patroli di seputaran Perairan Kote – Tanjung Kruing.
Pada saat kapal pompong nelayan sedang melakukan aktivitas angkut bijih pasir timah tersebut meninggalkan Pantai Sedamai, Patkamla Dabo Singkep langsung melakukan penyekatan di laut, kemudian dilaksanakan Prosedur Pengejaran, Penangkapan dan Penyelidikan (Jarkaplid) terhadap kapal pompong tersebut sampai dengan pompong ditangkap paparnya.
Pada saat ditangkap kapal pompong nelayan dengan ciri-ciri cat kayu, body kayu bermesin Dompeng 33 PK tersebut terbukti mengangkut 20 Karung bijih timah yang akan diselundupkan ke Pulau Bangka, sehingga nahkoda dengan inisial “LU” dan seorang yang bertugas mencari dan pengecekan bijih timah dengan inisial “YA” tidak bisa berkutik saat dilakukan penangkapan dan langsung di kawal menuju Posmat TNI AL Dabo.
Menurut keterangan kedua tersangka, bijih timah tersebut dibeli dari penyedia barang berinisial “A” yang juga warga Desa Lanjut. Sampai saat ini para pelaku beserta barang bukti (BB) sedang dilaksanakan penahanan di Mako Lanal Dabo Singkep untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. (*)
Dua yacht terlihat di Perairan Tarempa, Anambas, Selasa (22/5). Mereka akan mengikuti rangkaian Rally Sail to Anambas 2018. F. Syahid/batampos.co.id
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas siap menyambut kedatangan 26 yacht dari berbagai negara Eropa dan Australia. Mereka merupakan peserta Rally Sail to Anambas 2018. Anambas merupakan salah satu daerah yang dilalui peserta rally. Sesuai jadwal, mereka tiba di Anambas pada 31 Mei hingga 4 Juni 2018.
Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kepulauan Anambas Masykur mengatakan, pemerintah daerah sudah melakukan persiapan penyambutan mereka. “Event tahunan pencinta rally yacht dunia dapat menjadi salah satu ajang promosi wisata Anambas,” ungkapnya.
Pihaknya baru saja selesai melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak mulai dari bea cukai, Imigrasi serta pihak terkait. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sahtiar, di Kantor Bupati KKA, Senin (21/5). “Alhamdulillah, kita telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyambutan,” ungkap Masykur, Selasa (22/5).
Dari hasil rapat koordinasi, seluruh pihak siap menerima kedatangan peserta Sail 2018. “Mereka akan disambut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada agar mereka dapat puas saat singgah ke Anambas,” jelasnya.
Kendati kegiatan tersebut masih 10 hari lagi sebut Masykur, namun sebagian yacht sudah tiba di Anambas. “Sebanyak 6 kapal yacht sudah sampai Anambas, empat di antaranya labuh di Pantai Padang Melang, Kecamatan Jemaja,” jelasnya.
Masykur berharap event tahunan ini dapat berjalan lancar dan para peserta Rally Sail To Anambas dapat puas menikmati keindahan Anambas baik itu keindahan alam, laut, bawah laut, kebudayaan, kuliner, serta keramahtamahan masyarakat Anambas.
“Pastinya target kita menjadikan Sail Anambas menjadi promosi wisata Anambas dapat optimal. Kita harapkan ke depan akan semakin banyak wisatawan mancanegara yang akan datang menikmati keindahan alam Anambas,” tutupnya.(sya)
batampos.co.id – Sejumlah item barang dari 8 kontainer yang diamankan Jajaran Polda Kepri di Pelabuhan Sei Kolak, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, awal April lalu dikembalikan ke pemiliknya.
“Dokumennya sesuai dengan barangnya makanya kita kembalikan ke pemiliknya. Kalau tak dikembalikan nanti kita yang bisa digugat,” jelas Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Aris Rusdianto saat dihubungi, Selasa (22/5).
Disinggung apakah ada barang yang berkurang dari 8 kontainer yang melakukan sejumlah pelanggaran itu? Ia membantah hal tersebut. Ia menegaskan tidak ada barang yang berkurang. Semua barang yang tidak sesuai dokumennya atau melanggar masih diamankan dalam 8 kontainer yang dititipkan di Mapolres Bintan, Bintan Buyu. “Ini atensi pak Kapolda langsung,” katanya.
Dikatakannya juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dibuat ke Kejaksaan. Termasuk surat penyitaan barang yang tidak lengkap dokumennya.
Apakah sudah ada tersangka? Aris mengatakan belum ada tersangkanya. Menurutnya kasus ini masih akan terus bergulir karena beberapa pemiliknya berdomisili di Jakarta. “Masih panjanglah, ini aja kita baru pulang dari Jakarta. Habis periksa ahli, sabarlah,” ujarnya enggan menyebut ahli apa yang dimintai keterangan.
Sementara Kepala Cabang Meratus Tanjungpinang, Purji Yatno mengatakan pihaknya masih menunggu informasi dari pihak Polda Kepri yang mengamankan 8 kontainer milik Meratus. Diakuinya kerugian jelas ada, namun pihaknya belum mengkalkulasikan, karena dengan tertahannya 8 kontainer tersebut yang seharusnya bisa digunakan menjadi tidak terpakai.
Disinggung berapa banyak pemilik barang yang menyewa kontainer milik Meratus? Ia enggan menjawabnya. “Itu Polda saja,” kata dia singkat.
Diketahui sebelumnya, Polda Kepri membongkar 21 kontainer milik Meratus di Pelabuhan Sei Kolak, Kijang. Dari 21 kontainer tersebut, 8 kontainer diamankan karena dicurigai berisikan barang tanpa dokumen lengkap. Barang-barang itu adalah kasur bekas, ponsel, kosmetik, dan lainnya. Hingga saat ini, 8 kontainer yang diamankan masih berada di Mapolres Bintan.(met)
batampos.co.id – Wajib didampingi wali murid dan melangsungkan Salat Jumat bersama, akan mewarnai pengumuman kelulusan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanjungpinang, Jumat (25/5) nanti.
Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang, H Z Dadang AG menuturkan, kehadiran orang tua dan aktivitas Jumatan bersama akan meminimalisir kemungkinan terjadinya konvoi paska pengumuman nanti.
Pengumuman kelulusan yang semula direncanakan berlangsung Rabu (23/5), diundur lantaran keterlambatan pengiriman hasil ujian dari kementerian yang baru akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi pada Selasa (22/5) kemarin. Sehingga hari ini, pemprov baru akan menyerahkan kepada pemko dan pemkab. Kemudian dilanjutkan pemko baru dapat menyerahkan ke sekolah-sekolah pada Kamis (24/5) besok.
“Di hari yang sama sekolah langsung melakukan rapat untuk penentuan hasil kelulusan anak didiknya,” terang Dadang, kemarin.
Namun kemunduran hari pengumuman kelulusan, menurutnya memberikan keuntungan sendiri. Dikarenakan para murid yang beragama muslim dapat lengsung mengerjakan ibadah bersama. Sehingga mencegah aktivitas yang negatif.
Sementara itu, terkait hasil kelulusan nanti, dikatakan Dadang, sekolah tetap menjadi pihak yang bakal memutuskan kelulusan anak didiknya. Namun hasil UNBK, dipastikan menjadi tolok ukur dalam penerimaan siswa baru di tingkat selanjutnya.
“Karena untuk lulus, tentunya sekolah lebih tahu secara keseluruhan. Tapi untuk penerimaan, hasil UNBK jadi salah satu cara seleksi calon murid baru,” ujar Dadang. (aya)
batampos.co.id – Memastikan jajanan untuk aman dari berbagai bahan pengawet dan pewarna makanan berbahaya, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes Dalduk dan KB) Tanjungpinang akan melakukan pengawasan bersama BPOM Batam.
Pengujian bahan makanan diterangkan, Kadisdalduk dan KB Tanjungpinang, Rustam, mengawasi adanya penggunaan rhodamin b, methalin yellow, borax dan formalin.
Sehingga, lanjut Rustam, dalam proses pengawasan yang dilakukan selama beberapa hari ke depan Dinkes akan menerjunkan 13 petugas dan didukung satu tim dari BPOM Batam beserta mobil laboratorium kelilingnya.
Namun dari pantauan pengawasan yang dilakukan, Selasa (22/5) di Pinlang Mas, Rustam berani menjamin, sebanyak 28 penjual jajanan untuk takjil, negatif dari seluruh bahan berbahaya tersebut.
“Untuk kebersihan secara umum cukup baik, tetapi memang masih perlu peningkatan khususnya pengelolaan sampah dan sebagainya,” sambung Rustam.
Sehingga pengawasan disejalankan dengan edukasi kepada para pedagang. Yakni pengawasan higienitas dan kebersihan penjual. Juga lingkungan lokasi penjualan makanan jajanan.
“Edukasi akan dilakukan secara interaktif dengan para pedagang dari lapak ke lapak,” terang Rustam lagi.
Edukasi itu meliputi pemilihan bahan makanan, cara pengolahan, penggunaan bahan tambahan makanan termasuk pengawet, pewarna, pemanis dan sebagainya. Termasuk pula penyajian makanan yang aman termasuk dengan menutupnya untuk menghindari gangguan lalat, kebersihan diri para penjual, juga pengelolaan sampah dan pemakaian kantong pembungkus yang benar.
Dengan pengawasan yang dilangsungkan ini, Dinkes berupaya memastikan makanan jajanan yang dijajakan aman. “Dan masyarakat terlindungi dari kemungkinan dampak makanan jajanan yang tidak aman dan tidak sehat,” pungkas Rustam. (aya)
batampos.co.id – Pemkab Bintan akan menggelar kembali Festival Lampu Cangkok 2 Juni mendatang atau bertepatan 17 Ramadan sampai berakhirnya Ramadan 1439 H dengan total hadiah Rp 37 juta. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Bintan Ronny Kartina mengatakan, Festival Lampu Cangkok 2018 akan dinilai berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek bangunan, keamanan, dan estetika.
Ronny menjelaskan, aspek bangunan yakni mengutamakan kekokohan bangunan, posisi letaknya yang tidak menggangu aktivitas pengguna jalan dan ketinggian menara minimal 3,5 meter. Sedangkan untuk aspek keamanan meliputi lebar konstruksi gerbang baik dari sisi kiri dan kanan jalan sekitar 5 meter, lalu kebersihan di sekitar gerbang lampu serta ramah lingkungan.
”Aspek yang terakhir yakni lebih mengutamakan pesan dan kesan yang disampaikan. Harus dibangun bernuansa islami lalu keindahan lampu cangkok, kerapian, serta bahan dan banyaknya lampu cangkok yang dipasang,” jelasnya.
Diakui Ronny, untuk hadiah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jika di tahun 2017 total Rp 26 juta, untuk tahun ini naik menjadi Rp 37 juta. ”Yang jelas untuk juara satu memperoleh bantuan sebesar Rp 10 juta, juara dua Rp 7 juta, dan juara tiga Rp 5 juta,” ujarnya.
Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Bintan Luki Zaiman Prawira menuturkan, festival lampu cangkok ini merupakan bentuk apresiasi masyarakat menyambut hari kemenangan nanti.
Festival yang melibatkan komponen masyarakat mulai RT, RW, pemuda setempat itu diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi, sehingga begitu usai melaksanakan salat sunat tarawih mereka bisa menuangkan kreasinya dalam bentuk lampu cangkok.
”Ini juga sebagai bentuk daya tarik pariwisata karena berkenaan nilai-nilai kultur budaya islami yang melekat dalam masyarakat Melayu kita,” menurut Luki.
Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan Festival Lampu Cangkok kembali digelar untuk memeriahkan Ramadan. Pemkab Bintan ingin menghidupkan kembali tradisi yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Melayu.(met)
batampos.co.id – Semenisasi jalan sepanjang 1.670 meter dengan lebar 3 meter yang telah diselesaikan oleh TNI melalui program TMMD 2108 lalu, manfaatnya cukup dirasakan masyarakat. Jalan tersebut kini menjadi akses bagi warga di Kelurahan Tanjungbatu Barat dan Desa Lubuk, Kecamatan Kundur.
Lurah Tanjungbatu Barat Ismail mengaku akses jalan yang dibangun melalui program TMMD banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika sebelumnya warga harus memutar cukup jauh, dengan adanya jalan penghubung tersebut, warga tidak perlu susah payah lagi. Terutama bagi masyarakat petani saat hendak pergi ke kebun dan bagi pedagang serta bagi warga yang hendak melakukan aktivitas sehari-hari sangat merasakan manfaatnya.
”Banyak warga yang menyampaikan terima kasih atas dibukanya akses jalan penghubung antar-Desa Lubuk dan Kelurahan Tanjungsari. Setiap hari jalan selalu ramai karena menjadi jalan alternatif menuju Kelurahan Tanjungbatu Kota,” kata Ismail, Selasa (22/5) .
Kepala Desa Lubuk, Atan juga mengucapkan rasa syukur atas telah dibukanya akses jalan tersebut.(ims)
batampos.co.id – Komandan Lanal Dabo Singkep Letkol Laut (P) Agus Yudho Kristianto M.Tr.Hanla menyampaikan bahwa jajaran Lanal Dabo Singkep telah melakukan penangkapan dan juga tmengamankan dua tersangka lengkap beberapa barang bukti (BB) berupa 800 kg pasir timah atau sebanyak 20 karung terkait Selundupan Pasir Timah ilegal di Perairan Laut Desa Sedamai Rabu (16/5) malam.
