Gubernur Kepri Nurdin Basirun menikmati sarapan pagi bersama santri pondok Pesantren Al Kautsar Kilometer 13, Tanjungpinang, Selasa (13/3). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun sangat mendukung konsep dan pola pendidikan yang diterapkan di Pesantren. Dari pondok pesantren inilah lahir generasi generasi penerus bangsa dengan karakter keagamaan yang kuat serta keilmuan yang mumpuni.
“Pesantren zaman now semakin bagus dalam mendidik para santrinya. Para alumni pesantren banyak yang berkualitas bahkan mampu bersaing dengan anak-anak yang belajarnya hanya di sekolah umum. Terbukti tadi pengasuh pesantren kasih tau kalau alumni sini sudah ada yang dapat beasiswa S2 di Belanda dan Turki kan luar biasa itu,” ujar Nurdin mengawali tausiyahnya saat Safari Subuh di Masjid Pesantren Al Kautsar Km.13, Tanjungpinang, Selasa (13/3).
Menurut Nurdin, para santri semua dah terbiasa hidup disiplin di Pesantren, dah biasa sholat berjamaah, sholat tahajud. Jadi dia sangat menjamin dan tidak meragukan lulusan pesantren akan menjadi generasi pemimpin negeri yang berkualitas. Apalagi ditambah bekal keilmuan baik ilmu agama maupun pengetahuan umum yang telah didapatnya.
Pesantren yang sudah beroperasi dan pernah mendapat bantuan pada saat H. Muhammad Sani sebagai Gubernur ini masih perlu banyak pembenahan baik sarana prasarana lingkungan pondok dan masjidnya. Untuk hal tersebut Pemprov Kepri sangat mendukung dan siap membantu upaya-upaya yang dilakukan pihak pesantren untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur yang masih diperlukan.
Menurutnya, dari jaman jadi Wakil Bupati sama almarhum Sani sampai saat ini dirinya selalu mendukung program dan melanjutkan yang dilakukan. Contohnye almarhum bangun Masjid Agung Karimun, dan Nurdin menyambung dengan membuatkan Menara Masjid dan lainnya. “Apalagi pesantren ini juga program dari jaman almarhum insyaallah kami siap membantu kelanjutan pembangunan nya sesuai kemampuan kami,” ujar Nurdin di hadapan ratusan santri dan para jamaah.
Para santri dan jamaah sangat antusias mendengarkan tausiah Nurdin. Kembali diingatkan Nurdin agar para santri sebagai generasi muda harus senantiasa memiliki semangat dalam menimba ilmu, ikhlas dalam belajar pasti ilmunya bermanfaat dan barokah. Serta jauhkan diri dari hal yang negatif seperti misalnya narkoba.
“Jadi santri harus tekun semangat belajar dan ikhlas agar ilmunya manfaat dan barokah. Anak jaman sekarang tak usah bergaul yang macam-macam, apalagi pakai narkoba jangan sampai ya adek adek semua” pesan Nurdin.
Usai melaksanakan kegiatan safari shubuh ratusan para santri putra dan putri yang hadir berebut berkumpul untuk berfoto dan bersalaman dengan Gubernur Kepri yang didampingi Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah dan para kepala OPD.
Usai Subuh, Nurdin bersarapan pagi bersama ratusan santri. Nurdin tampak berada di tengah-tengah para santri menikmati lontong dan segelas teh. (bni)
batampos.co.id – Polemik seleksi pemilihan Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri masih belum tuntas. Diakui Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bahwa nama calon Direktur Utama PT. Pelabuhan Kepri sudah dikantonginya.
“Sudah saya kantongi. Yang jelas posisi teratas tidak dijamin jadi pimpinan,” ujar Nurdin dihadapan beberapa media di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (13/3).
Soal kriteria yang menjadi dasar penentuan nanti, Nurdin menegaskan, selisih poin diantara tiga nama terpilih tidak terpaut jauh. Menurut Gubernur, kewenangan untuk menetapkan unsur pimpinan menjadi kewenangan mutlak dirinya.
“Saya punya kewenangan untuk membuat pilihan dan keputusan,” tegas Gubernur.
Ditambahkannya, selain akan menuntaskan polemik BUP PT. Pelabuhan, ia juga meminta percepatan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi pengisian jabatan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Pembangunan Kepri.
“Kita berharap semua perusahaan yang milik Pemerintah Daerah, menjadi tulang punggung bagi Pemda,” papar Gubernur Nurdin.
Kondisi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), PT Pelabuhan Kepri (PK) sedang tidak sehat. Pasalnya, ada arogansi Direksi terpilih enggan untuk bekerjasama antara satu dengan yang lain. Dua direksi terpilih, Guntoro dan Rio Onasis merasa kecewa dengan sikap calon Direktur PT. Pelabuhan Kepri yang baru, Darmansyah.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Direktur BUP PT. Pelabuhan Kepri dimana Capt. Darmansyah meraih nilai tertinggi 15 point, sedangkan kandidat lainnya yakni Capt. Rio Onasis dan Windarso Dwi Guntoro meraih nilai 14 point.
Pengumuman kelulusan calon Dirut PT. Pelabuhan Kepri ini dikeluarkan 4 Januari 2018. Surat keputusan ditandatangani Sekretaris Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan, Syamsul Bahrum yang juga sebagai Asisten II Bidang Pembangunan Pemprov Kepri.(jpg)
batampos.co.id – Pasca seringnya dirazia, ditertibkan dan dilakukan patroli pengawasan rutin oleh tim dari Ditpam BP Batam di area Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim seluas 1.762 hektare, aktivitas penambangan pasir di wilayah tersebut seperti di Kabil dekat Kampung Jabi mendadak sepi dan menghilang, Selasa (13/3).
Padahal sebelumnya marak dan blak-blakan penambang pasir melakukan penyedotan pasir darat, lori-lori pada antre parkir menunggu giliran mengangkut pasir hasil penyedotan, saat ini seolah menghilang.
Pantauan Batam Pos di sejumlah titik kubangan yang biasanya marak terdapat aktivitas penyedotan pasir darat seperti depan pintu masuk kawasan wisata Pantai Sekilak. Di jalan setapak agak masuk ke dalam sekitar 200 meter dari jalan raya utama Batubesar-Kabil, mendadak sepi. Kubangan tersebut ditinggal para penyedot pasir. Begitu juga gubuk-gubuk yang biasanya dijadikan tempat istirahat dan tempat mesin penyedot, kosong semua.
Begitu juga di area kubangan bekas penambangan pasir tepat di depan pintu masuk RS Budi Kemuliaan II Kabil, atau samping pemakaman umum Kabil, tampak sepi ditinggalkan oleh para penambang pasir.
Begitu juga mobil patroli Ditpam BP Batam terlihat mondar mandir keluar masuk jalan menuju area kubangan bekas penambangan pasir yang sudah ditinggal penambang pasir.
“Iya benar, tadi siang (kemarin) tiga mobil patroli kami kerahkan untuk pengawasan di area KKOP Bandara Hang Nadim. Pengawasan atau patroli tersebut rutin tiap hari kami lakukan, agar tak ada lagi oknum yang nekat atau curi-curi dalam menyedot pasir darat di area KKOP Bandara Hang Nadim,” ujar Kepala Direktur Pengamanan BP Batam, Suherman.
Penambangan Pasir di Panglong Makin Berani
Di saat aktivitas penambangan pasir darat di Kabil mendadak menghilang, kondisi berbeda justru terjadi di lokasi penambangan pasir darat di Panglong Batubesar, Selasa (13/3) siang.
Pantauan Batam Pos di lokasi, beberapa mesin diesel pengisap pasir darat yang diletakkan di samping kubangan galian pasir, semuanya dalam kondisi hidup atau dioperasikan. Begitu juga selang penyedot air berukuran panjang dan berdiameter sektiar lima centimeter, semuanya menjuntai diarahkan masuk ke dalam kubangan air.
Beberapa alat pendukung lainnya seperti sekop, cangkul juga ditaruh dekat pasir yang sudah diayak atau dipisahkan dari sebelumnya tercampur lumpur tanah merah. Sekop tersebut untuk menaikkan pasir hasil sedotan ke dalam bak lori.
Begitu juga dengan lori yang siap mengangkut pasir untuk dibawa ke pembeli atau pengorder pasir, juga tampak berderet parkir memanjang di samping kubangan pasir di Panglong. Mereka tampak mengantre menunggu giliran angkut pasir usai disedot dan diayak.
Penambang pasir liar di belakang Perumahan Arira, Batu Besar, Nongsa. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Beberapa orang berpakaian rapi dan berbadan tegap tampak sibuk mengatur truk yang mengantre menunggu gilirannya mengangkut pasir. Terdapat satu posko tepat di simpang empat di Panglong area penambangan pasir. Di posko tersebut tampak berdiri dan ada yang duduk beberapa orang yang terlihat sibuk mengawasi lalu lalang aktivitas lori pasir yang masuk mengantre dan mengawasi adanya warga melintas di jalan tersebut.
Batam Pos sempat mendapat teguran saat mencoba mendekat ke mesin penyedot untuk melihat aktivitas penambangan pasir dari beberapa orang yang berdiri di gubuk posko tersebut. “Kenapa bang, mau tengok apa,” tanya beberapa orang yang langsung mendekat ke Batam Pos.
Lori-lori yang sudah terisi pasir yang masih dalam kondisi basah, langsung pergi meninggalkan area penambangan. Jalan yang dilintasi lori bermuatan pasir tersbut terlihat langsung membekas dan basah terkena tetesan air dari dalam bak berisi pasir yang masih basah. Ada juga sopir pengangkut pasir yang sengaja menggunakan terpal untuk menutup bak bermuatan pasir tersebut.
Diberitakan sebelumnya dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir darat di Panglong Nongsa, dari yang awalnya daratan, saat ini tinggal menyisakan kubangan raksasa bak danau, sudah mencapai hampir 50 hektare. Hal ini ditegaskan oleh anggota Komisi III DPRD Batam, Jeffry Simanjuntak kepada Batam Pos beberapa minggu lalu
“Itu luasan kerusakan lingkungan baru di kawasan Panglong Nongsa saja loh ya. Belum di titik tempat lainnya di Batam. Kalau dibilang dampak kerusakan lingkungannya sudah parah atau belum, dari pandangan mata saja sudah jelas itu sudah parah kerusakan lingkungannya. Mau diapakan bekas galian yang berwujud kubangan raksasa, dikembalikan atau ditimbun lagi pun tidak,” ujar anggota legislatif dari PKB ini.
Parahnya kondisi kerusakan lingkungan di Batam akibat aktivitas penambangan pasir darat, lanjut Jeffry, harusnya pemerintah dalam hal ini Pemprov Kepri tak boleh tutup mata dan diam saja. Pemprov Kepri harus tegas mengambil sikap.
“Sudah tahu tak berizin aktivitasnya atau ilegal, masih saja dibiarkan. Gubernur Kepri harus mengambil tindakan tegas dan nyata, bukan malah diam, pura-pura tak tahu dan justru melemparkan ke Pemko Batam. Ini sudah fatal dampaknya ke Batam,” terang Jeffry.
Soal kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir darat di Batam, Jeffry menegaskan, Pemko Batam dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH), punya kewenangan penuh yang sudah diatur dalam undang-undang lingkungan hidup.
“PPNS di DLH Batam berwenang melakukan pemeriksaan, melakukan penyitaan, bakan menghentikan aktivitas ilegal penambangan pasir karena berdampak langsung ke kerusakan lingkungan di Batam. Sebagaimana dalam aturan undang-undang lingkungan hidup, PPNS di Batam tak bisa melihat itu izin kewenangan pemprov, PPNS DLH Batam tak boleh bertindak., pandangan itu salah kaprah,” kata Jeffry.
Kuncinya, lanjut Jeffry, keseriusan dan kemauan SDM PPNS di Pemko Batam. Ia melihat, PPNS di Batam ataupun Pemko Batam ini tak siap dan tak memiliki kemauan serius dalam menertibkan soal dampak dari aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Batam.
“Saya berharap Walikota batam mau bererak untuk pengawasan dan penertiban terkait aktivitas penambangan pasir darat di Batam. Sebab, anggaran untuk itu sudah dianggarkan di RPJMD. Sebab, aktivitas penambangan pasir darat tersebut terbukti ilegal dan berdampak kerusakan lingkungan,” ujar Jeffry.
Sebab, lanjutnya, selama ini tindakan yang ada oleh Pemko Batam hanya pencegahan saja. Padahal aktivitas penambangan pasir darat di Batam itu jelas ada pelakunya. Sampai sepuluh tahun ini, hanya ada satu saja pelaku penambangan pasir darat di Batam yang sampai di tingkat pengadilan prosesnya.
“Saya melihat ada ketidakmampuan dan ketidakberanian pemimpin Pemerintah Kota Batam menghadapi aktivitas penambangan pasir darat di Batam. Jangan sampai hal ini menimbulkan tanda tanya dan persepsi di masyarakat kalau Walikota batam terkesan melakukan pembiaran bahkan kesengajaan terhadap aktivitas penambangan pasir darat di Batam. Ini harus dihentikan. Minimal tak semualah, tapi berangsur atau mampu mengurangi,” terang Jeffry. (gas)
batampos.co.id – Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan proses penertiban di area Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim, Selasa (13/3).
Dalam operasi kali ini, mereka menertibkan sejumlah rumah liar dan kebun-kebun yang berada di kawasan terlarang tersebut.
“Ini merupakan tanah negara, makanya jika ada kegiatan ilegal akan ditertibkan,” kata Kepala Seksi Hutan dan Patroli Ditpam BP Batam di dalam kawasan KKOP Bandara.
Kawasan KKOP Bandara Hang Nadim merupakan area terlarang yang harus disterilkan karena sewaktu-waktu pihak BP Batam melakukan perluasan areal runaway bandara.
Pantauan Batam Pos, sejak awal memasuki kawasan KKOP sudah melihat bekas-bekas kandang babi yang dulu pernah ditertibkan tim terpadu. Jumlahnya mencapai puluhan yang mengindikasikan bahwa daerah ini pernah menjadi perkampungan peternak babi.
Semakin kedalam, medan semakin terjal. Namun semakin sulit medannya, malah semakin banyak ditemukan kebun-kebun sayur yang ditanami pembalak liar.
Bahkan sampai ada yang membuat jembatan khusus dimana ada semacam saluran irigasi dibawahnya yang berfungsi untuk mengairi kebunnya yang ditanami timun. Lokasinya cukup tersembunyi sehingga sulit ditemukan, namun karena naluri anggota Ditpam yang biasa berpatroli di dalam hutan maka mudah untuk menemukannya.
Si pemilik kebun, Hasibuan menuturkan bahwa ia mulai merambah KKOP Bandara karena tidak kunjung mendapat kerja setelah diputus kontraknya.
“Saya ikut-ikutan teman, daripada saya tak makan karena tak ada kerja,” kilahnya.
Hasibuan mengaku tinggal di ruli Modena Batamcentre dan sehari-hari berkebun. Timun hasil dari kebunnya dijual ke Pasar Botania dengan harga Rp 1000 perkilogram.
Ia hanya tampak pasrah saat kebun-kebunnya dibongkar oleh Ditpam. Ia juga mengakui sudah mendapat surat peringatan dari Ditpam untuk segera membongkar kebunnya.
“Tapi saya menunggu panen,” kilahnya lagi.
Di tempat yang sama Willem mengatakan bahwa setelah ditertibkan, ia mengimbau kepada para pembalak liar agar segera komunikasi dengan pihak BP Batam yang menyediakan kawasan Agrobisnis di Sei Temiang.
“Di sana nanti tidak diganggu lagi. Bisa berkebun lebih tenang daripada menyusahkan kami karena berkebun di tanah negara,” jelasnya.
Sedangkan untuk penertiban tambang pasir di sekitar Dam Tembesi akan dilakukan secara bertahap. Willem mengakui kondisinya sangat parah sekali sehingga harus cepat ditangani. Apalagi mengingat Dam Tembesi nanti akan menjadi tumpuan masyarakat Batam dalam memperoleh air bersih.
“Kondisi disana sudah sangat parah sekali sehingga memerlukan tindakan secepat mungkin,” pungkasnya. (leo)
Seminar bisnis yang membahas kelistrikan di Kabupaten Karimun dihadiri Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Ketua BP Kawasan Karimun Cendra, serta para pebisnis dan investor di Karimun, Selasa (13/3). F. Tri Haryono/batampos.co.id
batampos.co.id – Ketua BP Kawasan Karimun Cendra menegaskan, pemberlakuan zona kelistrikan di daerah kawasan FTZ, jangan sampai mengganggu dunia investasi. Di mana, ketika investor akan masuk, jangan saling mengklaim untuk memasukan kelistrikan kepada para investor.
“Saya bersama Pemkab Karimun ingin menarik investor sebanyak mungkin di daerah FTZ. Termasuk membangun fasilitas infrastruktur. Nah, bagi yang memiliki izin untuk membangun kelistrikan silakan saja sesuai zona masing-masing,” tegas Cendra saat mengikuti seminar bisnis dan temu calon pelanggan salah satu perusahaan kelistrikan swasta, Selasa (13/3) di Karimun.
Sedangkan Bupati Aunur Rafiq mengatakan, zona kelistrikan yang ada di Pulau Karimun terbagi tiga zona. Di mana, zona satu dan dua berada di kawasan FTZ sebagai pendukung untuk ketersediaan listrik untuk industri. Sehingga, kedua zona kelistrikan tersebut harus segera mengeluarkan tarif listrik baik untuk industri maupun masyarakat.
“Saya dengar juga, banyak masyarakat yang mengeluh kenapa sulit sekali untuk memasang listrik baru. Padahal, PLN di sini ada dan saya sudah menyurati kepihak PLN Rayon Tanjungbalai Karimun bagaimana solusinya,” ungkapnya.
Dunia investasi di Karimun saat ini masih stagnan, dan kondisi serupa juga terjadi di seluruh daerah. Namun, untuk di Kabupaten Karimun tidak terjadi penutupan perusahaan atau investor yang hengkang. Dengan demikian, diharapkan segera pemberlakukan zona kelistrikan yang ada di wilayah FTZ segera ada tarif per KWhnya.
“Kita masih bersyukur, investor masih bertahan di Karimun. Yang jelas, pemberlakuan zona kelistrikan harus jelaslah,” katanya.
Asisten Manager Bidang Jaringan Area Tanjungpinang Ari Dikmawan mengungkapkan, pihaknya dari PLN hanya mempunyai wilayah di zona 3 yang beroentasi pelayanan kepada pelanggan masyarakat. Namun, untuk di zona 1 dan zona 2 beroentasi komersil.
“Pelanggan listrik di PLN zona 1 ada 1800 pelanggan, kemudian zona 2 ada 14.700 pelanggan dengan total keseluruhannya mencapai 40 ribu pelanggan. Nah, Bupati Karimun memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan selama dua pekan kedepan terhadap lama di zona 1 dan 2,” jawabnya.
Saat ini PLN Ranting Tanjungbalai Karimun sudah surplus daya 12 Megawatt dengan total daya mencapai 37 Megawatt termasuk PLTU Tanjungsebatak. Dan pada tahun 2019 mendatang, ada penambahan daya listrk lagi 10 Megawatt yang akan beroperasi pada tahun 2020 nanti.
“Jadi tahun 2020 mendatang, daya listrik yang dihasilkan oleh PLN akan mencukupi bagi para industri yang ada di pulau Karimun. Dikarenakan, ada pemberlakukan zona belum bisa melayani hingga ada kesepakatan dengan pihak perusahaan listrik swasta di zona 1 dan 2,” ujarnya.(tri)
batampos.co.id – Anggota Sat Res narkoba Polres Karimun berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang pengedar sabu di Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Jumat (9/3). Dua orang yang berhasil ditangkap tersebut RM Zulfikar dan Sapri.
Penangkapan terhadap RM Zulfikar dan Sapri dilakukan secara terpisah. Penangkapan pertama dilakukan terhadap Raja M Zulfikar di rumahnya di Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat.
“Kami mendapat informasi kalau ada peredaran sabu yang dilakukan oleh Raja M Zulfikar. Kemudian, informasi ini langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan,” ujar Kasat Res Narkoba Polres Karimun, AKP Nendra Madyatias , Selasa (13/3).
Penangkapan yang dilakukan pihaknya, kata Nendra, terjadi di rumah tersangka RM Zulfikar. Dari penangkapan ini ditemukan barang bukti satu paket sabu dengan berat 5 gram lebih. Barang bukti ditemukan di dalam bungkus rokok yang disimpan di pekarangan rumah tersangka.
”Cara kerja tersangka RM Zulfikar ini cukup rapi. Untuk menghindari pemeriksaan petugas, barang bukti sabu tidak disimpan di dalam rumah. Melainkan disimpan di pekarangan rumahnya. Kemudian, untuk membuktikan bahwa sabu tersbeut diambil oleh tersangka sendiri, kita mendatangkan Ketua RT setempat. Dari penangkapan ini, kita melakukan pengembangan. Khususnya, untuk menetahui dari mana RM Zulfikar mendapatkan sabu sebanyak 5 gram lebih,” paparnya.
Lalu pada Sabtu (10/3) dini hari, lanjut Nendra, anggota melakukan pengembangan. Sebab, berdasarkan pengakuan dari RM Zulfikar sabu tersebut diterima dari seorang pengedar yang juga warga Sawang, yakni Sapri. Untuk itu, anggota bergerak cepat dengan membawa tersangka untuk menunjukkan rumah Sapir. Tidak butuh waktu lama anggota berhasil menangkap Sapri tanpa perlawanan di rumahnya. Dari keterangan Sapri diketahuii pemasok sabu untuk Sapri adalah Rn. Kemudian, dilakukan pengembangan dan diketahui ponsel Rn sudha tidak bisa dihubungi lagi dan ditetapkan sebagai DPO. (san)
batampos.co.id – Maraknya perjudian di Batam seperti sie-djie atau togel disikapi serius oleh Polda Kepri. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direksirmum) Polda Kepri, AKBP Hernowo, Selasa (13/3) siang.
Saat ini untuk memberantas bentuk dan praktek perjudian di Batam yang kian marak dan makin blak-blakan, pihaknya menjadikan pemberantasan judi tersebut sebagai atensi utama dan prioritas di divisi yang dipimpinnya saat ini.
“Kami tetap konsisten akan menyikat seluruh praktek perjudian, apapun itu namanya, entah itu pengecernya, pemain bahkan bandarnya sekalipun akan kami sikat kalau memang terbukti membuka praktek perjudian di Batam. Tak ada ampun untuk bandar judi di Batam,” ujar mantan Wadir Res Narkoba Polda Kepri ini.
Tak hanya sekedar wacana saja. Hal tersebut dibuktikan oleh perwira melati dua di pundaknya ini dengan menyebar belasan hingga personelnya ke lapangan untuk mengawasi dan memetakan beberapa titik yang diduga kuat terdapat praktek perjudian.
“Kami saat ini sedang mengumpulkan laporan sebanyak mungkin di lapangan terkait adanya praktek perjudian yang marak saat ini seperti tebak angka atau sie-djie, entah itu di Batuaji, Jodoh, Nagoya ataupun wilayah lainnya,” terang AKPB Hernowo.
Nantinya apabila ternyata pihaknya sudah mendapatkan bukti valid maupun titik yang terdapat praktek perjudian, lanjut AKBP Hernowo, ia akan mengerahkan personelnya untuk menindak perjudian itu.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen Kapolda Kepri, Irjen Didid Widjanardi yang akan menjadikan pemberantasan praktek perjudian di Batam dan Kepri sebagai atensinya dalam program kerjanya di Kepri.
Begitu juga dengan pernyataan Kapolresta Barelang, Kombes Hengki yang berjanji akan menindak semua yang terlibat praktek perjudian di Batam.
Hal tersebut sejalan dengan Kapolresta Barelang, Kombes Hengki yang sebelumnya menegaskan pihaknya akan menindak semua yang terlibat perjudian di Batam. (gas)
batampos.co.id – Polemik taksi online di Batam terus bergulir. Persaingan antara pengemudi transportasi online dan konvensional yang kerap berujung ricuh juga kian meluas. Pemerintah diminta tegas dan segera menyelesaikan persoalan ini.
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menilai pemerintah, dalam hal ini Gubernur Kepri dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri lamban dalam menyikapi persoalan transportasi online di Batam. Ia juga mempertanyakan langkah penyelesaian oleh pemerintah Provinsi Kepri.
“Suka tidak suka, pemerintah wajib menyampaikan apa yang sudah dikerjakan,” kata Nuryanto, Selasa (13/3).
Akibat lambannya penyelesaian dari pemerintah, masalah taksi online terus saja bergulir. Imbasnya juga kian meluas. Sementara pemerintah, menurut dia, tidak membuat kebijakan yang bisa menghentikan atau setidaknya meredam gejolak yang terjadi.
“Entah apa yang dikerjakan. Harusnya bisa menahan gejolak dari dulu. Ini malah sebaliknya, setelah rame dulu baru sekarang pada sibuk,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Musofa, menyampaikan hal senada. Lambannya penanganan masalah taksi online di Kota Batam sudah menimbulkan dampak buruk ke sejumlah sektor. Mulai dari sektor pariwisata hingga stabilitas keamanan Batam yang mulai terganggu. Ia meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.
“Gubernur Kepri dan Dinas Perhubungan Kepri harus serius atasi permasalahan ini. Karena yang dirugikan adalah Kota Batam,” ujar Musofa, Selasa (13/3).
Menurut dia, kasus persekusi dan bentrok antara pengemudi taksi online dan konvensional membuat citra Batam secara umum memburuk. “Ini yang sebenarnya kita khawatirkan. Bahkan sampai malam tadi benturan-benturan antara supir taksi masih terjadi,” sesalnya.
Musofa menambahkan, kondisi Batam yang stabil harus dipertahankan. Sebab selain kota industri, Batam juga menyandang status kota pariwisata. Sehingga stabilitas keamanan menjadi hal pokok yang harus dipertahankan.
“Intinya jangan sampai kita dicap daerah tidak kondusif, masalah ini harus diatasi,” sebut Musofa.
Selain itu, ia meminta pemerintah harus mempertimbangkan kehadiran transportasi online di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Dan bila memang ditentukan kuota harus diselesaikan secepat mungkin, sebelum gesekan-gesekan antara sopir taksi tersebut semakin meruncing.
“Pemerintah juga harus belajar ke daerah lain seperti Bandung, Jakarta, dan Medan yang terbukti mampu atasi masalah transportasi online ini,” jelas dia.
Harapan yang sama disampaikan kalangan pengusaha sektor pariwisata. Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan taksi di kota Batam. Kericuhan akibat perseteruan antara sopir taksi online dan taksi konvensional ini sangat mengganggu kondusivitas iklim pariwisata di Batam.
“Capek-capek kerja promosikan Batam. Karena kericuhan yang terus berulang ini, wisman jadi takut datang ke Batam,” kata Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kepri Denni Rade Situmeang, Selasa (13/3).
Pemberitaan-pemberitaan negatif di media sosial tentang kericuhan taksi di Batam akan dibaca oleh negara-negara tetangga. Imbasnya sungguh menyesakkan bagi dunia pariwisata di Batam karena dengan sedikit kabar negatif saja, banyak wisman menunda kedatangannya ke Batam.
Potongan video aksi pengrusakan pada taksi online.
“Di media sosial (medsos) infonya sudah tersebar luas, tidak sedikit tamu yang sedang berada di Batam bertanya-tanya apa yang terjadi. Sedangkan yang mau datang batalkan kedatangannya,” jelasnya lagi.
Ia mengungkapkan situasi ekonomi yang tengah sulit saat ini sudah sangat mempengaruhi tingkat okupansi hotel di Batam. Sehingga banyak yang menjalani praktik banting harga agar dapat menarik minat wisman. “Hotel-hotel yang sudah buat promosi gencar jadi sia-sia karena kericuhan ini. Promosi destinasi pun jadi sia-sia,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri Tupa Simanjuntak mengatakan, sudah saatnya pemerintah daerah cepat menentukan sikap terkait polemik tersebut.
“Di samping itu, masyarakat juga jangan ikut-ikutan memviralkan isu kericuhan ini ke media sosial. Kita sebenarnya harus memperkenalkan bahwa Batam itu orangnya ramah dan santun. Kembali ke zaman dululah,” jelasnya.
Terpisah, Kapolresta Barelang Kombes Hengki meminta kepada penyedia transportasi konvensional dan transportasi berbasis aplikasi untuk bersama-sama menjaga suasana kantibmas di Kota Batam. Sebab, dalam beberapa hari terakhir sering terjadi perselisihan antara kedua transportasi ini.
“Dengan ada permasalahan ini kita mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Karena nantinya kita juga yang rugi dan suasana kamtibmas di Batam tidak kondusif,” katanya.
Untuk itu, Hengki meminta kepada semua pihak tidak melakukan pelanggaran hukum seperti melakukan perusakan. Sebab, siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum, pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Jika dia melakukan perusakan atau sebagainya akan kita tindak. Sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya,” tegasnya.
Hengki berharap, pemerintah terkait bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Sehingga hal serupa yang berujung pada bentrokan antar kedua kubu dapat dihindari.
“Terkait permasalahan ini, polisi dari sisi Kamtibmas. Kalau untuk boleh operasional atau tidaknya, itu sudah menyangkut pemerintah terkait. Karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah,” tuturnya.
Dalam berita sebelumnya, pengemudi taksi online dengan sopir taksi pangkalan nyaris bentrok di depan Hotel GGI, Batuampar, Senin (12/3) malam. Keributan ini dipicu karena salah satu pengemudi taksi online ditahan pengemudi taksi pangkalan karena menaikkan penumpang di dalam kawasan Harbourbay.
Tidak terima rekannya ditahan, sejumlah pengemudi taksi online maupun ojek online mendatangi Harbourbay dan nyaris bentrok. Akhirnya, kedua kubu dapat dibubarkan setelah pihak kepolisian menurunkan mobil water canon milik Satuan Sabhara Polresta Barelang.
Stop Penambahan Kuota
Sementara di Batam masih sibuk soal legalitas, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara (moratorium) penambahan kuota taksi online. Aturan mengenai moratorium kuota taksi online akan rampung dalam waktu satu bulan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, hal tersebut penting dilakukan lantaran jumlah sopir taksi online di masing-masing daerah sudah melebihi kuota yang ditetapkan. Jika jumlah sopirnya terus bertambah, kondisinya akan semakin buruk untuk pengemudi taksi online lama.
”Dengan menyampaikan maaf, kita membatasi aplikator untuk menambah driver. Bukan untuk menyusahkan driver. Tapi supaya driver yang ada dapat pemasukan yang sama banyaknya,” tutur Budi saat ditemui di kompleks Gedung DPR, Selasa (13/3).
Keputusan tersebut diambil bukan tanpa dasar. Kemenhub sebelumnya telah melakukan survei. Dari survei tersebut diketahui bahwa pendapatan sopir taksi online menurun drastis seiring semakin banyaknya sopir yang bergabung dengan aplikator. Hal tersebut menimbulkan masalah tersendiri.
”Moratorium ini akan menolong driver. Bukan mengorbankan driver. Yang rugi dari moratorium ini adalah aplikator. Aplikator kan tidak melihat pendapatan driver,” jelas Budi.
Untuk saat ini, aplikator diminta tidak membuka penerimaan driver baru. Terkait dengan jumlah sopir per wilayah yang melebihi kuota, Budi mengatakan pihaknya masih akan melakukan diskusi mendalam. ”Yang jelas, tidak boleh ada penambahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemenhub minta Kemenkominfo untuk mengeluarkan aturan tentang moratorium tersebut. Namun Kemenkominfo tegas menolak mengeluarkan aturan tersebut. Menkominfo Rudiantara menegaskan bahwa itu bukan menjadi ranah Kemenkominfo. ”Kita perbaiki apa yang kurang, tapi kalau saya disuruh matiin mereka (aplikator), saya bukan Dishub,” kata Rudiantara, kemarin.
Menurut dia, segala kewenangan yang menyangkut tentang pengaturan jumlah armada kendaraan transportasi umum apapun namanya adalah domain Kemenhub. Pihaknya juga tidak memiliki rencana membuat aturan moratorium. ”Aturan moratorium apa? Yang ngatur taksi online itu siapa?” tanyanya.
Rudi mengatakan, pihaknya hanya membantu memperbaiki dan mengembangkan sistem pengawasan dashboard digital. (gie/rng/leo/jpg)
Rangka sepeda motor di antara puing-puing rumah Aminah yang ludes terbakar, Senin (12/3) lalu. F. Imam Soekarno/batampos.co.id
batampos.co.id – Satu unit rumah warga di Parit Senggarang, Dusun II RT 02 RW 04, Desa Sungai Ungar Utara terbakar, Senin (12/3) lalu. Aminah baru menyadari rumahnya berdinding papan, dan beratap rumbia ludes terbakar saat pulang dari mandi di parit tidak jauh dari rumahnya.
Tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Namun rumah korban rata dengan tanah, bahkan satu unit sepeda motor ikut terbakar.
Kapolsek Kundur Utara/ Barat AKP Edy Suryanto membenarkan kejadian tersebut. Kronologis kejadian sekitar pukul 11.05 WIB. Saat itu, korban Aminah baru saja membersihkan rumahnya. Usai bersih-bersih korban langsung pergi menuju parit yang tidak jauh dari rumah untuk mandi dan mencuci.
Tidak berselang lama korbanpun kembali ke rumah, dan melihat kobaran api berasal dari rumahnya. Spontan korban berteriak minta tolong, mengundang kerumunan tetangga dan masyarakat untuk membantu. Sayangnya saat warga datang rumah sudah ludes terbakar menyisakan puing-puing.
“Saat rumahnya terbakar korban melihat sendiri dan berteriak minta tolong. Ketika warga datang, api sudah membesar dan membakar seluruh isi rumah hingga tidak ada satu benda yang terselamatkan. Sejauh ini penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, karena korban sendiri masih sock dan belum dapat memberikan keterangan,” terang Edy Suryanto.
Disebutkan seluruh harta benda ludes terbakar dan menyisakan bangkai kerangka sepeda motor Supra. Usai mendapat informasi, petugas langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penyidikan.
“Upaya yang kita lakukan mendatangi TKP, berpaya menolong korban, mengamankan TKP dan meminta keterangan dari beberapa saksi. Tidak ada barang yang diselamtakan, untuk sementara korban mengungsi di rumah tetangga terdekat. Kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah,” tuturnya. (ims)
batampos.co.id – Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan proses penertiban di area Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim, Selasa (13/3).
batampos.co.id – Polemik taksi online di Batam terus bergulir. Persaingan antara pengemudi transportasi online dan konvensional yang kerap berujung ricuh juga kian meluas. Pemerintah diminta tegas dan segera menyelesaikan persoalan ini.
”Moratorium ini akan menolong driver. Bukan mengorbankan driver. Yang rugi dari moratorium ini adalah aplikator. Aplikator kan tidak melihat pendapatan driver,” jelas Budi.
