Jumat, 1 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12433

TNI AL tangkap Kontainer dengan Dokumen Kentang, tapi Isinya Daging Beku

0
Anggota Marinir dan Lanal Batam memeriksa empat kontainer yang berisi daging ilegal dan sosis asal Australia di Pelabuhan Roro Sekupang, Kamis (15/3). Disegelnya kontainer ini karena tidak sesuai manifesnya. Di manisfes isinya kentang beku, setelah diperiksa isi kontainer berisi daging sapi dari Australia. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Tim gabungan Western Fleet Quick Response (WFQR) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV dan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batam berhasil mengungkap penyelundupan barang ilegal berupa daging sapi beku dan sosis ayam dari Singapura menuju Batam, Rabu (14/3), sekitar pukul 15.30 WIB di perairan Batam.

Perwira Pelaksana Komandan Lanal Batam, Letkol Laut (P) Mandri Kartono, mengatakan saat melakukan patroli, pihaknya mencurigai satu kapal LCT Niaga Martino Foods yang berangkat dari Jurong, Singapura di Perairan Sambu, Kecamatan Belakangpadang, Batam.

Kapal tersebut memuat 13 kontainer impor jalur hijau yang pastinya sudah dilakukan pengecekan serta mengantongi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bea Cukai.

Tim patroli menggiring kapal menuju Pelabuhan Roro Sekupang. Setelah itu kontainer dibawa menuju PT MFF di daerah Nagoya dan ke PT KK di Seraya.

“Setelah dilakukan pengecekkan ternyata barang tidak sesuai dengan manifest yang dilampirkan yakni kentang beku,” jelas Mandri, Kamis (15/3).

Empat kontainer tersebut memuat total daging sapi beku mencapai 36 ton dan sosis ayam sebanyak 15 ton. Seluruh barang tangkapan tersebut digiring kembali ke pelabuhan beton, Sekupang untuk selanjutnya diserahkan ke Bea Cukai untuk diproses.

Mandri mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan upaya untuk menjaga NKRI dari masuknya barang-barang penyelundupan lainnya ke Kepri.

“Siapa yang tahu besok manifestnya kentang tapi isinya sabu. Berkaca dari kasus sebelumnya kami harus meningkatkan pengamanan di laut karena Batam adalah daerah rawan tindakan seperti ini,” ujarnya.

Disinggung mengenai adanya indikasi keterlibatan oknum dari instansi yang mengeluarkan SPPB tersebut, Mandri menyatakan pihak tidak sampai ke sana. Menurut dia, kasus ini akan segera dilimpahkan ke Bea Cukai untuk diproses.

“Intinya kami hanya mengamankan perairan Kepri dari masuknya barang-barang ilegal,” tegasnya. (yui)

Pemkab Bintan Sabet Dua Penghargaan

0
Bupati Bintan, Apri Sujadi bersama Kadis PMD Bintan, Ronny Kartika dalam kunjungan ke salah satu desa di Bintan. F. Kominfo Bintan untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri menyatakan Kabupaten Bintan sebagai daerah Kinerja Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Terbaik I dan Kinerja Pelaksanaan Dana Desa Terbaik 2 Tahun Anggaran 2017 Tingkat Provinsi Kepri.

Hal ini diumumkan saat Rakor Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 dan Persiapan Penyaluran DAK dan Dana Desa Tahun 2018 di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (15/3).

Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho menyerahkan penghargaan itu kepada Bupati Bintan Apri Sujadi diwakilkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan, Ronny Kartika.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri telah menempatkan Kabupaten Bintan menduduki Peringkat Terbaik 1 dalam Kinerja Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 berdasarkan parameter penilaian kinerja mencapai 96,76 persen dan unggul dari Kabupaten Lingga dengan parameter penilaian kinerja mencapai 94,50 persen serta Kabupaten Natuna dengan parameter penilaian kinerja mencapai 94,13 persen.

Sedangkan untuk Penilaian Kinerja Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Bintan menduduki peringkat 2 terbaik, berdasarkan parameter penilaian kinerja mencapai 76,06 persen, unggul dari Kabupaten Kepulauan Anambas dengan parameter penilaian kinerja mencapai 71,32 persen serta berada di bawah Kabupaten Natuna dengan parameter penilaian mencapai 87,86 persen.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi mengapresiasi atas penilaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri yang telah menempatkan Kabupaten Bintan dalam penghargaan Kinerja Pelaksanaan DAK Fisik Terbaik 1 dan Kinerja Pelaksanaan Dana Desa Terbaik 2 TA 2017 se-Provinsi Kepri.

Ia berharap penghargaan ini akan membuat Pemkab Bintan semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita juga mengapresiasi kerja keras aparatur dimulai dari tingkat desa hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata dia.

Karena sudah bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana serta penyaluran dana desa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan, Ronny Kartika menyatakan pihaknya terus berupaya dalam usaha memberikan pelayanan kepada aparatur desa sehingga penyerapan anggaran desa bisa berjalan dengan baik benar dan tepat sasaran.

Ditambahkannya pada tahun 2018 ini, Dana Desa yang bergulir di 36 desa se Kabupaten Bintan sekitar Rp 83,978 miliar. Besaran tersebut, didapat dari anggaran ADD dari APBD tahun 2018 sebesar Rp 50,075 miliar serta anggaran DD dari APBN sebesar Rp 30,903 miliar.

“Tahap pertama penyaluran sudah dimulai, saat ini hal terpenting dalam memberikan pendampingan sehingga penyaluran dana desa berjalan maksimal,” tutupnya.(met)

Dispar Targetkan 100 Ribu Kunjungan Wisman

0
Turis Singapura berjalan di dermaga pancung, Sekupang, jumat (9/3). Turis ini pulang dari pantai Telunas terletak di pulau Sugi bersebelahan dengan Pulau Batam, yang telah masuk Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Sabtu dan Minggu turis banyak liburan di Batam. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Pariwisata Seni, dan Budaya (Disparsenbud) Karimun, menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 100 ribu selama tahun 2018. Sejumlah kegiatan wisata pun telah disiapkan untuk mewujudkan target tersebut.

Beberapa program kegiatan tingkat kabupaten hingga internasional telah dijadwalkan melalui kalender tahunan. Baik pagelaran seni, dan budaya hingga kunjungan ke distenasi objek wisata handalan Bumi Berazam.

“Kita sangat optimis dalam mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara tersebut. Tentunya lewat berbagai program kegiatan yang kita miliki,” kata Kepala Seksi Atraksi Promosi Kerja Sama Pariwisata Dinas Pariwisata, Benny yudishitira, Rabu (14/3) kemarin.

Di tahun 2018, sebut Benny, telah dijadwalkan kegiatan wisata untuk lingkup lokal maupun melibatkan banyak negara. Contohnya kegitan Festival Barongsai yang digelar Maret ini. Selain itu, destinasi wisata Karimun juga cukup menjual bagi wisman.

Adapun kegiatan kepariwisataan yang telah dijadwalkan selama 2018 diantaranya, Festival Rebana, Pentas Seni dan Budaya, Festival Barongsai, dan Parade Tari Daerah yang akan dilaksanakan pada triwulan I Januari, Februari dan Maret. “Kita upayakan semaksimal mungkin mewujudkan target kunjungan wisman tersebut,” katanya.

Untuk Triwulan II (April, Mei, Juni), ada event Lomba Mancing, Lomba Jong di Desa Pongkar, dan Pantai Indah, serta dan Lomba Lampu Colok. Selanjutnya triwulan III (Juli, Agustus, September), ada Lomba Jong di Kundur Barat, Festival Dangdut, Lomba Jong di Kecamatan Moro, Festival Reog, Jelajah Wisata, dan Spirit Of Karimun Carnaval. Termasuk Lomba Karoke, Pawai Budaya dan Tour The Karimun Race Coastal Area.

“Melalui serangkaian kegiatan inilah kita harapkan nanti dapat menggaet sebanyak-banyaknya kunjungan wisman,” kata Benny optimis. (enl)

Kerusakan Jalan di Sei Beduk Bertambah

0
foto: cecep mulyana / batampos

batampos.co.id – Ruas jalan menuju Kampung Tua Bagan, Seibeduk semakin rusak. Titik kerusakan pun bertambah. Awalnya kerusakan paling parah di sekitar kantor Mapolsek Seibeduk, namun belakangan ini kerusakan bertambah di dekat simpang ATB. Di lokasi itu tampak jalan sudah mulai bergelombang dan aspal mulai turun. Wijaya, warga Kampung Bagan, mengaku kerusakan disebabkan truk pengangkut tanah yang masih beroperasi di lokasi itu.

“Padahal kami dah komplain langsung sama yang punya proyek, tapi nggak ditanggapi,” ujar Wijaya, warga Kampung Bagan, Rabu (14/3).

Kondisi jalan yang kurang nyamam itu diakui Wijaya sudah lama terjadi semenjak wilayah Sungaidaun marak dijadikan lokasi perumahan dan pemukiman warga. Aktifitas pematangan lahan yang tidak disertai dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan jalan membuat jalan jadi tak nyaman. Semakin hari kerusakan jalan kian bertambah banyak.

“Kondisi jalan benar-benar rawan, sebab kerusakan itu bisa menyebabkan kecelakaan bagi kendaraan roda dua,” katanya.

Kondisi ini juga diakui warga Kaveling Sungaidaun, Minah. Meski selama kerusakan jalan belum menimbulkan korban, namun kondisi tersebut sangat dikeluhkan dan dikhawatirkan masyarakat sekitar.

“Padahal baru dibangun. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan saja,” katanya.

Ia pun meminta kepada pihak kepolisian dan kecamatan untuk mengawasi aktivitas truk-truk tersebut.

“Harusnya dipantau. Keselamatan dan kenyamanan warga di sini terganggu,” tutupnya. (une)

Kantongi Rekomendasi KASN, April Pemprov Lelang Jabatan

0

batampos.co.id – Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan, Pemprov Kepri sudah menerima rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Yakni untuk pelaksanaan lelang jabatan atau open bidding di lingkungan Pemprov Kepri.

“Kita mengajukan tujuh posisi untuk dilelang. Berapa yang disetujui, saya belum melihat rekomendasi tersebut,” ujar Arif Fadillah, Kamis (15/3) di Hotel CK, Tanjungpinang.

Arif yang merupakan Sekda Kepri tersebut menjelaskan, target pelaksanaan open bidding tersebut akan digelar pada April mendatang. Diakuinya, banyaknya jabatan kosong berpotensi mengganggu rencana kerja yang telah ditetapkan. Maka dari itu, pengisian jabatan tersebut perlu disegerakan.

“Ada dua pola yang akan kita gunakan. Yakni jobvit dan open bidding,” jelas Arif.

Masih kata Arif, untuk posisi yang menggunakan sistem jobvit adalah semua jabatan yang dikira perlu untuk dirombak. Kebijakan tersebut hanya berlaku untuk jabatan setingkat. Artinya tidak ada promosi jabatan. Karena yang terjadi perubahan posisi.

“Jika ada posisi yang Gubernur merasa sudah nyaman, dan kinerja sesuai dengan harapan, tentu tidak masuk dalam kategori jobvit,” tegas Arif.

Lebih lanjut kata Arif, selain mengajukan permohonan pelaksanaan jobvit, pihaknya juga sudah mengajukan perencanaan open bidding terhadap sejumlah jabatan yang akan ditinggal pensiun pada tahun 2018 ini. Bahkan pihaknya sudah mendapatkan lampu hijau tentang pelaksanaan tersebut.

“Ada beberapa Kepala OPD yang akan pensiun, tetapi waktunya berbeda-beda. Boleh kita melaksanakan open bidding, tetapi pelantikannya adalah sesuai dengan waktu pensiun,” tutup Arif.

Terpisah, Legislator Komisi I DPRD Kepri, Sukri Fahrial mengharapkan Pemprov bergerak cepat untuk mengisi kekosongan yang ada. Politisi Partai Hanura tersebut juga menyarankan, Gubernur untuk berani melakukan kaderisasi. Artinya jika ada pejabat yang punya kompetensi mumpuni harus dipromosikan.

“Belum lama ini, kami sudah berdiskusi dengan Sekda. Terkait kekosongan jabatan ini, sedang digodok bagaimana mekanisme pengisiannya,” ujar Sukri Fahrial.

Selain itu, Sukri juga mengingatkan, proses pengisian jabatan yang kosong harus bersandar pada sandaran hukum yang ada. Sehingga tidak menimbulkan gugatan ke meja hukum. Dijelaskannya, 2018 ini sudah memasuki tahun politik. Selain itu Kepri juga belum ada wagub.

“Kondisi ini tentu akan mempengaruhi kinerja Gubernur. Gubernur ataupun Sekda tidak bisa bekerja sendiri, artinya butuh dukungan dari kepala OPD dan perangkatnya,” papar Sukri.(jpg)

Jabatan Esselon II yang Kosong

Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)

Jabatan Esselon II yang Akan Pensiun

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu

(DPM-PTSP)
Badan Perpustakaan dan Arsif Daerah (BPAD)
Dinas Pendidikan (Disdik)
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Kebudayaan (Disbud)

Pajak Galian C Bukan Primadona PAD Batam sebab Target Sulit Tercapai

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pajak galian C bukanlah primadona dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam. Selain ditargetkan kecil, PAD dari pajak galian ini pun sulit tercapai setiap tahunnya.

Termasuk galain C ialah batuan. Didalamnya termasuk pasir urug, andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian bukit dan kerikil sungai.

Kepala Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan beberapa tahun terakhir pajak galian C cukup sulit tercapai. Hal itu dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan juga berkurangnya kegiatan pembangunan perumahan.

“Pendapatan dari pajak galian C masih kecil. Karena itu, pajak galian C bukanlah primadona dari PAD di Batam,” kata Raja di Batamcenter, Rabu (14/3).

Meski tahun lalu pencapaian pajak galian C tak tercapai, namun target tahun ini naik dari Rp 6 miliar menjadi Rp 8,4 miliar. Data yang dimiliki BP2RD, saat ini terdata 18 perusahaan wajib pajak galian C. Dengan pencapaian hingga awal maret masih berada diangka Rp 183 juta.

“Tahun lalu pencapaian Rp 2,7 miliar dari target Rp 6 miliar. Tahun ini naik Rp 8,4 miliar dan hingga maret pencapaian masih Rp 183 juta,” ujar Raja.

Dikatakan Raja, BP2RD hanya menerima laporan dan pembayaran pajak setelah perusahaan atau kontraktor mendapat izin pemotongan lahan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Waktu pembayaran pajak pun tergantung dari izin yang dikeluarkan BP Batam.

“Izin dari BP Batam, bisa pertiga bulan atau lainnya. Kami hanya menerima pembayaran pajak,” tegas Raja.

Disisi lain, Raja menjelaskan jika primadona dari PAD Kota Batam adalah BPTHB dan PBB. Setiap tahunnya, pendapatan dari sektor ini bisa mencapai ratusan miliar.

“Kalau galian C bukan primadona, hanya pemenuhan sektor pajak saja. Hampir trisemester pertama di 2018 pencapaian PAD dari segala sektor sudah lebih dari 13,53 persen,” tegas Raja. (she)

Kembalikan Anggaran Rp 780 Juta, Inspektorat Klaim Persoalan Disdik Tuntas

0

batampos.co.id – Kepala Inspektorat Pemprov Kepri, Mirza Bakhtiar mengklaim persoalan temuan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri sebesar Rp 780 juta sudah tuntas. Pasalnya pejabat Disdik terkait sudah mengembalikan ke kas daerah.

“Sesuai aturan, temuan yang ada bisa diselesaikan dalam waktu 60 hari. Secara bertahap mereka sudah melakukan itu,” ujar Mirza Bakhtiar, Kamis (15/3) di Tanjungpinang.

Menurut Mirza, proses pengembalian temuan tersebut dilakukan dalam tiga tahap oleh pejabat terkait. Masih kata Mirza, pengembalian terakhir dilakukan, Senin (5/3) pekan lalu. Diakuinya, dalam proses yang dilakukan, pihaknya juga melaporkan kepada jaksa.

“Tindakan yang dilakukan jaksa sebatas klarifikasi. Yang jelas, mereka sudah mengembalikan anggaran tersebut,” tegas Mirza Bakhtiar.

Terpisah, Sekretraris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan semua ada aturan mainnya. Pihaknya tetap menghormati proses hukum yang terjadi. Ia berharap persoalan ini, menjadi media evaluasi bagi Disdik Kepri untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

“Kita sudah mengarahkan kepada Kepala Dinasnya. Yakni untuk mencarikan jalan keluarnya seperti apa,” ujar Arif, kemarin.

Arif yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut menegaskan, ia sudah meminta kepada Kadisdik Kepri, jika memang temuan yang ada adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum. Maka sebaiknya, anggaran yang sudah terpakai dikembalikan.

“Semua ada konsekuensi hukumnya. Maka dari itu, rambu-rambu dalam penggunaan anggaran harus diikuti,” tegas Arif.

Dari informasi yang didapat di lapangan, oknum Pejabat Disdik Kepri yang menjadi terperiksa oleh Jaksa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun nomenklatur kegiatan yang menjadi persoalan adalah pengadaan peralatan penunjang perkantoran, seksi kelemebagaan saran pra sarana SMK.

Kemudian pendampingi beasiswa kemintraan dalam dan luar daerah. Sedangkan nomenkaltur yang ketiga adalah rehabilitasi sarana dan prasarana SMK. Kegiatan kegiatan tersebut bernilai Rp780 juta dan tidak tercatat dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) APBD 2017. (jpg)

PK-5 Pasar Induk Ditertibkan Secara Persuasif

0
Deretan kios kios berjejer berdiri di depan Pasar Induk Jodoh. | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Penertiban para Pedagang Kaki Lima (PK-5) masih menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batam. Salah satu cara utama yang dilakukan untuk mengoptimalkan penertiban yakni dengan melakukan pendekatan secara persuasif.

Ketua Tim Terpadu Kota Batam Syuzairi mengatakan, untuk menertibkan PK-5, dirinya akan mengedepakan upaya peningkatan kesadaran PKL dengan melakukan pendekatan persuasif. Pendekatan seperti ini dilakukan di beberapa titik PK-5 seperti Pasar Induk Jodoh.

“Kita upayakan tidak langsung penertiban, tapi secara persuasif. Sehingga pedagang tidak dirugikan,” kata Syuzairi, Rabu (14/3).

Menurut dia, saat ini sudah ada kerjasama Pemko dengan PT Cahaya Dinamika, yang menampung pedagang dilahan samping pasar induk. Pemindahan sementara pedagang pasar induk Jodoh ini dilakukan setelah semua pedagang terdata dan dipindahkan ke lokasi tersebut.

“Sifatnya hanya sementara, setelah pasar induk selesai dibangun dengan desain baru pedagang dipindah lagi kesana,” tuturnya.

Lokasi yang disediakan ini disebut Syuzairi, juga tidak terlalu jauh dari tempat pedagang berjualan. Selain itu, polanya disana dilakukan dengan sistem sewa. Pedagang yang dipindahkan tersebut diberi kios berjualan dan membayar sewa kepada pemilik lahan.

“Sudah ada bangunannya. Tinggal saat ini kita data berapa jumlah pedagangnya,” papar Syuzairi.

Selain PK-5 pasar induk, ia mengakui, pendekatan seperti ini juga diberlakukan bagi masyarakat yang tinggal di Dam Baloi Kolam.

“Untuk Baloi Kolam kami tunggu ketersediaan lahan dari BP Batam. Setelah lahannya tersedia baru kita sampaikan,” jelas Syuzairi.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Tumbur M. Sihaloho mengatakan, jika pedagang sudah mau digusur, berarti sudah ada solusi pemerintah untuk pedagang pasar induk. Diingatkan, agar pedagang yang akan direlokasi, jelas solusi yang diberikan.

“Kami mendukung penataan oleh pemko dan sepakat dilakukan secara persuasif, sehingga ada solusi dan pedagang tak terbebani,” ungkap Tumbur. (rng)

Awe Pastikan Pembangunan Smelter Tahun Ini

0
 Alias Wello. F. Dokumentasi batampos.co.id

batampos.co.id – Bupatai Lingga Alias Wello memastikan investasi pembangunan smelter bauksit di Kabupaten Lingga akan segera dilakukan usai pengesahan revisi perda RT/RW. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat atas janji pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian dan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Lingga.

“Saya optimis Bulan Agustus, komitmen kita pastikan itu usai pengesahan revisi ranperda RT/RW,” kata Alias Wello menjawab pertanyaan wartawan terkait kapan rencana di mulainya proyek pembangunan smelter alumina yang sempat terkendala rencana tata ruang dan wilayah dari salah satu investor dari Tiongkok PT Shaanxi, Youser Indonesia.

Sementara itu Direktur PT Shannxi Youser Indonesia Steven Ugo usai presentasi dihadapan pemerintah Kabupaten Lingga dan DPRD Lingga mengakui, pembangunan smelter alumina ini sebenarnya sudah di rencanakan setahun yang lalu. Namun proyek besar yang menelan anggaran triliunan rupiah ini hampir batal dilaksanakan karena terbentur oleh peraturan daerah tentang RT/RW wilayah.

“Kalau mulai, kita sebenarnya sudah mau bangun tahun lalu, namun karena terbentur aturan tata ruang, jadi kita menunggulah. Kemudian bapak bupati kita kasi kabar kalau tahun ini bisa. Makanya kita maju lagi,” kata dia menjelaskan, Rabu(14/03)

Dipaparkannya untuk pembangunan sebuah smelter lengkap dengan fasilitas pendukung di Indonesia diperlukan waktu sekitar 3 tahun. Sementara itu di wilayah asalnya hanya diperlukan waktu satu tahun pekerjaan.

“Rencananya nanti sesuai permintaan kita bangun di daerah tidak Tanjung keruing. Dekat dengan pantai dan memudahkan tranportasi,” ambahnya.

Untuk memuluskan dan juga mendukung langkah ivestasi pembangunan smelter Alumina ini, pihak perusahaan PT Shaanxi Youser Indonesia juga akan membangun pembangkit listrik berkekuatan 150 megawatt yang nanti juga bisa di nikmati oleh masyarakat.

“Kita bangun pembangkit listrik nanti 150 Mega kan kelebihanya nanti bisa juga dinikmati oleh masyarakat banyak,” ungkapnya.

Sejarah pengelolaan alumina oleh PT Shaanxi Youser Indonesia di negeri asalnya RRC sudah berlangsung lama. Mulanya mereka mengolah bauksit menjadi alumina dengan sistem tambang bawah tanah.Setelah sukses di tempat asal mereka mengembangkan investasi di berbagai negara termasuk Indonesia. (bni)

Perbankan Harus Waspadai Cyber Crime

0
ilustrasi

batampos.co.id – Peristiwa hilangnya uang dalam rekening tabungan milik nasabah sedang hangat diberitakan saat ini. Kabar baiknya di Batam belum pernah ada kejadian, namun perbankan diimbau berhati-hati dalam menjaga keamanan sistem perbankannya karena banyaknya pelaku kejahatan di dunia maya saat ini.

“Peristiwa hilangnya uang dalam rekening itu terjadi karena adanya hacker yang berhasil meretas sistem keamanan perbankan,” ujar Kepala Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Kepri Daniel Samzon di Batamcentre, Rabu (14/3).

Menjaga keamanan sistem perbankan memang susah-susah gampang. Karena pada umumnya perbankan menyewa jasa profesional untuk merancangnya.

“Setelah itu apakah bisa dijamin mereka sebagai kreator tak mengetahui kelemahan sistemnya,” jelasnya.

Kreator sistem keamanan perbankan pasti mengetahui dengan pasti kelemahan dalam sistem yang diciptakannya. Sehingga bukan tak mungkin, ia menjual pengetahuan tersebut kepada pihak lain demi keuntungan pribadi.

“Ambil contoh sebuah bank yang mempunyai nasabah sebanyak 50 juta di seluruh Indonesia. Jika si hacker membobol sistem keamanannya dan mengambil Rp 1 setiap nasabah, maka tak ada yang curiga,” katanya.

Dari jumlah nominal terkecil itu saja, peretas sudah dapat keuntungan sekitar Rp 50 juta.”Belum lagi jika diambil Rp 100 juga belum tentu ada yang curiga,” jelasnya.

Memang untuk saat ini, Batam belum pernah mengalami hal tersebut. Namun diimbau kepada setiap perbankan untuk merekrut ahli IT profesional sebagai anggotanya.”Untuk menghindari hal tersebut terjadi,” katanya.(leo)