Jumat, 1 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12434

PK-5 Pasar Induk Ditertibkan Secara Persuasif

Putut A
-
0
PK-5 Pasar Induk Ditertibkan Secara Persuasif
Deretan kios kios berjejer berdiri di depan Pasar Induk Jodoh. | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Penertiban para Pedagang Kaki Lima (PK-5) masih menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batam. Salah satu cara utama yang dilakukan untuk mengoptimalkan penertiban yakni dengan melakukan pendekatan secara persuasif.

Ketua Tim Terpadu Kota Batam Syuzairi mengatakan, untuk menertibkan PK-5, dirinya akan mengedepakan upaya peningkatan kesadaran PKL dengan melakukan pendekatan persuasif. Pendekatan seperti ini dilakukan di beberapa titik PK-5 seperti Pasar Induk Jodoh.

“Kita upayakan tidak langsung penertiban, tapi secara persuasif. Sehingga pedagang tidak dirugikan,” kata Syuzairi, Rabu (14/3).

Menurut dia, saat ini sudah ada kerjasama Pemko dengan PT Cahaya Dinamika, yang menampung pedagang dilahan samping pasar induk. Pemindahan sementara pedagang pasar induk Jodoh ini dilakukan setelah semua pedagang terdata dan dipindahkan ke lokasi tersebut.

“Sifatnya hanya sementara, setelah pasar induk selesai dibangun dengan desain baru pedagang dipindah lagi kesana,” tuturnya.

Lokasi yang disediakan ini disebut Syuzairi, juga tidak terlalu jauh dari tempat pedagang berjualan. Selain itu, polanya disana dilakukan dengan sistem sewa. Pedagang yang dipindahkan tersebut diberi kios berjualan dan membayar sewa kepada pemilik lahan.

“Sudah ada bangunannya. Tinggal saat ini kita data berapa jumlah pedagangnya,” papar Syuzairi.

Selain PK-5 pasar induk, ia mengakui, pendekatan seperti ini juga diberlakukan bagi masyarakat yang tinggal di Dam Baloi Kolam.

“Untuk Baloi Kolam kami tunggu ketersediaan lahan dari BP Batam. Setelah lahannya tersedia baru kita sampaikan,” jelas Syuzairi.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Tumbur M. Sihaloho mengatakan, jika pedagang sudah mau digusur, berarti sudah ada solusi pemerintah untuk pedagang pasar induk. Diingatkan, agar pedagang yang akan direlokasi, jelas solusi yang diberikan.

“Kami mendukung penataan oleh pemko dan sepakat dilakukan secara persuasif, sehingga ada solusi dan pedagang tak terbebani,” ungkap Tumbur. (rng)

Awe Pastikan Pembangunan Smelter Tahun Ini

Putut A
-
0
Awe Pastikan Pembangunan Smelter Tahun Ini
 Alias Wello. F. Dokumentasi batampos.co.id

batampos.co.id – Bupatai Lingga Alias Wello memastikan investasi pembangunan smelter bauksit di Kabupaten Lingga akan segera dilakukan usai pengesahan revisi perda RT/RW. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat atas janji pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian dan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Lingga.

“Saya optimis Bulan Agustus, komitmen kita pastikan itu usai pengesahan revisi ranperda RT/RW,” kata Alias Wello menjawab pertanyaan wartawan terkait kapan rencana di mulainya proyek pembangunan smelter alumina yang sempat terkendala rencana tata ruang dan wilayah dari salah satu investor dari Tiongkok PT Shaanxi, Youser Indonesia.

Sementara itu Direktur PT Shannxi Youser Indonesia Steven Ugo usai presentasi dihadapan pemerintah Kabupaten Lingga dan DPRD Lingga mengakui, pembangunan smelter alumina ini sebenarnya sudah di rencanakan setahun yang lalu. Namun proyek besar yang menelan anggaran triliunan rupiah ini hampir batal dilaksanakan karena terbentur oleh peraturan daerah tentang RT/RW wilayah.

“Kalau mulai, kita sebenarnya sudah mau bangun tahun lalu, namun karena terbentur aturan tata ruang, jadi kita menunggulah. Kemudian bapak bupati kita kasi kabar kalau tahun ini bisa. Makanya kita maju lagi,” kata dia menjelaskan, Rabu(14/03)

Dipaparkannya untuk pembangunan sebuah smelter lengkap dengan fasilitas pendukung di Indonesia diperlukan waktu sekitar 3 tahun. Sementara itu di wilayah asalnya hanya diperlukan waktu satu tahun pekerjaan.

“Rencananya nanti sesuai permintaan kita bangun di daerah tidak Tanjung keruing. Dekat dengan pantai dan memudahkan tranportasi,” ambahnya.

Untuk memuluskan dan juga mendukung langkah ivestasi pembangunan smelter Alumina ini, pihak perusahaan PT Shaanxi Youser Indonesia juga akan membangun pembangkit listrik berkekuatan 150 megawatt yang nanti juga bisa di nikmati oleh masyarakat.

“Kita bangun pembangkit listrik nanti 150 Mega kan kelebihanya nanti bisa juga dinikmati oleh masyarakat banyak,” ungkapnya.

Sejarah pengelolaan alumina oleh PT Shaanxi Youser Indonesia di negeri asalnya RRC sudah berlangsung lama. Mulanya mereka mengolah bauksit menjadi alumina dengan sistem tambang bawah tanah.Setelah sukses di tempat asal mereka mengembangkan investasi di berbagai negara termasuk Indonesia. (bni)

Perbankan Harus Waspadai Cyber Crime

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Peristiwa hilangnya uang dalam rekening tabungan milik nasabah sedang hangat diberitakan saat ini. Kabar baiknya di Batam belum pernah ada kejadian, namun perbankan diimbau berhati-hati dalam menjaga keamanan sistem perbankannya karena banyaknya pelaku kejahatan di dunia maya saat ini.

“Peristiwa hilangnya uang dalam rekening itu terjadi karena adanya hacker yang berhasil meretas sistem keamanan perbankan,” ujar Kepala Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Kepri Daniel Samzon di Batamcentre, Rabu (14/3).

Menjaga keamanan sistem perbankan memang susah-susah gampang. Karena pada umumnya perbankan menyewa jasa profesional untuk merancangnya.

“Setelah itu apakah bisa dijamin mereka sebagai kreator tak mengetahui kelemahan sistemnya,” jelasnya.

Kreator sistem keamanan perbankan pasti mengetahui dengan pasti kelemahan dalam sistem yang diciptakannya. Sehingga bukan tak mungkin, ia menjual pengetahuan tersebut kepada pihak lain demi keuntungan pribadi.

“Ambil contoh sebuah bank yang mempunyai nasabah sebanyak 50 juta di seluruh Indonesia. Jika si hacker membobol sistem keamanannya dan mengambil Rp 1 setiap nasabah, maka tak ada yang curiga,” katanya.

Dari jumlah nominal terkecil itu saja, peretas sudah dapat keuntungan sekitar Rp 50 juta.”Belum lagi jika diambil Rp 100 juga belum tentu ada yang curiga,” jelasnya.

Memang untuk saat ini, Batam belum pernah mengalami hal tersebut. Namun diimbau kepada setiap perbankan untuk merekrut ahli IT profesional sebagai anggotanya.”Untuk menghindari hal tersebut terjadi,” katanya.(leo)

Angka Peserta Asuransi Nelayan Bertambah

Putut A
-
0
Angka Peserta Asuransi Nelayan Bertambah

batampos.co.id – Kepala Dinas Perikanan Pemkab Natuna Zakimin mengatakan, data nelayan yang terdaftar dalam asuransi nelayan terus bertambah. Tahun 2017 lalu sekitar 1.700 nelayan, tahun 2018 ini sudah mencapai 2.200 nelayan.

Diakui Zakimin, angka peserta asuransi nelayan diperkirakan terus bertambah. Dan penyaluran asuransi nelayan Natuna sudah berjalan, hanya saja dalam prosesnya masih terdapat hambatan.

“Alhamdulillah, animo masyarakat nelayan dengan adanya asuransi nelayan ini sangat tinggi. Dan angka pesertanya terus bertambah,” ujar Zakimin kemarin.

Menurut Zakimin, masyarakat nelayan tidak merasa keberatan dengan adanya iuran wajib yang dibebankan setiap tahunnya sebesar Rp 170 ribu. Namun mereka mendapat jaminan kematian saat bekerja yang dapat membantu keluarga sebesar Rp 180 juta.

Pada pelaksanaan asuransi nelayan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) bekerjasama dengan PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) untuk mengelola asuransi untuk nelayan.

Namun pelaksanaan di lapangan katanya, mengalami hambatan karena belum adanya kantor perwakilan PT. Jasindo di Natuna. Sehingga nelayan kesulitan menyetor iurannya.

Pemerintah daerah katanya, sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar keberadaan perwakilan Jasindo bisa ditempatkan di Natuna untuk kemudahan nelayan.(arn)

Pariwisata, Sektor Harapan Minim Anggaran

Putut A
-
0
Pariwisata, Sektor Harapan Minim Anggaran
Seorang turis asal Tiongkok saat swafoto dengan landmark Welcome To Batam. Landmark Welcome To Batam menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokar maupun dari Mamcanegara. | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sadar akan lesunya sektor galangan dan manufaktur, Pemerintah Kota (Pemko) Batam berharap pada sektor pariwisata. Sektor ini diyakini mampu jadi andalan baru bagi ekonomi Batam. Namun dua tahun belakangan anggarannya terbilang minim.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Pebrialin mengatakan tahun 2018 ini anggaran dinasnya hanya Rp 7 miliar, angka ini turun dari anggaran tahun lalu.

“Tahun lalu lebih banyak, saya tak hafal terlalu lebih dari 7,5 miliar,” kata dia.

Ia mengaku anggaran tersebut tak cukup.

Sadar akan anggaran yang minim, ia mengklaim pihaknya tidak tinggal diam, yakni terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengadakan kegiatan wisata di Batam. Dalam hal ini ada lima komponen yang bisa berperan Academician, Business, Community, Government, Media atau yang disingkat ABCGM.

“Bangun wisata tak hanya pemerintah, tapi incorporate. Pemerintah pun tak hanya pemerintah daerah tapi juga pusat,”paparnya.

Ia mengungkapkan, tahun 2019 mendatang Disbudpar Batam di dalam rencana kerjanya mengajukan anggaran sekitar Rp 35 miliar. Matematisnya, ajuan anggaran ini lima kali lipat anggaran tahun 2018 yakni sebesar Rp 7 miliar.

“Sektor pariwisata ini diharapkan punya kontribusi untuk ekonomi Batam,”kata dia.

Ia memaparkan, kini pariwisata memang menempati urutan ke enam pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRD) Kota Batam dengan sumbangsih 2,3 persen. Sumbangsih tertinggi yakni industri pengolahan sebesar 55 persen diikuti sektor lain seperti perdagangan. Namun demikian, sektor pariwisata mempunyai tren kenaikan yang cukup baik tiap tahunnya.

Menurutnya Pemko Batam juga mengembangkan destinasi. Tahun ini Pemko mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp 2,4 miliar, sepenuhnya anggaran ini untuk pengembangan pengembangan destinasi Dendang Melayu. Ia mengaku penegmabangan destinasi memang belum sepenuhnya dilakukan, terutama destinasi pantai karena terkendala lahan.

“Untuk di pantai kami tak bisa bangun di luar HPL yang dimiliki Pemko Batam. Satu-satunya tempat yang HPL Pemko di Dendang Melayu itu,”ungkapnya.

Selain pengembangan destinasi oleh Pemko Batam, ada juga pengembangan yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata di Pulau Abang, Galang.

“Kami juga akan lakukan studi pengembangan kampung tua. Kini yang sudah ada di Kampung Terih, yang dikelola PARI (Penjelajah Alam Kepri), Genpi dan Masyarakat,”katanya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga mengaku sektor ini belum sepenuhnya tersentuh secara utuh karena kini pihaknya fokus terlebih dahulu membangun infrastruktur. Dalam Nota Keuangan APBD 2018, disebutkan besaran anggaran infrastruktur yang dikucurkan Pemko Batam mencapai Rp 290 miliar.

“Sambil jalan, destinasi ini belum tersentuh secara utuh. Tapi kalau soal destinasi pantai, tanahkan di BP Batam, ini yang kami harus dudukan dulu,” kata dia, Senin (12/3).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta Pebrialin aktif melobi pemerintah pusat baik terkait dana maupun penyelenggaraan kegiatan di Batam.

“Kami dorong beliau kejar dana pusat, walau memang supoort APBD diperlukan juga. Tapi saya kira cerita (anggaran sedikit) dulu, yang tahun 2019 seperti apa sekarang sedang di Musrenbang,”katanya.

Menurutnya, selain dana, support kegiatan daripemerintah pusat juga dapat berdampak positif bagi Batam.

“Kegiatan lampu lampion hias ramai yang datang, wayang golek semalam suntuk juga ramai orang datang, juga festival vegetaria, pusat yang biayai,” terangnya. (adi)

Camat Sagulung Dukung Penertiban Tambang Pasir

Putut A
-
0
Camat Sagulung Dukung Penertiban Tambang Pasir
Anggota Ditpam BP Batam menertibkan tambang pasir ilegal di Tembesi, Sagulung dengan membakar peralatan tambang dan merubuhannya, Rabu (14/3). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Camat Sagulung Reza Khadafi mendukung penuh upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menertibkan aktifitas tambang pasir di sekitaran Dam Tembesi. Dia berharap agar kedepannya pihak BP Batam tetap mengawasi lokasi tersebut agar aktifitas serupa tidak terulang lagi.

Ini disampaikan Reza mengingat dampak dari aktifitas tambang pasir tersebut cukup merusak lingkungan sekitar.

“Selama ini sudah sering dikomplain (warga) memang. Cuman penindakan bukan wewenang kami. Alhamudililah kalau itu sudah ditindak (oleh Ditpam BP Batam). Harapan semoga kedepan tak ada lagi aktifitas seperti itu,” ujar Reza.

Penindakan itu diakui Reza memang diperlukan, sebab jika tidak ketersedian air di Dam Tembesi yang digadang-gadangkan sebagai cadangan air masa depan Batam bisa terganggu nantinya.

“Yang paling penting adalah menjaga lingkungan tak rusak. Apapun kegiatan itu kalau bermasalah dengan lingkungan memang harus ditindak. Apalagi yang illegal (tak memiliki izin),” tuturnya.

Penertiban tambang pasir yang diduga illegal itu diakui Reza memang tidak ada koordinasi dengan pihaknya. Namun demikian Reza mendukung penuh penertiban itu demi untuk kebaikan bersama dilingkungan wilayah kecamatan Sagulung.

“Apapun ceritanya kami tetap dukung. Kalau berdampak tentu masyarakat komplain ke ke kami. Padahal ini bukan wewenang kami. Ini tindakan yang bagus,” ujar Reza.

Di Sagulung selain tambang pasir, beberapa proyek reklamasi dan pematangan lahan lain juga banyak yang bermasalah. Reklamasi di hutan bakau di belakang kaveling bukit Melati misalkan saat ini benar-benar menjadi ancaman serius. Kerusakan hutan bakau sudah cukup parah. Reza berharap agar instansi pemerintah berwenang dalam hal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Batam segera mengambil tindakan seperti yang dilakukan Ditpam BP Batam itu. (eja)

Tujuh Ribu Kendaraan di Batuaji Belum Bayar Pajak

Putut A
-
0
Tujuh Ribu Kendaraan di Batuaji Belum Bayar Pajak
Anggota Satlantas Polresta Barelang memeriksa surat-surat mobil saat azia di Komplek Wahengcentre, Batujai, Rabu (14/3). Satlantas POlresta Barelang dan Dispenda Kepri merazia pajak kendaraan dan surat-surat kendaraan. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Kesadaran warga Batuaji dan Sagulung untuk membayar pajak kendaraan masih minim. UPT Samsat Batuaji dan Sagulung mencatat ada sekitar 7 ribu kendaraan yang belum membayar pajak. Tunggakan pajak itu bahkan ada yang sudah diatas lima tahun.

Kepala UPTD Samsat Batuaji dan Sagulung Riko Juniandy menyebutkan, total kendaraan yang dimiliki warga Batuaji dan Sagulung sekitar 14 ribu unit baik roda dua, empat, enam ataupun roda 10. Dari jumlah tersebut yang taat pajak hanya sekitar 50 persen saja.

“Separuhnya belum masih nunggak bahkan ada yang diatas lima tahun. Padahal di sini terbanyak (kendaraan),” ujar Riko saat menggelar operasi penertiban pajak kendaraan bermotor bersama Satlantas Mapolresta Barelang di depan ruko Waheng Center, Batuaji, Rabu (14/3).

Itu menjadi hambatan serius tercapainya target pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan potensi yang ada seharunya PAD yang disumbangkan oleh pajak kendaraan bermotor di wilayah Batuaji dan Sagulung itu mencapai angka Rp 27,8 miliar. Namun itu sepertinya tidak berjalan mulus sebab yang tercapai baru sekitar Rp 6 miliar.

“Melihat situasi (minimnya kesadaran warga untuk membayar pajak) ini, memang agak berat (tercapai) tapi kami akan tetap berupaya semaksimal mungkin agar tercapai,” tutur Riko.

Untuk mencapai target tersebut, pihak UPTD Samsat Batuaji akan membuka pelayanan samsat bergerak (Samber) yang akan keliling ke lingkungan masyarakat di sana.

“Kami akan terapkan sistem jemput bola dengan Samber ini. Masyarakat yang mungkin kendala dengan waktu (untuk bayar pajak) kami jemput ke lingkunganya,” ujar Riko.

Pelayanan Samber ini diakui Riko akan melayani semua kebutuhan pajak kendaraan warga. Dalam arti bahwa sebelumnya bagi kendaraan yang pajak mati diatas lima tahun harus bayar ke Samsat pusat, kini bisa dilayani melalaui layanan Samber itu.

“Kita permudahkan agar target ini tercapai dengan baik,” tuturnya.

Selain membuka layanan Samber, pihaknya juga akan rutin melakukan operasi penertiban pajak kendaraan di berbagai wilayah di Batuaji dan Sagulung.

“Bagi kendaraan yang terjaring razia, wajib bayar pajak di tempat (razia). Sama juga sistemnya mau diatas lima tahun tetap kita layani seperti yang kami lakukan hari ini,” tuturnya.

Rencana pihak Samsat untuk membuka layanan Samber itu disambut baik oleh masyarakat pemilik kendaraan di Batuaji dan Sagulung. Itu karena kendala utama warga enggan membayar pajak karena kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor terbatas dan prosesnya cukup ribet memakan waktu.

“Jujur saja, sebelum-sebelumnya malas bayar pajak karena prosesnya ribet. Harus yang pemilik pertama lah, harus ada BPKP lah. Sudah gitu sampai seharian antrenya. Padahalkan kita mau bayar, buka minta uang. Kalau dipermudah tentu masyarakat akan termotifasi (untuk bayar pajak),” ujar Safriansyah, seorang pemotor yang terjaring dalam razia penertiban pajak kendraan itu.

Untuk razia pajak kendaran bermotor yang dimotori oleh Dispenda Pemprov Kepri pagi kemarin, petugas gabungan berhasil menjaring puluhan unit kendaraan roda dua dan roda empat yang belum membayar pajak. Mereka yang terjaring razia langsung diarahkan untuk membayar pajak di lokasi razia.

“Rata-rata mau bayar semua. Kecuali kendaraan yang bermasalah dengan surat-surat itu diamankan bapak-bapak dari Satlantas,” tutur Riko. (eja)

Polsek Batuampar Pelototi Perjudian

Putut A
-
0
Polsek Batuampar Pelototi Perjudian
ilustrasi

batampos.co.id – Beberapa waktu yang lalu Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi mengatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian untuk memberantas segala bentuk perjudian di wilayah Kepri, khususnya di Kota Batam.

Atensi yang diberikan oleh Kapolri itu kemudian diteruskannya ke Kapolresta Barelang. Atas dasar perintah dari Kapolda, Kombes Hengki berkomitmen memberantas praktik perjudian di Kota Batam. Termasuk salah satunya adalah perjudian jenis sie jie yang kian marak di Batam.

Hal tersebut sejalan dengan Kapolsek Batuampar Kompol Arya Tesa Brahmana. Ia telah juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk bekerja lebih keras dalam memberantas segala bentuk perjudian. Sejauh ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan di lapangan dalam mencari praktik perjudian.

“Jika ada yang kami temukan dalam penyelidikan itu. Pasti akan kami lakukan penindakan. Karena itu sudah jadi perintah langsung dari atasan. Anggota sudah kita sebarkan di lapangan,” tegasnya, Rabu (14/3) siang.

Arya menegaskan, perintah yang diberikan Kapolda Kepri melalui Kapolresta Barelang itu tidak hanya judi sie jie saja. Melainkan segala bentuk jenis perjudian yang masih berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang menjadi prioritasnya dalam menjalankan tugas.

“Beberapa waktu yang lalu atau dalam bulan ini juga kita juga mengamankan judi domino di Jodoh berdasarkan laporan yang kita terima dari masyarakat. Jadi sampai sekarang kita masih mengejar yang lainnya,” tuturnya.

Untuk itu, Arya berharap peran dan partisipasi seluruh masyarakat yang lebih aktif untuk memberikan informasi kepada pihaknya jika mengetahui atau melihat adanya praktik perjudian jenis Sie Jie di wilayah hukum Polsek Batuamapar. Sebab, sejauh ini bandar sie jie memanfaatkan teknologi informasi terkini untuk menjalankan aksinya.

“Jumlah personel kami sejauh ini bisa dikatakan masih terbatas. Makanya kami minta partisipasi masyarakat. Jika ada informasi kasih tahu sama kami dan langsung kami tindak seperti kemarin itu,” tegasnya lagi. (gie)

243 Tenaga Honorer K2 Bisa jadi CPNS

Putut A
-
0
243 Tenaga Honorer K2 Bisa jadi CPNS
ilustrasi Honorer. Foto: istimewa

batampos.co.id – Sebanyak 243 tenaga honorer kategori 2 (K2) Batam berkesempatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang rencananya akan dibuka tahun ini oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara, Birokrasi dan Reformasi (KemenPan-RB).

“Ya itu informasi terbaru yang kami terima,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Batam, Sahir, Rabu (14/3).

Ia menyebutkan awalnya tenaga honorer K2 Batam berjumlah 700 orang. Dari tes penerimaan yang dilakukan sebeumnya, 243 orang yang semua berprofesi sebagai guru tidak lolos .

“Jadi jika benar ada pengangkatan, mereka inilah yang akan mengikuti seleksi pengangkatan CPNS nantinya,” ujarnya.

Secar kelengkapan dokumen, semua honorer K2 ini sudah memenuhi persyaratan dan sudah terdaftar di kepegawaian Pemko Batam. “Semua data sudah sesuai mulai dari nama, alamat hingga masa kerja mereka. Jadi tidak perlu khawatir atas pendataan yang dilakukan pusat,” jelasnya.

Disinggung mengenai mekanisme pengangkatan tenaga honorer K2 ini, Sahir menyatakan masih menunggu petunjuk pengangkatan dari pusat. “Apakah nanti ikut tes atau diangkat langsung kami belum tahu,” imbuhnya.

Ia menambahkan usulan pengangkatan tenaga honorer ini diketahuinya baru dari media, sedangkan surat resmi dari pusat belum ada diterima. “Informasi dari yang saya baca, Pak Asman tengah mendata jumlah tenaga honorer K2 demi mendapatkan jumlah yang valid. Ya, kita tunggu saja arahan selanjutnya,” tambah pria berkacamata ini.

Disinggung mengenai kuota formasi CPNS Batam tahun ini, Sahir mengungkapkan belum menerima surat berapa kuota yang diberikan untuk Batam. “Belum ada kami terima. Informasinya baru Tanjungpinang yang terima,” sebutnya.

Tahun Pemko Batam mengajukan sedikitnya 2.431 formasi penerimaan CPNS. Namun berapa kuota yang diberikan tergantung dari keputusan KemenPanRB. Dari jumlah yang diajukan formasi didominasi guru dan tenaga medis.(yui)

Kios Depan RSBK Meresahkan

Putut A
-
0
Kios Depan RSBK Meresahkan
Sejumlah kendaraan melintas depan kios yang di tepi jalan Budi Kemuliaan Seraya, Rabu (14/3). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Keberadaan belasan kios di depan Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) di kawasan Seraya mulai dikeluhkan. Tak hanya menganggu pejalan kaki, kendaraan yang parkir sembarangan juga menganggu pengguna jalan lainnya.

Seperti yang terlihat Rabu (14/3) siang, sejumlah kendaraan terutama roda dua parkir tak jauh dari badan jalan. Kondisi jalan yang kecil, membuat sejumlah pengendara yang melintas harus saling bergantian melewati jalur tersebut. Apalagi saat ada mobil yang parkir dipinggir jalan tersebut. Sementara pejalan kaki, harus melewati ruang kosong antara kendaraan yang satu dengan yang lain.

Sekretaris Satpol PP Kota Batam, Fridkalter Pardede mengatakan secara umum kios-kios yang berada dipinggir jalan umum itu akan ditertibkan. Namun, kapan waktu ditertibkannya tergantung dari prioritas pelebaran jalan atau keluhan warga.

“Ruli atau kios pinggir jalan cepat atau lambat pasti akan ditertibkan. Skala penertiban tergantung prioriras, seperti untuk pelebaran jalan,” ujar Fridkalter, kemarin

Menurut dia, untuk penertiban sesuai keluhan warga dapat disampaikan ke perangkat RT/RW atau dapat mengirimkan surat ke Lurah atau Camat Sekupang. Dari Camat dannti akan menyampaikan keluhan warga kepada Satpol PP untuk nantinya dilakukan penertibaan.

“Sampaikan keluhan kepada perangkat RT/RW atau Lurah dan Camat. Nantinya keluhan itu akan ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Disisi lain ia menjelaskan penertibaan kios saat ini masih terfokus ke titik jalan yang akan dilebarkan. Hal itu sesuai dengan intruksi dari Walikota Batam.(she)

1...12,43312,43412,435...14,238Halaman 12,434 dari 14,238

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000