batampos.co.id – Ketua TP PKK Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi ikut mensosialisasikan program 15 menit mengaji sebelum jam belajar sekolah dan program magrib mengaji di tingkat desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan.
“Saya ingin agar masyarakat khususnya generasi penerus Kabupaten Bintan menjadi generasi yang cerdas dan qurani,” ujar Deby saat mengunjungi TPQ Sabilussurur di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan, Selasa (27/2).
Ia mengajak masyarakat mensukseskan program mengaji yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Tujuannya agar nilai nilai agama yang mulai tergerus perkembangan zaman, kembali hidup di tengah-tengah masyarakat khususnya generasi muda.
Tidak hanya itu, ia juga mengajak anak anak generasi penerus Kabupaten Bintan tak hanya giat mengaji, namun juga patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. “Berbakti dan patuh sama orangtua ya,” ujarnya dengan semangat.
Sementara itu, salah seorang guru TPQ, Annuar mengatakan, anak anak di Tembeling Tanjung cukup antusias mengikuti kegiatan membaca Alquran. Terbukti saat ini sekitar 70 orang anak anak yang mengaji di sana.
Sangking tingginya minat membaca Alquran, ia mengatakan, pihaknya membagi waktu menjadi 2 waktu belajar.
“Waktu mengajinya dibagi dua, sore dan malam hari,” ujarnya.
Salah seorang siswa, Bagas Gunawan mengaku senang mengaji di sini. Ia sudah dua tahun menuntut ilmu agama di TPQ tersebut, bahkan dirinya pernah mewakili Kecamatan Teluk Bintan dalam lomba MTQ Tingkat Kabupaten Bintan.
“Saya pernah juara tingkat kecamatan, lalu mewakili kecamatan di tingkat kabupaten,” tukasnya. (met)
Tersangka dan barang bukti hasil diperlihatkan pada pengungkapan tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kasus narkotika di Jakarta, Rabu (28/2). Dari hasil pengungkapan tersebut, BNN mengamankan 3 orang tersangka beserta barang bukti aset dari hasil transaksi narkotika melalui jaringan Togiman, Haryanto Candra dan kawan-kawan yang juga masih ada kaitan dengan jaringan Freddy Budiman senilai total 6,4 triliun dengan modus transaksi impor fiktif ke 14 negara. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS
batampos.co.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil membongkar transaksi uang sebesar Rp 6,4 triliun hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) jaringan bandar narkoba yang sudah mendapatkan dua kali vonis mati yakni Togiman alias Toge. Sebanyak tiga orang berhasil diamankan dalam kasus tersebut. Ketiganya yakni Devi Yuliana, Hendi Rumli, dan Fredi Herunusa Putra.
Deputi Pemberantasan BNN Irjenpol Arman Depari mengatakan, uang hasil perkara TPPU Narkotika tersebut ditransfer ke beberapa bank luar negeri di antaranya yakni di Jepang, China, India, Jerman dan Australia. Selama 2014-2016, tercatat salah satu perusahaan tersebut telah mengirimkan uang ke luar negeri hingga Rp 6,4 triliun dengan 2.136 invoice fiktif.
Pengungkapan perkara TPPU Narkotika tersebut dilakukan BNN setela ada informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2017 lalu akan adanya transaksi uang dalam jumlah besar yakni Rp 6,4 triliun yang mencurigakan.
“Setelah melakukan penyelidikan kurang lebih selama satu tahun, akhirnya berhasil membongkar transaksi uang dalam jumlah besar yang mencurigakan tersebut pada 14 Februari 2018,” jelas Arman saat konferensi pers di Kantor BNN Cakung, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui ketiga tersangka, yakni Devi Yuliana, Hendi Rumli, dan Fredi Herunusa Putra. merupakan jaringan dari bandar narkoba Togiman, Haryanto Candra dkk yang bertugas sebagai pengelola keuangan hasil kejahatannya dalam bisnis narkoba.
“Itu bisa dibuktikan dengan penelusuran aset dan aliran keuangan. Bahkan, jaringan ini juga ada keterkaitannya dengan bandar almarhum Fredi Budiman,” terangnya.
Untuk modus yang dilakukan para tersangka dalam perkara TPPU Narkotika tersebut, yakni dengan sengaja mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa importir termasuk juga money changer. Setidaknya ada enam perusahaan yang sengaja didirikan. Keenamnya yakni PT Prima Sakti, PT Dikjaya, PT Grafika Utama, PT Hoki Cemerlang, dan PT Devi dan Rekan Sejahtera.
Para tersangka ini kemudian pura-pura mengimpor sejumlah barang dari luar negeri. Dan untuk membayar barang impor tersebut, mereka membuat invoice palsu.
Setelah memiliki invoice palsu, para tersangka pun kemudian langsung ke bank untuk melakukan pembayaran terhadap pembelian sejumlah barang impor fiktif tersebut. Nilai pembayaran paling sedikit Rp 1 miliar.
Uang tersebut dikirim ke nomor rekening bank luar negeri milik para tersangka yang sengaja dibuat melalui para pegawainya ketika diajak jalan-jalan ke luar negeri. Menurut Arman, para karyawan tersangka diberi bonus jalan-jalan ke luar negeri, dan saat itu mereka juga disuruh buka rekening bank luar negeri.
“Nanti kemudian dikumpulkan jadi satu ,” ucapnya.
Dari tangan ketiga tersangka, berhasil diamankan beberapa barang bukti di antaranya tiga unit apartemen, enam ruko, satu rumah, tiga mobil, dua toko, sebidang tanah, dan uang tunai sebesar Rp 1,65 miliar dengan perkiraan sementara total aset sebesar Rp 65,9 miliar.
“Dan karena ini lintas negara, maka akan kita telusuri ke sana,” bebernya.
Arman Depari juga menambahkan, berdasarkan catatannya yang dimilikinya jika dua orang tersangka yakni Devi Yuliana dan seorang rekannya tersebut pernah diamankan Bareskrim Polri dan Polda dalam kasus perjudian online. Sehingga pihaknya pun akan kembali melakukan pengembangan untuk mengetahui adakah keterkaitan sindikat antara judi online dan narkoba.
Sementara itu, Kepala PPATK mengatakan, jika tugas utama PPATK adalah mencegah terjadinya TPPU. Oleh karena itu, pihaknya pun akan membantu penegakan hukum dengan memberikan hasil analisisnya. Menurutnya, pihaknya sudah dua kali memberikan informasi kepada BNN dan semua sudah direspon baik hingga membuahkan hasil.
“Kami sudah dua kali memberikan informasi. Pertama itu sebesar Rp 3,7 triliun dan yang kedua ini, Rp 6,4 triliun. Dan semua direspon hingga membuahkan hasil,” katanya. (gih/jpg)
Pekerja menggesa pembangunan kapal di salah satu galangan kapal di Sagulung | Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Disnaker Batam Rudi Sakyakirti menyebut ada perusahaan yang bergerak di bidang galangan kapal di Batuampar yang berencana merekrut ribuan karyawan dalam waktu dekat ini.
Sayangnya, Rudi tak mau menyebut nama perusahaan yang dimaksud.
“Ada sekitar lima ribu karyawan. Kemarin perusahaannya sudah bertemu dan melaporkan rencana perekrutan ini,” ujar Rudi, Rabu (28/2).
Selain itu, April mendatang juga akan ada perusahaan lain yang akan merekrut karyawan baru meskipun jumlahnya tak banyak.
“Paling 500 orang. Sebelumnya mereka sudah minta bantuan kami terkait perekrutan tahap pertama akhir Januari lalu. Ya mudah-mudahan kondisi ekonomi makin membaik,” kata Rudi, yang lagi-lagi tanpa mau menyebutkan nama perusahaan yang dimaksud.
Meski ada yang membuka lowongan kerja, namun Rudi juga tak menampik adanya perusahaan yang kemungkinan akan tutup di tahun ini. Hanya saja, kata dia, hingga Februari tahun 2018 ini, Rudi mengaku belum menerima informasi adanya perusahaan yang mengajukan untuk tutup beroperasi.
“Masih data yang lama, sekitar 57 perusahaan. Kondisi saat ini ada yang mengurangi, namun yang membuka juga ada,” kata mantan Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tersebut.
Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu beberapa perusahaan mengajukan untuk mengurangi jumlah karyawan mereka dengan alasan pekerjaan yang diterima perusahaan berkurang. “Sebenarnya tetap beroperasi, hanya karyawan harus ada yang dirumahkan karena mempertimbangkan biaya dan produksi perusahaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan pertumbuhan perekonmian Batam yang diharapkan bisa membaik tahun ini, sehingga juga bisa berdampak bagi kemajuan sektor industri. Imbasnya, terbuka lagi lowongan kerja di Batam.
Informasi akan adanya perusahaan yang membuka lowongan kerja itu disambut baik masyarakat. Murni, warga Batuampar mengaku gembira karena beberapa perusahaan akhirnya menyediakan lowongan kerja. “Soalnya banyak yang sebelumnya mengurangi karyawan. Tapi ini buka lagi, tentu kita senang,” ujarnya.
Sedangkan Budi, warga Tanjungsengkuang menyatakan antusias untuk memasukkan lamaran kerja ke beberapa perusahaan yang kabarnya membuka lowongan kerja itu. Meskipun, ia mengaku akan mencari tahu perusahaan apa yang dimaksud.
“Bahkan saya mau ajak adik ipar saya, karena dia juga lagi mencari pekerjaan,” katanya. (yui/rna)
batampos.co.id – Penyebab Bupati Lingga Alias Wello mengundurkan diri dari kursi Bupati pada tahun depan sudah terkuak. Hal tersebut diakui Bupati yang akrab disapa Awe ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Kepri khususnya Kabupaten Bunda Tanah Melayu ke tingkat nasional.
“2019 itu sudah pasti saya undur diri. Tanggalnya belum aku tetapkan,” kata Alias Wello, baru-baru ini.
Alias Wello menjawab politis terkait alasan pengunduran dirinya untuk maju dalam kancah politik nasional yakni salah satunya dengan mengincar kursi DPD RI. Selanjutnya Alias Wello memotong pembicaraan dengan berjanji akan tetap bekerja untuk Lingga jika masyarakat masih menginginkan dirinya untuk menjadi wakil rakyat ke kancah Nasional.
Ketika ditanya terkait seluruh program yang digadang-gudangkan Pemkab Lingga saat ini, Alias Wello menjawab tugas pokok pemerintahan sudah terselesaikan dan berjalan dengan baik sebelum dirinya mengundurkan diri. Selain itu, dia juga meyakini bahwa Wakil Bupati Lingga M Nizar bisa melanjutkan seluruh program saat ini.
“Saya yakin dengan kepemimpinan Bupati baru nanti dapat dijalankan dengan baik. Kalau ada yang terlupa nanti dalam proses itu tolong ingatkan saya,” ujarnya
Kemunduran diri Alias Wello dari jabatan Bupati tersebut sebenarnya telah lama disampaikan Alias Wello. Bahkan kabar tersebut telah beredar sejak dirinya mencalonkan diri bersama M Nizar sebagai wakilnya pada sejumlah kampanye yang mereka sampaikan.
Saat ini, sudah dua tahun berlalu kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Alias Wello dan M Nizar. Bahkan pada peringatan dua tahun kepemimpinan mereka, Alias Wello juga menyampaikan rencana dirinya akan mundur dari jabatan Bupati Lingga. (wsa)
Pelabuhan Parit Rampak berada di wilayah FTZ yang potensi dikembangkan untuk usaha kemaritiman apabila dibantu dengan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat. F: Tri Haryono/Batam Pos.
batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dsihub) Provinsi Kepri telah menyiapkan anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Kepri yang mencapai Rp 17,2 miliar atau tepatnya Rp 17.205.161.000. Anggaran ini dibagi untuk lima jenis kegiatan yang terdapat di 3 kecamatan di Kabupaten Karimun.
”Untuk tahun ini memang anggaran yang sudah diplot untuk wilayah Kabupaten Karimun itu ada Rp 17,2 miliar lebih. Dan, sesuai dengan bidang kita di Dishub, anggaran tersebut diperuntukkan untuk peningkatan pembangunan pelabuhan dan saranya pendukungnya. Seperti, pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Parit Rampak di Kecamatan Meral dengan anggaran Rp10 miliar,” ujar Sekretaris Dishub Kabupaten Karimun, Aryandi, kemarin (28/2).
Dikatakan Aryandi, perlunya dikembangkan Pelabuhan Parit Rampak tersebut, karena saat ini kapal-kapal yang bisa bersandar ukurannya tidak terlalu besar. Maksimal hanya 600 gross tone (GT). Tapi, dengan dikembangkan lagi pelabuhan ini, maka nanti GT kapal yang bisa bersandar ukurannya bisa lebih dari seribu GT ke atas. Sal;ah satu yang akan dikembangkan adalah panjang dan lebar pelabuhan.
”Selain itu, Pelabuhan Parit Rampak memang merupakan tanggungjawab porvinsi untuk melakukan peningkatan sarana dan pra sarana lainnya. Dengan peningkatan ini tentunya diharapkan dapat memangkas waktu bongkar muat yang saat ini masih sering terjadi di pelabuhan Taman Bunga, Kecamatan Karimun. Kemudian, ada juga pembangunan dermaga di Kecamatan Durai dengan biaya Rp4 miliar. Pembuatan ponton di Kampung Asam, Kecamatan Kundur Utara Sebesar Rp2,1 miliar dan pembangunan ruang tunggu Pelabuhan Tanjungberlian, Kecamatan Kundur Utara dengan pagu Rp1.105.161.000,” paparnya.
Kepala Dishub Kabupaten Karimun, Fajar Harison Abidin secara terpisah membenarkan tentang adanya rencana Dishub Provinsi Kepri membangun dan mengembangkan perlabuhan di Kabupatebn Karimun.
”Memang ada empat kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan pra sarana pelabuhan di 3 kecamatan. Hal ini berdasarkan surat nomor 051/BK/72 pada akhir bulan lalu. Dalam surat tersbeut dijelaskan apa saja yang akan dibangun dan dikembangkan. Dan, untuk pelaksanaan semuanya dilakukan oleh provinsi. Misalnya, pelelangan dan pengawasan pekerjaan,” jelasnya. (san)
Tim Resque berusaha menyelamatkan korban kecelakaan saat simulasi di kantor BNPP Tanjungpinang, Rabu (28/2). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Bencana alam yang terjadi di Letung, Anambas dan, Tambelan, Bintan menjadi evaluasi tersendiri bagi Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri. Atas dasar itulah, Dinsos Kepri akan menginisiasi pembentukan kampung siaga bencana.
“Kita akan memperkuat kewaspadaan di daerah-daerah yang rawan bencana. Yakni dengan membentuk kampung siaga bencana,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, Doli Boniara, kemarin.
Dijelaskannya, tujuan pembentukan tersebut adalah supaya masyarakat tidak gagap dan gamang bila menghadapi musibah bencana alam dan bencana lainnya. Masih kata Doli, kampung siaga bencana ini, nantinya akan melibatkan seluruh masyarakat dan elemen pemerintah setempat.
“Mulai dari aparat pemerinatahan kelurahan, kecamatan dan juga melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas hingga Aparat Desa,” papar Doli.
Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri tersebut juga mengatakan, masyarakat yang terlibat dalam Kampung siaga bencana ini, akan dilatih menghadapi bencana.
Sehingga, bila terjadi bencana di kampungnya tidak gagap dan gamang untuk melakukan langkah awal dalam mengatasi bencana itu.
“Nantinya, tiap masyarakat sudah tau apa tugas dan harus berbuat apa dan melakukan apa saat terjadi bencana. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat penting dilakukan dan nantinya akan mendatangkan intruktur yang berpengalaman,” paparnya.
Menurut Doli, di Provinsi Kepri daerah yang sering terjadi bencana seperti longsor, banjir dan lainnya akan segera dibentuk kampung siaga bencana itu. Ditegaskannya, yang pertama dibentuk kampung siaga bencana ini akan didirikan di Kabupaten Anambas, Tambelan, Bintan dan menyusul daerah lainnya di Kepri yang dinilai rawan yerjadi bencana.
“Kita, selain memberikan pelatihan penanganan bencana, masyarakat akan diberikan pemahaman dalam menjaga kearipan lingkungan sehingga alam akan senantiasa terjaga dan terhindar terjadi bencana,” paparnya lagi.
Lebih lanjut katanya, bencana ini dibagi dua yakni bencana sosial, dimana bencana ini dikarenakan oleh prilaku manusia sendiri yang tidak bisa menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya. Sedangkan bencana kedua yakni bencana yang memang disebabkan karena alam. Seperti longsor karena hujan yang terus menerus, kekeringan yang mengakibatkan kebakaran dan lainnya bencana alam.
“Kami akan berikan pemahaman kepada masyarakat terkait ini, sehingga kita semua akan terhindar dari bencana. Apalagi kita punya Tagana yang siap bekerjasama,” tutup Doli.(jpg)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun berdampingan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai bertemu dengan Presiden Jokowi, Rabu (28/2). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun langsung menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Perintah Presiden Jokowi dalam pertemuan itu agar kementerian terkait langsung menindaklanjuti dan mencari aturan agar tidak menghambat investasi,mendapat dukungan penuh.
Nurdin langsung bergegas menemui tiga kementerian. Semua terkait percepatan-perecepatan realisasi investasi. Kementerian yang dikunjungi Nurdin adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Sekretaris Kabinet.
“Semua Menteri mendukung. Sesuai pertemuan dengan Presiden sebelumnya,” kata Nurdin, usai bertemu Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, di Jakarta, Rabu (28/2) petang.
Pramono Anung adalah menteri terakhir yang ditemui Nurdin dalam road show kali ini. Para kunjungan-kunjungan itu Nurdin ditemani Asisten Ekonomi Pembangunan, Syamsul Bahrum, Kadisperindag Burhanuddin, Karo Pembangunan Aries Fhariandi dan Karo Humas Protokol dan Penghubung Nilwan.
Kementerian Perhubungan jadi lokasi pertama yang dikunjungi Nurdin. Nurdin disambut dengan jamuan makan siang oleh Menteri Budi Karya Sumadi. Dengan menu tahu isi, sate, bakwan jagung, cah kangkung dan beberapa buah buahan, berlangsung perbincangan tentang beberapa perizinan yang masih belum tuntas terutama untuk KEK Galang Batang. “Semua langsung diproses,” kata Nurdin.
Sementara untuk KEK Pulau Asam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung menurunkan tim. Tim ini akan ke Pulau Asam untuk memgecek perubahan status untuk mempercepat Pulau Asam menjadi KEK.
“Ibu Menteri tadi memerintahkan langsung diproses,” kata Nurdin. Kementerian Lingkungan Hidup dan Perikanan merupakan kementerian kedua yang dikunjungi Nurdin.
Di Kementerian LHK, Nurdin sempat ingin menunaikan shalat. Begitu siap berwudlu, tiba-tiba Protokol Kementerian langaung mengabarkan bahwa Menteri Siti Nurbaya siap menerima Gubernur. Karena Menteri harus terbang ke luar kota ubtuk sebuah acara.
Nurdin yang berencana shalat di lantai berbeda dengan ruangan Menteri Siti, bergegas naik lagi. Tampak dia tidak lagi menggunakan kaos kaki. Celana yang masih terlipat baru diturunkannya di dalam lif. Setelah selesai bertemu, baru kemudian Nurdin menunaikan shalat.
Di Seskab, selain pembahasan perkembangan pertemuan dengan Presiden, juga dilakukan pembahasan tentang pwmbangunan pasar. Karena dana untuk pembangunan pasar ada di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, kata Nurdin, langsung Seskab menyurati Kementerian PU. “Intinya agar memprioritaskan pasar di Ibu Kota Kepri, Tanjungpinang,” kata Nurdin.
Kepada jajarannya, Nurdin memerintahkan agar segera ditindaklanjuti hasil-hasil pertemuan tersebut. Bagi Nurdin, semua kerja harus cepat. Usai pertemuan dengan tiga Menteri, Nurdin kembali lagi ke Tanjungpinang. Rabu (28/2) malam, Nurdin memimpin pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kepri.
Dalam dua hari ini, Selasa dan Rabu, demi sejumlah proyek strategis nasional Nurdin tampak bolak balik Jakarta-Batam-Tanjungpinang-Jakarta-Tanjungpinang. Ada tujuh proyek strategis yang dibawa perjuangankan Nurdin. Proyek-proyek itu adalah Pembangunan Jembatan Batam Bintan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Pulau Asam, Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Pengembangan dan Modernisasi Bandara Hang Nadim dan Pembangunan Batam LRT (Light Rapit Transit).
Semua proyek-proyek itu sudah disetujui Presiden Jokowi. Dalam Safari Subuh di Masjid Al Uswatul Hasanah, Sukaberenang Tanjungpinang, Rabu (28/2), Nurdin menyampaikan tentang persetujuan itu kepada masyarakat yang hadir.
“Alhamdulillah berkat doa dan dukungan masyarakat Kepri, semua berjalan lancar,” kata Nurdin.
Memang setelah safari subuh, Nurdin bergegas dengan penerbangan perdana pada pukul 06.45 dari Tanjungpinang menuju Jakarta. Padahal setelah bertemua dengan Presiden, Nurdin memang kembali ke Batam untuk menghadiri Perayaan Imlek 2569 Kerukunan Keluarga Tionghoa Moro Batam (K2TMB) di Kingsway Restaurant, Batam.
Pada kesempatan itu, Nurdin berpesan untuk bersama-sama menjaga Kepri tetap kondusif dan nyaman. Karena semuanya akan berpengaruh terhadap masuknya investasi. (gas)
batampos.co.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang mengajak semua pihak bersinergi dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tanjungpinang berjalan secara jujur dan adil. Ketua AJI Kota Tanjungpinang, Jailani mengatakan meskipun jurnalis punya hak politik, tetapi cukup menggunakannya di bilik suara saja.
“Semua pihak punya tanggungjawab yang sama untuk mengawal Pilkada Tanjungpinang berjalan tertib dan damai. Begitu juga seorang jurnalis,” ujar Jailani usai ngobrol pagi (ngopi) Bareng AJI di Kedai Kopi Abah, Tanjungpinang, Rabu (28/2)
Menurutnya, jika Pilkada Tanjungpinang berjalan tidak baik, semua pihak akan merasa malu. Apalagi Tanjungpinang satu-satunya daerah di Kepri yang terlibat Pilkada serentak tahun 2018 ini. Menyikapi hal itulah, AJI Tanjungpinang mengajak semua pihak untuk bersinergi.
Dikatakannya juga, kegiatan diskusi tersebut juga mengupas tentang komitmen pasangan calon, penegak hukum, dan penyelenggara pemilu untuk mengawal Pilkada damai di Tanjungpinang. Khususnya dalam menertibkan media sosial yang tidak ramah bagi kebaikan Pilkada Tanjungpinang.
“Hiruk-pikuknya pesta demokrasi di Ibu Kota Provinsi Kepri sekarang ini, memberikan konsekuensi positif maupun negatif. Salah satunya adalah status di medsos. Karena rawan digunakan untuk melakukan serangan politik di dunia maya,” paparnya.
Ditambahkannya, khususnya kepada jurnalis, AJI menekankan untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Apalagi menjadi tim sukses salah satu calon maka hal itu sudah menciderai profesi jurnalis, sesuai dengan prinsip kode etik jurnalistik, fungsi pers adalah untuk kepentingan publik bukan untuk golongan tertentu.
“Kita mengharapkan jurnalis di Tanjungpinang tidak menjadi partisipatif politik. Dalam hal pemberitaan harus seimbang, sehingga tidak terkesan mendukung salah satu calon,” tutupnya.
Penjabat Walikota Tanjungpinang, Raja Ariza menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga punya hak politik. Berbeda dengan TNI-Polri. Meskipun demikian, sikap netral ASN harus tetap dijaga. Menurutnya, dukungan politik memang cukup diberikan saat berada di bilik suara.”Kita apresiasi dengan AJI Tanjungpinang yang peduli dan turut berperan menjaga kondusifitas Tanjungpinang. Kami juga akan bersinergi untuk menjaga hal itu,” ujar Raja Ariza.
Ketua Tim Sukses, Syahrul-Rahma (Sabar) Ade Angga mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan akun-akun resmi ke Panwaslu Kota Tanjungpinang. Kemudian untuk timses sukses, pihaknya juga sudah memberikan pemahaman, untuk tidak melakukan ujaran kebencian, black campign, apalagi menggunakan isu SARA untuk kepentingan politik. “Jika ada akun-akun medsos pribadi yang melakukan itu, bukan menjadi tanggungjawab kami. Tetapi, konsekuensinya ditanggung pribadi yang bersangkutan,” ujar Angga.
Di tempat yang sama, Calon Walikota, Lis Darmansyah menegaskan siap berkomitmen sesuai dengan aturan main yang ada. Begitu juga dalam hal penggunaan medsos. Mantan Legislator DPRD Kepri tersebut mengatakan pihaknya bersama timnya akan tetap mematuhi rambu-rambu yang ada.
“Kita tetap mengedepan etika berpolitik yang santun. Tentunya dengan memperhatikan sandaran hukum yang sudah ada,” ujar Lis disampingi Ketua Timses Lis-Maya, Suparno.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, Kapolres Tanjungpinang, Kajari Tanjungpinang, Akademisi, Praktisi Hukum, dan Presma Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.(odi)
Bupati Bintan, Apri Sujadi menyerahkan secara simbolis bantuan dana PKH Tahap I tahun 2018 di Aula KantorKecamatan Teluk Bintan, Rabu (28/2). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos.co.id – Dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 Kabupaten Bintan mulai dikucurkan ke 1.375 keluarga. Penyaluran dana tahap I dengan besaran sekitar Rp 687,5 juta ditransfer ke masing-masing rekening keluarga.
Bupati Bintan, Apri Sujadi mengingatkan kepada 1.375 keluarga yang menerima dana bansos PKH agar bijak dalam menggunakan dana tersebut. “Saya berharap dana itu digunakan untuk keperluan anak-anak sekolah. Karena pemerintah tidak ingin mendengar ada anak tidak tamat sekolah baik SD maupun SMP,” kata Apri usai penyerahan PKH di Kantor Kecamatan Teluk Bintan, Rabu (28/2).
Dikatakan Apri, selama ini Pemkab Bintan terus mendukung kemajuan dunia pendidikan dengan berbagai program misalnya program bantuan seragam sekolah gratis dan program transportasi anak sekolah gratis. “Orangtua harus memastikan agar tidak ada lagi alasan bagi anak kita semua tidak masuk SD dan SMP,” ujarnya.
Melalui berbagai program pendidikan tersebut, Apri berharap anak-anak di Kabupaten Bintan bisa mengukir prestasi yang positif, sehingga mampu membanggakan orangtua dan daerah tercinta.
Kepala Dinas Sosial Pemkab Bintan, Naharuddin menambahkan saat ini jumlah keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bintan sekitar 1.375 keluarga. Jumlah itu diluar 2.259 keluarga yang sudah terdaftar di tahun 2017. Dalam penyaluran tahap I, bantuan sosial program keluarga harapan akan dikuncurkan dana sekitar Rp 687,5 juta.
“Di tahap satu ini masing-masing keluarga menerima bantuan Rp 500 ribu. Dana langsung ditransfer ke rekening masing-masing,” ujarnya.
Penerima bansos program keluarga harapan I masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Toapaya berjumlah 83 KPM dengan nilai bantuan Rp 41.500.000, Kecamatan Telok Sebong 178 KPM nilai bantuan Rp 89.000.000. Teluk Bintan 86 KPM nilai bantuan Rp 43.000.000, Tambelan 97 KPM nilai Rp 48.500.000. Seri Kuala Lobam 131 KPM nilai Rp 65.500.000, Bintan Utara 225 KPM sebesar Rp 112.500.000.
Bintan Timur 374 KPM nilai bantuan Rp 187.000.000, Bintan Pesisir sebanyak 72 KPM nilai bantuan Rp 36.000.000. Gunung Kijang 58 KPM nilai bantuan Rp 29.000.000, dan Kecamatan Mantang berjumlah 71 KPM dengan nilai bantuan Rp 35.500.000.(met)
Terdakwa penggelapan barang bukti narkoba AKP Dasta Analis saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (27/11). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Sidang tuntutan terhadap mantan Kasat Narkoba Polres Bintan, terdakwa Dasta Analis beserta anggotanya yakni terdakwa Tomy Adriadi Silitonga, Indra Wijaya dan Joko Arifonto yang terlibat kasus penggelapan barang bukti sabu, kembali ditunda untuk ke lima kalinya. Hal tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum juga menerima salinan tuntutan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
“Salinan tuntutan belum selesai yang mulia, kami meminta maaf dan minta waktu selama satu minggu,” Ujar JPU Ricky Trianto di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (27/2) malam.
Majelis Hakim yang diketuai Acep Sopian Sauri didampingi Hakim Anggota Monalisa Siagian dan Santonius Tambunan, merasa bingung dan geram karena telah melakukan penundaan sidang ke lima kalinya. “Jadi bagaimana ini, mau dituntut apa tidak terdakwa-terdakwa ini,” tegas Acep.
PN Tanjungpinang ungkap Acep, telah menyurati Kejagung dan telah melaporkan hal tersebut ke Mahkamah Agung, namun surat tuntutannya belum juga turun. Maka sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap ke empat terdakwa kembali ditunda. “Upaya mempercepat sidang tuntutan sudah dilakukan, untuk itu majelis hakim menunda persidangan hingga satu pekan mendatang,” pungkasnya. (odi)
