Sabtu, 23 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12584

Tangkapan Menurun, Harga Ikan Melambung

0
Warga memadati Pasar Ikan Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Masyarakat Tanjungpinang mulai kesulitan untuk mencari ikan di pasaran. Bukan hanya stok ikan yang kian menipis dan jarang ada, namun juga harga yang melambung tinggi. Kenaikan harga ikan pun hampir terjadi di semua jenis ikan.

“Tamban yang biasanya Rp 15 ribu saja jadi Rp 20 ribu. Gak berani saya mau tanya berapa harga tongkol,” tutur, Heni, salah satu ibu rumah tangga saat berbelanja di pasar ikan Tanjungpinang kemarin.

Jika ibu rumah tangga masih dapat memilih untuk mengganti menu masakannya dari ikan menjadi menu lainnya. Berbeda dengan nasib penjual lauk-pauk atau penjual masakan jadi berupa ikan.

Perburuan mencari ikan tongkol, ikan selar, ikan bulat dan beberapa ikan lainnya menjadi kian sulit. Rian, salah seorang penjual lauk-pauk berupa makanan laut, mengeluhkankondisi stok ikan saat ini.

Meski rela membeli ikan dengan harga mahal, belum tentu Rian dapat membawa pulang ikan. “Memang mahal sekarang. Sebab banyak tak ada ikan di pasar. Mau tak mau tak ada menu salai tongkol hari ini,” tutur Rian.

Memenuhi kebutuhan ikan dengan pembelian harga lebih tinggi dari biasanya pun, membuat Rian harus mengurangi jumlah menu dalam tiap porsinya. Hal ini dilakukan untuk menjaga harga tetap, sehingga pelanggan tidak kecewa.

“Jadi kami kurangi sedikitlah porsinya. Tapi kami sambil cakaplah kalau sekarang ikan lagi susah,” ucapnya lagi.

Keluhan pun datang dari para penjual ikan. Mereka percaya, bulan bersinar terang inilah yang menyebabkan tidak banyaknya ikan yang dapat terpancing atau tersangkut di jaring nelayan.

Fase bulan terang atau bulan sedang purnama ini, kerap diketahui sebagai fase ikan dalam menebar benihnya.  Sehingga banyak ikan yang akan bertelur, dan berada di lokasi yang sulit dijangkau nelayan. Belum pula, ikan-ikan menjadi lebih jeli, menyebabkan ikan dengan mudah menghindar dari jaring nelayan.

“Makanya kalau bulan terang jadi tak banyak nelayan setor ikan ke kami,” tutur salah seorang penjual ikan Is, saat ditemui kemarin.

Berhubung sulit mendapatkan ikan, Is mengaku lebih cepat pulang dari pasar. Sebab tidak banyak stok ikan yang dapat ditawarkan pada pembeli. “Hari ini, jam delapan saja sudah beres-beres,” pungkasnya. (aya)

Jaksa Dampingi 27 Proyek

0

batampos.co.id – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Natuna menyarankan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas segera melakukan pelalangan proyek. Hal tersebut sebagai evaluasi tahun anggaran 2017 dimana pelelangan yang terkesan lamban dilaksanakan. Sehingga pekerjaan belum selesai hingga akhir tahun.

Bukan hanya minta pelelangan lebih cepat, tapi , dirinya juga mewanti-wanti supaya pemerintah menyelesaikan pekerjaan paling lambat 31 Oktober mendatang. Sehingga jika terjadi kendala yang disebabkan karena alam, maka masih ada spare waktu selama dua bulan untuk memperbaiki.

“Ini menjadi evaluasi kita, tahun anggaran 2017 proyek berakhir pada Desember. Disaat itu cuaca sudah tidak kondusif lagi karena musim angin utara. Kita mencoba agar pengalaman yang lalu diperbaiki tahun ini, dan pelelangan harus dipercepat,” ujar Kajari Natuna, Juli Isnur, Rabu saat meninjau pusat perkantoran di Pasir Peti desa Pesisir Timur kecamatan Siantan Rabu (7/3)

Dirinya berharap mendapatkan dukungan dari semua pihak agar pembangunan tahun ini dapat lebih baik dan dapat selesai sesuai dengan target yakni paling lambat 31 Oktober mendatang. “Kita doakan saja mudah-mudahan 31 Oktober seluruh proyek pendampingan sudah clear,” harapnya.

Dikatakannya jika untuk tahun ini Pemkab Anambas telah mengusulkan 27 proyek pendampingan tim pengawalan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan.

“Ada 27 paket yang diusulkan dari Pemkab untuk pendampingan, 20 paket dari Dinas PU, 4 Dinas Kesehatan dan 3 paket Dinas Pertanian. Bisa jadi ini masih bisa bertambah karena belum semua pelelangan di dinas selesai administrasinya. Kita juga masih menunggu,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Pemkab Anambas, Sahtiar, mengatakan, proses lelang paling lama dilaksanakan pada April 2018 mendatang. Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dihimbau segera melengkapi administrasi pelelangan proyek.

“Kita upayakan proyek di Anambas sudah dilelang paling lambat April 2018. Kita sudah komitmen agar mengevaluasi pelelangan segera dipercepat. Agar penyelesaiannya rampung sebelum musim angin utara,” jelasnya. (sya)

Pemkab Usulkan Tujuh Ranperda

0
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyerahkan tujuh ranperda kepada ketua DPRD Natuna Yusripandi usai penyampaian pidato. F. Aulia Rahman/batampos.co.id 

batampos.co.id – Pemerintah Daerah mengusulkan sejumlah Ranperda, diantaranya Ranperda Pengelolaan air limbah domestik yang kini dibahas dalam pansus DPRD.

Usulan ranperda tersebut disampaikan dalam paripurna penyampaian pidato Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, tentang tujuh Ranperda, di ruang Paripurna DPRD Natuna, Rabu (7/3).

Abdul Hamid Rizal menyampaikan tujuh Ranperda tersebut nantinya akan melengkapi aturan-aturan, yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah. Akan kewenangan pengelolaan potensi daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Ketujuh ranperda yang disampaikan kepada DPRD adalah Ranperda pengelolaan air limbah domestik. Perda ini untuk meningkatkan lingkungan yang sehat. Dan kewajiban pemerintah menetapkan kebijakan upaya kesehatan pengelolaan limbah domestik dalam rangka pelayanan umum, secara sinergi, berkelanjutan dan profesional. “Ranperda ini untuk terlindung nya air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan,” kata Hamid Rizal.

Sementara usulan Ranperda retrebusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sesuai peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan diberikan kewenangan kepada daerah melakukan pungutan retribusi izin tersebut.

“Sekarang Pemerintah Daerah masih koordinasi, sekarang sudah ada tenaga kerja asing, di offshor. Tujuannya menambah pendapatan asli daerah,” kata Hamid Rizal.

Ranperda lain yang diusulkan adalah Ranperda pembentukan Kelurahan Batu Hitam, Ranai. Ranperda kawasan tanpa rokok, Ranperda pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah. Ranperda penyelenggaraan penanaman modal daerah.

Ketua DPRD Yusripandi mengatakan, paripurna ini setelah adanya seleksi terhadap Ranperda yang diusulkan pemerintah daerah. Sebelumnya terdapat 24 Ranperda, namun setelah disepakati hanya tujuh Ranperda Diperioritaskan untuk dibahas lebih awal.

“Setelah penyampaian pidato ini, DPRD membentuk pansus Ranperda, membahas secara detil usulan Ranperda Pemerintah Daerah,” kata Yusripandi.(arn)

Laut Bukan Tempat Sampah

0
Sampah yang menumpuk di laut. F: Syahid/batampos.co.id

batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan laut Anambas agar tetap bersih dan indah.

“Buanglah sampah rumah tangga dan sampah lainnya ke tong-tong sampah yang telah disediakan biar Petugas yang akan mengambilnya agar dapat dibuang ke tempat pembuangan akhir,” kata Haris, selasa (6/3)

Orang nomor satu Anambas itu menguraikan, sejatinya Laut merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat dengan luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencapai 98,5 persen lautan tentunya sangat penting untuk menjaganya agar tidak tercemar.

Lebih lanjut Haris megungkapkan, apalagi saat ini Anambas sedang giat-giatnya mempromosikan pariwisata, baik itu wisata laut (Bahari), bawah laut, pulau, pantai tentunya kesemua itu harus terhindar dari sampah dilaut karena tak dapat dipungkiri adanya sampah apalagi sampai berserakan dapat menyebabkan keengganan wisatwan untuk datang kedaerah ini. “Jangankan wisatawan Asing kita saja masyarakat didaerah ini akan malas untuk datang di suatu tempat jika tempat tersebut banyak sampah,” ujarnya.

Masih kata Haris, saat ini sampah yang berserakan dilaut tersebut banyak sekali sampah plastik sisa rumah tangga, dan hal ini perlu menjadi perhatian karena sampah tersebut akan sulit terurai dan akhirnya mencemari ekosistem. Daerah ini juga tambah Haris telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai Tamam Wisata Perairan (TWP). “Yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran kita bersama untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi dilaut,” tegasnya.

Sebelumnya, pemkab Anambas sudah melakukan studi banding ke Kabupaten Gianyar Provinsi Bali untuk mempelajari tata kelola sampah menjadi pupuk kompos yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar agar bisa diterapkan di Anambas. (sya)

Bandara Hang Nadim Akan Dikelola Secara Konsesi Mirip seperti Kelola Air

0
Para penumpang pesawat menunggu bagasi saat tiba di Bandara Hang Nadim Batam. | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan proses pengelolaan Bandara Hang Nadim nanti akan dilakukan mirip seperti pengelolaan ATB yang bersifat konsesi.

“Pengelolaan bandara nanti mirip seperti ATB. Ada konsesi dan ada revenue ke pengelolanya nanti. Dan tentu saja ada jangka waktunya,” katanya saat melakukan Press Conference di Gedung Marketing BP Batam, Rabu (7/3) sore.

Proses tender pengelolaan Bandara Hang Nadim nanti akan dilakukan dengan mengadopsi sistem Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). BP juga sudah melakukan market sounding sejak 28 Februari silam.

BP Batam kata Lukita akan memprioritaskan pengembangan Hang Nadim sebagai target pertama yang harus segera dilakukan. Nilai pengembangannya mencapai Rp 2,7 triliun, dimana akan difokuskan untuk membangun Terminal 2.

“Secara prioritas, maka pembangunan akan dilakukan dimulai dari Hang Nadim, Batuampar, Jembatan Batam Bintan dan Waduk Tembesi,” ujarnya lagi.

Lalu setelah itu, maka Pelabuhan Batuampar akan dikembangkan dengan nilai investasi sebesar Rp 2,16 triliun.

“Ini akan dikembangkan dengan melakukan konsorsium dengan Pelindo dan Pelindo juga akan gandeng perusahaan lain,” beber Lukita.

Kemudian akan membangun Jembatan Babin dan melelang pengelolaan Waduk Tembesi. Proyek lainnya yang dianggap penting adalah pembangunan rumah susun (rusun).”Rusun ini penting karena masih banyak masyarakat Batam yang belum punya rumah,” paparnya.

Selanjutnya adalah proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT). Panjang jalurnya adalah 55 kilometer dan akan memakan biaya pembangunan sebesar Rp 12 triliun.”Pembangunan ini bertujuan untuk mendorong Batam sebagai pusat logistik, digital, aviasi dan juga turisme,” ungkapnya. (leo)

12.581 Pelajar Karimun Ikut UN

0

batampos.co.id – Dinas Pendidikan Karimun, telah mendata pelajar yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) sebanyak 12.581 pelajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga peserta yang ikut Paket A, B dan C.

“Sesuai jadwal akan dimulai pelaksanaan UN pada bulan April mendatang. Untuk tingkat SMP/SMA Sederajat baik negeri maupun swasta,” kata Kepala Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim, kemarin (7/3).

Adapun peserta Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) termasuk peserta paket yaitu, untuk Paket A ada 69 peserta, Paket B ada 148 peserta dan Paket C ada 240 peserta. Sedangkan untuk tingkat SD/MI ada 4603 pelajar, kemudian SMP/ MTS sebanyak 4009 pelajar, SMA / MA ada 2559 pelajar dan SMK sebanyak 923 pelajar dengan total keseluruhannya ada 12.581 pelajar.

“Sekarang masing-masing sekolah sedang melakukan terobosan, maupun persiapan UN dan UASBN. Mudah-mudahan, semua pelajar dapat mengikuti UN dan UASBN nantinya,” harapnya.

Sedangkan, enam sekolah yang akan menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan sisanya hanya melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Untuk pelaksanaan UN di jadwalkan mulai 2 hingga 5 April untuk tingkat SMK, kemudian 9 sampai 12 April untuk tingkat SMA. Dan UN tingkat SMP dilaksanakan 23 hingga 26 April mendatang, termasuk bagi peserta Paket C mulai 27 dan 28 April.

“Secara umum, persiapan sudah siap termasuk Surat Keputusan (SK) sekolah pelaksana UN. Sebab, ada sekolah yang tidak memenuhi syarat akan digabungkan,” katanya.
Sementara itu pantauan di beberapa sekolah yang akan melaksanakan UNKP, sedang melaksanakan aktivitas proses pelatihan terhadap para pelajar cara mengisi ujian menggunakan komputer.(tri)

24 Saksi OTT Surat Tanah Akan Diperiksa

0
 AKP Lulik Febyantara. F. Sandi/batampos.co.id

batampos.co.id – Penyidik tindak pidana korupsi (Tipidkor) Sat Reskrim Karimun secara maraton memeriksa saksi kasus operasi tangkap tangan (OTT) oknum ASN Kantor Camat Kundur, Syahril dengan barang bukti uang tunai Rp 7 juta.

Mantan Camat Kundur Sukari menjalani pemeriksaan pada Senin (5/3). Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Saipol, penjabat Camat Kundur saat ini, Selasa (6/3).

”Sejak Senin dan Selasa lalu kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Camat Kundur Sukari dan penjabat yang sekarang. Hasil pemeriksaan tersebut tentunya terdapat perbedaan keterangan. Seperti keterangan Sukari bahwa sejak dia tidak menjabat lagi, maka dia tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengurus surat tanah sengketa tersebut,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara, Rabu (7/3).

Tentang adanya tersangka Syahril menghubungi Sukari, kata Lulik, hal itu sifatnya hanya koordinasi, karena memang Sukari dulu adalah camat di sana. Kemudian, dari keterangan Saipol, camat yang sekarang, mengaku tidak mengetahui perihal pungli tersebut. Sebab perjanjian perihal biaya dokumen surat tanah dibuat sebelum dia menjabat. Sementara, biaya sebesar Rp 3,5 juta untuk satu surat tanah, menurut Lulik tidak ada dasar hukumnya.

“Biaya Rp 3,5 juta tersebut meski disebutkan di dalam surat tim, namun tidak ada dasarnya. Maka ini tetap katagori pungli. Untuk itu, sudah jelas perbuatan tersangka Syahril yang ditangkap karena melanggar ketentuan,” tegas Lulik.

Lulik menambahkan, sampai saat ini sudah lima orang saksi dalam kasus OTT tersebut yang dimintai keterangan. Namun, lanjut Lulik, dalam kasus ini pihaknya masih membutuhkan lebih banyak saksi lagi untuk melengkapi berkas. Setelah dihitung-hitung jumlah saksi yang akan diperiksa bertambah 19 orang lagi. Termasuk saksi ahli beberapa orang, mulai dari saksi ahli hukum pidana dan saksi dari kementerian.(san)

Penumpang Diberi Helm Gratis

0
Polantas memasangkan helm kepada penumpang sepeda motor yang tidak pakai helm saat berkendara. F. sandi/batampos.co.id

batampos.co.id – Polisi lalu lintas (Polantas) dari Sat Lantas Polres Karimun,  melaksanakan Operasi Keselamatan Seligi 2018 di berbagai lokasi, Rabu (7/3). Salah satunya di Pos Lantas Jalan Nusantara Tanjungbalai Karimun. Dan, ketika pengemudi sepeda motor melewati beberapa orang Polantas yang bertugas seperti ragu dan ketakutan, karena akan ditilang.

”Padahal, seperti yang pernah kita sampaikan, dalam Operasi Keselamatan Seligi 2018 ini, yang kita lakukan di lapangan bersifat simpatik. Atau hanya bersifat teguran dan memberikan surat peringatan. Dan, kita akan mengambil tindakan penilangan jika memang akibatnya fatal terhadap orang lain. Misalnya, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia,” ujar Kasat Lantas Polres Karimun, AKP Teuku Fazrial Kenedy.

Bahkan ada kejadian unik ketika anggota Polantas sedang melakukan kegiatan operasi ini. Ada pengemudi sepeda motor yang yang dipanggil oleh Polantas, namun pura-pura tidak dengar. Hal ini disebabkan rasa takut, sebab penumpang yang dibawa tidak mengenakan helm. Tapi, dipanggil lagi akhir berhenti dan menepi. Kemudian, karena yang dilakukan pihaknya bukan penindakan, maka pengemudi sepeda motor tidak diberikan surat tilang.

”Melainkan, hanya kita berikan surat teguran. Kemudian, kita berikan satu buah helm yang ada SNI. Sekaligus, kita himbau agar tidak hanya pengemudi sepeda motor yang harus menggunakan helm. Tapi, penumpang yang duduk yang dibawa juga wajib mengenakan helm. Hal ini tidak lain untuk menjaga keselamatan dalam berlalu lintas dan sekaligus tertib di jalan raya,” paparnya.

Dikatakannya, selama operasi berlangsung sejak pekan lalu, sudah ada puluhan surat teguran yang diberikan kepeda pengemudi kendaraan bermotor. Sebagian surat teguran inid iberikan karena sepeda motor tidak lengkap dan juga berkaitan dengan penggunaan helm. Surat teguran ini akan masuk dalam dokumen Sat Lantas Polres Karimun sebagai arsip. Dia berharap, dengan dilaksanakan operasi ini dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas dan pengemudi semakin tertib di jalan raya. (san)

500 Timbangan Sudah Ditera Ulang

0
Petugas tengah melakukan tera ulang sebuah timbangan. F. Tri Haryono/batampos.co.id

batampos.co.id – Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, mulai awal Maret ini melaksanakan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dimilik para pedagang di Kabupaten Karimun. Hingga kini yang sudah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Karimun dengan lokasi di dua tempat. Pertama di pasar Puan Maimun dan bekas lapangan SMA lama Tanjungbalai Karimun.

“Baru sektiar 500 timbangan yang kita tera ulang. Mulai dari timbangan kecil hingga berkapasitas 1 ton,” jelas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun M Yosli, kemarin (7/3).

Dan dilanjutkan ke wilayah kecamatan Meral dan Meral Barat yang difokuskan di pasar Bukit Tembak, kemudian untuk kecamatan Tebing dipasar Tebing dan pekan depannya baru dilaksanakan pulau-pulau Buru, Kundur dan Moro dan Durai. Dari hasil tera ulang pada tahun 2017 lalu, mencapai 2542 timbangan se kabupaten Karimun. Dan paling terbanyak ada di kecamatan Karimun yang mencapai 578 timbangan, disusul kecamatan Kundur 483 timbangan.

“Kita targetkan sekitar 5000 timbangan yang dilakukan tera ulang. Termasuk alat ukur BBM yang ada di kios-kios penjualan BBM di kabupaten Karimun,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan tera ulang tersebut, pihaknya mengenakan retribusi pelayanan tera sesuai dengan Perda Karimun retrubisi yang menyesuaikan jenis timbangan yang di tera mulai dari Rp5000 hingga Rp 2 Juta per satu kali tera. Sementara apabila kedapatan timbangan tersebut terjadi kerusakan, dapat dilakukan perbaikan atau reparasi dari pihak timbangan yang ada di Provinsi Kepri.

“Nah, kalau rusak terserah pemiliknya. Mau dibetulkan atau tidak,. Semua timbangan yang sudah ditera ulang kita berikan segel,” kata Yosli.

Dengan dilakukan tera ulang setiap tahun, supaya tidak terjadi kecurangan penggunaan timbangan oleh pedagang. Seperti, dipasar swalayan, agen BBM, pasar tradisional dan sebagainya. Adapun jenis tera timbangan yang akan dilakukan seperti timbangan emas, timbangan digital, SPBU dan alat ukur lainnya.

“Kalau dilihat, respon para pedagang cukup bagus. Mereka, datang dengan mengantar alat timbangan untuk ditera ulang,” tuturnya.

Sementara salah satu pedagang di Bukit Senang Evi mengatakan, dirinya sudah melakukan tera ulang. Setelah, ada surat pemberitahuan dari dinas terkait. “Sudah ditera timbangan saya, cuman ukuran 10 kilogram saja,” singkatnya.

Pantauan di lapangan, para petugas dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun bersama petugas timbangan dari Provinsi Kepri. Satu persatu timbangan dilakukan tera ulang.(tri)

Stok Beras Cukup untuk 6 Bulan

0
Seorang buruh memanggul beras untuk keluarga sejahtera yang baru tiba di Kundur Barat, beberapa waktu lalu. F. Imam Soekarno/batampos.co.id

batampos.co.id – Stok beras di gundang Badan Urusan Logistik (Bulog) Karimun mencapai 500 ton. Jumlah tersebut dipastikan dapat mencukupi untuk penyaluran rutin ke seluruh daerah-daerah se Karimun.

Sedangkan untuk bantuan pangan nontunai (rastra), mencapai 78,5 ton untuk tiap bulannya. Stoknya pun sudah ada, dan siap disalurkan kepada yang berhak.
“Stok beras di Karimun masih aman. Artinya, cukup untuk penyaluran rutin Bulog selama enam bulan lebih,” kata Kepala Sub Divre Bulog Batam, Agung Rohman, Rabu (7/3) kemarin.

Mengenai kebutuhan beras komersil pada tiap bulannya, diakui cukup bervariatif. Terlebih kebutuhan beras saat menjelang Ramadan diyakini akan meningkat sampai dua kali lipat dari kebutuhan normal.

“Pastinya, kita selalu berkoordinasi dengan Bulog Batam. Kita selalu melaporkan perkembangan terkini persediaan beras di tempat kita, jangan sampai menipis,” katanya.

Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa persediaan beras di Karimun mencukupi. sebab Bulog Batam nantinya akan langsung mendistribusikan beras ke Karimun jika persediaan berasnya mulai menipis. “Ini untuk menepis agar kelangkaan beras tidak terjadi,” katanya.

Untuk mencegah terjadinya harga jual di luar dari harga eceran tertinggi (HET) di Karimun, pihaknya menyalurkan beras melalui rumah pangan kita (RPK). Untuk HET Kepri, katanya lagi disesuaikan dengan HET wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dengan harga beras medium Rp 9.950, dan premium Rp 13,300.

“Upaya kita dalam mencegah diluar dari HET melalui RPK. Kalau harga ketentuannya berlaku seluruh Indonesia,” bebernya. (enl)