batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke dalam rumah tahanan (rutan) pada Senin (23/3). Langkah itu diambil setelah Yaqut menyelesaikan masa pengalihan sebagai tahanan rumah sejak Kamis (19/3).

”Hari ini, Senin tanggal 23 Maret 2026, KPK melakukan proses pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ (Yaqut) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji dari tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan Rutan KPK,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo.

Dalam proses pengalihan tahanan tersebut, Yaqut harus melalui serangkaian proses pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan itu dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto, Jakarta Timur (Jaktim). Sampai saat ini, KPK masih menunggu hasil tes kesehatan.

”Kita sama-sama tunggu hasil tes kesehatan ini. Kami pastikan penyidikan perkara akan terus berprogress sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku, untuk melengkapi berkas penyidikannya dan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan,” terang dia.

Atas segala kritik dan masukan dari masyarakat, KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus mengawal dan mendukung KPK dalam penanganan perkara tersebut. Budi berjanji akan terus memperbarui informasi mengenai perkembangan kasus itu.

Sebelumnya diberitakan bahwa KPK mengkonfirmasi Yaqut sudah meninggalkan Rumah Tahanan (Rutan) KPK sejak Kamis lalu (19/3). Informasi itu disampaikan pada Sabtu malam (21/3) setelah kabar Yaqut tidak lagi menjadi tahanan beredar luas.

Budi menyampaikan bahwa penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap Yaqut. Pengalihan dilakukan dari tahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah. Keputusan itu diambil setelah KPK menerima permohonan dari keluarga Yaqut.

”Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ (Yaqut), dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah sejak hari Kamis malam kemarin,” terang Budi.

Budi menyampaikan bahwa permohonan pengalihan jenis tahanan itu disampaikan oleh keluarga Yaqut pada Selasa (17/3). Setelah menerima permohonan itu, penyidik melakukan telaah. Hasilnya, permohonan dikabulkan dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) KUHAP.

”Pelaksanaannya yakni dengan melakukan pengalihan jenis penahanannya untuk sementara waktu,” kata dia.

Budi memastikan, pengalihan penahanan tersebut dilakukan oleh KPK dengan pengawasan melekat dan pengamanan ketat terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut. Dia pun tegas menyatakan, pengalihan penahanan hanya bersifat sementara.

”Kami pastikan bahwa proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka,” ujarnya.(*)

Artikel KPK Jebloskan Kembali Eks Menag Yaqut Cholil ke Rutan pertama kali tampil pada News.

batampos — Rencana pengerahan pasukan Amerika Serikat ke Pulau Kharg, Iran, menuai kekhawatiran. Langkah tersebut dinilai berisiko tinggi dan dapat berujung bencana bagi militer AS.

Mantan Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional AS, Joe Kent, menyebut operasi itu justru bisa menempatkan pasukan AS dalam posisi rentan.

“Saya pikir itu akan menjadi bencana. Itu akan membuat pasukan AS seperti sandera di pulau yang bisa diserang dengan drone dan rudal,” ujarnya dalam wawancara dengan The Washington Post.

Sebelumnya, Axios melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump tengah mempertimbangkan opsi militer untuk merebut Pulau Kharg. Langkah itu disebut sebagai tekanan terhadap Iran agar membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa seluruh opsi, termasuk pengerahan pasukan, masih terbuka.

Di sisi lain, ketegangan di kawasan terus meningkat. Sejak akhir Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran. Iran kemudian membalas dengan menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Para analis menilai, langkah militer ke Pulau Kharg berpotensi memperluas konflik dan meningkatkan risiko konfrontasi terbuka di kawasan strategis tersebut. (*)

Artikel Eks Pejabat AS: Operasi di Pulau Kharg Bisa Jadi “Sandera” pertama kali tampil pada News.

batampos — Konflik di Timur Tengah disebut mulai berdampak pada kondisi psikologis personel militer Amerika Serikat. Sejumlah anggota militer dilaporkan mengalami tekanan mental hingga menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan operasi militer di kawasan tersebut.

Laporan HuffPost menyebut sebagian personel militer dan pasukan cadangan mengeluhkan stres berat, rasa frustrasi, serta ketidakjelasan tujuan misi.

Beberapa di antaranya bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan karier militer.

“Saya mendengar langsung dari anggota militer, mereka mengatakan tidak ingin menjadi pion politik,” ujar seorang pasukan cadangan dalam laporan tersebut.

Laporan itu juga mengungkap adanya penurunan moral di kalangan personel, terutama karena dinilai tidak adanya narasi yang jelas terkait keterlibatan Amerika Serikat bersama Israel dalam konflik dengan Iran.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas operasi militer di lapangan.

Sementara itu, CBS News melaporkan bahwa Pentagon telah menyiapkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan darat ke Iran.

Langkah ini dilakukan untuk memberi pilihan strategis kepada pemerintahan Donald Trump di tengah eskalasi konflik.

Seperti diketahui, ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada akhir Februari. Iran kemudian membalas dengan menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Meski demikian, laporan mengenai kondisi psikologis militer tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak pemerintah Amerika Serikat. (*)

Artikel Moral Tentara AS Terguncang, Kritik Serangan ke Iran Muncul dari Internal pertama kali tampil pada News.

batampos — Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kembali terpilih sebagai Presiden Urusan Negara setelah meraih dukungan hampir mutlak dalam proses politik terbaru.

Penetapan tersebut diumumkan melalui kantor berita resmi KCNA usai Sidang Pertama Majelis Rakyat Tertinggi periode ke-15 pada 22 Maret 2026. Jabatan itu menempatkan Kim sebagai figur utama dalam pengendalian arah politik, militer, dan strategi nasional Korea Utara.

KCNA menyebut pemilihan ulang ini sebagai “aktivitas kenegaraan pertama” dalam periode parlemen terbaru, sekaligus mencerminkan “kehendak bulat rakyat Korea”.

BACA JUGA: Ketegangan Timur Tengah Memuncak, Negara Teluk Siap Hadapi Iran

Namun, sejumlah analis internasional menilai proses tersebut tidak berlangsung secara kompetitif. Peneliti dari Korea Institute for Defense Analyses, Lee Ho-ryung, menyebut pemilu di Korea Utara sebagai proses yang telah “dikoreografikan” dengan hasil yang dapat diprediksi.

“Tidak ada yang benar-benar mengharapkan hasil berbeda dari proses tersebut,” ujarnya.

Secara sistem, pemilu di Korea Utara hanya menghadirkan satu kandidat di setiap daerah pemilihan. Warga berusia di atas 17 tahun hanya dapat menyetujui atau menolak kandidat yang diajukan partai berkuasa.

Hasilnya kembali menunjukkan angka nyaris sempurna, yakni 99,93 persen dukungan dengan tingkat partisipasi 99,99 persen. Pemerintah mengklaim angka tersebut sebagai bentuk loyalitas rakyat, sementara pengamat melihatnya sebagai indikasi kontrol politik yang ketat.

Secara simbolik, visual yang dirilis KCNA menampilkan Kim duduk di pusat panggung, diapit pejabat tinggi negara, dengan latar patung ayah dan kakeknya—Kim Jong Il dan Kim Il Sung—yang memperkuat narasi kesinambungan dinasti.

Kim memimpin Korea Utara sejak 2011 dan terus memperkuat kendali atas negara, termasuk dalam pengembangan kekuatan militer dan nuklir.

Analis senior dari Korea Institute for National Unification, Hong Min, menilai sidang parlemen kali ini juga berpotensi membahas perubahan kebijakan strategis, termasuk redefinisi hubungan dengan Korea Selatan.

Menurutnya, penggunaan istilah yang lebih tegas seperti “kontrol teritorial” dapat menjadi indikator arah ideologi dan kebijakan Pyongyang ke depan.

Sidang ini juga merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi politik setelah pertemuan lima tahunan Partai Pekerja Korea, yang menjadi forum utama penentuan arah kebijakan negara.

Lebih dari sekadar angka, capaian dukungan hampir 100 persen tersebut dinilai sebagai instrumen politik untuk menegaskan kontrol absolut di dalam negeri, sekaligus mengirim pesan ke dunia bahwa struktur kekuasaan Korea Utara tetap solid dan terpusat. (*)

Artikel Kim Jong Un Kembali Terpilih, Konsolidasi Kekuasaan Korea Utara Kian Menguat pertama kali tampil pada News.

batampos — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang dana sebesar USD 1 miliar kepada Board of Peace (BoP) terkait konflik di Gaza.

Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam dialog “Presiden Prabowo Menjawab” yang ditayangkan di kanal YouTube pribadinya.

“Kita tidak pernah mengatakan mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Prabowo, Senin (23/3).

Ia menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP—yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump—berfokus pada aspek kemanusiaan dan keamanan, bukan kontribusi finansial.

Menurutnya, sejak awal Indonesia tidak pernah menjanjikan bantuan dana, baik kepada Amerika Serikat maupun BoP. Karena itu, Indonesia juga tidak menghadiri pertemuan founding donors di Washington pada Februari lalu.

“Sejak awal saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegasnya.

Sebagai gantinya, Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza guna melindungi warga sipil.

“Kita siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo membuka kemungkinan adanya kontribusi di masa depan, terutama jika proses gencatan senjata berhasil dan pembangunan kembali Gaza dimulai.

“Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut Indonesia awalnya siap mengirim hingga 20 ribu personel. Namun, jumlah tersebut disesuaikan menjadi sekitar 8.000 pasukan dengan mempertimbangkan kontribusi negara lain.

“Negara lain hanya mengirim ratusan personel, jadi kita siapkan 8.000,” ujarnya.

Sjafrie menegaskan, pengiriman pasukan masih menunggu perkembangan situasi global, termasuk dinamika antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Pemerintah, kata dia, akan tetap mengedepankan kepentingan nasional sesuai amanat konstitusi.

Ia juga menekankan bahwa tugas pasukan Indonesia harus berorientasi pada misi kemanusiaan, bukan keterlibatan dalam konflik.

“Tugas kita harus menyangkut kemanusiaan, bukan hal lain,” tegasnya.

Saat ini, Kementerian Pertahanan bersama TNI telah menyiapkan pasukan yang siap diberangkatkan. Namun, keputusan akhir masih menunggu perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah.

“Pasukan sudah siap, tinggal menunggu perkembangan dan keputusan,” pungkas Sjafrie. (*)

Artikel Prabowo Tegaskan RI Tak Janjikan Dana untuk Board of Peace Gaza pertama kali tampil pada News.

batampos — Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan rumah menuai sorotan tajam.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini dinilai menjadi anomali. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah KPK, tersangka yang telah ditahan diberikan izin menjalani penahanan di rumah tanpa alasan yang dinilai jelas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) termasuk pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menilai langkah itu berpotensi menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

“Ini merupakan kasus pertama tanpa alasan yang jelas sejak KPK berdiri,” ujarnya, Senin (23/3).

Menurut ICW, pengalihan penahanan biasanya dilakukan dengan alasan ketat, seperti kondisi kesehatan. Namun, dalam kasus ini, Yaqut disebut dalam keadaan sehat.

“Kondisi ini membuka potensi tersangka merusak barang bukti atau mempengaruhi saksi saat menjalani tahanan rumah,” tambah Wana.

ICW juga mendesak Dewan Pengawas KPK untuk turun tangan memeriksa keputusan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran oleh pimpinan KPK.

“Evaluasi saja tidak cukup. Harus ada pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran,” tegasnya.

Selain itu, ICW meminta KPK transparan terkait alasan pengalihan penahanan. Jika terdapat intervensi pihak eksternal, hal tersebut dinilai harus diungkap secara terbuka.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi bahwa Yaqut telah meninggalkan rutan sejak Kamis (19/3). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pengalihan dilakukan setelah adanya permohonan dari keluarga.

“Penyidik mengalihkan jenis penahanan dari rutan menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam,” ujarnya.

Permohonan tersebut diajukan pada Selasa (17/3) dan dikabulkan setelah melalui proses telaah dengan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHAP.

KPK menegaskan, pengalihan ini bersifat sementara dan tetap disertai pengawasan ketat terhadap tersangka.

“Kami pastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Budi.

Meski demikian, keputusan ini terus menuai kritik dan dinilai berpotensi membuka celah bagi tersangka lain untuk mengajukan hal serupa di masa mendatang. (*)

Artikel Pengalihan Tahanan Yaqut Tuai Kritik, ICW: Preseden Buruk bagi KPK pertama kali tampil pada News.