batampos – Video yang memperlihatkan Jimson Silalahi bersama anaknya menyampaikan keluhan di depan Polsek Batam Kota viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut, Jimson menilai penanganan tiga laporan yang ia buat tidak adil karena semuanya dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Menanggapi viralnya video tersebut, Polda Kepulauan Riau bersama Polresta Barelang menggelar konferensi pers di Mapolresta Barelang, Jumat (6/3) sore.

Keterangan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia Ohei dan Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol M. Debby Tri Andrestian untuk menjelaskan proses penanganan perkara tersebut.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia Ohei menjelaskan bahwa laporan pertama berkaitan dengan dugaan pengeroyokan yang terjadi saat acara perayaan ulang tahun STM di kawasan Baloi Kolam, RT 07. Peristiwa bermula ketika pelapor mengantar anaknya membeli jajanan di warung sekitar lokasi acara.
“Di lokasi tersebut terjadi cekcok yang berujung pemukulan terhadap pelapor. Kami kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik warung dan tukang parkir serta melakukan visum terhadap pelapor,” ujar Nona Pricillia Ohei.

Hasil visum menunjukkan pelapor dalam kondisi sadar dan sehat dengan luka gores di belakang telinga. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk saksi ahli dan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebanyak lima kali kepada pelapor.
“Setelah melalui penyelidikan dan gelar perkara, laporan dugaan pengeroyokan yang dibuat pada Oktober 2022 tersebut dihentikan pada 3 Maret 2023 karena tidak ditemukan cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol M. Debby Tri Andrestian mengatakan pelapor juga membuat laporan kedua terkait dugaan pemberian keterangan palsu oleh para saksi dalam perkara pertama. Bahkan dalam laporan tersebut pelapor menyebut sekitar 60 orang saksi.
“Proses penyelidikan tetap kami jalankan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga gelar perkara pada Maret 2024. Namun hasilnya disepakati perkara tersebut juga dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana,” kata Debby.

Selain itu, Jimson Silalahi juga membuat laporan ketiga terkait dugaan dampak psikologis terhadap anaknya akibat peristiwa tersebut. Polisi kemudian menghadirkan saksi ahli termasuk psikolog untuk melakukan asesmen terhadap anak tersebut.
“Hasil pemeriksaan psikolog menyatakan anak dalam kondisi normal, tampak senang dan tidak ditemukan gangguan mental. Karena itu laporan tersebut juga dihentikan,” tutup Debby.(*)

Artikel Video Viral Minta Keadilan di Batam, Ini Penjelasan Polisi Terkait Penghentian Perkara Laporan Jimson Silalahi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengungkap tindak pidana kehutanan berupa penguasaan kawasan hutan konservasi secara ilegal di kawasan Taman Buru Rempang, Galang, Kota Batam. Dalam kasus ini, seorang pria berinisial HA alias Acai ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menguasai dan memanfaatkan ratusan hektare lahan hutan tanpa izin sejak lebih dari satu dekade lalu.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei, menjelaskan bahwa kasus tersebut terungkap setelah petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melakukan patroli rutin di kawasan konservasi. Patroli yang dikenal dengan metode Smart Patrol itu dilaksanakan selama empat hari, mulai 20 hingga 24 Oktober 2025.
“Dalam patroli tersebut, petugas BKSDA menemukan adanya kegiatan usaha perkebunan mangga di kawasan hutan konservasi yang dimanfaatkan tanpa hak oleh tersangka HA alias Acai,” ujar Nona Pricillia dalam keterangan pers di Polda Kepri, Jumat (6/3).

Ia menjelaskan, penguasaan lahan tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2012 hingga akhirnya terungkap melalui patroli lapangan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp7,5 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Mangombo Marusaha Simamora, mengungkapkan bahwa tersangka menjalankan aktivitas tersebut dengan modus menggunakan perusahaan bernama PT Batam Balindo Jaya.

Menurutnya, perusahaan itu diduga menguasai lahan di kawasan Taman Buru Rempang seluas sekitar 303 hektare. Namun dari luasan tersebut, sekitar 7,9 hektare diketahui telah dijadikan kebun mangga yang dikelola secara aktif.
“Kalau dilihat dari data spasial, luas kawasan yang dikuasai di area taman buru mencapai 303 hektare. Bahkan secara keseluruhan, tersangka diduga menguasai sekitar 1.100 hektare lahan dengan menggunakan nama perusahaan tersebut,” ujar Silvester.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen pendirian perusahaan, surat keputusan pengesahan badan hukum, dokumen perpajakan, izin usaha, serta berbagai berkas perusahaan. Selain itu, dua unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk membuka lahan juga diamankan penyidik.

Tak hanya itu, polisi juga menyita portal besi yang dipasang di area perkebunan serta puluhan bundel dokumen berisi sekitar 133 surat keterangan yang berkaitan dengan penguasaan lahan di kawasan tersebut.

Silvester menegaskan bahwa seluruh aktivitas tersebut tergolong ilegal karena kawasan tersebut merupakan hutan konservasi yang belum pernah dilepaskan statusnya menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengklaim kepemilikan lahan tersebut.
“Kalau ada yang mengatakan memiliki SKT atau dokumen lain sebagai bukti kepemilikan, itu tidak memiliki dasar hukum. Untuk kawasan hutan konservasi harus ada pelepasan status terlebih dahulu sebelum bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Saat ini, tersangka HA telah ditahan sejak 27 Februari 2026 di Polda Kepri. Penyidik juga tengah merampungkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Sementara itu, Kepala BKSDA, Supartono, mengatakan pihaknya melaporkan kasus tersebut setelah melalui proses pengumpulan bukti lapangan yang cukup panjang. Menurutnya, petugas sempat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pihak yang menguasai lahan di kawasan konservasi tersebut.
“Kami harus memastikan terlebih dahulu siapa pemilik dan siapa yang mengelola kawasan itu. Setelah bukti lapangan dinilai cukup kuat, barulah kami melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum,” kata Supartono.

Ia berharap penegakan hukum ini dapat mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai wilayah konservasi. BKSDA juga saat ini tengah melakukan pendataan dan inventarisasi detail di lapangan untuk memastikan kondisi kawasan serta pihak-pihak yang memanfaatkan lahan secara ilegal.(*)

Artikel 11 Tahun Kuasai Ratusan Hektar Hutan Konservasi, Direktur Perusahaan di Batam Akhirnya Ditangkap pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Nilai ekspor Kota Batam pada Januari 2026 tercatat sebesar US$1,592 miliar, atau mengalami penurunan 10,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$1,775 miliar.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya ekspor pada sektor nonmigas maupun migas.

“Ekspor nonmigas pada Januari 2026 mencapai US$1,535 miliar, turun 9,78 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar US$1,702 miliar. Sementara ekspor migas tercatat US$57,05 juta, turun 22,13 persen dari sebelumnya US$73,26 juta,” ujarnya, Jumat (6/3).

Meski mengalami penurunan secara total, beberapa komoditas utama masih memberikan kontribusi besar terhadap ekspor Batam. Komoditas mesin dan peralatan listrik (HS 85) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai US$840,37 juta atau 54,72 persen dari total ekspor nonmigas.

Selain itu, komoditas lain yang juga memiliki kontribusi cukup besar antara lain mesin dan pesawat mekanik (HS 84) sebesar US$174,57 juta atau 11,37 persen, disusul minyak dan lemak hewan atau nabati (HS 15) sebesar US$116,17 juta atau 7,56 persen.

Kemudian berbagai produk kimia sebesar US$84,62 juta (5,51 persen), benda-benda dari besi dan baja sebesar US$51,91 juta (3,38 persen), serta kapal laut sebesar US$41,23 juta (2,68 persen).

Komoditas lainnya yang turut berkontribusi yakni tembakau sebesar US$36,80 juta, kakao atau coklat sebesar US$34,41 juta, perangkat optik sebesar US$26,38 juta, serta plastik dan barang dari plastik sebesar US$25,05 juta.

Dari sisi negara tujuan ekspor, Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar bagi produk ekspor Batam. Pada Januari 2026, nilai ekspor ke negara tersebut mencapai US$464,35 juta atau 29,15 persen dari total ekspor Batam.

Menariknya, ekspor ke Amerika Serikat justru mengalami peningkatan cukup signifikan yakni 50,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain Amerika Serikat, negara tujuan ekspor utama lainnya adalah Singapura dengan nilai ekspor US$354,44 juta, India sebesar US$152,57 juta, Tiongkok sebesar US$141,53 juta, serta Jepang sebesar US$63,24 juta.

Selanjutnya Arab Saudi sebesar US$45,86 juta, Vietnam sebesar US$37,79 juta, Taiwan sebesar US$31,26 juta, Jerman sebesar US$25,49 juta, dan Malaysia sebesar US$23,89 juta.

“Sepuluh negara tujuan ekspor tersebut memiliki peranan sebesar 84,15 persen terhadap total ekspor Kota Batam selama Januari 2026,” jelas Eko.

Sementara itu, jika dilihat dari jalur pengiriman, Pelabuhan Batu Ampar masih menjadi pintu utama ekspor Batam. Nilai ekspor melalui pelabuhan ini mencapai US$1,018 miliar, meskipun mengalami penurunan 25,31 persen dibandingkan Januari 2025.

Pelabuhan lain yang juga berperan dalam aktivitas ekspor Batam yakni Pelabuhan Sekupang sebesar US$312,88 juta, Pelabuhan Kabil/Panau sebesar US$193,62 juta, Pelabuhan Belakang Padang sebesar US$58,07 juta, serta Bandara Hang Nadim sebesar US$8,72 juta.

“Kelima pelabuhan tersebut menyumbang 99,95 persen dari total nilai ekspor Kota Batam pada Januari 2026,” ujarnya.

Dari sisi volume, ekspor terbesar juga melalui Pelabuhan Batu Ampar yang mencapai 149,08 ribu ton, meskipun mengalami penurunan 14,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kemudian disusul Pelabuhan Kabil/Panau sebesar 133,69 ribu ton, Pelabuhan Belakang Padang sebesar 127,88 ribu ton, Pelabuhan Sekupang sebesar 17,62 ribu ton, serta Pelabuhan Batam Island sebesar 0,16 ribu ton.

“Total volume ekspor melalui lima pelabuhan utama tersebut mencapai 99,88 persen dari keseluruhan volume ekspor Kota Batam pada Januari 2026,” tutupnya.(*)

Artikel Nilai Ekspor Batam Turun menjadi US$1,59 Miliar di Awal Tahun, AS Masih Tujuan Utama pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Nilai ekspor Kota Batam pada Januari 2026 tercatat sebesar US$1,592 miliar, atau mengalami penurunan 10,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$1,775 miliar.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya ekspor pada sektor nonmigas maupun migas.

“Ekspor nonmigas pada Januari 2026 mencapai US$1,535 miliar, turun 9,78 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar US$1,702 miliar. Sementara ekspor migas tercatat US$57,05 juta, turun 22,13 persen dari sebelumnya US$73,26 juta,” ujarnya, Jumat (6/3).

Meski mengalami penurunan secara total, beberapa komoditas utama masih memberikan kontribusi besar terhadap ekspor Batam. Komoditas mesin dan peralatan listrik (HS 85) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai US$840,37 juta atau 54,72 persen dari total ekspor nonmigas.

Baca Juga: Perusahaan Dilarang PHK Karyawan Berkaitan Kondisi Pribadi

Selain itu, komoditas lain yang juga memiliki kontribusi cukup besar antara lain mesin dan pesawat mekanik (HS 84) sebesar US$174,57 juta atau 11,37 persen, disusul minyak dan lemak hewan atau nabati (HS 15) sebesar US$116,17 juta atau 7,56 persen.

Kemudian berbagai produk kimia sebesar US$84,62 juta (5,51 persen), benda-benda dari besi dan baja sebesar US$51,91 juta (3,38 persen), serta kapal laut sebesar US$41,23 juta (2,68 persen).

Komoditas lainnya yang turut berkontribusi yakni tembakau sebesar US$36,80 juta, kakao atau coklat sebesar US$34,41 juta, perangkat optik sebesar US$26,38 juta, serta plastik dan barang dari plastik sebesar US$25,05 juta.

Dari sisi negara tujuan ekspor, Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar bagi produk ekspor Batam. Pada Januari 2026, nilai ekspor ke negara tersebut mencapai US$464,35 juta atau 29,15 persen dari total ekspor Batam.

Menariknya, ekspor ke Amerika Serikat justru mengalami peningkatan cukup signifikan yakni 50,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain Amerika Serikat, negara tujuan ekspor utama lainnya adalah Singapura dengan nilai ekspor US$354,44 juta, India sebesar US$152,57 juta, Tiongkok sebesar US$141,53 juta, serta Jepang sebesar US$63,24 juta.

Selanjutnya Arab Saudi sebesar US$45,86 juta, Vietnam sebesar US$37,79 juta, Taiwan sebesar US$31,26 juta, Jerman sebesar US$25,49 juta, dan Malaysia sebesar US$23,89 juta.

“Sepuluh negara tujuan ekspor tersebut memiliki peranan sebesar 84,15 persen terhadap total ekspor Kota Batam selama Januari 2026,” jelas Eko.

Baca Juga: Kasus Sabu Hampir 2 Ton, Warga Thailand Dihukum Seumur Hidup dan 17 Tahun Penjara

Sementara itu, jika dilihat dari jalur pengiriman, Pelabuhan Batu Ampar masih menjadi pintu utama ekspor Batam. Nilai ekspor melalui pelabuhan ini mencapai US$1,018 miliar, meskipun mengalami penurunan 25,31 persen dibandingkan Januari 2025.

Pelabuhan lain yang juga berperan dalam aktivitas ekspor Batam yakni Pelabuhan Sekupang sebesar US$312,88 juta, Pelabuhan Kabil/Panau sebesar US$193,62 juta, Pelabuhan Belakang Padang sebesar US$58,07 juta, serta Bandara Hang Nadim sebesar US$8,72 juta.

“Kelima pelabuhan tersebut menyumbang 99,95 persen dari total nilai ekspor Kota Batam pada Januari 2026,” ujarnya.

Dari sisi volume, ekspor terbesar juga melalui Pelabuhan Batuampar yang mencapai 149,08 ribu ton, meskipun mengalami penurunan 14,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian disusul Pelabuhan Kabil/Panau sebesar 133,69 ribu ton, Pelabuhan Belakang Padang sebesar 127,88 ribu ton, Pelabuhan Sekupang sebesar 17,62 ribu ton, serta Pelabuhan Batam Island sebesar 0,16 ribu ton.

“Total volume ekspor melalui lima pelabuhan utama tersebut mencapai 99,88 persen dari keseluruhan volume ekspor Kota Batam pada Januari 2026,” tutupnya.(*)

Artikel Awal 2026, Nilai Ekspor Batam Turun Jadi US$1,59 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tidak sedikit pekerja yang merasa heran. Sudah bekerja bertahun-tahun dan beberapa kali menandatangani kontrak kerja, tetapi statusnya belum juga berubah menjadi karyawan tetap.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, mengatakan anggapan bahwa lamanya masa kerja otomatis membuat pekerja menjadi karyawan tetap tidak sepenuhnya benar.

Menurut dia, ketentuan mengenai perjanjian kerja telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa jangka waktu maksimal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat mencapai lima tahun.

Banyak pekerja, kata dia, beranggapan bahwa setelah bekerja selama lima tahun atau setelah dua kali menandatangani kontrak, perusahaan wajib mengangkat mereka menjadi karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Baca Juga: Kasus Sabu Hampir 2 Ton, Warga Thailand Dihukum Seumur Hidup dan 17 Tahun Penjara

Padahal, perhitungan masa kontrak tidak semata-mata dilihat dari berapa kali pekerja menandatangani kontrak baru.

“Jangka waktu maksimal PKWT adalah lima tahun. Itu sudah diatur dalam undang-undang,” ujar Diki.

Ia menjelaskan, apabila masa kontrak berakhir sementara pekerjaan yang dijalankan belum selesai, perusahaan masih dapat memperpanjang kontrak tersebut berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, selama tidak melampaui batas waktu yang diatur.

“Artinya, meskipun sudah bekerja lima tahun atau dua kali menandatangani kontrak, perusahaan belum tentu wajib langsung mengangkat pekerja menjadi PKWTT,” jelasnya.

Diki menambahkan, pekerja perlu memahami aturan ketenagakerjaan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pekerja dan perusahaan.

Baca Juga: Perusahaan Dilarang PHK Karyawan Berkaitan Kondisi Pribadi

“Penting bagi pekerja mengetahui aturan yang berlaku supaya tidak terjadi salah paham,” ujarnya.

Dengan demikian, lamanya masa kerja maupun jumlah kontrak yang telah ditandatangani bukan satu-satunya faktor yang menentukan perubahan status pekerja menjadi karyawan tetap.

“Semua tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku serta kesepakatan antara pekerja dan perusahaan,” katanya.(*)

Artikel Bekerja Lama Belum Tentu Jadi Karyawan Tetap pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Perkembangan terbaru kasus dugaan pencabulan terhadap siswa di wilayah Bengkong, Batam, menunjukkan temuan baru. Sebanyak 13 anak kini menjalani asesmen oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Batam setelah diduga menjadi korban dalam kasus pencabulan yang melibatkan seorang pria warga negara asing (WNA).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD PPA Batam, Suratin, mengatakan proses asesmen tidak hanya dilakukan terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban, tetapi juga terhadap orang tua mereka. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan kondisi psikologis korban serta memberikan dukungan bagi keluarga.

“Proses assessmen sudah berjalan untuk anak dan orang tua. Total ada 13 orang yang kami asesmen,” ujar Suratin.

Menurutnya, ketiga belas anak tersebut diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku sesama jenis. Dugaan ini masih terus didalami seiring proses pendampingan dan pengumpulan informasi dari para korban.

Suratin menjelaskan, para anak tersebut mengetahui keberadaan pelaku dari informasi yang beredar di lingkungan mereka secara mulut ke mulut. Dari situ, beberapa anak kemudian mengenal pelaku dan diduga tergiur oleh bujuk rayu serta iming-iming yang diberikan.
“Untuk 13 korban ini, mereka mendapat informasi tentang pelaku dari mulut ke mulut. Anak-anak ini tergiur bujuk rayu dan iming-iming pelaku, sehingga terjadilah hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa identitas pelaku telah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian sebagai warga negara asing. UPTD PPA Batam saat ini terus mengawal proses laporan dan penanganan kasus tersebut agar pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang, M. Debby Tri Andrestian, menegaskan pihaknya masih terus melakukan pendalaman serta melacak keberadaan terduga pelaku WNA tersebut.
“Penyelidikan masih berjalan dan kami terus melacak keberadaan terduga pelaku,” ujarnya.

Debby menjelaskan bahwa hingga saat ini laporan resmi yang masuk ke Polresta Barelang masih berasal dari satu korban. Laporan tersebut menjadi dasar penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh penyidik Satreskrim.

Polisi memastikan proses pengembangan perkara masih terbuka, termasuk kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Aparat juga mengimbau masyarakat dan orang tua agar tidak ragu melapor apabila mengetahui atau mengalami kejadian serupa, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara maksimal dan memberikan perlindungan bagi anak-anak.(*)

Artikel Terkait Kasus Pencabulan di Bengkong, 13 Anak Jalani Pendampingan Sementara Terduga Pelaku Belum Berhasil Ditangkap Polisi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan hukuman berat terhadap dua warga negara Thailand dalam perkara penyelundupan sabu hampir dua ton yang sempat menyita perhatian publik. Majelis hakim yang dipimpin Tiwik memvonis terdakwa Weerapat Phongwan dengan pidana penjara seumur hidup, sementara terdakwa Teerapong Lekpradube dijatuhi hukuman 17 tahun penjara, Jumat (6/3).

Putusan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Batam pada Jumat, 6 Maret 2026. Majelis hakim menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Weerapat terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Weerapat Phongwan dengan pidana penjara seumur hidup,” kata Ketua Majelis Hakim Tiwik saat membacakan putusan.

Baca Juga: Kasus Pembacokan Korlap SPPG Sei Pelenggut, Penyidik Lengkapi Petunjuk Jaksa

Hakim menilai tidak terdapat hal yang meringankan bagi Weerapat. Sebaliknya, hal yang memberatkan adalah jumlah barang bukti sabu yang mencapai hampir dua ton dan berpotensi merusak generasi bangsa apabila beredar di masyarakat.

Sementara itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada terdakwa Teerapong Lekpradube. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Teerapong terbukti melanggar Pasal 114 Undang-Undang Narkotika sebagaimana dakwaan primer jaksa.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teerapong Lekpradube dengan pidana penjara selama 17 tahun dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ujar Tiwik.

Majelis hakim menyatakan jumlah barang bukti sabu yang sangat besar menjadi hal yang memberatkan. Adapun yang meringankan, Teerapong dinilai bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.

Usai sidang, Teerapong sempat menyampaikan keberatan terhadap putusan tersebut. Saat digiring menuju ruang tahanan, ia mengatakan vonis yang dijatuhkan kepadanya tidak adil.

“Not fair. Seharusnya hukuman saya sama dengan Fandi, ABK kapal Sea Dragon yang divonis lima tahun,” kata Teerapong. Ia mengaku tidak mengetahui isi kardus yang diangkut di kapal tersebut.

Penasihat hukum kedua terdakwa, Jefri, menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Menurut dia, vonis terhadap kliennya, terutama Weerapat, belum mencerminkan rasa keadilan.

Baca Juga: Perusahaan Dilarang PHK Karyawan Berkaitan Kondisi Pribadi

Jefri menilai fakta persidangan menunjukkan Weerapat tidak mengetahui bahwa barang yang diangkut merupakan sabu. Berdasarkan keterangan yang diterimanya dari kapten kapal, muatan tersebut disebut sebagai uang dan emas.

Ia juga menjelaskan adanya temuan uang yang telah dilaminasi yang disebut sebagai mata uang Myanmar. Menurut Jefri, Weerapat sempat menanyakan hal itu kepada seseorang bernama Tanzen yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

“Tanzen hanya mengatakan itu barang dan meminta agar langsung dimuat. Werapat juga diminta mengurus bagian mesin kapal,” kata Jefri.

Karena itu, ia menilai hukuman penjara seumur hidup terhadap kliennya tidak sebanding dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Jefri juga menilai peran Teerapong dalam perkara tersebut sangat terbatas. Menurut dia, Teerapong hanya menjalankan perintah chief officer untuk memindahkan 67 kardus ke atas kapal.

“Perannya tidak berbeda dengan Fandi, yang sebelumnya divonis lima tahun,” ujarnya.

Sementara itu, jaksa penuntut umum menyatakan masih mempertimbangkan sikap atas putusan majelis hakim tersebut. Jaksa menyatakan pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. (*)

Artikel Kasus Sabu Hampir 2 Ton, Warga Thailand Dihukum Seumur Hidup dan 17 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Metropolis.