batampos– Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menjelaskan mekanisme pengajuan reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi warga yang statusnya dinonaktifkan.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Zulkifli Aman, mengatakan masyarakat yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JKN dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Dinsos PM di Sekupang dengan melengkapi sejumlah persyaratan.

“Syaratnya harus ada keterangan dari rumah sakit terkait penyakit yang diderita. Setelah itu kita ajukan permohonan ke Kementerian Sosial untuk dinilai sesuai kriteria yang ada. Jika disetujui, baru kemudian diproses kembali oleh BPJS Kesehatan,” ujar Zulkifli, Senin (9/3).

Menurutnya, saat ini sudah ada warga yang datang mengurus pengaktifan kembali kepesertaan PBI JKN tersebut. Hingga saat ini tercatat sedikitnya 15 orang telah mengajukan reaktivasi.

“Sudah ada yang datang ke Dinas Sosial untuk pengajuan reaktivasi PBI JKN. Terakhir yang saya tandatangani pengusulannya ada 15 orang,” katanya.

Zulkifli menjelaskan, sebagian besar warga baru mengetahui status kepesertaan mereka tidak aktif saat sedang menjalani pengobatan atau perawatan di fasilitas kesehatan.

Meski demikian, ia mengatakan masyarakat tidak banyak mengeluhkan proses tersebut. Warga umumnya mengikuti mekanisme yang telah dijelaskan oleh petugas Dinas Sosial.

“Mereka tidak komplain. Yang penting minta diaktifkan kembali. Kami jelaskan mekanismenya dan mereka mengikuti prosesnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan akhir terkait reaktivasi tetap berada di Kementerian Sosial yang akan melakukan penilaian terhadap dokumen pengajuan, termasuk riwayat penyakit serta kondisi ekonomi pemohon.

Jika hasil penilaian menunjukkan status kesejahteraan seseorang tidak lagi masuk kategori penerima bantuan, maka pengajuan reaktivasi berpotensi tidak disetujui.

Namun demikian, Zulkifli menyebut sebagian besar pengajuan yang disampaikan Dinas Sosial Batam selama ini mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

“Rata-rata yang kita usulkan memang disetujui. Sampai saat ini sudah bisa aktif kembali, hanya sekitar dua sampai tiga orang yang masih dalam proses pengajuan,” katanya.

Sebagai informasi, saat ini tercatat sebanyak 49.703 peserta PBI JKN di Kota Batam telah dinonaktifkan, sementara 356.616 peserta lainnya masih berstatus aktif.(*)

Artikel Silahkan Ajukan Reaktivasi Penerima Bantun Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Ini Syaratnya pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Batam hingga kini belum dicairkan. Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyebut prosesnya masih berada pada tahap pengajuan administrasi oleh masing-masing perangkat daerah.
‎
‎Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan saat ini proses pengajuan THR masih berjalan sehingga pencairannya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. “Belum, masih dalam pengajuan,” kata Rudi kepada Batam Pos, Senin (9/3/2026) siang.
‎
‎Ia menjelaskan, pencairan THR nantinya akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan kinerja (tukin) ASN di lingkungan Pemko Batam.
‎
‎“Turunnya bersamaan dengan gaji dan tunjangan kinerja. Sekarang sudah boleh diajukan oleh masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
‎
‎Rudi menyebut, pembahasan mengenai percepatan pencairan THR tersebut juga telah dilakukan dalam rapat yang digelar pada Jumat (6/3) lalu. Dalam rapat tersebut, perangkat daerah diminta segera memproses pengajuan agar pencairan THR dapat dilakukan secepatnya.
‎
‎“Dalam rapat itu disampaikan agar pengajuan segera dilakukan untuk mempercepat pencairan THR ASN,” katanya.
‎
‎Selain itu, menurut Rudi, arahan juga datang dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, agar seluruh perangkat daerah mengantisipasi proses administrasi menjelang masa libur mendatang sehingga pencairan THR tidak mengalami keterlambatan.
‎
‎Saat ini, kata dia, pengajuan dari perangkat daerah sudah mulai dilakukan dan hanya tinggal menunggu proses administrasi selanjutnya.
‎
‎“Pengajuan sudah kami lakukan. Sekarang tinggal menunggu proses administrasi saja. Secara substansi sudah oke dan alokasi anggarannya juga sudah tersedia,” jelasnya.
‎
‎Ia menambahkan, proses administrasi tersebut dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah sebelum nantinya diproses lebih lanjut untuk pencairan.
‎Rudi memastikan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses pengajuan THR bagi ASN di lingkungan Pemko Batam.
‎
‎“Tidak ada kendala, baik dari sisi administrasi maupun pencairannya. Semuanya sudah berjalan sesuai prosedur,” katanya.
‎
‎Pemerintah pusat sebelumnya telah menyampaikan bahwa pencairan THR bagi ASN, TNI-Polri, dan pensiunan dilakukan secara bertahap sejak akhir Februari. Namun untuk di lingkungan Pemko Batam, proses pencairan masih menunggu rampungnya tahapan administrasi di tingkat perangkat daerah.(*)
‎

Artikel THR ASN Pemko Batam Belum Cair, Ini Penjelasan Kadiskominfo pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam diingatkan untuk tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR), parsel, maupun bentuk pemberian lain dari perusahaan atau pihak yang berkepentingan.
‎
‎Jika terbukti menerima gratifikasi, ASN dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian.
‎
‎Peringatan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Batam, Yusfa Hendri. Ia mengatakan setiap tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran terkait pencegahan gratifikasi menjelang hari raya.
‎
‎Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Menjelang Hari Raya.
‎
‎“Setiap tahun KPK mengeluarkan surat edaran. Di Batam juga sudah ditindaklanjuti oleh Wali Kota melalui SE Nomor 16 Tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi menjelang hari raya,” kata Yusfa kepada Batam Pos, Senin (9/3) siang.
‎
‎Ia menegaskan, jika ada ASN yang terbukti menerima gratifikasi, maka kasus tersebut akan diproses melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemko Batam.
‎
‎“Nanti akan dilihat dulu tingkat pelanggarannya seperti apa. Apakah pemberian itu berkaitan dengan jabatannya atau tidak. Kalau terbukti, tentu ada sanksinya,” ujarnya.
‎
‎Menurut Yusfa, sanksi yang diberikan mengacu pada aturan disiplin pegawai negeri yang berlaku. Tingkatannya bervariasi, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.
‎
‎“Hukumannya bisa berupa surat peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga yang paling berat adalah pemberhentian dari jabatan atau sebagai ASN. Semua tergantung tingkat pelanggarannya,” jelasnya.
‎
‎Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan kasus tersebut berujung pada proses pidana apabila pemberian tersebut berkaitan dengan proyek, kepentingan tertentu, atau terdapat unsur tersembunyi di balik pemberian tersebut.
‎
‎“Kalau misalnya momentum Lebaran tetapi pemberiannya berkaitan dengan fee proyek atau ada kepentingan tertentu, tentu itu sudah masuk ranah lain dan bisa mengarah pada pidana,” katanya.
‎
‎Untuk mencegah praktik tersebut, Pemko Batam telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas menerima laporan dan melakukan penilaian terhadap dugaan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah.
‎
‎Pembentukan UPG tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Batam yang diterbitkan pada Oktober 2025 lalu.
‎
‎Selain melalui UPG, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan gratifikasi melalui berbagai saluran pengaduan. Salah satunya melalui website Whistle Blowing System (WBS) yang telah disiapkan oleh Inspektorat Kota Batam.
‎
‎“Pengaduan bisa dilakukan langsung ke UPG, melalui website WBS yang kami sediakan, atau masyarakat juga bisa melaporkan langsung ke website KPK melalui Gratifikasi Online atau GOAL KPK,” jelas Yusfa.
‎
‎Ia menegaskan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam menjaga integritas dan tidak meminta atau menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan, terutama menjelang hari raya.
‎
‎Jika ada ASN yang terlanjur menerima pemberian, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya dalam waktu maksimal 30 hari sebagaimana diatur dalam surat edaran wali kota tersebut.
‎
‎Untuk pemberian seperti parsel atau bingkisan hari raya, ASN juga tidak diperbolehkan menyimpannya. Bingkisan tersebut harus segera disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan, rumah jompo, atau anak yatim piatu, dengan tetap dilaporkan kepada UPG.
‎
‎Yusfa menyebut praktik pemberian parsel atau THR kepada ASN biasanya berasal dari pihak perusahaan atau pihak yang memiliki kepentingan tertentu terhadap pemerintah.
‎
‎“Biasanya yang memberi itu dari perusahaan atau pihak yang memiliki kepentingan. Karena itu kami juga mengimbau agar semua pihak mendukung upaya pencegahan gratifikasi ini,” katanya.
‎
‎Ia juga mengingatkan bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemko Batam terikat oleh aturan yang berlaku, sehingga wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
‎
‎Surat edaran wali kota tersebut, lanjutnya, telah disampaikan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam, termasuk pimpinan perusahaan, asosiasi, dan lembaga yang berhubungan dengan pemerintah.
‎
‎“Kami mengimbau jika ada pemberian seperti itu sebaiknya ditolak sejak awal. Lebih baik ditolak daripada menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
‎
‎Menurut Yusfa, kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga integritas serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di Kota Batam. (*)

Artikel Pemko Batam Larang ASN Terima THR dan Parsel dari Perusahaan, Pelanggar Bisa Disanksi hingga Pemberhentian pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esty Widya Putri mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Batam untuk meningkatkan kapasitas usaha hingga mampu menembus pasar internasional. Hal tersebut disampaikan saat dialog bersama para eksportir dan pelaku usaha di Mall Pelayanan Publik (MPP) Batam, Senin (9/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Roro menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan memiliki tiga target utama dalam mendorong pertumbuhan sektor perdagangan nasional. Pertama, mengamankan pasar dalam negeri agar produk lokal, khususnya dari UMKM, memiliki ruang yang luas di pasar domestik.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya membantu UMKM agar dapat memasarkan produknya di dalam negeri, salah satunya dengan menghubungkan pelaku usaha dengan jaringan ritel modern.

“UMKM yang memang fokus menjual produknya di pasar dalam negeri kita bantu untuk terhubung dengan ritel modern. Dengan begitu produk mereka bisa dipajang dan dipasarkan di gerai-gerai yang ada di berbagai daerah,” ujarnya.

Target kedua adalah memperluas pasar ekspor melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional. Ia menyebutkan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) memiliki peran penting dalam membuka akses pasar bagi produk Indonesia ke luar negeri.

Namun, menurutnya masih terdapat kesenjangan informasi terkait pemanfaatan perjanjian dagang tersebut, khususnya di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong sosialisasi kepada para pelaku usaha.

“Kami melihat masih ada gap antara perjanjian dagang yang sudah disepakati di tingkat pusat dengan pemanfaatannya oleh pelaku usaha di daerah. Karena itu sosialisasi perlu terus dilakukan agar pelaku usaha mengetahui peluang pasar ekspor,” jelasnya.

Kementerian Perdagangan juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional tersebut. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat memahami peluang ekspor dan memanfaatkannya secara maksimal.

Target ketiga, lanjutnya, adalah mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Untuk itu, pemerintah melakukan pendampingan bagi UMKM yang dinilai telah siap melakukan ekspor.

“UMKM yang kami dorong untuk ekspor adalah yang sudah siap dari sisi produksi, kapasitas, dan keberlanjutan usaha. Sehingga ketika ada permintaan dari pasar luar negeri, mereka mampu memenuhi kebutuhan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan saat ini memiliki jaringan promosi perdagangan di 33 negara melalui Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Jaringan ini dimanfaatkan untuk membantu mempromosikan produk-produk Indonesia di pasar internasional.

Menurut Roro, selama lima tahun terakhir Indonesia juga mencatat surplus neraca perdagangan. Nilai surplus perdagangan bahkan mencapai sekitar 41,05 miliar dolar Amerika Serikat.

Selama ini, ekspor Indonesia memang masih didominasi komoditas besar seperti minyak sawit mentah (CPO), produk energi, serta besi dan baja. Namun, tren ekspor produk UMKM juga terus mengalami peningkatan.

Beberapa komoditas yang menunjukkan tren positif di pasar global antara lain kopi, kakao, serta produk halal seperti makanan, minuman, hingga kosmetik.

“Produk kopi Indonesia saat ini sedang naik daun di pasar internasional. Begitu juga kakao dan berbagai produk halal yang permintaannya terus meningkat,” jelasnya.

Ia mencontohkan produk kosmetik lokal yang sudah berhasil menembus pasar internasional, seperti produk kecantikan asal Indonesia yang kini mulai tersedia di sejumlah negara.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing di pasar global jika didukung dengan kualitas dan promosi yang baik.

Dalam kesempatan itu, Roro juga menyoroti posisi strategis Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi geografis tersebut dinilai menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar ekspor.

“Batam memiliki lokasi yang sangat strategis, dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha di daerah ini untuk mengembangkan pasar ekspor,” katanya.

Keberadaan Export Center di Batam diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkait peluang pasar, perjanjian dagang, hingga pendampingan ekspor.

Melalui fasilitas tersebut, pelaku usaha dapat berkonsultasi dan mendapatkan informasi mengenai potensi pasar ekspor bagi produk mereka.

“Harapannya fasilitas ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh pelaku usaha. Pemerintah hadir untuk membantu UMKM agar tidak hanya naik kelas, tetapi juga mampu menembus pasar internasional,” tutupnya.(*)

Artikel Wamandag RI Dorong Pelaku UMKM di Batam Tembus Pasar Internasional pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam dengan menyantuni anak yatim dalam rangkaian buka puasa bersama di Gedung LAM Kepri Batam, Minggu (8/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan penghargaan kepada LAM Kepri Kota Batam yang telah menginisiasi kegiatan berbagi kepada anak yatim. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima santunan, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

“Saya menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan LAM hari ini. Melalui acara seperti ini, kita dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita semua,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Amsakar juga menyerahkan santunan secara simbolis kepada sejumlah anak yatim yang hadir. Penyerahan santunan dilakukan bersama pengurus LAM Kepri Kota Batam dalam suasana penuh kehangatan.

Baca Juga: Nikmatnya Ramadan di Batam, Ini 5 Cemilan yang Cocok untuk Buka Puasa

Satu per satu anak yatim maju untuk menerima santunan, disambut dengan kebersamaan dan rasa haru dari para tamu yang hadir.

Amsakar menambahkan, santunan kepada anak yatim merupakan bentuk kepedulian sosial yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Ia mengingatkan bahwa perhatian terhadap anak yatim juga disebutkan secara tegas dalam Al-Qur’an, salah satunya melalui Surat Al-Ma’un.

“Dalam Surat Al-Ma’un disebutkan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mereka itulah yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Ini menjadi pengingat bagi kita semua agar senantiasa peduli terhadap mereka yang membutuhkan,” katanya.

Ia berharap momentum Ramadan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperbanyak amal kebaikan, termasuk bersedekah dan berbagi kepada sesama.

“Momentum Ramadan ini hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak sedekah dan saling berbagi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua,” tutupnya. (*/adv)

Artikel Santuni Anak Yatim Saat Ramadan, Amsakar Apresiasi Inisiatif LAM Kepri Batam pertama kali tampil pada Metropolis.