Kamis, 9 April 2026
Beranda blog Halaman 12676

Pesan Kapolri untuk Kapolda Kepri

0
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) menyaksikan Kapolda baru Kepri Irjen Didid Widjarnadi (kanan) menandatangani berkas Sertijab saat Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Polri dan Kapolda, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/11). Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan tiga kapolda dan dua pejabat Polri.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

batampos.co.id – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melantik sekaligus memimpin serah terima jabatan (Sertijab) tiga kapolda di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (29/11). Tiga kapolda tersebut yakni Kapolda Kepulauan Riau, Kapolda Sulawesi Selatan, dan Kapolda Kalimantan Barat.

Irjen Didid Widjanardi dilantik menjadi Kapolda Kepulauan Riau (Kepri). Ia menggantikan Kapolda Kepri sebelumnya Irjen Sam Budigusdian yang dimutasi menjadi perwira tinggi Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri penugasan pada Lemhanas RI.

“Bahwa saya, selaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila UUD RI tahun 1945 dan NKRI. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab,” kata Tito diikuti tiga kapolda yang dilantik, kemarin.

Setelah pembacaan sumpah itu, Kapolri mengingatkan kepada ketiga kapolda untuk tidak melanggar sumpah jabatan. Menurut dia, banyak konsekuensi yang harus diterima oleh pejabat baru itu atas sumpah jabatan yang mereka ucapkan. “Apabila melanggar sumpah ini akan menjadi konsekuensi di dunia dan akhirat,” katanya.

Usai pelantikan, ketiga kapolda tersebut langsung meninggalkan Rupatama. Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi juga bergegas karena harus terbang Batam pada sore harinya. Karenanya, ia enggan melayani wawancara dengan wartawan. “Sebentar ya. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan,” katanya sambil menuju ruang lain di Mabes Polri.

Selain Irjen Didid Widjanardi, Kapolri melantik Irjen Umar Septono sebagai Kapolda Sulsel yang sebelumnya dijabat Irjen Muktiono. Irjen Mukti sendiri dimutasi menjadi Kordinator Staf Ahli Kapolri.

Kemudian Brigjen Didi Haryono dilantik menjadi Kapolda Kalbar. Ia menggantikan Irjen Erwin Triwanto yang dimutasi ke Analis Kebijakan Utama Akpol Lemdiklat Polri.

Tiga pejabat yang dilantik itu adalah bagian dari 475 perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang dibebaskan dari jabatan dan dimutasikan ke jabatan baru. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri dengan nomor ST/2750/XI/2017 tertanggal 16 November mber 2017.

Setelah dilantik Kapolri, Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi langsung terbang ke Batam, Rabu (29/11) sore. Didid beserta istri dan rombongan disambut dengan tari persembahan di ruang VVIP Bandara Hang Nadim Batam, kemarin. Selanjutnya, rombongan bergerak ke Mapolda Kepri. Padatnya jadwal membuat kapolda baru tersebut enggan diwawancarai wartawan.

“Sekarang belum bisa wawancara, besok saja ya…,” kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga, Rabu (29/11).

Pantauan Batam Pos, selain kapolda baru, kapolda lama Irjen Sam Budigusdian juga ikut datang dari Jakarta. Hanya saja, Sam tak melalui VVIP bandara melainkan lewat pintu penumpang biasa. Dari sana Sam langsung menuju Mapolda untuk menyambut penggantinya itu.

Erlangga melanjutkan, penyambutan kapolda baru akan berlanjut hingga hari ini, Kamis (301/11). Nantinya juga ada proses pedang pora untuk menyambut Didid.

Lalu dilanjutkan dengan ramah tamah antara kapolda lama Irjen Pol Sam Budigusdian dengan Irjen Pol Didid Wijanardi. “Memori serah terima jabatan akan dilaksanakan di Rupatama Mapolda Kepri,” ucapnya.

Setelah itu akan dilaksankan farewell parade. Siangnya, seluruh jajaran Polda Kepri akan melaksanakan tradisi pelepasan Kapolda Kepri yang lama. Sam Budigusdian akan dilepas dengan upacara pedang pora. Lalu diantar menuju gerbang Mapolda Kepri.

“Acara pisah sambut digelar malam harinya di Hotel Radisson Batam,” ungkap Erlangga. (uma/ska)

Urus Lahan Lebih Cepat

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam telah resmi menerbitkan revisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan pada Selasa (28/11) lalu. Perka tersebut diubah menjadi Perka BP Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan Perka lahan tesebut memberikan sejumlah jaminan dan kepastian hukum bagi sektor investasi di Batam. Di antaranya, melalui Perka ini BP Batam memastikan proses perizinan alokasi lahan akan lebih mudah dan lebih cepat.

“Serta menyelesaikan berbagai isu permasalahan lahan yang ada,” kata Lukita, Rabu (29/11).

Perka baru ini secara umum hanya menyempurnakan pasal-pasal yang ada dalam Perka pendahulunya. Seperti kebijakan tentang uang deposit atau lebih dikenal sebagai Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP), Hak Tanggungan, dan alokasi lahan baru.

Untuk alokasi lahan baru, nilai Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)-nya ditetapkan berdasarkan nilai penawaran dari pemohon alokasi lahan.

Lukita menjelaskan, izin alokasi lahan akan lebih mudah karena dilakukan secara online. Pengumuman alokasi lahan dilaksanakan lewat website BP Batam atau secara lelang online. Di website tersebut nanti akan mencantumkan informasi penting mengenai lahan yang belum dialokasikan seperti lokasi, luas, peruntukan, kondisi, syarat-syarat, dokumen, metode alokasi lahan, dan bentuk rencanan bisnis. Dan semuanya harus dipenuhi oleh pemohon alokasi lahan.

Setelah mendapatkan lahan lewat lelang online, maka BP Batam akan melakukan proses evaluasi. Setelah evaluasi selesai maka pemohon alokasi lahan harus mengurus Surat Keputusan (Skep), faktur tagihan UWTO alokasi lahan, faktur tagihan terkait lainnya, surat pemberitahuan, gambar Penetapan Lokasi (PL), Perjanjian Penggunaan Lahan (PPL) dan surat rekomendasi atas hak tanah.

“Bagi pemohon alokasi lahan baru, harus membayar JPP yang nilainya diatur Keputusan Kepala. Nilainya dihitung berdasarkan kepada luas lahan, lokasi, peruntukan lahan dan kondisi perekonomian terkini,” kata Lukita.

JPP akan dikembalikan secara bertahap. 30 persen saat perencanaan pembangunan lahan, 30 persen saat konstruksi pembangunan, dan 40 persen saat penyelesaian pembangunan.

 F. Dalil Harahap/Batam Pos

Namun jika lahan tidak dibangun sesuai dengan PPL dan dalam kurun waktu tertentu (wanprestasi), maka BP Batam akan melakukan proses evaluasi. Dan jika ditetapkan untuk dibatalkan, maka JPP jadi milik BP Batam.

Sedangkan untuk perpanjangan alokasi lahan, BP Batam menetapkan prosedur baru. Perpanjangan bisa dilakukan paling cepat 10 tahun sebelum jatuh tempo sewa lahan habis dan paling lambat dua tahun.

Nilai UWTO-nya akan ditetapkan berdasarkan tarif di Perka 9/2017 yang tengah dievaluasi BP Batam saat ini. UWTO harus dibayar paling lambat 30 hari setelah Skep perpanjangan lahan keluar.

Untuk bisa memperpanjang sewa lahan, maka pemohon harus melengkapi surat permohonan, salinan Skep, faktur tagihan UWTO, faktur tagihan terkait, surat pemberitahuan, gambar PL, PPL dan surat rekomendasi.

Dan jika tidak membayar UWTO setelah Skep keluar maka akan dikenakan denda 2 persen tiap bulannya sampai surat pembatalan alokasi lahan terbit.

“Bagi pemilik lahan yang sewanya habis pada 31 Desember 2019, maka harus memperpanjang lahannya paling lambat pada 30 Juni 2019,” terangnya.

Sedangkan untuk hak tanggungan akan diselesaikan selama tujuh hari setelah permohonan diterima BP Batam. Hak tanggungan akan memakai persetujuan tertulis dari BP Batam.

Pemohon harus melampirkan informasi penting seperti surat keterangan dari bank sebagai kreditur yang memuat informasi seperti objek kredit, informasi mengenai pemohon kredit, dan jangka waktu kredit.

Setelah itu, maka harus melengkapi dokumen seperti tindasan sertifikat hak atas tanah, PPL, skep, identitas pemohonan Izin Hak Tanggungan dan surat kuasa jika dikuasakan. Dan yang paling utama, jangka waktu kredit tidak boleh melebihi jangka atau sisa waktu alokasi lahan.

Kemudian untuk peralihan hak akan dilakukan di depan PPAT, notaris atau pejabat lelang. PPAT akan melaporkan peralihan hak dan memungut biaya peralihan hak atas tanah yang disetor ke kas BP Batam.

Setelah itu BP Batam akan memberikan nomor registrasi peralihan hak atas tanah untuk dicantumkan dalam akta jual beli (AJB) setelah verifikasi terkait pada pembangunan lahan, kesesuain lahan dengan peruntukan, dan ada atau tidak sengketa di atas lahan.

“Proses verifikasi akan selesai dalam tujuh hari,” kata Lukita.

Angin Segar bagi Pengusaha

Keluarnya Perka BP Batam Nomor 27 Tahun 2017 disambut baik para pelaku usaha. Perka tersebut dinilai menjadi angin segar bagi dunia usaha di Batam.
“Walaupun masih ada usulan-usulan yang belum sepenuhnya terakomodir,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng, Rabu (29/11).

Walau begitu, pria yang akrab disapa Ayung ini mengapresiasi langkah BP Batam merevisi Perka tersebut. “Kami apresiasi apa yang telah dilakukan kepala BP Batam yang baru,” ungkapnya.

Ia menuturkan, dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan, pimpinan baru BP Batam sudah berani mengambil langkah-langkah strategis. “Termasuk dalam merevisi Perka ini,” ucapnya.

Ia mengatakan, tidak ada aturan yang sempurna. Ke depannya, ia berharap peraturan ini terus disempurnakan. Sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Batam. “Dari waktu ke waktu kami bisa memberikan masukan dan saran,” katanya. (leo/ska)

Bondan Winarno Nilai Kuliner Batam Tanpa Cela

0

batampos.co.id – Presenter kuliner senior, Bondan Haryo Winarno, mengembuskan napas terakhirnya setelah sempat menjalani dua kali operasi di Rumah Sakit (RS) Harapan Kita, Jakarta, Rabu (29/11). Mantan wartawan yang kondang dengan jargon andalannya ‘Maknyus’ tersebut, meninggal dunia dalam usia 67 tahun.

Batam Pos memiliki kenangan tersendiri dengan almarhum. Awal tahun 2012 silam, Bondan menyambangi kantor redaksi Batam Pos, tepatnya pada Selasa 31 Januari 2012. Saat itu, ia berkunjung dalam rangka penjajakan rencananya membuka kedai kopi di Batam.

Kepada awak redaksi Batam Pos, Bondan mengaku cukup mengagumi aneka kuliner di Batam dan Kepri. Khususnya kuliner Melayu. “Kuliner di Batam tanpa cela,” kata Bondan, kala itu.

Bahkan, saat itu, Bondan menyarankan agar kekayaan kuliner di Batam dijadikan kekuatan dan daya tarik pariwisata. Agar kuliner Batam maju, makanan khas Melayu atau Kepri harus ditonjolkan. “Saya sangat ingin ada tempat khusus untuk makanan Riau di sini. Sekarang ini, masyarakat lebih suka makanan khas satu daerah tertentu,” katanya.

“Manfaatkan situasi itu. Bagus kalau di Batam ini ada tempat untuk makanan-makanan khas dari pulau-pulau yang jauh letaknya,” katanya lagi.

Ia juga menyebut koran merupakan media yang tepat untuk mempopulerkan kuliner tertentu. “Yang penting nilai heritage-nya tidak hilang,” katanya lagi.

Kabar meninggalnya Bondan kemarin membuat publik berduka. Terlebih keluarga besarnya. Bondan meninggalkan seorang istri, Yvonne Winarno serta tiga orang anak masing-masing bernama Gwendolin Amalia Winarno, Marisol Winarno, dan
Eliseo Raket Winarno.

Ditemui di Kamar Duka RS Harapkan Kita, Eliseo Raket Winarno, mengatakan sebelum meninggal ayahnya telah di rawat selama dua minggu lebih di RS Harapkan Kita dan telah menjalani operasi sebanyak dua kali. Namun, untuk operasi yang pertama sudah dilakukan pada September lalu sedangkan, operasi yang kedua baru dijalani sekitar enam hari yang lalu atau tepatnya pada hari Kamis.

Bondan Winarno (baju hijau) saat berkunjung ke Batam Pos pada 2012 lalu.

“Yang pertama operasi aneurisma dan yang kedua aorta. Untuk jelasnya itu operasi apa tanya tim dokter aja ya,” katanya.

Setelah menjalani operasi yang pertama, sambung Eliseo, ayahnya tersebut sudah sempat dibawa pulang ke rumah di Bali. Namun, setelah itu ternyata terdapat infeksi sehingga kembali dibawa ke RS Harapkan Kita atau sekitar dua minggu yang lalu hingga akhirnya kembali menjalani operasi untuk yang kedua kalinya.

Dalam operasi yang kedua ini ternyata ada komplikasi. Dari komplikasi itu ada bakteri yang menyebar ke organ-organ tubuh yang lain. “Tim dokter dari RS Harapkan Kita juga sudah berusaha, tapi hari ini beliau dipanggil Tuhan,” ungkapnya.

Sedangkan saat disinggung tentang kepribadian sang ayah, Eliseo tidak dapat banyak mengungkapkannya. Namun, menurutnya, almarhum ayahnya adalah sosok yang total, bukan hanya untuk dunia kuliner tapi juga untuk keluarga.

“Untuk tanda-tanda akan kepergian ayah tidak ada. Beliau orang yang sangat positif dan tidak ada tanda apa pun. Beliau menyuruh kami untuk kuat dan tapi saya putuskan ini dengan perasaan damai. Itu yang kita ingat dari beliau,” bebernya.

Terkait pemakaman, Eliseo juga mengatakan sesuai kehendak dan keinginan ayahnya sebelum meninggal, ayahnya sering bilang ingin dikremasi. Namun, sekarang ia dan keluarga masih akan rembuk bersama.

“Belum tahu dan ini baru sekali. Kita akan putusin apakah hari ini atau besok. Sekarang jenazah sedang diformalin,” katanya. (gih/jpg)

Kemendagri Ultimatum Pemprov Kepri

0

batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Pemerintah Provinsi Kepri. Yakni untuk merampungkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri Tahun Anggaran 2018 pada bulan November ini.

“Ya memang benar, Kemendagari mengeluarkan surat teguran. Prihalnya adalah APBD 2018 harus tuntas pada 30 November 2017,” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (29/11).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri tersebut menyebutkan, keluarnya surat teguran tersebut adalah berkaca pada keterlambatan pengesahan APBD tahun 2015 dan tahun 2016. Bahkan lewat surat tersebut juga ada sanksinya, apabila terjadi keterlambatan.

“Yakni pemotongan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 25 miliar. Selain itu ada beberapa sanksi lainnya, yakni pemotongan tunjangan. Tetapi tunjangan yang mana tidak dijelaskan,” tegas politisi Partai PDI Perjuangan tersebut.

Ditambahkannya, pandangan fraksi-fraksi sudah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri, Rabu (29/11) di Kantor DPRD Kepri. Menurut Jumaga, pembahasan APBD Kepri TA 2018 sudah rampung dilakukan.

“Besok (hari ini,red) tinggal pengesahannya saja,” tegas Jumaga.

Lebih lanjut katanya, untuk APBD 2018 nanti, DPRD menyepakati postur anggaran diangka Rp 3,594 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen atau Rp98 miliar dari APBD 2017 berada diangkat Rp3,496 triliun. Legislator Dapil Batam tersebut menjelaskan, secara detail komponen-komponen APBD 2018 sudah dibahas ditingkat komisi.

Masih kata Jumaga, dari APBD Kepri Rp 3,594 triliun yang sudah dibahas. Menyepakati belanja langsung sebesar Rp1,541 triliun dan belanja tidak langsung Rp, 2,50 triliun. Dengan peningkatan anggaran ini, pihaknya berharap nantinya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, DPRD juga berharap arah pembangunan dapat lebih merata di seluruh Kepri. Ditambahkannya,

“APBD kita harapkan bisa memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Yang penting pembangunan optimal hasilnya,” tutup Jumaga.(jpg)

Kasus Tambang Ilegal, Polisi Minta Keterangan Saksi Ahli

0

batampos.co.id – Jajaran reskrim Polres Tanjungpinang, akan segera meminta keterangan saksi ahli melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat proses penyidikan dalam menentukan tersangka dalam kasus aktivitas pengangkutan tambang bauksit ilegal yang diamankan Polres Tanjungpinang, di Tanjungmoco, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Selasa (31/10) lalu.

“Minggu ini segera kita kirimkan surat untuk memeriksa saksi ahli ke Kementerian ESDM, di Jakarta. Ini bertujuan untuk menanyakan terkait proses penyidikan yang dilakukan seperti apa? dan bagaiman penerapan pasal serta segala macamnya. Sehingga menguatkan proses penyidikan kita,” jelas Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, Rabu (29/11).

Ia menegaskan hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlanjut. Kini pihaknya sudah memeriksa sebanyak 24 saksi dalam kasus tersebut. Termasuk diantaranya, karyawan perusahaan PT AIPP, perangkat RT/RW, Direktur PT AIPP, serta Kepala Dinas ESDM Kepri dan lainnya.

“Kasus ini (bauksit, red) masih berjalan. Penyelidikan masih terus dilakukan,” ucapnya.

Menurutnya, untuk menentukan tersangka dalam kasus ini pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehatian-hatian, sehingga dibutuhkan ketelitian dan kecermatan.

“Proses penyidikan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita tidak mau mengambil langkah yang salah. Untuk itu, proses penyidikan yang kita lakukan harus benar-benar matang,” terangnya.

“Tunggu saja hasil penyidikan. Begitu sumuanya lengkap, secepatnya tersangka akan kita tetapkan,” imbuhnya. (cr20)

2018, Semua Madrasah Pakai UNBK

0
Marwin Jamal. Foto: Jailani/Batam Pos.

batampos.co.id – Dirjen Pendidikan Islam meminta kepada seluruh madrasah se-Indonesia mampu menerapkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada tahun depan. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kepri, Marwin Jamal menyanggupi itu. Pada tahun depan, ia kan mengupayakan yang terbaik agar seluruh madrasah di Kepulauan Riau bisa melaksanakan UNBK.

Karena itu, persiapannya sudah dilakukan sejak sekarang. Marwin menjelaskan, selama ini kendala di balik pelaksanaan UNBK di seluruh madrasah berkenaan dengan server komputer dan sarana penunjang lain. Sebab itu pula, hanya beberapa madrasah saja yang pada 2017 ini mampu melakasanakan UNBK.

Insyallah, semua madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah bakal melaksanakan UNBK tahun depan,” kata Marwin, kemarin.

Upaya lain yang sudah dilakukan sejak hari ini adalah dengan mengalokasikan anggaran lebih untuk peningkatan kualitas sarana penunjang UNBK tersebut. Harapannya, ketika semua sarana sudah terpenuhi, UNBK di masing-masing madrasah bisa terlaksana tanpa hambatan.

Selama ini, diakui Marwin di Kepri, MTs dan MA yang melaksanakan UNBK hanya beberapa sekolah. Se-Kepri, dari 62 MA yang ada, baru 27 di antaranya yang sudah memakai UNBK. Sedangkan dari 34 MTs, tinggal 10 madrasah saja yang belum.

Masih kata Marwin, pelaksanaan ini harus dibahas mulai sekarang. Diharapkan, untuk perangkat komputer atau laptop yang akan digunakan pelajar harus benar-benar baik. “Termasuk fasilitas pendukungnya, yaitu listrik, kesiapannya harus benar-benar memadai,” pungkas Marwin. (aya)

ASN Wajib KTP Anambas untuk Dapat Jabatan

0

batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, menegaskan ASN yang bertugas di Anambas harus ber-KTP Anambas, untuk bisa mendapatkan jabatan. Untuk ASN yang ber-KTP bukan Anambas tidak akan mendapat jabatan. Untuk itu dia mengimbau kepada ASN yang yang belum memiliki KTP Anambas untuk mengurus surat pindah dan menjadi warga Anambas.

Jika sudah ber KTP Anambas, maka diharapkan dapat membawa keluarga ke Anambas sehingga akan lebih fokus dalam bekerja dan dapat meningkatkan kinerja, karena tidak akan lagi memikirkan keluarga yang jauh. “Jangan sampai di Anambas hanya menumpang kerja saja dan menjadikan Anambas sebagai batu loncatan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Haris dalam sambutannya pada HUT Korpri, Rabu (29/11).

Hal ini menurut Haris bukan hanya berlaku pada ASN saja namun juga kepada PTT. Supaya semua pegawai dapat fokus bekerja. Selain itu Haris mengingatkan kepada para ASN maupun PTT untuk tidak berpolitik praktis, bagi yang berpolitik maka tidak akan diberikan jabatan. “Tetap fokus terhadap tugas dan fungsinya sebagai ASN dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tegasnya.

Bahkan Haris terlihat berang saat menyampaikan ada ASN yang terlibat narkoba, padahal pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap ASN salah satunya dengan menggandeng BNN dengan melakukan tes Narkoba terhadap ASN. “Ini sudah mencoreng nama ASN di hari Korpri ini dan harus menjadi atensi kita semua, untuk PTT saya tegaskan untuk tidak diperpanjang kontraknya,” jelasnya.

Bahkan Haris sempat menanyakan kepada Sekretarias Daerah apakah Kesra yang besar menyebabkan uang yang banyak sehingga mengkonsumsi narkoba. “Pak Sekda apakah Kesra kita terlalu besar sehingga ASN dapat mengonsumsi narkoba,” tuturnya dengan nada geram.

Untuk itu Haris memerintahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk kembali melaksanakan tes narkoba di lingkungannya baik itu bagi ASN maupun PTT. “BKPDM lakukan tes narkoba kepada ASN maupun PTT,” pintanya. (sya)

Kapolres Baru Lanjutkan Pekerjaan yang Tertunda

0
Anggota Polres Bintan mengendong pejabat lama AKBP Guntur Sunoto dan pejabat baru kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang usai tradisi penyambutan di Mapolres Bintan di Bandar Seri Bentan di Bintan Buyu, Rabu (29/11) siang.

batampos.co.id – Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang yang mengantikan pejabat lama, AKBP Febrianto Guntur Sunoto mengungkapkan dirinya siap melanjutkan pekerjaan yang tertunda di masa kepemimpinan pejabat kapolres yang lama. “Atensi pimpinan, pekerjaan yang tertunda akan diselesaikan,” tegasnya seusai acara kenal pamit pejabat kapolres lama ke yang baru di aula kantor Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan,
Bintan Buyu, Rabu (29/11) kemarin.

Tak hanya itu, mantan Kasubdit IV Polda Kalimantan Tengah ini akan langsung fokus terhadap pelayanan masyarakat dan pengamanan sejumlah objek vital seperti kawasan pariwisata terpadu Lagoi mengingat dalam waktu dekat akan digelar operasi lilin. “Akhir tahun ini akan ada operasi lilin, pusat keramaian dan objek vital di Bintan
konsentrasinya di Lagoi, karena diprediksi kunjungan wisatawan mancanegara akan meningkat di sana,” katanya.

Selain hal itu, ia juga meminta dukungan dan peran serta masyarakat kabupaten Bintan dalam menjaga kabupaten bintan tetap kondusif dan aman. kemudian, lanjutnya, kerja sama dan dukungan juga harus dibangun bersama antara kepolisian dengan pemerintah daerah kabupaten Bintan dan instansi samping yang berada di kabupaten bintan.

“Tak lupa juga saya ucapakan terima kasih kepada abang saya, AKBP Guntur Sunoto atas apa yang sudah dicapai di bintan. Saya akan meneruskan apa yang sudah dilakukan bang Guntur, dan membina polres Bintan ke arah yang lebih baik lagi dan Ini tantangan bagi saya, karena apa yang sudah dilakukan bang Guntur sudah sangat baik,” katanya.

Sementara itu, pejabat kapolres lama,AKBP febrianto Guntur Sunoto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantunya dalam menjalankan amanah ini. Ia yang akan menempati jabatan wadirpramobvit polda riau ini menyampaikan pesan agar semua pihak membantu pekerjaan pejabat yang baru. “Selamat bertugas adinda, semoga
di bawah binaan pak Boy, polres bintan makin maju lagi,” tukasnya.

Sebelumnya digelar penyambutan pejabat kapolres baru dengan melakukan tradisi pedang pora. Boy dan Gunur juga sempat bergojet dan menebar uang ke para anggotanya yang berjoget di hari itu. Tak hanya itu, Boy dan Guntur sama-sama digendong anggota. usai acara kenal pamit, Boy mengantarkan Guntur yang meninggalkan mapolres bintan. (cr21)

 

Pemprov Kepri Serahkan Bantuan ke Lingga

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat melihat lokasi kebakaran di Lingga. F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Nurdin menyerahkan secara simbolis bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Wakil Bupati Lingga, Rabu (29/11). Dalam penyerahan bantuan tersebut Nurdin mengatakan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud simpati pemerintah terhadap korban

“Walaupun tidak sama nilainya dengan yang telah terbakar tapi kami berharap bantuan ini bisa membantu korban kebakaran untuk melakukan aktivitas kedepannya. Semoga ini bermanfaat,” ujar Nurdin saat Penyerahan Bantuan kepada korban kebakaran Kampung Cina, Daik, Lingga melalui Wakil Bupati Lingga yang diawali dengan coffe morning bersama di Masjid Jam’I Sulthan Lingga, Rabu (29/11).

Bantuan dari Pemerintah Pemeriantah Provinsi Kepri untuk korban kebakaran terdiri dari 35 paket Perlengkapan makan, 35 paket Perlengkapan kesehatan keluarga, 35 paket lauk pauk, 35 buah Matras, 35 buah tikar, 125 buah selimut, 35 buah sandang, 26 paket Perlengkapan sekolah, 200 dus mie instan 200, 250 paket Sembako, 45 buah Daster Batik, 45 buah Sarung, 45 paket Perlengkapan dapur, 12 paket pakaian dan ratusan pakaian layak pakai.

Selain itu Gubernur juga menyerahkan uang tunai yang diamplop untuk diserahkan kepada 35 KK yang menjadi tertimpa bencana. Bantuan dari Provinsi Kepri ini selanjutnya akan didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga kepada yang berhak menerimanya.

Setelah penyerahan bantuan Nurdin bergegas ke lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat yang terkena musibah kebakaran. Kepada warga yang menjadi korban yang ditemui di lokasi kejadian Gubernur menghimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Sekecil apapun yang namanya api harus kita waspadai dan kita cegah agar tidak melengahkan kita,” katanya.

Adapun pada kejadian ini jumlah bangunan yang terbakar adalah 59 unit yang terdiri dari 48 Toko, 4 tempat tinggal, 4 Gudang, 1 pos kamling dan 2 penginapan. Ikut terbakar sepeda motor sebanyak 13 buah. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 53 milyar dengan rincian 10 Milyar lebih untuk kerugian berupa materi dan 42 Milyar lebih untuk bangunan.

Sejauh ini, penyebab pasti kebakaran yang melanda pertokoan mayoritas warga Tionghoa yang terdiri dari 35 KK ini belum diketahui secara pasti. Namun, dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat adanya korsleting pada arus listrik. (bni)

Nurdin : Semua Harus Bantu Korban Kebakaran

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun melakukan pertemuan dengan korban kebakaran di Lingga, Rabu (29/11). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk membangkitkan perekonomian korban kebakaran di Kampung Cina, Daik, Lingga. Apalagi keberadaan pasar ini sangat vital bagi warga Daik untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta mengantisipasi kebutuhan yang meningkat pada akhir tahun.

“Intinya pemerintah Provinsi Kepri kan berusaha semaksimal mungkin membantu korban agar kembali bangkit dan berusaha agar ekonomi di Daik ini kembali menggeliat,” ucap Nurdin, saat meninjau lokasi kebakaran di Daik, Rabu (29/11) dini hari.

Nurdin bersama rombongan berangkat dari pelabuhan pelantar 1 Tanjungpinang pada pukul 21.30 WIB (28/11) menuju ke pelabuhan Sei Tenam, Daik, Lingga menggunakan kapal Oceanna dan speedboat yang mengangkut bantuan berupa sembako, pakaian, dan perlengkapan masak serta bantuan lainnya. Rombongan tiba di Daik pukul 23.30 WIB dilanjutkan langsung peninjauan dan pertemuan dengan warga korban kebakaran.

Gubernur Kepri terlibat langsung pada saat bongkar muat barang bantuan, baik saat di pelabuhan pelantar 1 juga ketika bantuan sampai di Masjid Jam’i Sulthan Lingga. Ketika barang sampai di masjid Gubernur turut serta menyusun bantuan yang akan diserahkan esok hari setelah shalat subuh. Adapun untuk lebih memudahkan penyerahan bantuan, Gubernur lebih memilih untuk bermalam di Masjid Jam’I Sultan Lingga daripada menginap di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.

Nurdin menyatakan Pemerintah Provinsi Kepri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga serta Perum Bulog serta para distributor agar bisa menyalurkan sembako untuk pengadaan pasar murah. Terkait cicilan pinjaman dan pinjaman lunak yang diharapkan warga korban kebakaran, Gubernur akan mencoba berkoordinasi dengan pihak bank terkait agar memberikan keringanan dan memahami kondisi darurat para korban kebakaran.

Pernyataan Nurdin itu untuk menjawab permintaan warga korban kebakaran. Suryansyah, salah seorang korban kebakaran meminta kepada Gubernur Kepri untuk menggelar pasar murah serta membantu keringanan cicilan pinjaman dari bank yang sudah terlanjur diterima serta memberikan pinjaman lunak untuk kembali memulai usaha.

“Pak Gubernur tolong kami dibantu agar bisa kembali berjualan lagi. Kalau bisa kami juga dibantu agar pihak perbankan dapat memberikan pinjaman lunak untuk modal berusaha,” ujar suryansyah

Nurdin menyatakan rasa dukanya atas peristiwa korban kebakaran dan dirinya berharap agar para korban sabar dan diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.

“Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rasa duka atas musibah ini. Semoga warga yang menjadi korban kebakaran ini bisa kembali bangkit. Kita harus mengambil hikmah dari peristiwa ini,” ujar Nurdin. (bni)