batampos.co.id – Penyidik Sat Reskrim Polres Karimun telah memeriksa 56 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Sosial Karimun periode 2014 hingga 2016 dengan tersangka Indra Gunawan. Tersangka saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Karimun.
“Di luar saksi ahli jumlah yang sudah kami periksa dan ada kaitannya dengan perkara ini cukup banyak. Kalau nanti ditambah dengan saksi ahli jumlahnya bisa mencapai 60 orang. Dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara, Selasa (14/11).
Menurut Lulik, akan didatangkan empat saksi ahli dari bidang yang berbeda-beda untuk kasus tersebut. “Kami ingin penyidikan yang dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Sosial pada 2014-2016 yang kami proses benar-benar lengkap. Untuk itu, saksi ahli yang ada kaitannya proses penyidikan ini kami minta untuk memberikan keterangannya. Ada empat orang saksi ahli yang kami minta untuk memberikan keterangannya terkait proses yang kami lakukan,” ujarnya lagi.
Empat saksi ahli tersebut, katanya, merupakan saksi ahli di bidang keuangan negara. Kemudian, ahli bidang keuangan daerah, ahli bidang tindak pidana korupsi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk BPKP hanya tinggal menunggu hasil auditnya saja. Kemudian, untuk saksi ahli bidang tindak pidana korupsi dalam waktu dekat akan diminta keterangannya dari salah satu perguruan tinggi.
“Dari empat saksi ahli yang kami gunakan, hanya satu orang ahli yang belum. Namun, dipastikan proses penyidikan ini masih terus berjalan. Dalam waktu dekat, anggota kami yang bertugas memeriksa perkara ini akan berangkat menemui saksi ahli. Karena, untuk bertemu dengan saksi ahli tindak pidana korupsi ini perlu jadwal. Selain itu, kami juga menunggu hasil audit tentang berapa sebenarnya kerugian negara. Karena, kalau dari hasil pemeriksaan kami kerugian negaranya lebih dari Rp3 miliar,” papar Lulik. (san)
Remaja yang mengaku bernama Adam ditemukan di Pelabuhan Tanjungbatu sedang mencari keluargnya. F. Imam Soekarno/Batam Pos.
batampos.co.id – Seorang remaja, Adam, 15, saat ini tengah berusaha mencari keluarganya di Kundur. Dia mengaku masih punya keluarga, namun tidak mengetahui pasti dimana keberadaan keluarganya tersebut. Selain terlihat depresi, Adam juga sulit diajak berkomunikasi.
Tiga hari lalu, remaja 15 tahun itu terlihat di sekitar Pelabuhan Tanjungbatu Kundur. Oleh warga, Adam dibawa ke Mapolsek Kundur untuk penanganan. Selanjutnya Adam dititip di Rumah Perlindungan Anak Kecamatan Kundur.
Susi Hasyim, petugas Perlindungan Anak Kecamatan Kundur, mengaku dititipkan untuk mencari keberadaan keluarga Adam. Malangnya, Adam sulit diajak berkomunikasi, bahkan tidak tahu dimana keberadaan keluarganya tersebut.
“Saya sudah berusaha mencari keberadaan keluarganya. Bahkan saya bersama Adam sendiri mencari informasi terkait keluarga korban. Saat ditanya, dia hanya menjawab bernama Adam, dan sedang mencari neneknya. Tapi dimana tempat tinggal neneknya, Adam sendiri tidak tahu,” ungkap Susi yang ditemui Selasa (14/11).
Yang lebih menyulitkan, kata Susi, Adam pun tidak tahu asal muasal keluarganya. Namun begitu, Susi tetap mencoba mencari keberadaan keluarga Adam dengan dihubungi beberapa warga.
“Sampai sekarang, belum ada satupun orang yang tahu asal usul Adam,” tutur Susi.
Informasi dari kepolisian, Adam pertama kali ditemukan di pelabuhan Tanjungbatu setelah turun dari kapal tujuan Sungai Guntung. Diharapkan masyarakat yang mengetahui keluarga atau sanak saudara Adam dapat menemuinya di Kundur. Berita tentang keberadaan Adam pun sudah disebarkan melalui media sosial agar diketahui masyarakat luas. (ims)
batampos.co.id – Pemerintah pusat berencana untuk membuka penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun depan. Hanya saja, untuk Kabupaten Karimun yang sudah lebih dari lima tahun tidak menerima CASN baru, belum bisa membuka penerimaan disebabkan belum selesainya pembuatan Analisis Jabatan (Anjab).
“Memang pemerintah pusat berencana membuka penerimaan CASN. Dan daerah kita sudah lama tidak membuka penerimaan CASN. Hal ini disebabkan beberapa hal, salah satunya daerah harus mengetahui berapa kebutuhan pegawai yang akan diterima. Dan, kebutuhan ini harus disertai dengan Anjab yang dilaporkan ke Kemenpan RB dan juga BKN. Artinya, tidak bisa langsung mengusulkan begitu saja,” ujar Sekda Kabupaten Karimun, M Firmansyah kepada Batam Pos, Selasa (14/11).
Untuk itu, katanya, harus disusun dulu Anjab dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan Anjab dari masing-masing OPD akan tergambar berapa kebutuhan pegawai dan dalam bidang apa. Saat ini, Anjab masih dalam penyusunan. Kemungkinan dalam tahun ini penyusunan sudah bisa selesai semua. Setelah itu, akan dilaporkan ke BKN dan Kemenpan RB.
“Insya Allah penyusnan Anjab bisa selesai dalam tahun ini dan kemudian dilaporkan ke pusat. Setelah itu baru dilakukan pemasukan data-data bidang apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah. Hal ini ini untuk mendapatkan formasi yang tersedia. Yang jelas, kalau pun nanti pemerintah ada membuka penerimaan CASN, maka untuk tamatan SMA besar kemungkinan tidak dibutuhkan,” jelasnya.
Meski demikian, lanjut Firman, selain masalah penyusunan Anjab untuk mengetahui kebutuhan pegawai, juga harus dihitung kemampuan daerah khususnya dalam hal keuangan. Jangan sampai menerima pegawai baru, tapi keuangan daerah tidak mampu. Apalagi, saat ini dengan jumlah ASN dan tenaga honor sudah cukup untuk menjalankan masing-masing OPD. (san)
Wakil ketua DPRD Natuna Hadi Candra (kanan) saat mendampingi kunjungan kerja wakil Bupati Natuna di Pulau Midai kemarin, dan menerima proposal pemekaran desa. F. Aulia Rahman/Batam Pos.
batampos.co.id – Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra menyatakan, tahun 2018 mendatang Pemerintah akan memekarkan 20 Desa dan 1 Kelurahan.
“Bupati dan DPRD sudah sepakati pemekaran Desa ini. Targetnya tahun 2018 sudah resmi dibentuk,” kata Candra, Selasa (14/11).
Dikatakan Candra, sebenarnya terdapat 69 proposal pemekaran Desa yang masuk di DPRD. Namun dikedepankan 20 Desa dan satu Kelurahan yang sudah di dibahas DPRD.
Sebelumnya sudah disahkan dalam peraturan daerah. Namun dibatalkan. Sehingga dalam aturan pemerintahan Desa, pemekaran Desa cukup disetujui peraturan Bupati.
“Tetapi Desa yang dimekarkan ini baru menjadi Desa persiapan, maksimal tiga tahun,” sebut Candra.
Salah satu persyarat pemekaran Desa kata Candra, adalah adanya kesepakatan terkait pembagian anggaran Desa antara Desa dan BPD setempat dengan Desa yang akan dimekarkan. Karena anggaran Desa harus dibagi 60 persen Desa yang lama dan 40 persen untuk wilayah Desa persiapan.
“Pemekaran Desa persiapan ini pemerintah daerah tidak menambah bebas APBD. Tapi dana Desanya dibagi kepada Desa yang dimekarkan. Syarat ini menjadi mutlak, kecuali ada lima pemekaran Desa
Namun untuk lima pemekaran Desa kata Candra, pemerintah harus memberikan dana Desa. Karena pemekaran dari Kelurahan. Daintaranya dua pemekaran Desa di Kelurahan Sabang Barat Midai dan tiga pemekaran Desa di Kelurahan Sedanau. Kelurahan tidak memiliki anggaran Desa. Sehingga dapat disalurkan melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa atau di badan pengelolaan keuangan daerah.
“Kita berharap, keinginan resminya pemekaran Desa persiapan ini berlaku mulai bulan Januari 2018. Dan harapan pak Bupati tahun 2019 mendatang sudah melaksanakan Pilkades serentak,” sebut Candra. (arn)
Suasana Jembatan Sungai Carang Tanjungpinang, belum lama ini. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Akhir tahun ini, jembatan Sei Carang bakal terang benderang. Bukan sekadar terang, bahkan cenderung indah. Hal ini tak lepas dari keingin Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah yang ingin menambah destinasi wisata melalui pemanfaatan sejumlah fasilitas yang ada. Maka, telah dianggarkan tak kurang dari Rp 3 miliar untuk pemasangan lampu hias di jembatan Sei Carang.
Lis tak menampik, kebutuhan destinasi wisata terus meningkat seiring menggeliatnya pembangunan pariwisata ke depannya. “Ya kita butuh menghadirkan sesuatu yang baru agar wisatawan mau datang. Insyallah selesai akhir tahun ini,” ujar Lis, kemarin.
Karena ingin diresmikan sebelum purna jabatan awal tahun depan, kini pengerjaan lampu hias tersebut masih terus digesa. Lis berharap bisa diselaraskan dengan pesta rakyat akhir tahun. Dari contoh tampilan yang kini sudah viral di dunia maya, terlihat jembatan itu bakal disorot dengan lampu-lampu hias yang secara otomatis dapat berubah warna.
“Akan digelar juga hiburan rakyat sekaligus launching mapping Gedung Gonggong dan lampu hias Jembatan Engku Putri. Ini akan menjadi momentum baik bagi sektor pariwisata yang akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi,” ucapnya.
Tak hanya itu saja, dalam kurang 100 hari ke depan ini, sambung Lis, juga akan dikebut pengembangan kawasan Kota Lama sebagai pusat ekonomi mala dengan konsep Pasar Malam Tanjungpinang. Konsep ini, beber Lis, akan diberdayakan dengan para pedagang kaki lima yang berjualan menggungkan motor toko alias Moko.
“Ini bertujuan agar kota ini tetap tertata dengan baik, bersih, indah dan terpelihara, di samping untuk mempertahankan dan menggerakkan ekonomi di wilayah Kota Lama,” ujarnya. (aya)
batampos.co.id – Pemerintah sepertinya harus kerja ekstra keras dalam menangani masalah banjir di Kota Batam. Sebab bukannya berkurang, titik banjir di kota industri ini justru semakin bertambah setiap tahunnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM-SDA) Kota Batam, Yumasnur, menyebutkan titik banjir di Batam pada akhir tahun lalu tercatat ada di 33 lokasi. Namun ia memastikan, saat ini jumlahnya lebih banyak lagi.
“Karena semakin banyak yang membangun. Titik banjir malah bertambah,” kata Yumasnur saat meninjau titik banjir di Batamcenter, Selasa (14/11).
Bahkan kata Yumasnur, masalah banjir di Batam saat ini kian mengkhawatirkan. Sebab bukan hanya titiknya yang bertambah, banjir di Batam juga mulai mengancam keselamatan warga.
“Bahkan ada longsor juga. Hari ini cukup parah banjirnya,” terang Yumasnur.
Yumasnur mengklaim, selama ini Pemko Batam sudah banyak melakukan upaya pencegahan. Di antaranya dengan menormalisasi drainase di sejumlah titik. Seperti Nagoya, Jodoh, Batamcenter, Batuaji, Sagulung, dan Seibeduk.
Wakil Wali Kota Amsakar Achmad, mengakui penanganan banjir di Batam belum maksimal. Bahkan hingga tahun depan, pemerintah belum bisa fokus menuntaskan persoalan banjir.
“Memang tak ter-cover, kami masih fokus (bangun) jalan,” kata Amsakar, kemarin.
Walau demikian, kata dia, pembangunan jalan tetap dibarengan dengan upaya penanganan banjir. Misalnya dengan memperlebar drainase di kanan kiri jalan yang baru dibangun atau diperlebar.
“Sekarang kan udah begitu,” imbuhnya.
Amsakar mengatakan, Pemko Batam tak sendirian dalam mengatasi banjir. Pihaknya juga meminta bantuan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU PR). Selain itu, bantuan juga didapat dari Balai Wilayah Sungai Sumatera IV untuk penanganan dua titik dranase.
“Banjir ini penyelesaiannya bertahap, tak bisa satu waktu,” ucapnya.
Amsakar mengungkap tiga kendala utama penanganan banjir di Batam. Pertama, masalah anggaran yang minim. Kemudian masalah lahan yang terbatas. Pemko Batam mengaku kesulitan mendapat alokasi lahan untuk drainase dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Selain itu, kendala lainnya adalah curah hujan di Batam yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut dia, cuaca di Batam semakin ekstrem, terutama di setiap akhir tahun.
“Di muara juga terjadi penyempitan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengklaim saat ini sudah ada beberapa titik banjir yang berhasil diatasi. “Orang kami di lapangan sudah sangat bekerja keras untuk ini,” tambahnya.
Pantauan Batam Pos, hujan deras yang mengguyur Batam sejak subuh kemarin menyebabkan banjir di sejumlah titik. Sebaran banjir merata di wilayah Batamcenter, Batuaji, Sagulung, Jodoh, dan Seibeduk.
Sejumlah guru dan siswa SMPN 28 Batam berusaha menyelamatkan peralatan diruang guru yang terendam air hujan, Selasa (14/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Di Batam Centre sendiri ada beberapa lokasi banjir. Seperti di Jalan Sudirman, Cikitsu, depan Kapita Plaza, termasuk di SMPN 28 Batam yang selalu menjadi langganan banjir.
Akibat banjir ini, kegiatan belajar mengajar di SMPN 28 terpaksa dihentikan. Seluruh siswa dipulangkan. “Banyak kabel terendam air. Khawatir pada kena setrum,” kata Tri, Wakil Kepala SMPN 28, kemarin.
Banjir SMPN 28 ini disaksikan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin. Muslim mengatakan, persoalan banjir di sekolah tersebut diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan. Sebab Pemko Batam baru akan merelokasi gedung SMPN 28 pada tahun 2019 mendatang.
“(Lokasinya) dekat sekolah ini, tapi lebih tinggi. Tanahnya hibah dari developer,” ucap Muslim di SMPN 28 Batam, keamrin.
Muslim menyebutkan, sebenarnya masalah banjir ini bisa diatasi dengan menimbun sebagian gedung sekolah. Namun alternatif ini akan memakan biaya yang sangat banyak. Sehingga Pemko Batam memilih solusi relokasi. “Arahan Pak Wali Kota, relokasi jalan satu-satunya,” ujarnya.
Muslim menuturkan, jika dihitung-hitung, untuk menimbun atau meninggikan sekolah itu biayanya hampir sama dengan biaya membangun gedung sekolah baru.
Kasi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Hang Nadim, Suratman, mengatakan hujan yang mengguyur Kota Batam sepanjang hari kemrin mencapai 76 mm. “Termasuk deras itu,” ungkapnya.
Ia mengatakan dari data tahun sebelumnya, saat memasuki November hingga Desember, Batam selalu diguyur hujan deras. “Dalam setahun itu ada dua periode hujan turun lebih banyak dan deras dibandingkan bulan lainnya. Salah satunya di bulan November dan Desember ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Sekupang Muhammad Arman mengatakan titik banjir di wilayahnya satu persatu mulai teratasi. Salah satunya diPerumahan Kartini Raya. “Kemarin kami sudah minta developer menggali drainase-nya, dan Alhamdulillah hari ini kawasan tersebut sudah tidak banjir lagi,” sebutnya, kemarin.
Peran BP Batam Minim
Badan Pengusahaan (BP) Batam ikut berupaya melakukan normalisasi sejumlah titik rawan banjir. Tahun ini ada tiga titik rawan banjir yang ditangani BP Batam. Yakni di Simpang Kepri Mall, di dekat Rusun Kabil, dan di wilayah Melcem. Meskipun upaya tersebut belum membuahkan hasil.
“BP Batam tidak terlalu banyak berperan dalam penanganan banjir. Kami hanya melakukan normalisasi di sejumlah titik saja,” kata Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pembangunan Gedung dan Utilitas, Yudi Cahyono, di Gedung BP Batam, Selasa (14/11).
Yudi mengakui tahun ini titik banjir di Batam bertambah lagi. Namun tugas terbesar untuk mengatasinya ada di tangan Pemko Batam.
Untuk tahun 2017, anggaran BP Batam untuk normalisasi hanya Rp 2 miliar saja. BP Batam, kata Yudi, berfokus pada penanganan drainase di jalan-jalan utama seperti di Jalan Sudirman menuju Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batuampar.
“Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah luapan dari Dam Baloi Kolam yang meluap ke Jalan Sudirman, tapi koordinasi dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur untuk mengatasi banjir merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Dalam hal ini lebih tepatnya ke Balai Wilayah Sumatera yang berkantor di Sekupang.
Tahun depan, BP Batam akan menambah lima titik normalisasi permanen yakni di dekat bandara menuju ke Polda Kepri, lalu di Simpang Raya, kemudian di drainase yang menuju Dam Duriangkang, di Ocarina dan di wilayah Legenda Bali yang menuju Dam Duriangkang. Tentu saja nanti dalam proses pekerjaannya harus berkoordinasi dengan Pemko Batam.
Upaya lain yang dilakukan BP Batam adalah dengan membangun kolam olakan dan perangkap sedimen di dekat Kepri Mall. Kolam olakan berfungsi untuk memperlambat aliran air dan perangkap sedimen adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengendapkan sedimen yang masuk dengan tujuan mengumpulkan dan memindahkan partikel-partikel pasir dan lumpur.
Perangkap sedimen akan dipasang di saluran drainase dekat Kepri Mall. Salah satu penyebab banjir adalah banyaknya sampah yang menumpuk di drainase sehingga pengendap sedimen ini dapat menangkap sampah yang kemudian akan dikumpulkan di trash rock.
Trash rock merupakan salah satu bangunan air yang terbuat dari plat baja dimana fungsinya untuk menyaring sampah atau puing-puing yang terbawa aliran air untuk menjaga saluran air tetap bersih dari sampah.”Semuanya akan dipasang tahun depan,” imbuh Yudi.
Selain itu, jika Pemko ingin membangun drainase baru diatas lahan yang sudah ada pemiliknya, maka BP Batam siap bekerjasama untuk segera berdiskusi dengan pemilik lahan.
“Nanti berapa luas tanah yang menjadi kebutuhan pembangunan drainase akan didiskusikan dengan pemilik lahan. Nanti PL nya akan direvisi dan UWTO-nya akan diganti sesuai luas tanah yang akan dijadikan drainase,” pungkasnya. (cr17/cr13/rng/leo/ska)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyerahkan cenderamata kepada Brigjen TNI Fachri pada acara pisah sambut Dandrem 033 WP di Ballroom Hotel Harmoni One, Batamcenter, Senin (13/11).
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyambut baik kehadiran Komandan Korem 033/WP Kolonel Inf Gabreil Lema ke Provinsi Kepulauan Riau. Semua komponen diajak bersama-sama terus menjadikan Kepri aman dan nyaman, sehingga investasi, pariwisata dan kehidupan sosial kemasyarakat semakin baik.
“Semoga dengan hadirnya Pak Gabriel selaku Komandan Korem 033/WP yang baru memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan bagi Provinsi Kepri dan juga kerukunan antar umat beragama bisa lebih kuat serta erat lagi,” kata Nurdin saat Pisah Sambut Komandan Resort Militer (Danrem) 033/Wira Pratama dari Brigjen TNI Fachri kepada Kolonel Inf. Gabriel Lema di Ballroom Hotel Harmoni One, Batam Centre Kota Batam, Senin (13/11) malam.
Tampak hadir pada acara tersebut Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Sekretaris Daerah Kepri H. TS Arif Fadillah, Kapolda Kepri Irjen Pol. Sam Budigusdian, Dan Guskamla Armabar Laksma TNI Bambang Irwanto, Kabinda Prov. Kepri Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Wakajati Kepri Asri Agung Putera. Hadir juga Walikota Batam H. Muhammad Rudi, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Bupati Natuna Hamid Rizal dan Wakil Bupati Lingga M. Nizar.
Pada kesempatan itu, Nurdin berterima kasih kepada Brigjen TNI Fachri yang akan menempati posisi baru. Nurdin merasa kehilangan akan sosok pemimpin yang telah banyak memberikan terobosan bagi masyarakat Provinsi Kepri ini.
“Harapannya kepada Pak Fachri untuk bisa terus menjalin silaturahmi yang sudah dibangun bisa terus kita pupuk, karena Provinsi Kepri inilah kampung halamannya Pak Fachri, sementara Medan hanya tempat lahir saja,” kata Nurdin.
Brigjen Fachri selanjutnya menjadi Pa Sahli Tk. II Was Eropa & AS Bidang Hubint Panglima TNI. Brigjen Fachri menjabat di Korem 033/WP selama lebih kurang 455 hari atau sekitar 16 bulan.
Fachri pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih tak terhingga atas kebersamaan selama bertugas di Provinsi Kepri. Bagi Fachri, Kepri sudah seperti kampung halaman sendiri karena dia juga bersuku Melayu.
“Alhamdulillah selama bertugas tidak ada hal-hal negatif terjadi di Provinsi Kepri, yang mana hal tersebut terwujud berkat kesolidatan kita dalam menjaga situasi keamanan. Kepada Pejabat yang baru kami harapkan bisa menjunjung tinggi kehormatan kesatuan, profesional dan jalin kerjasama yang baik. Harapannya kepada masyarakat tetap menjaga tali silaturahmi agar kerukunan tercapai,” kata Fachri.
Sebelum menjabat sebagai Danrem 033/WP, Kolonel Inf Gabriel Lema, bertugas di Irdam XVII/Cenderawasih. Menurut Gabriel dia berasal dari Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan Alumni Akabri Tahun 1990 serta empat tahun dibawah Brigjen TNI Fachri yang menjadi Kakak Asuh
“Pertemuan dengan Masyarakat Kepri berkat takdir dari Tuhan Yang Masa Esa dan membuat saya bisa mengenal Indonesia,” kata Gabreil.
Sebagai warga baru, kata Gabreil, dia mohon masukan baik saran maupun kritik dari para pemimpin, para tokoh agama maupun tokoh masyarakat agar situasi kamtibmas yang sudah aman dan tentram bisa terus berlanjut. (hgt)
batampos.co.id – Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungpinang, Beny Siswanto memastikan berkas perkara dugaan korupsi dana desa yang melibatkan dua Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bintan, akan segera rampung pada akhir November, dan secepatnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, untuk segera di sidang.
“InsyaAllah, sebelum akhir bulan berkas perkara kedua tersangka ini selesai, dan bisa langsung kita limpahkan untuk segera di sidang,” jelas Beny, di ruang kerjanya, Selasa (14/11).
Ia mengatakan perampungan berkas perkara ini ditandai dengan sudah meminta keterangan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang, Tanjungpinang, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan.
“Sejauh ini sudah 30 saksi yang kita periksa untuk perkara kedua kades ini. Termasuk di dalamnya, keterangan ahli,” ungkapnya.
Terkait adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, Beny belum bisa menyampaikan secara pasti. Namun, pihaknya kini tengah berupaya untuk secepatnya bisa menyelesaikan berkas terhadap kedua tersangka tersebut.
“Sejauh ini ia (tersangka, red) belum ada ngomong uangnya dibagi ke siapa. Dia masih mengakui uang itu dia pegang sendiri. Tapi kemungkinan apa pun bisa saja terjadi. Kita lihat aja perkembangannya nanti seperti apa,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Kejari Tanjungpinang menahan dua Kepala Desa, Kabupaten Bintan, yakni Kades Penaga, Hamdan dan Kades Malang Rapat Yusran Munir, Selasa (15/8) lalu. Penahanan ini dilakukan lantaran diduga merugikan negara dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016, lalu sebesar Rp 500 juta.
“Penahan terhadap kedua tersangka, tentunya telah dilalui dengan serangkaian penyidikan. Dan didukung dengan alat bukti yang kuat,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidus) Kejari Tanjungpinang, Beny Siswanto menjawab pertanyaan media, belum lama ini.
Berdasarkan audit sementara, Kades Penaga, Hamdan diketahui telah merugikan negara senilai Rp 300 juta. Sedangkan Kades Malang Rapat, Yusran Munir sebesar Rp 200 juta, atas penggunaan Dana Desa lewat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Malang Rapat sebesar Rp 1,8 miliar.
Atas perbuatan tersebut masing-masing tersangka ini dijerat dengan pasal 2 juncto pasal 3, juncto pasal 8, dan juncto pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara,” imbuhnya. (cr20)
Petugas mengamankan puluhan kendaraan roda dua saat Operasi Zebra dilapangan Pamedan Tanjungpinang, belum lama ini. F. Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang, telah menilang sebanyak 400 pelanggar terhadap pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Penindakan tilang ini dilakukan dalam Operasi Zebra Seligi tahun 2017, yang sudah dilaksanakan selama 13 hari, dari awal November sampai, Senin (13/11), kemarin, di berbagai wilayah di Tanjungpinang.
“Sampai kemarin ada 400 lebih pelanggar yang sudah kita tilang. Jumlah ini terbilang besar, dan sudah termasuk didalamnya pelanggar lalu lintas yang motor dan mobilnya ditahan, karena tidak ada surat-surat STNK dan SIM,” jelas Iptu Radyan Kunto, Selasa (14/11).
Ia menuturkan, dengan jumlah pelanggaran tersebut, tentunya dapat dinilai kesadaran masyarakat dalam berkendara masih sangat minim. Terutama dalam kelengkapan surat-surat kendaraan dan juga SIM.
Sementara untuk kelengkapan keselamatan berkendara ia mengakui masyarakat sudah mulai sadar. “Kesadaran masyarakat masih kurang. Ini bisa dilihat dari jumlah pelanggar yang sudah kita tindak. Setiap hari dilakukan razia rutin, tetap saja rata-rata 50 pelanggar kita tindak. Terutama yang tidak memiliki surat-surat STNK dan SIM,” terangnya.
Ia menyebutkan dari seluruh pelanggar lalu lintas yang sudah ditindak, banyak juga diantaranya, merupakan pelajar. “Pelajar banyak yang kita jaring dalam razia ini. Umumnya pelajar SMA. Semuanya rata-rata tidak memiliki SIM, karena belum cukup umur,” ungkapnya.
Untuk itu ia mengimbau kepada orangtua pelajar, agar tidak membiarkan anaknya pergi ke sekolah menggunakan motor sendiri.
“Berdasarkan aturan yang sebenarnya, kalau anak sekolah yang umumnya tidak memiliki SIM tidak boleh membawa motor. Untuk itu, diharapkan agar orang tua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidakkita inginkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Rian, salah seorang pengendara yang terjaring razia mengaku belum memiliki SIM. Dia menuturkan, sebelumnya tidak mengetahui adanya kegiatan razia. Rian tidak bisa berbuat apa-apa setelah polisi menahan sepeda motornya di Polres Tanjungpinang.
“Saya tak ada SIM, tak tahu kalau selama ini ada razia operasi zebra. Motor sudah dibawa ke kantor polisi,” imbuhnya. (cr20)
Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi menyapa masyarakat yang dilayani di sebuah puskesmas, baru baru ini. F. Kominfo untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Tiap Kamis (16/11), seluruh puskesmas di Bintan melayani pemeriksaan kanker serviks dan kanker payudara gratis. Hal ini
diungkapkan oleh Kadis Kesehatan dr Gama AF Isnaeni di ruang kerjanya,
Selasa (14/11) kemarin.
Dikatakannya, tujuan pemeriksaan ini untuk mendeteksi secara dini kanker serviks dan kanker payudara karena tercatat lebih dari 15 ribu kasus kanker serviks ditemukan di Indonesia. Bahkan katanya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) mencatat hampir 9 juta orang meninggal dunia akibat
kanker serviks. “Diprediksi akan terus meningkat hingga 13 juta orang per tahun hingga
tahun 2030,” katanya.
Sekedar diketahui, di Indonesia sendiri, prevalensi penyakit kanker juga cukup tinggi. Menurut data Riskesdas tahun 2013, prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,4 per 100 penduduk atau sekitar 347 ribu orang. Sedangkan menurut data BPJS Kesehatan Nasional, terdapat peningkatan jumlah kasus kanker yang ditangani dan pembiayaannya pada kurun periode 2014-2015.
Terpisah, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi mengatakan bahwa gerakan pemeriksaan dini kanker serviks dan kanker payudara dilakukan setiap hari Kamis. Hal ini menurutnya, sebagai bentuk semangat dan perhatian bagi masyarakat Bintan.
Ia menambahkan, melalui pemeriksaan deteksi dini kanker serviks atau leher rahim dengan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan deteksi kanker payudara dengan pemeriksaan payudara klinis. Diharapakannya, bisa memproteksi dini dan perlindungan masyarakat Bintan khususnya ibu0ibu terhadap bahaya penyakit kanker serviks dan
kanker payudara.
“Hal ini merupakan sebuah gerakan proteksi dini dan perlindungan bagi kaum wanita, khususnya ibu-ibu di Bintan. Pemeriksaan juga gratis, dengan mengetahui hasil IVA test dan Sadanis maka penderita penyakit kanker serviks dan kanker payudara dapat dicegah sedini mungkin,” tukasnya. (cr21)
