batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menerbitkan rancangan dari revisi Perka 10/2017, Selasa (21/11).

“Kami membuka kesempatan kepada masukan dan saran sampai dengan 23 November pukul 23.59 WIB,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Selasa (21/11).

Sedangkan untuk Surat Keputusan (SK) terkait Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) saat ini juga masih dalam pembahasan final dan akan dibagikan paling lambat pada 24 November.

“Kemudian dilihat agar bisa dapat masukan dan saran lagi,” paparnya.

Sedangkan untuk rancangan revisi Perka 9/2017 mengenai tarif dan layanan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Andi mengatakan bahwa saat ini BP Batam hanya membagikan lampiran perhitungan saja.

“Sedangkan revisi batang tubuh Perka 9 saat ini masih dalam pembahasan,” jelasnya.

Di dalam rancangan revisi Perka 10 ini, nilai dari JPP mengacu kepada luas lahan, lokasi lahan, peruntukan lahan dan perkembangan kondisi perekonomian.

Besaran nilai JPP ini juga berdasarkan persentase nilai UWTO dan akan diatur dalam Keputusan Kepala. JPP diserahkan paling lambat 30 hari setelah surat pemberitahuan keluar.

JPP ini akan dikembalikan secara perlahan sesuai dengan rencana bisnis si pemilik lahan.

Pada tahap awal, JPP akan dikembalikan sebesar 30 persen pada saat tahap perencanaan pembangunan. Kemudian 30 persen lagi saat tahap pelaksanaan konstruksi pembangunan dan 40 persen terakhir pada saat penyelesaian pembangunan. Jika pembangunan dibatalkan, maka JPP akan dicairkan seluruhnya.

Kemudian, JPP tidak diwajibkan untuk perorangan dengan peruntukan rumah tinggal, instansi pemerintah dan badan hukum non profit.

Sedangkan mengenai hak tanggungan, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari BP Batam sebagai pemilik lahan di Batam.

Hak tanggungan akan diberikan tujuh hari setelah dokumen permohonan diterima oleh BP Batam. (leo)

batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji akan bekerjasama secara intensif dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi Batam hingga tujuh persen dalam dua tahun.

“Kami telah memberikan apa-apa yang akan dilakukan BP Batam dalam seratus hari kedepan seperti revisi Perka, perizinan pelayanan publik, pariwisata dan solusi terhadap persoalan Batam agar pak Gubernur memahami langkah yang akan diambil BP Batam,” ucap Lukita, Selasa (21/11).

Adapun program 100 hari BP Batam yang dipaparkan ke Gubernur yakni revisi perka lahan dan UWTO serta pelabuhan, pencabutan lahan, percepatan pelayanan usaha dan peluncuran mall pelayanan publik, pengalihan aset, peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan, peluncuran masterplan BP Batam, solusi Sei Gong, tumpang tindih lahan dan kampung tua, dan pelaksanaan tiga even bertaraf internasional yakni Barelang Bridge Marathon, Batam South East Asia Fashion and Culture Carnaval dan Batam Badminton Open Championship.

Lukita juga mengapresiasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan oleh Pemprov Kepri adalah salah satu contoh konkret pembangunan yang dapat menggerakkan ekonomi Batam.

“Untuk itu harus dibangun sinergi rencana-rencana pembangunan di Batam dengan kabupaten/kota di Kepri dan kami merasa ini penting karena kami percaya Batam tak bisa tumbuh sendiri dan butuh dukungan pemerintah daerah,” jelasnya.

Sedangkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menilai rencana dan program kerja BP Batam agar segera direalisasikan. Makanya sinergi dengan berbagai stakeholder sangatlah penting.

“Keberhasilan berawal dari komunikai dengan tidak selalu mengedepankan ego masing-masing sehingga dapat memberikan kepercayaan bahwa pemerintah itu mampu berpadu dalam membangun Kepri,” ucapnya.

Nurdin menekankan bahwa potensi yang dimiliki Batam dan Kepri sangat banyak tidak hanya bergantung pada sektor industri, melainkan juga pada sektor pariwisata. Menurut Nurdin, program BP Batam dalam memacu pariwisata sudah tepat sehingga dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan ekonomi.

“Nanti ada lomba Marathon itu biasanya mulai dari jam lima pagi. Ini langkah yang baik dari BP Batam untuk memajukan potensi pariwisata di Batam,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaaa Tinggi (Kajati) Kepri, Yunan Harjaka yang juga dikunjungi oleh Lukita dan jajarannya pada Senin (20/11) akan membantu BP Batam dalam menyelesaikan persoalan lahan di Batam, khususnya konflik pembangunan waduk Sei Gong dan status lahan Baloi Kolam.

“Khususnya Sei Gong dan Dam Baloi akan segera ditindaklanjuti secara teknis. Makanya saya minta staf saya dan dari BP Batam secara teknis segera menyelesaikannya,” pungkas Yunan.(leo)

batampos.co.id – Keputusan bersama antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan perubahan kelembagaan pengelolaan pelabuhan di Batam diikuti dengan kebijakan terkait pegawai.

Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo mengungkapkan jika pegawai Kemenhub bisa memilih untuk bergabung dengan BP Batam.

“Itu sesuai ketentuan dalam keputusan bersama antara BP dan Kemenhub. Jadi saat keputusan bersama ini berlaku, PNS Kemenhub bisa memilih menjadi pegawai BP,” katanya belum lama ini.

Tidak hanya pegawai Kemenhub, pegawai BP Batam yang bertugas di Kanpel Batam milik Kemenhub bisa memilih tetap jadi pegawai BP Batam atau Kemenhub.

“Hanya saja diingatkan sesuai dengan keputusan itu, maka yang berhak pindah status kepegawaian hanya untuk pegawai Kemenhub dan BP Batam yang berstatus dipekerjakan pada Kanpel Batam,” papar Dwi.

Hal itu dilakukan setelah Kemenhub dan BP Batam membuat kebijakan baru dalam pengelolaan pelabuhan Batam. Sesuai dengan keputusan bersama antara BP Batam dan Kemenhub, Menteri Perhubungan (Menhub) melakukan transformasi kelembagaan Kanpel Batam menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. BP Batam melakukan transformasi kelembagaan Kantor Pelabuhan Laut Batam menjadi Badan Pengelola Pelabuhan Khusus Batam.

Transformasi kelembagaan sendiri ditetapkan paling lama enam bulan sejak keputusan bersama ditetapkan sejak awal November 2017. Sementara untuk tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kesyahbandaran dan Badan Pengelola Pelabuhan Khusus Batam ditetapkan masing-masing pimpinannya.

Untuk sementara ini, tugas dan fungsi Kanpel Kemenhub dan BP Batam tetap berjalan.”Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai tertata kembali dengan dibentuknya unit organisasi baru, ” jelasnya. (leo)