Kamis, 23 April 2026
Beranda blog Halaman 12751

2018, Semua Madrasah Pakai UNBK

0
Marwin Jamal. Foto: Jailani/Batam Pos.

batampos.co.id – Dirjen Pendidikan Islam meminta kepada seluruh madrasah se-Indonesia mampu menerapkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada tahun depan. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kepri, Marwin Jamal menyanggupi itu. Pada tahun depan, ia kan mengupayakan yang terbaik agar seluruh madrasah di Kepulauan Riau bisa melaksanakan UNBK.

Karena itu, persiapannya sudah dilakukan sejak sekarang. Marwin menjelaskan, selama ini kendala di balik pelaksanaan UNBK di seluruh madrasah berkenaan dengan server komputer dan sarana penunjang lain. Sebab itu pula, hanya beberapa madrasah saja yang pada 2017 ini mampu melakasanakan UNBK.

Insyallah, semua madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah bakal melaksanakan UNBK tahun depan,” kata Marwin, kemarin.

Upaya lain yang sudah dilakukan sejak hari ini adalah dengan mengalokasikan anggaran lebih untuk peningkatan kualitas sarana penunjang UNBK tersebut. Harapannya, ketika semua sarana sudah terpenuhi, UNBK di masing-masing madrasah bisa terlaksana tanpa hambatan.

Selama ini, diakui Marwin di Kepri, MTs dan MA yang melaksanakan UNBK hanya beberapa sekolah. Se-Kepri, dari 62 MA yang ada, baru 27 di antaranya yang sudah memakai UNBK. Sedangkan dari 34 MTs, tinggal 10 madrasah saja yang belum.

Masih kata Marwin, pelaksanaan ini harus dibahas mulai sekarang. Diharapkan, untuk perangkat komputer atau laptop yang akan digunakan pelajar harus benar-benar baik. “Termasuk fasilitas pendukungnya, yaitu listrik, kesiapannya harus benar-benar memadai,” pungkas Marwin. (aya)

ASN Wajib KTP Anambas untuk Dapat Jabatan

0

batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, menegaskan ASN yang bertugas di Anambas harus ber-KTP Anambas, untuk bisa mendapatkan jabatan. Untuk ASN yang ber-KTP bukan Anambas tidak akan mendapat jabatan. Untuk itu dia mengimbau kepada ASN yang yang belum memiliki KTP Anambas untuk mengurus surat pindah dan menjadi warga Anambas.

Jika sudah ber KTP Anambas, maka diharapkan dapat membawa keluarga ke Anambas sehingga akan lebih fokus dalam bekerja dan dapat meningkatkan kinerja, karena tidak akan lagi memikirkan keluarga yang jauh. “Jangan sampai di Anambas hanya menumpang kerja saja dan menjadikan Anambas sebagai batu loncatan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Haris dalam sambutannya pada HUT Korpri, Rabu (29/11).

Hal ini menurut Haris bukan hanya berlaku pada ASN saja namun juga kepada PTT. Supaya semua pegawai dapat fokus bekerja. Selain itu Haris mengingatkan kepada para ASN maupun PTT untuk tidak berpolitik praktis, bagi yang berpolitik maka tidak akan diberikan jabatan. “Tetap fokus terhadap tugas dan fungsinya sebagai ASN dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tegasnya.

Bahkan Haris terlihat berang saat menyampaikan ada ASN yang terlibat narkoba, padahal pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap ASN salah satunya dengan menggandeng BNN dengan melakukan tes Narkoba terhadap ASN. “Ini sudah mencoreng nama ASN di hari Korpri ini dan harus menjadi atensi kita semua, untuk PTT saya tegaskan untuk tidak diperpanjang kontraknya,” jelasnya.

Bahkan Haris sempat menanyakan kepada Sekretarias Daerah apakah Kesra yang besar menyebabkan uang yang banyak sehingga mengkonsumsi narkoba. “Pak Sekda apakah Kesra kita terlalu besar sehingga ASN dapat mengonsumsi narkoba,” tuturnya dengan nada geram.

Untuk itu Haris memerintahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk kembali melaksanakan tes narkoba di lingkungannya baik itu bagi ASN maupun PTT. “BKPDM lakukan tes narkoba kepada ASN maupun PTT,” pintanya. (sya)

Kapolres Baru Lanjutkan Pekerjaan yang Tertunda

0
Anggota Polres Bintan mengendong pejabat lama AKBP Guntur Sunoto dan pejabat baru kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang usai tradisi penyambutan di Mapolres Bintan di Bandar Seri Bentan di Bintan Buyu, Rabu (29/11) siang.

batampos.co.id – Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang yang mengantikan pejabat lama, AKBP Febrianto Guntur Sunoto mengungkapkan dirinya siap melanjutkan pekerjaan yang tertunda di masa kepemimpinan pejabat kapolres yang lama. “Atensi pimpinan, pekerjaan yang tertunda akan diselesaikan,” tegasnya seusai acara kenal pamit pejabat kapolres lama ke yang baru di aula kantor Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan,
Bintan Buyu, Rabu (29/11) kemarin.

Tak hanya itu, mantan Kasubdit IV Polda Kalimantan Tengah ini akan langsung fokus terhadap pelayanan masyarakat dan pengamanan sejumlah objek vital seperti kawasan pariwisata terpadu Lagoi mengingat dalam waktu dekat akan digelar operasi lilin. “Akhir tahun ini akan ada operasi lilin, pusat keramaian dan objek vital di Bintan
konsentrasinya di Lagoi, karena diprediksi kunjungan wisatawan mancanegara akan meningkat di sana,” katanya.

Selain hal itu, ia juga meminta dukungan dan peran serta masyarakat kabupaten Bintan dalam menjaga kabupaten bintan tetap kondusif dan aman. kemudian, lanjutnya, kerja sama dan dukungan juga harus dibangun bersama antara kepolisian dengan pemerintah daerah kabupaten Bintan dan instansi samping yang berada di kabupaten bintan.

“Tak lupa juga saya ucapakan terima kasih kepada abang saya, AKBP Guntur Sunoto atas apa yang sudah dicapai di bintan. Saya akan meneruskan apa yang sudah dilakukan bang Guntur, dan membina polres Bintan ke arah yang lebih baik lagi dan Ini tantangan bagi saya, karena apa yang sudah dilakukan bang Guntur sudah sangat baik,” katanya.

Sementara itu, pejabat kapolres lama,AKBP febrianto Guntur Sunoto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantunya dalam menjalankan amanah ini. Ia yang akan menempati jabatan wadirpramobvit polda riau ini menyampaikan pesan agar semua pihak membantu pekerjaan pejabat yang baru. “Selamat bertugas adinda, semoga
di bawah binaan pak Boy, polres bintan makin maju lagi,” tukasnya.

Sebelumnya digelar penyambutan pejabat kapolres baru dengan melakukan tradisi pedang pora. Boy dan Gunur juga sempat bergojet dan menebar uang ke para anggotanya yang berjoget di hari itu. Tak hanya itu, Boy dan Guntur sama-sama digendong anggota. usai acara kenal pamit, Boy mengantarkan Guntur yang meninggalkan mapolres bintan. (cr21)

 

Pemprov Kepri Serahkan Bantuan ke Lingga

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat melihat lokasi kebakaran di Lingga. F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Nurdin menyerahkan secara simbolis bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Wakil Bupati Lingga, Rabu (29/11). Dalam penyerahan bantuan tersebut Nurdin mengatakan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud simpati pemerintah terhadap korban

“Walaupun tidak sama nilainya dengan yang telah terbakar tapi kami berharap bantuan ini bisa membantu korban kebakaran untuk melakukan aktivitas kedepannya. Semoga ini bermanfaat,” ujar Nurdin saat Penyerahan Bantuan kepada korban kebakaran Kampung Cina, Daik, Lingga melalui Wakil Bupati Lingga yang diawali dengan coffe morning bersama di Masjid Jam’I Sulthan Lingga, Rabu (29/11).

Bantuan dari Pemerintah Pemeriantah Provinsi Kepri untuk korban kebakaran terdiri dari 35 paket Perlengkapan makan, 35 paket Perlengkapan kesehatan keluarga, 35 paket lauk pauk, 35 buah Matras, 35 buah tikar, 125 buah selimut, 35 buah sandang, 26 paket Perlengkapan sekolah, 200 dus mie instan 200, 250 paket Sembako, 45 buah Daster Batik, 45 buah Sarung, 45 paket Perlengkapan dapur, 12 paket pakaian dan ratusan pakaian layak pakai.

Selain itu Gubernur juga menyerahkan uang tunai yang diamplop untuk diserahkan kepada 35 KK yang menjadi tertimpa bencana. Bantuan dari Provinsi Kepri ini selanjutnya akan didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga kepada yang berhak menerimanya.

Setelah penyerahan bantuan Nurdin bergegas ke lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat yang terkena musibah kebakaran. Kepada warga yang menjadi korban yang ditemui di lokasi kejadian Gubernur menghimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Sekecil apapun yang namanya api harus kita waspadai dan kita cegah agar tidak melengahkan kita,” katanya.

Adapun pada kejadian ini jumlah bangunan yang terbakar adalah 59 unit yang terdiri dari 48 Toko, 4 tempat tinggal, 4 Gudang, 1 pos kamling dan 2 penginapan. Ikut terbakar sepeda motor sebanyak 13 buah. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 53 milyar dengan rincian 10 Milyar lebih untuk kerugian berupa materi dan 42 Milyar lebih untuk bangunan.

Sejauh ini, penyebab pasti kebakaran yang melanda pertokoan mayoritas warga Tionghoa yang terdiri dari 35 KK ini belum diketahui secara pasti. Namun, dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat adanya korsleting pada arus listrik. (bni)

Nurdin : Semua Harus Bantu Korban Kebakaran

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun melakukan pertemuan dengan korban kebakaran di Lingga, Rabu (29/11). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk membangkitkan perekonomian korban kebakaran di Kampung Cina, Daik, Lingga. Apalagi keberadaan pasar ini sangat vital bagi warga Daik untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta mengantisipasi kebutuhan yang meningkat pada akhir tahun.

“Intinya pemerintah Provinsi Kepri kan berusaha semaksimal mungkin membantu korban agar kembali bangkit dan berusaha agar ekonomi di Daik ini kembali menggeliat,” ucap Nurdin, saat meninjau lokasi kebakaran di Daik, Rabu (29/11) dini hari.

Nurdin bersama rombongan berangkat dari pelabuhan pelantar 1 Tanjungpinang pada pukul 21.30 WIB (28/11) menuju ke pelabuhan Sei Tenam, Daik, Lingga menggunakan kapal Oceanna dan speedboat yang mengangkut bantuan berupa sembako, pakaian, dan perlengkapan masak serta bantuan lainnya. Rombongan tiba di Daik pukul 23.30 WIB dilanjutkan langsung peninjauan dan pertemuan dengan warga korban kebakaran.

Gubernur Kepri terlibat langsung pada saat bongkar muat barang bantuan, baik saat di pelabuhan pelantar 1 juga ketika bantuan sampai di Masjid Jam’i Sulthan Lingga. Ketika barang sampai di masjid Gubernur turut serta menyusun bantuan yang akan diserahkan esok hari setelah shalat subuh. Adapun untuk lebih memudahkan penyerahan bantuan, Gubernur lebih memilih untuk bermalam di Masjid Jam’I Sultan Lingga daripada menginap di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.

Nurdin menyatakan Pemerintah Provinsi Kepri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga serta Perum Bulog serta para distributor agar bisa menyalurkan sembako untuk pengadaan pasar murah. Terkait cicilan pinjaman dan pinjaman lunak yang diharapkan warga korban kebakaran, Gubernur akan mencoba berkoordinasi dengan pihak bank terkait agar memberikan keringanan dan memahami kondisi darurat para korban kebakaran.

Pernyataan Nurdin itu untuk menjawab permintaan warga korban kebakaran. Suryansyah, salah seorang korban kebakaran meminta kepada Gubernur Kepri untuk menggelar pasar murah serta membantu keringanan cicilan pinjaman dari bank yang sudah terlanjur diterima serta memberikan pinjaman lunak untuk kembali memulai usaha.

“Pak Gubernur tolong kami dibantu agar bisa kembali berjualan lagi. Kalau bisa kami juga dibantu agar pihak perbankan dapat memberikan pinjaman lunak untuk modal berusaha,” ujar suryansyah

Nurdin menyatakan rasa dukanya atas peristiwa korban kebakaran dan dirinya berharap agar para korban sabar dan diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.

“Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rasa duka atas musibah ini. Semoga warga yang menjadi korban kebakaran ini bisa kembali bangkit. Kita harus mengambil hikmah dari peristiwa ini,” ujar Nurdin. (bni)

 

Satpol PP Tertibkan Spanduk Liar

0
PETUGAS Satpol PP Kabupaten Bintan menurunkan baner yang melanggar aturan di Toapaya, Bintan, Rabu (29/11). F. satpol pp kabupaten bintan untuk Batam Pos

batampos.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP) menertibkan baliho dan spanduk liar yang ada di sepanjang ruas jalan di Kabupaten Bintan, Rabu (29/11). Selain merusak keindahan, keberadaannya melenggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Sudah kami lakukan penertiban dan dicopot di beberapa titik karena tidak mengantongi izin,” ungkap Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bintan, Ali Bazar, Rabu (29/11).

Selain ilegal, spanduk dan baliho di pasang sembarangan. Keberadaanya melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Seperti baner iklan berlogo salah satu pusat perbelanjaan di Tanjungpinang hanya di pasang salah satu tiang di Toapaya. “Padahal dalam pengaturan reklame tidak bolehmeletakkan spanduk, baliho atau atribut di tiang,” ungkapnya.

Selain itu, spanduk, baliho dan atribut yang dicopot karena tidak berizin menurutnya sudah merugikan pemerintah daerah karena tidak memberikan retribusi ke kasdaerah. “Apa yang dilakukan kami juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pemasukan spanduk, baliho dan atribut,” tukasnya.

Sementara itu, spanduk dan baliho serta atribut yang dicopot, diamankan di kantor Satpol PP Kabupaten Bintan. (cr21)

5,58 Kilo Sabu Dijemput Kurir ke Malaysia

0
Tersangka kurir narkoba Andra dan Amirudin diamankan bersama barang bukti sabu dan pil ekstasi di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (29/11). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Jajaran Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Tanjungpinang menangkap kurir narkoba internasional, Andra,24, dan Amirudin,31, di Perairan Pabean depan Pelantar Sulawesi Kecamatan Tanjungpinang Barat, Senin (27/11) sekitar pukul 00.30 WIB. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sabu-sabu seberat 5,58 kilogram dan 1.865 butir pil ekstasi.

“Kedua pelaku kami tangkap di atas kapal pancung. Mereka membawa narkoba yang dikemas dalam bungkusan teh Cina merk Guanyinwang,” jelas Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (29/11).

Kapolres mengatakan, penangkapan kedua pelaku ini berawal dari informasi masyarakat akan adanya penjemputan narkoba menggunakan kapal boat (pancung) ke Malaysia. “Informasi ini sudah kita ketahui sejak sebulan lalu. Begitu sampai di lokasi tak jauh dari pelantar, disitulah mereka (pelaku, red) kita tangkap menggunakan kapal boat,” terangnya.

Menurutnya, barang haram tersebut rencananya akan dikirim ke luar daerah Kepri. “Yang jelas sabu dan ekstasi ini tidak diedarkan di sini, Tanjungpinang hanya transit. Dimana tujuan pengirimannya, masih dalam pengembangan kita,” tuturnya.

Ia juga menyebutkan, kedua pelaku ini nekat menjemput barang tersebut karena tergiur dengan upah Rp 5 juta. “Pengakuan mereka tak tahu siapa yang memberikan barang (sabu, red) itu di Malaysia. Tapi yang jelas sampai di sana kedua pelaku ini dikasih ponsel. Nah, ponsel inilah sebagai alat penyambung komunikasi, dengan orang yang akan menjemput di Tanjungpinang, untuk mengirim ke luar Kepri. Inilah yang masih kita kembangkan,” sebutnya.

Akibat perbuatannya, kedua pelaku ini dijerat pasal 114 ayat 2 Juncto pasal 112 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal hukuman 6 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. (cr20)

Wabup Minta Distribusi Beras Rastra Dihentikan

0
 Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menunjukkan kualitas Rastra di gudang Bulog yang kualitasnya kurang bagus. F.Humas untuk Batampos

batampos.co.id – Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim meminta kepada Bulog untuk menghentikan sementara pendistribusian beras. Kualitas beras berwarna, dan kurang bagus untuk dikonsumsi menjadi alasannya.

Laporan dari masyarakat yang diterima langsung direspon Wakil Bupati dengan melakukan inspeksi mendadak ke gudang milik Bulog di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Senin (27/11) lalu. Hasilnya, memang diketahui kualitas beras milik Bulog kurang bagus, dan berwarna.

“Memang saya minta distribusi beras Bulog dihentikan sementara. Dan diganti dengan kualitas bagus. Karena saat sidak masih ditemukan berasnya berwarna sehingga dinilai kurang bagus untuk dikonsumsi,” tegas Wabup.

Untuk penghentian distribusi ini, lanjut Wabup, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Sub Divre Bulog Batam. Artinya, pemerintah meminta beras yang kurang layak diganti secepatnya. “Yang sudah bagus, silahkan lanjut didistribusikan,” tuturnya.
Saat sidak, Wabup didampingi Plt Kadis Sosial Syahruddin, dan Kepala Bagian Ekonomi, Tohap. Kedatangan rombongan Wabup sekitar pukul 08.30 WIB, disambut penjaga gudang Bulog.

Diakui Wabup, sidak yang dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat terkait kualitas beras Bulog yang disinyalir kurang bagus. Untuk menyakinkan laporan tadi, bersama Plt Kadis Sosial, dan Bagian Ekonomi, dirinya meninjau langsung ke lokasi.

Sementara Plt Kepala Dinas Sosial Karimun Muhammad Syahruddin membenarkan ada beberapa kantong beras di gudang Bulog kondisinya tidak layak konsumsi.
“Saat sidak, kami sempat membuka beberapa karung untuk melihat kondisi berasnya. Ternyata ditemukan ada kondisi beras rastra yang tak layak konsumsi,” beber Syahruddin.

Diinfokan, rastra yang disimpan di gudang Bulog dikemas dalam ukuran karung 50 kg, dan 15 kg. Beras dalam karung 50 kg dalam kondisi baik, sementara yang 15 kg tak layak konsumsi. Kepala Sub Divre Bulog Batam, Jamal ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah dikonfirmasi hasil temuan sidak wabup tersebut. Terhadap rastra yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi, segera dilakukan penggantian.
“Sesuai dengan permintaan Wabup, kita segera menggantikan rastra yang dinilai kurang layak tadi. Sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu,” ujar Jamal. (enl)

Duo Edi Tantang Kandidat dari Partai

0
Pasangan calon wali kota dan wakil yang maju melalui jalur perseorangan saat meyerahkan berkas dukungan kepada KPUD Tanjungpinang, Rabu (29/11) kemarin. F. KPUD Tanjungpinang untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Prediksi tidak ada pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan pada Pilkada Tanjungpinang tahun depan keliru. Rabu (29/22) kemarin, Edi Syafrani dan Edi Susanto mendaftarkan klaim dukungannya sebagai syarat mutlak mengikuti kontestasi pilkada dari jalur perseorangan alias non-partai pada hari terakhir pendaftaran di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tanjungpinang.

Edi Syafrani semakin mantap pada keputusannya untuk menantang kandidat lain dari jalur partai politik. Ia menyampaikan bahwasanya pilihannya untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan punya alasan. “Dengan independen tentu kebijakan yang bakal kami buat tidak dengan kebijakan partai,” ujar Edi.

Kendati begitu, jika kelak Duo Edi terpilih, sambung Edi, akan tetap berkoordinasi dengan jajaran anggota legislatif demi sinergitas kerja membangun daerah. Walau berlatar belakang seorang aparatur sipil negara, Edi tetap yakin dirinya dan pasangannya mampu berkoordinasi dengan baik dengan anggota DPRD Tanjungpinang.

“Karena konsep kita satu. Sama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kemaslahatan rakyat dan pembangunan daerah. Ketika kepala daerah memiliki visi yang demikian, ya tentu dewan juga menyetujui karena dewan adalah wakil rakyat. Maka itu kami yakin agar bisa bekerja sama dengan rakyat,” ungkapnya.

Duo Edi yang datang diantar sejumlah timnya juga menyerahkan dokumen wajib berupa salinan fotokopi sebanyak 14.621 KTP warga yang tersebar di empat kecamatan sebagai bukti dukungan atas keputusannyan maju pada pilkada Tanjungpinang via jalur perseorangan. KTP itu, kata dia, sudah mulai dikumpulkan sejak Februari lalu melalui sejumlah sosialisasi yang digalakkan.

“Sudah masukkan berkas berarti sudah berani bersaing. Selanjutnya kami serahkan ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria membenarkan pendaftaran Duo Edi kemarin. Robby menjelaskan, pihaknya kini sedang memeriksan Formulir B1 KWK Perseorangan dan fotokopi KTP pendukung yang sudah dikumpulkan. “Seluruh data yang diberikan ke kami itu akan dicek satu per satu,” jelas Robby.

Hingga berita ini dituliskan, proses pengecekan masih terus berlangsung. Nyaris bisa dipastikan, sampai penutupan pukul 24.00 WIB semalam, hanya pasangan Duo Edi yang telah menyerahkan dukungan ke KPU sebagai prasyarat mengikuti kontestasi Pilkada jalur perseorangan.

“Jadi sejauh penerimaan kami, ya hanya pasangan ini yang menyerahkan dukungannya,” pungkas Robby. (aya)

Pelayanan BPJS Tidak Puas, Bisa Laporkan ke DJSN

0

batampos.co.id – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan edukasi publik Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Natuna hotel Ranai, Selasa (28/11) kemarin, bersama BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Edukasi publik yang dibuka Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal tersebut, untuk memberikan pemahaman pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional. Saat ini di Natuna masih sedikit terdaftar dalam peserta BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Anggota DJSN, Rudi Prayitno mengatakan, peran DJSN perlu dipahami masyarakat. Yakni untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pelayanan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Terutama munculnya keluhan-keluhan peserta BPJS.

“Jika ada pelayanan BPJS yang tidak puas, peserta bisa melapor. Laporan tersebut wajib diproses, kami DJSN siap memantau, karena laporannya langsung disampaikan kepada Presiden,” sebut Rudi Prayitno.

Rudi Prayitno mengaku sedikit heran jumlah peserta BPJS kesehatan dan
ketenagakerjaan di Natuna masih tidak merata. Sehingga muncul berbagai
pertanyaan terkait pelayanan didaerah.

Dengan edukasi publik ini sebutnya DJSN dapat menyaring berbagai masukan, kritikan dan keluhan terkait pelayanan BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan di Natuna. Dengan harapan, terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Tentu kami terus memberikan pengawasan, memberikan pemahaman kepada
masyarakat juga penting. Selama ini terus berkesan negatif, sepertinya orang miskin dilarang sakit. Keutungan dari BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Dan tentunya DJSN akan berupaya terus untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rudi Prayitno.

Sementara Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menegaskan, paradigma masyarakat Natuna tentang kesehatan harus berubah. Agar ke depan lebih mengutamakan mencegah, dengan pola hidup sehat. Dan BPJS Kesehatan bisa memberi pelayanan dengan baik dan maksimal, kepada masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

Dari data BPJS Kesehatan Natuna tahun 2017 ini masih sekitar 26,5 ribu jiwa sudah terdafar di kartu indonesia sehat dari 74 ribu jiwa pendudukan Natuna. Atau sekitar 65 persen penduduk Natuna belum terdaftar peserta Jaminan Sosial Nasional (JSN) dari BPJS Kesehatan.

“Pemerintah Daerah sekarang masih memberlakukan program lokal, berupa kartu Natuna sehat, program ini mengganti jaminan kesehatan daerah (Jamkesda),” ujar Hamid.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, saat ini sebagian masyarakat Natuna masih mengandalkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang dirubah menjadi Kartu Natuna Sehat (KNS). Namun masyarakat juga harus memahami manfaat sebagai peserta BPJS Kesehatan.(arn)