batampos – Dalam dua bulan terakhir, tercatat 10 ribu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Batam mengalami status tidak aktif. Hingga akhir Juni 2025, total peserta tidak aktif di kota industri ini mencapai 76 ribu orang. Sebagian besar berasal dari sektor swasta dan disebabkan oleh PHK.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Batam, namun juga menunjukkan tren serupa di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan adanya peningkatan angka PHK secara nasional dalam beberapa bulan terakhir.

Meski data BPJS menunjukkan tren peningkatan peserta tidak aktif, pelaku usaha di Batam tetap optimistis bahwa kota ini masih memiliki daya tahan ekonomi dan potensi pertumbuhan lapangan kerja ke depan.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menyebut situasi ketenagakerjaan di Batam masih dalam kondisi stabil. Belum ada indikasi pengurangan tenaga kerja secara signifikan di daerah ini.

“Sepertinya belum ada (pengurangan tenaga kerja). Jadi pengurangan tenaga kerja signifikan belum kelihatan untuk Batam. Sekarang ini masih normal untuk tenaga kerja di Batam,” katanya, Kamis (17/7).

Ia menyebut, dalam kondisi normal, perusahaan bisa saja melakukan PHK sebagai bagian dari efisiensi. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan resmi dari perusahaan-perusahaan di Batam terkait pengurangan tenaga kerja.

“Biasanya kalau PHK karena efisiensi, tapi sebenarnya belum ada terjadi PHK di perusahaan-perusahaan Batam. Belum ada juga laporan dari perusahaan soal pengurangan tenaga kerja,” ujarnya.

Terkait situasi global, Rafki menyebut faktor eksternal seperti tarif bea masuk Amerika Serikat atau yang dikenal sebagai tarif Trump bisa menjadi tantangan ke depan. Namun begitu, saat ini Indonesia justru diuntungkan karena tarif tersebut sedang diturunkan.

“Tarif Trump itu sekarang diturunkan untuk Indonesia, ya ini kesempatan dan momentum bagi Batam untuk mencari investasi, terutama dari negara-negara tetangga yang tarifnya lebih tinggi dari pada kita,” kata Rafki.

Menurutnya, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi Batam untuk menarik lebih banyak investasi asing, khususnya dari negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang kini menghadapi tarif ekspor lebih tinggi ke Amerika Serikat dibandingkan Indonesia.

“Mudah-mudahan tahun depan, kalau memang tarif ini tak berubah lagi, ini cukup menguntungkan buat investasi Batam karena perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia, Vietnam, ataupun Thailand akan melirik Indonesia,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Sikapi Lonjakan Kepesertaan Tak Aktif BPJS Ketenagakerjaan, Apindo Klaim Kondisi Tenaga Kerja Masih Normal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam mencatat sebanyak 60 kasus penyakit infeksi menular seksual (IMS) seperti gonore dan sifilis sepanjang tahun ini. Dari jumlah tersebut, mayoritas terjadi pada kelompok usia produktif, yakni 25 hingga 49 tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Batam, dr. Didi Kusmarjadi, menyebutkan 36 dari total kasus merupakan laki-laki dan 24 lainnya perempuan. Kelompok usia 25–49 tahun menyumbang kasus terbanyak, yakni 36 orang, terdiri dari 24 laki-laki dan 12 perempuan.

“Ini menjadi perhatian serius karena kelompok usia produktif cenderung aktif secara sosial dan seksual. Potensi penularannya pun tinggi,” ujarnya, Kamis (17/7).

Selain itu, kelompok usia 20–24 tahun tercatat 13 kasus, disusul usia 15–19 tahun sebanyak 6 kasus, dan 5 kasus lainnya pada usia di atas 50 tahun. Tidak ditemukan kasus pada anak di bawah usia 14 tahun.

Didi menuturkan, Dinkes Batam terus menggencarkan edukasi dan pemeriksaan rutin melalui puskesmas serta klinik mitra. Layanan konseling dan tes IMS juga disediakan secara gratis bagi masyarakat yang merasa berisiko.

“Pemeriksaan dini penting untuk mencegah penularan lebih luas dan menghindari komplikasi. Masyarakat tidak perlu takut atau malu untuk memeriksakan diri,” tegasnya.

Untuk menekan penyebaran, Dinkes telah menyusun enam langkah strategis. Pertama, penyuluhan dilakukan secara masif di sekolah, lingkungan masyarakat, hingga lokasi berisiko seperti kawasan hiburan malam. Juga digalakkan program mentoring sebaya, khususnya bagi remaja dan pemuda.

Kedua, promosi dan distribusi kondom dilakukan di puskesmas serta titik strategis, disertai edukasi penggunaan yang benar.

Ketiga, pemeriksaan rutin digelar di seluruh puskesmas. Bagi kelompok berisiko tinggi seperti pekerja seks dan pelanggan tetap, diterapkan Perlakuan Presumtif Periodik (PPT).

Keempat, pelibatan tokoh masyarakat dan kelompok sebaya terus didorong untuk edukasi serta penghapusan stigma terhadap penderita IMS.

Kelima, vaksinasi HPV bagi remaja dan perempuan muda dilakukan sebagai pencegahan kanker serviks yang berkaitan dengan IMS. Vaksin hepatitis B juga diberikan kepada semua kelompok usia.

Keenam, penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan penanganan dan konseling IMS, serta sistem pelaporan yang lebih cepat dan terintegrasi.

“Kami harap semua elemen masyarakat aktif dalam pencegahan IMS. Edukasi, deteksi dini, dan kepedulian terhadap sesama adalah kuncinya,” pungkas Didi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kasus IMS di Batam Capai 60, Didominasi Usia Produktif pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sidang lanjutan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (17/7). Tiga terdakwa, yakni Heriyadi, Said Efendi dan Mulyadi dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Tiwik. Sementara satu pelaku lainnya yang masih buron, yaitu Kecik.

Dalam sidang tersebut, para terdakwa saling bersaksi satu sama lain. Saksi sekaligus terdakwa, Mulyadi, mengaku diminta oleh Kecik (DPO) untuk mencarikan kos bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Lombok yang hendak diberangkatkan ke Malaysia.

Mulyadi juga diminta membantu proses keberangkatan dan pembuatan paspor atas nama Linda Nova Rianty, calon PMI yang bersangkutan.

“Saya hanya bantu carikan kos dan antar ke pelabuhan. Urusan lain saya tidak tahu. Saya kira mereka cuma ingin jumpa keluarga di Malaysia,” kata Mulyadi di hadapan majelis hakim.

Namun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terungkap bahwa para terdakwa diduga kuat terlibat dalam sindikat pengiriman PMI secara ilegal ke Malaysia.

Proses dimulai saat Kecik menghubungi Mulyadi untuk mengurus keberangkatan Linda. Mulyadi kemudian meneruskan permintaan itu ke Heriyadi, yang disebut sebagai pengurus paspor.

Dari keterangan JPU, Mulyadi menerima uang senilai Rp7,7 juta dari Linda di Batam untuk pengurusan dokumen. Paspor dibuat melalui jalur tidak resmi dengan biaya Rp5,3 juta.

Heriyadi disebut mendapat keuntungan Rp1,3 juta dari proses itu, dan sisanya ditransfer ke Said Efendi yang diduga menjadi perantara pembuatan paspor di Tanjungpinang.

Heriyadi berdalih hanya membantu teman kerja dan tidak mengetahui bahwa Linda akan bekerja secara ilegal di Malaysia.

Sementara itu, terdakwa Said Efendi juga membantah telah terlibat dalam pengiriman pekerja ilegal. Ia mengaku hanya membantu mengurus paspor karena banyak pemohon yang kesulitan membuat dokumen di Lombok.

“Saya biasa bantu orang buat paspor umrah, itu pun karena diminta oleh travel,” kilahnya.

Dalam dakwaan, JPU membeberkan kronologi lengkap bagaimana Linda diberangkatkan dari Lombok ke Batam, ditampung di rumah kos, lalu diproses paspornya dan dua kali mencoba menyeberang ke Malaysia lewat Pelabuhan Batam Center dan Harbour Bay.

Namun kedua upaya tersebut gagal karena Linda ditolak pihak Imigrasi. Bahkan, Linda sempat diminta menyelipkan uang Rp200 ribu ke dalam paspornya agar bisa lolos.

Setelah upaya keberangkatan gagal, Linda akhirnya diamankan oleh petugas P4MI dan kasus ini pun terbongkar. Polisi lalu menangkap satu per satu pelaku, termasuk Mulyadi, Heriyadi, dan Said Efendi. Sementara otak dari pengiriman, Kecik, hingga kini masih buron.

Dari fakta persidangan terungkap, para terdakwa tidak memiliki izin resmi sebagai pelaksana penempatan PMI. Perbuatan mereka dinilai melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya yang dihadirkan jaksa. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Sidang TPPO di Batam: Tiga Terdakwa Saling Bersaksi, Otak Kasus Masih Buron pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sejumlah orang tua siswa bersama perangkat RT dan RW di Perumahan Taman Raya mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Kamis (17/7). Mereka mempertanyakan nasib anak-anak mereka yang hingga kini belum diterima di sekolah negeri, meski sudah mendaftar melalui sistem domisili.

Sebanyak 12 anak dari lingkungan tersebut gagal diterima di SDN 006 Batam Center, sekolah terdekat dengan domisili mereka. Ironisnya, di antara mereka ada yang telah berusia 9 tahun namun tetap tertolak.

“Anak kami ada yang usianya sudah 9 tahun, tapi tetap tidak diterima. Semuanya dari Taman Raya,” ujar Qiqi, salah satu orang tua yang turut hadir.

Menurut Qiqi dari penjelasan dari Dinas Pendidikan tadi, sistem penerimaan siswa sudah terkunci sejak 10 Juli. Bila pun masih ingin masuk sekolah negeri, para orang tua diarahkan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta terlebih dahulu. Proses pindah ke negeri baru bisa dilakukan setelah satu semester berjalan, sekitar bulan September.

Namun, solusi ini dianggap memberatkan warga. Biaya masuk ke sekolah swasta dinilai tidak terjangkau. “Untuk sekolah swasta di Batam Center, biaya pembangunan paling murah Rp600 ribu. Belum lagi biaya lainnya. Kami tidak sanggup,” ucap Qiqi.

Ketua RT 03 Taman Raya, Rahman, mengatakan bahwa pihaknya bersama tokoh masyarakat, orang tua, serta ketua komite SDN 006 telah berupaya mencari solusi, namun belum ada kepastian.

“Kami sudah mencoba datang langsung ke sekolah, tapi pihak sekolah tidak bisa memberi jawaban pasti karena ini sudah ranah sistem. Hari ini kami ke Disdik untuk minta kejelasan,” ujar Rahman.

Ia menyebutkan, dari 12 anak tersebut, kendala yang dihadapi antara lain persoalan domisili, dan kelengkapan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) di bawah satu tahun. Ada juga yang mendaftar setelah sistem terkunci, dan ada pula yang belum sempat mendaftar karena kurang informasi.

Warga berharap Wali Kota Batam bahkan Gubernur Kepri turun tangan dan memberikan diskresi agar anak-anak tersebut bisa diterima di sekolah negeri. “Kami mohon perhatian dari Wali Kota Batam, agar permasalahan ini bisa ditindaklanjuti secara serius,” pungkas Rahman.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada petunjuk teknis (juknis) dan aturan yang berlaku sesuai Permendiknas.

“Kami tetap mengacu kepada juknis dan aturan Permendiknas. Kami hanya melaksanakan sesuai aturan. Kami tidak akan pernah keluar dari aturan itu karena aturan tersebut mengikat, by sistem, by data,” tegas Tri.

Ia menambahkan, diskresi bukan berada di kewenangan Disdik, melainkan di tingkat kementerian. “Kami di dinas pendidikan hanya menjalankan aturan dan regulasi. Di luar itu kami tidak bisa,” jelasnya.

Tri menyebut bahwa masyarakat sudah diberikan kesempatan luas untuk mengikuti proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). “Kalau kita hitung, proses ini berlangsung lebih dari satu bulan, dari 2 Juni sampai 8 Juli. Artinya, inilah peluang masyarakat kita untuk menggunakan hak mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya,” ujarnya.

Meski demikian, ia sepakat bahwa anak-anak tetap harus mendapatkan hak pendidikan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mendaftarkan anak ke sekolah swasta terlebih dahulu. Pemerintah Kota Batam, kata Tri, telah menyediakan bantuan pendidikan berupa subsidi sebesar Rp300 ribu untuk siswa SD dan Rp400 ribu untuk SMP, serta bantuan seragam sekolah baik untuk siswa negeri maupun swasta.

“Kita sepakat anak-anak wajib belajar. Intinya, Dinas Pendidikan hanya melaksanakan sesuai regulasi, tidak ada yang lain,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Belasan Anak Tak Diterima Sekolah Negeri, Warga Taman Raya Datangi Disdik Batam pertama kali tampil pada Metropolis.