batampos.co.id – Satuan Reserse (Satres) Narkoab Polres Karimun, kemarin (9/10) melaksanakan penyuluhan terhadap bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya kepada ratusan pelajar sekolah dasar (SD) Negeri 11 Tanjungbatu, Kecamatan Kundur. Salah satu tujuan pelaksaan ini untuk mengingatkan kepada para pelajar sejak usia dini.
”Masalah narkoba sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita saat ini dalam keadaan darurat narkoba. Dan, kondisi ini sudah menyebar sampai ke tingkat RW. Termasuk juga bahaya terhadap zat adiktif lain. Seperti menghirup lem yang juga dapat menimbulkan efek terhadap mental pelakunya. Untuk itu, kita menyampaikan ini kepada pelajar SD yang masih usia dini,” ujar Kasat Res Narkoba Polres Karimun, AKP Nendra Madyatias kepada Batam Pos.
Selain itu, katanya, dia juga menyampaikan dan sekaligus menghimbau kepada ratusan pelajar SD bahwa jika sudah terjerumus dengan narkoba dan zat adiktif, maka bisa merusak dan menghancurkan masa depan. Karena, fungsi otak dan perilaku orang yang mengkonsmsi narkoba dan zat adiktif itu sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Meski terlihat dari tampilan fisik seperti orang yang sehat.
”Sudah menjadi tanggungjawab bersama, khususnya kita di jajaran Satres Narkoba untuk memberikan penyuluhan terhadap anak-anak generasi penerus bangsa terhadap bahaya narkoba dan zat adiktif. Kepada orang tua juga saya menghimbau untuk selalu mengawasi anak-anaknya,” ungkap Nendra. (san)
batampos.co.id -Anggota DPRD Kabupaten Natun meminta pemerintah menaikan upah para pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemkab Natuna masih di bawah upah minimum Kabupaten (UMK). Meskipun Pemkab Natuna sudah menetapkan UMK tahun 2017 sebesar Rp 2,2 juta.
UMK yang ditetapkan untuk menjadi patokan bagi perusahaan swasta. Namun upah PTT Pemerintah Daerah masih kisaran Rp 1,5 juta. Kondisi tersebut menjadi sorotan para anggota DPRD saat menyampaikan pandangan akhir fraksi APBD Perubahan 2017.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Natuna Wan Siswandi mengatakan, masukan saran dan pendapat DPRD masih akan dipertimbangkan Pemerintah Daerah. Banyak faktor yang menjadi perhatian Pemerintah, diantaranya adalah kemampuan keuangan daerah.
“Menyesuaikan UMK untuk gaji PTT akan dipelajari, tentu bersama kawan-kawan di TPAD, apakah memungkinkan atau tidak. Terutama kondisi kemampuan keuangan daerah,” sebut Siswandi, Senin (9/10).
Menurut Siswandi, menyesuaikan gaji PTT dengan UMK juga harus dibarengi kinerja PTT. Jika perlu harus dilakukan seleksi kembali pegawai tidak tetap. Dan harus selektif, antara PTT yang memiliki kualitas kerja dan jarang masuk kantor.
“Jangan maunya saja naik gaji, tapi jarang masuk kantor. Tentu Pemerintah harus selektif, disamping kemampuan keuangan daerah. Disamping itu UMK itu untuk diterapkan di perusahaan swasta,” ujar Siswandi. (arn)
Para pencari kerja mengikuti pelatihan yang digelar BLK Disnakertran Kabupaten Natuna, Senin (9/10). F. Aulia Rahman/Batam Pos.
batampos.co.id – Balai Latihan Kerja (BLK) dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Natuna kembali memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 31 pencari kerja. Hal tersebut sebagai bagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), memberikan peluang kerja dan berantas kemiskinan.
“Pesan pak Bupati, kunci utama dalam pelatihan kerja ini adalah menciptakan mental dan keyakinan. Lapangan kerja tidak harus dicari, namun bisa menciptakan lapangan kerja dengan potensi diri,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Natuna Wan Siswandi saat membuka pelatihan kerja di aula Disnakertran Natuna, Senin (9/10).
Siswandi mengatakan saat ini Natuna sedang menyongsong program percepatan pembangunan. Untuk mendapatkan peluang kerja, kompetensi individu dan kelompok sangat diperlukan. “Kompetensi keterampilan sumber daya manusia di bidang las, listrik dan menjahit dapat memperkaya keterampilan,” katanya.
Pemerintah pusat sambung Siswandi, terdapat skala prioritas percepatan pembangunan di Natuna. Diantaranya pertahanan, pariwisata, perikanan, migas dan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah akan berupaya menyiapkan program skala prioritas mendukung. Terutama Disnaker, harus bersinergi dengan program priortas pemerintah, misalnya pariwisata.
“Pemerintah Daerah, mungkin saat ini tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Namun memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat, terutama yang sudah diberikan pendidikan dan pelatihan, agar bisa berwirausaha ditengah masyarakat,” sambung Siswandi.
Kepala Dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemkab Natuna Hussyaini mengatakan, pendidikan dan pelatihan 31 pencari kerja akan dilaksanakan selama satu bulan penuh. Dengan pembagian 15 peserta keahlian menjahir, 8 peserta keahlian mengelas dan 8 peserta keahlian listrik.
“Peserta yang dinilai lolos dalam pendidkan dan pelatihan akan mendapat sertifikat keahlian Kementerian tenaga kerja, dan yang belum lolos, tetap diberikan sertifikat pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan,” ujar Hussyaini. (arn)
batampos.co.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Yunus mengatakan, 150 honor komite yang diusulkan menjadi tenaga kontrak Pemko Batam sudah disetujui di APBD Perubahan 2017. Itu artinya, ke 150 guru komite ini tidak lagi dibayar melalui dana Bos.
“Kita memang sangat butuh tenaga pengajar. Makanya kita anggarkan untuk menerima 150 honor yang statusnya tenaga harian lepas (THL),” kata Yunus, Senin (9/10).
Kenapa dipilih dari guru komite. Alasan Yunus untuk kesejahteraan. Pasalnya, 150 guru komite ini sudah rela mengabdi dan mengajar meskipun hanya dibayar melalui dana BOS. Untuk satu bulannya, gaji guru komite dari dana BOS hanya sebesar Rp 1 juta-Rp 1,5 juta.
“Kalau sudah THL dan dianggarkan, nanti gaji mereka kan bisa Rp 2,7-Rp 2,9 juta tergantung pendidikannya,” kata Yunus.
Ditambahkan dia, untuk 150 gaji guru THL ini nantinya dianggarkan sebesar Rp 2,6 miliar. Dengan perhitungan 2,9 juta dikali 150 orang dikali enam bulan. “Kenapa enam bulan, karena di APBD perubahan dihitung lagi. Apakah ada penambahan atau bekurang,” jelasnya.
ilustrasi foto: iman wachyudi / batampos
Komisi IV sendiri, lanjut dia, sudah memberikan surat edaran ke pihak sekolah untuk membuka penerimaan guru komite, jika guru komite sebelumnya sudah diangkat menjadi THL. “Guna menutupi kekurangan apabila ada gurunya masuk ke THL. Silakan dibuka,” kata Yunus.
Namun dengan syarat gaji yang diberikan kepada guru honor komite bersumber dari dana Bos.
“Artinya bersedia digaji Rp 1-Rp 1,5 juta,” jelasnya. (rng)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya mencari lahan untuk keperluan Balai Latihan Kerja (BLK) Kemaritiman yang akan dibangun Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Setelah Kemenaker menolak lahan dibilangan Nongsa, kini lahan yang dilirik yakni di bilangan Sagulung.
“Kami usahakan lahan yang di kampung tua di wilayah Sagulung. Ada yang dekat pantai di sana, (kampung tua) apa namanya itu ya?” kata Rudi, kemarin.
Namun kini, lahan yang ia maksud sedang dicek legalitasnya oleh tim teknis dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam dan tenaga ahli Kemenaker.
“Mereka sedang cari tahu tentang ini,” ucap Rudi.
Menurutnya, sebelum melirik lokasi ini pihaknya sempat menawarkan lahan di pulau Bulang. Namun sayang, lagi-lagi pihak Kemenaker menolak. PAdahal menurutnya, lahan yang juga tak jauh dari bekas kantor camat di wilayah ini di tengah laut.
“Ada bekas kantor camat, bisa tempat mes, tapi katanya terpisah dari Batam agak ribet. Kalau menurut saya, sebenarnya anak (siswa) dan prakteknya bisa fokus,” ucapnya.
Ditanya alasan kenapa lahan di Nongsa ditolak, Rudi menyebutkan lahan tersebut menurut Kemenaker tak terletak persis dekat pantai. Halangan yang lain yakni untuk sampai ke lokasi lahan ini, kapal akan melewati jembatan Nongsa Pura.
“Harus lewat di bawah jembatan Nongsa Pura, kapal tak bisa lewat di bawahnya,” ucapnya.
Untuk diketahui, lahan untuk BLK yang menyerap angaran Rp 150 miliar itu harus ada tahun ini.
“Pemerintah pusat harap cepat tentang ini (lahan) harus selesai tahun ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, belum lama ini. (cr13)
Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo (kiri) ketika memberikan penjelasan kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq tentang pelayanan publik kepada masyarakat terhadap air bersih di Moro. F. dokumentasi PDAM Tirta Karimun untuk Batam Pos
batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq meninjau lokasi waduk milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun di Kecamatan Moro, Senin (9/10). Masalah listrik dan pembebasan lahan masih menjadi problem utama yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal.
“Setelah saya lihat langsung, ada dua permasalahan yaitu tentang pembebasan lahan dan listrik. Jadi Pak Direktur PDAM Tirta Karimun, silakan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan lahan di sekitar waduk ini,” kata Rafiq kepada Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo.
Dengan berkoordinasi, lanjut Rafiq, pada tahun 2018 mendatang dapat dianggarkan pembebasan lahan termasuk penambahan daya listrik sebagai penggerak mesin untuk menyalurkan air bersih ke masyarakat. Agar pada tahun 2019 nanti waduk PDAM Tirta Karimun dapat dimaksimalkan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat Moro. Serta dapat menambah sambungan baru kepada masyarakat Moro yang belum mendapatkan air bersih.
“Paling penting bagaimana memaksimalkan air bersih di wilayah Moro. Ketersedian air di waduk cukup banyak, tinggal penambahan infrastruktur,” tuturnya.
Sementara Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan mengukur kembali lahan di sekitar waduk tersebut bersama instansi terkait, termasuk penghitungan kebutuhan daya listrik. Saat ini pelanggan PDAM Tirta Karimun di Moro sudah mencapai 900 pelanggan.
“Cukup banyak pelanggan kami disini (Moro, red). Kami sedang melakukan inventarisir infrastruktur air bersih. Maklum dari dulu hingga saat ini belum ada peremajaan pipa. Semuanya secara bertahap,” ungkapnya.
Hingga tahun 2016 lalu, PDAM Tirta Karimun sudah menginventasikan infrastruktur mencapai Rp 35 miliar yang bersumber dari pusat dan Pemkab Karimun. Dan di tahun 2017 ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menambah pipa satu kilometer dan intake waduk Sei Bati dengan waduk Sentani dengan biaya mencapai Rp 3 miliar. Sedangkan untuk sambung rumah (SR) juga dianggarkan sebesar Rp 2 miliar untuk Pulau Karimun, Kundur dan Moro, melalui APBD murni 2017.
Selain itu, untuk di kawasan pulau pihaknya akan membangun SPAM (sistem pengelolaan air bersih) untuk kebutuhan masyarakat desa, seperti di Desa Parit dan Selat Mie. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur air bersih sejalan dengan yang di pulau-pulau tetap diperhatikan. “Apabila di tahun 2018 dapat terealisasi pembangunan IPA di waduk Sentani dari Pemerintah Pusat, maka empat kecamatan bisa menikmati air bersih di tahun 2019,” tuturnya.
Dia mengakui beratnya kalau pengelolaan air bersih. “Butuh waktu lama, minimal 5 tahun pembangunan infrastrukturlah,” ucapnya. (tri)
batampos.co.id – Kabupaten Karimun genap berusia 18 tahun pada Kamis (12/10). Berbagai agenda telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun untuk memeriahkannya.
Diawali dengan upacara bendera di lapangan panggung rakyat Coastal Area. Seluruh peserta upacara harus mengenakan pakaian melayu. Selanjutnya dilaksanakan malam syukuran di rumah dinas bupati.
“Peringatan hari jadi Kabupaten Karimun nantinya diperingati dengan syukuran di rumah dinas Bupati. Pada pagi harinya, dilaksanakan upacara terlebih dahulu,” jelas Kabag Humas Pemkab Karimun Eko Riswanto, Senin (9/10).
Siang harinya, lanjut Eko, dilakukan peresmian ruang perawatan tubercolosis (TB) resisten obat di RSUD H Muhammad Sani. Lalu pada Jumat (13/8) malam, dihelat malam ramah tamah di rumah kediaman Bupati dari peserta Dangkong Dance Festival Kabupaten Karimun.
Pada Sabtu (14/10), cukup banyak kegiatan dilaksanakan. Mulai pawai budaya nusantara, pawai pembangunan, hingga menggelar jajanan nusantara dengan menyajikan makanan khas Melayu yakni lakse. Pada malam harinya dilaksanakan Dangkong Dance Festival di Coastal Area.
“Puncak kegiatan ditutup dengan tablig akbar,” ujarnya.
Selain itu juga, disejalankan dengan agenda peringatan hari anak nasional dan pelantikan forum anak Kabupaten Karimun di Gedung Nasional. Coastal Area saat ini sudah mulai diramaikan dengan pemasangan umbul-umbul. (tri)
batampos.co.id – Mulai tahun ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karimun akan merancang pelabuhan yang menjadi milik Pemkab untuk diubah secara bertahap menjadi pelabuhan beton. Sehingga lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat pulau yang biasa menggunakan pelabuhan.
“Saat ini, pelabuhan milik Pemkab Karimun itu jumlahnya lebih dari 100 titik. Sebagian besar pelabuhan rakyat yang menjadi tanggung jawab kami itu jenisnya terbuat dari kayu. Sehingga pada saat air surut kapal penumpang yang datang atau berangkat, penumpang harus turun atau naik tangga. Tapi, posisi naik tangga itu bukan posisi miring, melainkan lurus ke atas. Tentu saja menyulitkan,” ujar Kepala Dishub Kabupate Karimun, Fajar Horison, Senin (9/10).
Untuk itu, katanya, mulai saat ini Dishub sudah melakukan inventarisasi pelabuhan kayu mana saja yang ada di pulau-pulau yang menjadi prioritas untuk dijadikan pelabuhan beton. Meski demikian, pihaknya tetap perlu mendesain bentuk pelabuhan beton. Sehingga meski penumpang tetap akan naik tangga, namun saat digunakan posisinya tidak memanjat agar tidak membahayakan.
“Hanya saja, ada usulan permintaan yang kita terima agar pelabuhan kayu yang ada di pulau-pulau diganti dengan bentuk ponton terapung. Kalau seperti itu, kita khawatir biaya perawatannya akan lebih besar lagi setiap tahun. Kalau ponton bocor, pelabuhan tidak bisa digunakan karena harus diperbaiki dulu. Kalau pelabuhan beton perawatannya lebih minim biaya,” ungkapnya.
Menyinggung biaya perawatan ratusan pelabuhan rakyat milik pemerintah daerah, Fajar menyebutkan, setiap tahun dari APBD dianggarkan biaya perawatan sekitar Rp 200 juta. “Biaya perawatan memang harus dianggarkan. Karena, setiap tahun ada pelabuhan yang ada di pulau-pulau itu yang rusak, karena terbuat dari kayu dan ada juga sebagian sudah semi permanen tiangnya ada yang patah,” jelasnya. (san)
Anda ingin diving? Menikmati wisata bahari paling spektakuler di dunia? Silakan ke Raja Ampat, Papua Barat, 18-21 Oktober 2017. Ada Festival Bahari Raja Ampat yang bisa dinikmati di sana.
Jangan takut melangkahkan kaki ke sana. Karena di sana, ada banyak agenda keren yang sudah disiapkn panitia. Di sana Anda bisa jalan-jalan sambil mengeksplorasi dunia bawah laut. Langsung ke lokasi snorkeling dan diving terbaik dunia versi CNN Travel.
Jangan sampai salah tanggal. Waktunya 18-21 Oktober 2017. Segera input waktunya ke dalam gawai Anda. Dijamin Anda akan happy lantaran Raja Ampat adalah rajanya destinasi bawah laut Indonesia dan dunia. Tempatnya coral terhebat, terlengkap, terbaik dunia.
“Ini merupakan bagian rangkaian kegiatan even selama tahun 2017. Misinya lebih mengenalkan keindahan alam bahari dan pesona budaya masyarakat sekitar Raja Ampat,” Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, Senin (9/10).
Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Waisai di Pulau Waigeo. “Letaknya 3 jam perjalanan speedboat dari Kota Sorong.
Eksplorasinya? Sangat banyak. Kekayaan karang dunia ada di Raja Ampat. Inilah jantung dari segitiga karang dunia. Itu artinya, laut Raja Ampat memiliki biota laut yang begitu beragam.”Ada paus, lumba-lumba, duyung serta penyu,” kata Bupati Umiati.
Selain paus, lumba-lumba, dan duyung, under water Raja Ampat juga dihuni lima jenis penyu, pari, hiu yang unik yaitu Wobbegong dan Kalabia atau hiu berjalan. Ada juga kuda laut, ikan endemik yang jenisnya mencapai 15 buah, kerang-kerangan sampai 699 jenis, ikan karang sampai 1427 jenis, dan karang keras 553 jenis. “Lumba-lumba bisa dilihat setiap hari. Terutama saat perjalanan dari Sorong ke Raja Ampat. Wisatawan bisa melihat lumba-lumba di perairan lepas,” ungkapnya.
Hal menarik lainnya, panitia juga mengundang seni dan budaya dari kabupaten lainnya di Papua. Selain itu, masyarakat Raja Ampat siap mempertontonkan perahu tradisional yang digunakan nenek moyangnya untuk mengarungi lautan. Masyarakat Raja Ampat juga akan mempertontonkan kebiasaan mengonsumsi buah. Di festival ini pengunjung bisa menikmati makanan khas Papua secara gratis.
“Akan dirangkai juga dengan dengan berbagai macam perlombaan yang bernuansa bahari seperti lomba perahu hias, renang, lari, memasak hasil laut, dan lomba lainnya. Juga ada olahraga pantai seperti voli dll, dan atraksi budaya lokal. Atraksi budaya lokal akan ditampilkan oleh masyarakat Raja Ampat dan peserta dari kabupaten lain,” lanjutnya.
Usai festival bahari 2017, masih akan digelar beberapa even seperti Festival Pesona Misool pada 8-10 November 2017, disambung Turnamen Sepak Bola Piala Raja pada 23-30 November 2017, dan terakhir Festival Semarak Tahun Baru pada 30-31 Desember 2017.
Menpar Arief Yahya mengucapkan selamat berfestival bahari di Raja Ampat. Destinasi wisata bahari underwaternya yang paling hebat di dunia versi CNN Travel, dan sudah diakui oleh ratusan blogger dan video blogger di seluruh dunia. “Inilah surganya para penyelam dan snorkeling yang sudah diselami para selebriti dunia. Ayo berwisata ke Raja Ampat,” ajak Menpar Arief Yahya. (*)
Juru parkir memungut uang parkir di Alfamart di Bengkong, Sabtu (30/9). Sekarang ini Dishub menempatkan juru parkir di Alfamart dan Indomaret semenjak menunggaknya pembayaran uang parkir oleh Alfamart dan Indomaret kepada Dishub Kota Batam. F. Dalil Harahap/batam Pos
batampos.co.id – Bulan Oktober ini, dua ritel modern Alfamart dan Indomaret akan membayar besaran retribusi yang belum terbayar sejak Januari hingga September. Namun, besaran yang akan dibayar sedang dibicarakan.
“Dari dua-duanya akan selesaikan bulan ini, janji mereka ya, bukan janji kami,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Yusfa Hendri di kantor Wali Kota, Senin (9/10) siang.
Tetapi, ia mengaku jumlah uang yang akan dibayar oleh dua ritel tersebut. Menurutnya, hal teknis lebih rinci diketahui Kepala UPT Parkir Tongam Regianto.
“Berapa besarnya, tanya Tongam ya. Hari ini (kemarin) dia bertemu dengan pihak Alfamart dan Indomaret,” imbuhnya.
Terpisah, Tongam menyebutkan, keharusan membayar telah pihaknya sampaikan pada dua ritel ini. Ditanya berapa besaran yang akan dibayar oleh Alfamart dan Indomaret, Tongam mengklaim belum ada kesepakatan yang final. Jika ada kesepakatan kelak, ia berjanji akan menyampaikan ke media.
“Saya maunya besar, tapi kami diskusikan dulu, kalau dapat dealnya saya akan kasih tahu,” imbuhnya.
Ia meminta, khalayak bersabar karena proses kesepakatan jumlah yang akan dibayar dua ritel ini tak perlu waktu lama akan membuahkan hasil.”Yang jelas mereka mau bayar, satu dua hari ketahuan besarnya, sabar ya,” katanya.
Bahkan, menurut Tongam karena saat ini masih dalam proses, ia belum bisa memperkirakan berapa besar yang akan masuk ke kas daerah. “Belum (perkiraan), tunggu ya,” ucapnya sembari menghindari pewarta koran ini.
Pengusaha Tak Bisa Dipaksa
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Batam Yusfa Hendri mengatakan, terkait jumlah parkir mandiri sebanyak 98 titik, bukan berarti pihaknya tak bekerja, karena parkir mandiri merupakan hak pemilik usaha.
“Kita sudah konsultasi dengan aparat yang berwenang, kita tak boleh paksakan orang jadi parkir mandiri, parkir mandiri murni keinginan mereka,” papar Yusfa.
Untuk itu dalam hal ini, pihaknya hanya bisa menunggu sembari penempatan juru parkir agar potensi tak hilang begitu saja. Menurutnya,Dishub Batam tak tinggal diam dan mendorong pengusaha atau kantor yang ingin mengajukan parkir mandiri.
Ia memaparkan, pihak yang akan mengajukan akan disurvei lokasinya, akan dihitung berapa sarana dan frekusensi dalam periode tertentu. Setelah itu akan didapat hariannya, berapa yang akan dibayarkan akan ditetapkan dalam berita acara.
“Bayarnya bukan ke Dishub ya, tapi ke kas daerah, bayarnya melalui bank,” imbuhnya.
Ditanya terkait Alfamart dan Indomaret yang mengaku bayar ke pengelola kawasan parkir dan tak menyetor ke kas daerah, ia hanya menegaskan daerah tak mendapatkan pendapatan dari hal ini.
“Tak tahu kami, apa itu parkir ilegal atau apa. Makanya supaya jelas untuk daerah kami cabut plangnya dan tempatkan jukir,” pungkas Yusfa (cr13)
