Senin, 4 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12876

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

0
Kota Lama jalan Merdeka Tanjungpinang akan ditata sebagai kawasan wisata terpadu. Dikawasan ini juga akan dibuat pasa malam Foto:Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan mengubah Kawasan Kota Lama menjadi pasar malam. Dipastikan pasar malam ini tidak sampai menghambat aktivitas ekonomi sehari-hari. Sebab jam operasionalnya sudah ditentukan.

“Nanti dibuka dari jam lima sore sampai jam 12 malam. Jadi tidak sampai mengganggu aktivitas siang harinya,” ungkap Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Minggu (12/11)

Untuk penempatan mobil toko (moko), sambung Lis, akan difokuskan sepanjang ruas jalan Merdeka hingga jalan Teuku Umar. Setidaknya, akan ada lebih dari 70 moko yang ditempatkan di sana. Usaha yang boleh dibuka juga bervariasi. Namun, Lis mengingatkan, tidak boleh ada yang menjual makanan basah dan belum diolah.

“Hanya diperbolehkan menjual makanan yang sudah dikemas, bukan memasak di tempat, contohnya masak nasi goreng, mie goreng, dan sebagainya. Rencananya, pedagang yang menjual makanan basah, akan kita tempatkan di lokasi parkir eks bioskop gembira,” terang Lis.

Untuk moko ini, lanjut Wali Kota, warga diberi kesempatan untuk ikut dalam program ini. Namun yang menjadi prioritas pemilik toko di wilayah Kota Lama dan warga di Kelurahan Tanjungpinang Kota. Ia berharap, 2020 mendatang, seluruh pedagang kaki lima sudah berjualan fortabel dengan menggunakan moko. Ke depan secara bertahap, pemko juga akan membenahi pasar baru dan menghidupkan kembali Bestari Mall.

“Mudah-mudahan upaya untuk menata kota dan meningkatkan perekonomian di Kota Tanjungpinang dapat terwujud. Tentu, ini harus ada dukungan dan keterlibatan masyarakat di Kota ini,” ucapnya.

Terobosan program Tanjungpinang Night Market diyakini akan memberi dampak secara langsung terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan daerah.

Sekretaris Daerah Riono menambahkan, wisatawan asing yang datang ke Tanjungpinang bisa diajak menikmati suasana malam di kawasan kota lama.
Apalagi Pemko Tanjungpinang sudah menerapkan, bagi tamu yang akan melakukan kunjungan kerja, diwajibkan untuk menginap satu malam di Tanjungpinang. “Ini sebagai upaya, agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat, seperti, hunian hotel meningkat, pengunjung restoran meningkat, transportasi meningkat, bahkan akan berdampak positif bagi perkembangan UMKM di Kota ini,” ucapnya. (aya)

 

 

BP Batam Prioritaskan Lahan untuk Sekolah

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memprioritaskan alokasi lahan untuk kebutuhan sekolah, khusunya sekolah kesehatan.

“Sekolah adalah instrumen penting, jadi nanti alokasi lahan untuk sekolah akan diprioritaskan,” ujar Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Sabtu (11/11).

Banyak masyarakat yang menghendaki agar BP Batam memberikan lahan untuk sekolah. Contohnya di Batuaji. Menurut warga Batuaji, Tumbur, belum ada sama sekali sekolah menengah atas (SMA) disana.”Sehingga susah dari dulu,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Lukita mengatakan untuk membangun sekolah, pihaknya harus duduk bersama dengan Pemko Batam. Pasalnya alokasi lahan sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Dan jika kebutuhan lahan untuk sekolah menyerempet lahan yang telah dialokasikan, maka BP Batam akan berdiskusi dengan pemilik lahan. “Komitmen saya kalau di BP pasti akan kasih itu,” tegasnya.

Selain itu, sekolah khusus kesehatan dipandang penting karena merupakan salah satu sektor potensial untuk dikembangkan di Batam. Dan ia menyadari bahwa Batam perlu berbenah untuk mewujudkannya.

“Rumah Sakit BP Batam masih merah rapornya. Jadi harus benahi manajemen operasionalnya terlebih dahulu. Tapi yang pasti akan menjadi kebutuhan nantinya,” ungkapnya.

Meskipun memiliki niat mewujudkannya, tapi BP Batam juga terbentur jumlah lahan yang tinggal sedikit. Banyak lahan tumpang tindih dan terlantar yang menyebabkan banyak pembangunan penting terganggu.

Makanya BP Batam akan membuka layanan pengaduan yang bisa menampung keluhan soal lahan dari masyarakat.”Kami secara institusi bertanggungjawab, BP akan cari solusi. Surat pengaduan soal lahan banyak sekali namun belum ada balasan,” pungkasnya.(leo)

Pemko Batam, Lelang Jabatan Direktur RSUD

0
Pasien melintasi lorong di Poli RSUD Embung Fatimah, Batuaji. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam kembali menggelar lelang jabatan direktur untuk ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah.

Kabag Humas dan Protokol Pemko Batam, Yudi Admaji mengatakan open biding ini dilakukan guna memenuhi jabatan direktur pasca ditinggal direktur RSUD Embung Fatimah yang lama yakni dr. Gunawan Agustus lalu yang mengundurkan diri.

“Melihat kebutuhan yang cukup mendesak, karena ini berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat, jadi Pak wali ingin rumah sakit segera miliki direktur,” kata Yudi, Sabtu (11/11).

Ia menjelaskan saat ini rumah sakit masih dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi sebagai pelaksana tugas (Plt). Menurutnya kedua instansi ini memiliki beban kerja yang cukup berat makanya keputusan untuk open biding segera dilaksanakan.

Pendaftaran untuk open biding ini dibuka 10-25 November mendatang. Lelang jabatan ini terbuka untuk ASN yang berada dilingkungan Pemko Batam maupun dari luar. Untuk persyaratan peserta menulis surat lamran yang ditulis tangan, menyerahkan fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan eselon II dan atau III yang dimiliki, surat kenaikan pangkat terakhir dan beberapa syarat lainnya.

“Sifatnya terbuka untuk umum, jadi yang merasa memenuhi persyaratan silahkan mendaftar,” ujarnya.

Untuk tahapan seleksi nanti, peserta bisa mulai menyerahkan berkas hingga tanggal 25 November mendatang, serta mengikuti serangkaian tes seperti assesment, makalah, presentasi dan wawancara, pengumuman hingga persiapan pelantikan 14-15 Desember mendatang.

“Jadi awal tahun RSUD sudah memiliki direktur baru,” sebutnya.

Pelaksana tugas (Plt) RSUD Embung Fatimah, Didi Kusmarjadi mengatakan pembukaan lelang jabatan ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan pelayan di RSUD.

Selama menjabat Plt, banyak hal yang ditemukan dan memerlukan perbaikan agar RSUD lebih baik ke depannya. Terlepas dari permasalahan yang masih dihadapi RSUD, dia berharap direktur yang baru nanti bisa membawa dampak yang positif bagi kemajuan rumah sakit.

“Sesuai dengan arahan dan keinginan pimpinan RSUD harus berubah, baik manajemen maupun pelayan,” kata Didi.

Sebelumnya, RSUD sempat mengalami beberapa permasalahan diantaranya temuan BPK Provinsi Kepri mengenai aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawablkan yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu juga terdapat aksi mogok dokter sehingga berdampak terhadap pelayanan di RSUD Embung Fatimah. (cr17)

Gedung SMKN 8 Sudah Rampung, Awal Tahun Sudah Bisa Ditempati

0
ilustrasi

batampos.co.id – Gedung sekolah baru milik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Farmasi Batam di Dapur 12 Sagulung sudah hampir rampung. Pembangunan yang dikerjakan oleh CV Pormula Jaya dengan nomor kontrak 09.06/SPPP/DISDIK/VI/2017 itu telah memasuki tahap akhir. Sesuai kesepakatan kontrak kerja yang ada gedung sekolah itu rampung pertanggal 15 Desember mendatang.

Pantauan di lapangan, pembangunan yang masih fokus satu gedung itu sudah merampungkan pembangunan gedung berlantai dua. Pengerjaan tinggal hanya plester tembok gedung yang sudah berdiri.

Koordinator pekerja dari CV Pormula Jaya Bima menuturkan, untuk pembangunan gedung sekolah baru itu tanggung jawab mereka sampai pada pembangunan fisik gedung saja. Sementara untuk perlengkapan gedung pemesangan keramik, jendela, pintu dan pengecatan akan dikerjakan oleh kontraktor lain.

“Tanggung jawab kami sudah hampir selesai. Awal Desember sudah siap ini. Selanjutnya akan dilanjutkan kontraktor lain untuk pasang keramik, jendela, pintu sampai cat,” ujar Bima.

Pembangunan gedung sekolah baru itu, sesuai kesepakatan dengan pihak Dinas Pendidikan Kepri, kata Bima pihaknya hanya bangun satu gedung berlantai dua saja. Gedung tersebut terdapat enam ruangan kelas dan empat kamar mandi.

Rampungnya gedung sekolah baru tersebut disambut baik oleh pihak SMKN 8 sendiri. Plt Kepala SMKN 8 Rafio mengatakan, selama ini pihaknya cukup kesulitan sebab harus numpang belajar di gedung SMKN 5 Batam. Selama numpang belajar disana, sekitar 80 siswa angkatan pertama itu harus masuk siang terus sebab pagi gedung yang sama dipakai oleh siswa SMKN 5.

“Ya Alhamudulilah. Kami juga sudah lihat sendiri dan komitmen pemerintah (Disdik Kepr) untuk secepatnya merampungkan gedung itu tercapai dengan baik. Kami apresiasi itu. Kasian kalau anak-anak (siswa) harus lama menumpang seperti ini,” ujar Rafio.

Kadisdik Kepri Arifin Nasir sebelumnya menegaskan, pembangunan unit sekolah baru itu memang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Dan awal tahun 2018 mendatang gedung sekolah baru itu akan segera dipergunakan. “Semua unit sekolah baru yang dibangun tahun ini awal tahun sudah harus digunakan. Itu sudah komitmen kami agar tak ada lagi yang numpang (belajar),” kata Arifin.

Untuk gedung SMKN 8 sendiri, kata Arifin pembangunan dilakukan secara bertahap, dimana untuk tahap awal baru satu gedung berlantai dua. Ini sesuai dengan jumlah siswa yang diterima pada tahun ajaran pertama ini.

“SMKN 8 ini baru memasuki tahun ajaran pertama jadi pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Arifin.

SMKN 8 sendiri merupakan sekolah yang baru berdiri ditahun 2017 ini. Sekolah tersebut fokus pada jurusan Farmasi. Kehadiran sekolah Farmasi itu disambut baik masyarakat Sagulung. Ini dibuktikan dengan PPDB tahun pertama langsung diserbu sekitar 200 siswa. Padahal daya tampung yang diterima hanya 80 siswa saja. Saat ini sekolah tersebut masih numpang di gedung SMKN 5 Batam. (eja)

Tingkat Pengangguran Kepri Capai 69.160 Orang

0
ilustrasi pencari kerja mengantri saat melamar. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angkatan kerja provinsi Kepri pada Agustus 2017 sebanyak 966.091 orang. Sementara penduduk yang sudah bekerja sebanyak 896.931 orang. Artinya masih ada 69.160 orang lagi yang belum memiliki pekerjaan.

“Tingkat penganguran terbuka di Kepri pada Agustus 2017 mencapai 7,16 persen,” kata Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar, kemarin.

Bila dibandingkan tingkat penganguran terbuka Agustus 2016 lalu yang sebesar 7,96 persen. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan.

Selama setahun terakhir (Agustus 2016?Agustus 2017), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan di beberapa sektor, terutama di sektor listrik, gas, air minum sebanyak 35.345 orang (64,62 persen) dan sektor keuangan sebanyak 14.925 orang (61,42 persen).

Panusunan mengatakan, berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2017, sebanyak 762.407 orang (85 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu. Sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu mencapai 40.862 orang (4,56 persen).

Pada Agustus 2017, penduduk bekerja dengan pendidikan SMA Umum mendominasi yaitu sebanyak 259.131 orang (28,89 persen). Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah sebanyak 205.942 orang (22,96 persen) dan penduduk bekerja dengan pendidikan SMA Kejuruan sebanyak 153.146 orang (17,07 persen). “Untuk perguruan tinggi sebanyak 147.268 orang atau sebesar 17 persen,” kata dia.

Secara keseluruhan, lanjut Panusunan, keadaan ketenagakerjaan di Kepri menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran jika dibandingkan Agustus 2016. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 bertambah sebanyak 34.656 orang dibanding keadaan Agustus 2016. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 bertambah sebanyak 37.118 orang dibanding Agustus 2016.

Sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan sebanyak 2.462 orang jika dibanding keadaan Agustus 2016,” terangnya.

Dalam setahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan, TPAK Agustus 2016 sebesar 65,93 sedangkan TPAK pada Agustus 2017 sebesar 66,41. (rng)

DPRD Kembali Sorot Kinerja BUMD Batam

0

batampos.co.id – DPRD Batam kembali menyorot kinerja dan pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam. Sebab, sejak berdiri belasan tahun lalu hingga sekarang, pendapatan BUMD untuk Batam tak pernah naik. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu kerja dari BUMD di Batam.

Anggota DPRD Batam, Udin P Sihalo mengatakan kinerja BUMD Batam harus dirasakan masyarakat luas sesuai dengan tujuan awal dibentuknya BUMD tersebut. Namun hingga sekarang, kerja BUMD tak banyak diketahui atau berdampak pada masyarakat.

“Masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu BUMD. Sampai sekarang kerja mereka tak pernah nampak,” terang Udin.

Bahkan dalam pengadaan sembako murah oleh Pemko Batam untuk warga pun tak melibatkan BUMD dalam penyediaan. Padahal, BUMD bisa lebih memberi keuntungan dengan penyediaan sembako tersebut. Mereka bisa masuk langsung ke distributor dan mendapatkan harga lebih murah.

“Dengan modal surat dari Walikota, BUMD bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk pengadaan sembako. Ini Pemko malah mengandalkan tender, bukannya BUMD,” tegas Udin.

Menurut dia, sejak BUMD berdiri tak pernah memberi keuntungang baik untuk Batam. Naiknya TDL juga tak memberi efek pada pendapatan BUMD untuk Kota Batam.

“Tak pernah naik, pendapatannya segitu-gitu saja. Dan membuktikan kalau peranan mereka itu tidak ada,” jelas Udin.

Ia juga mempertanyakan apa yang sudah disumbangkan BUMD untuk Batam. Padahal mereka sendiri berpotensi mendirikan usaha sendiri, seperti mendirikan hotel atau membentuk BPR sendiri.

“Kami juga sudah usulkan, mendirikan BPR, tapi tidak ada. Mereka tidak kreatif,” cetus Udin lagi. (she)

Warga Baloi Kolam Datangi DPRD Batam

0

batampos.co.id – Massa warga Baloi Kolam mendatangi DPRD Kota Batam, Senin (13/11). Mereka menuntut dewan untuk bisa mementingkan kepentingan warga.

Tiba di depan gedung DPRD Kota Batam, sejumlah perwakilan melakukan orasi. Intinya menolak ada pihak yang ingin menertibkan ruli di Baloi Kolam. Tidak lama berlangsung, ketua DPRD Batam Nuryanto yang turut menemui warga meminta puluhan perwakilan warga untuk berdiskusi dengan komisi I.

Pertemuan dengan komisi I dipimpin oleh Budi Mardiyanto. Hadir juga beberapa anggota komisi I seperti Tumbur Sihaloho, Jurado Siburian, Muhamad Musofa, Harmidi, Li Khai dan bebepa anggota lainnya.

Sementara perwakilan dari warga dipimpin oleh ketua RW 16 Baloi Kolam, Agustan Marbun. Ia berharap anggota dewan bisa membela kepentingan rakyat. Termasuk meminta agar anggota dewan dalam mengeluarkan keputusan jangan sebelah pihak terkait Baloi Kolam.

Ketua DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto mengatakan bahwa komisi I sudah menggelar beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait baloi kolam. Tetapi undangan dari DPRD Batam tidak dihadiri oleh warga.

“Kami sudah beberapa kali mengirimkan undangan. Tetapi sama sekali tidak dihadiri. Padahal sangat bagus untuk kita berdiskusi dan mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi,” katanya.

Tetapi setelah ada warga yang meminta agar komisi I jangan ikut campur dengan permasalahan Baloi Kolam, suasana langsung tegang. Komisi I langsung menutup rapat karena pernyataan tersebut.

“Jadi rapat ini kita tutup karena warga yang meminta komisi I tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut,” katanya. (ian)

Plamo Residence, Cash Bertahap 30 Kali

0
Hunian tipe 88/96 di Plamo Residence, Batamcenter. F.Iman untuk Batam Pos

batampos.co.id – Pengembang PT Plamo Karya menawarkan kemudahan untuk pembelian hunian di Plamo Residence, Batamcenter. Konsumen bisa melakukan pembayaran cash bertahap sebanyak 30 kali.

“Rumah ready stock dan langsung huni. Untuk harga sangat bersaing dibanding rumah yang setara,” ujar Marketing Konsultan Penta Property, Iman, Minggu (12/11).

Hunian blok baru di Plamo Residence bertotal 82 unit terdiri tipe 88/96, 91/132, 100/150 serta 90/150. Hunian ini berlokasi strategis, yakni di pusat kota Batam.

“Strategisnya hunian ini tepat pada ring satu simpang Kepri Mall. Jadi mau kemana saja waktu dan jaraknya dekat,” kata Iman.

Huniannya berdekatan ini berdekatan dengan pelabuhan, Mega Mall, RS Awal Bros, Bandara Hang Nadim, dan berdekatan dengan sekolah.

“Sekolah dari SD sampai SMA unggulan ada di dekat kawasan ini. Jadi orang tua tak perlu khawatir dengan pendidikan anaknya,” tutur Iman.

Untuk spesifikasi bangunan rumah diantaranya menggunakan struktur beton bertulang, dinding bata selcon, rangka atap baja ringan, full keramik, pintu panel kayu, serta jendela alumunium kaca.

Informasi lebih lanjut dan pemesanan hunian ini bisa mengunjungi kantor pemasaran di Plamo Garden Blok C nomor 3. (opi)

Usulan Perubahan Dapil Dibawa ke Pusat

0

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang akan membawa seluruh usulan penataan dan perubahan daerah pemilihan (Dapil) ke pengurus pusat. Apalagi awal pekan ini, sambung Robby, akan ada Rapat Koordinasi Nasional di Palembang.

“Semua masukan dari teman-teman partai akan kami sampaikan pada Rakornas di Palembang, 14-16 November ini,” ujar ujar Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria, Minggu (12/11).

Perubahan jumlah dapil menjadi penting untuk dibahas lantaran akan berpengaruh pada jumlah kursi bagi anggota legislatif. Menjadi kian penting mengacu pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat sehingga dirasa perlu ada pembahasan mengenai jumlah dapil di Tanjungpinang.

“Proses penataan dapil ini sampai dengan tahun depan. Jadi kami juga akan lakukan uji publik agar semua pihak dapat menerima dengan baik proses penataan dapil,” ujarnya.

Ketua Divisi Teknis KPU Tanjungpinang Djuhari mengungkapkan, sebelumnya ia sudah pernah mengusulkan dapil Tanjungpinang Barat-Kota untuk dipisah. Namun ketika disampaikan ke KPU RI ditolak.

Ada beberapa usulan dapil yakni tetap mengacu sesuai Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dimana minimum kursi per dapil tiga dan maksimum 12 per dapil.

Misalnya PDIP mengusulkan dapil Tanjungpinang dibagi menjadi lima dapil yakni dapil Tanjungpinang Barat, Bestari, Kecamatan Kota, Kecamatan Tanjungpimang Timur 1 dan Kecamatan Tanjunginang Timur 2.

Sedangkan Golkar dan PAN hampir sama mengusulkan agar dapil tetap mengacu kepada Peraturan perundang undangan.

Ketua Hanura Tanjungpinang Rona Andaka menilai dapil Tanjungpinang diperbanyak agar anggota DPRD lebih maksimum mendekati pemilihnya di wilayah yang sempit dibandingkan wilayah yang luas.

Pengamat politik dari Stisipol Tanjungpinang Zamzami A Karim dalam kesempatan itu menambahkan, bagi partai bukan jumlah penduduk yang penting, tapi sedikit dan banyaknya dapil. Dengan sistem perhitungan sekarang, partai sedang dan kecil bisa saja tak mendapatkan kursi kalau terjadi pemecahan dapil yang banyak.

“Karena pembagian suara tak lagi menggunakan suara sisa,” ungkap Zamzami. (aya)

Supaya Pelajar Tak Terganggu Penglihatannya

0
Noorlizah Nurdin (tiga dari kiri) menyaksikan siswa SD di Bintan melakukan pemeriksaan mata Minggu (11/12). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Kepri kembali menggelar program Low Vision untuk para pelajar di Kabupaten Bintan. Program ini digelar agar para pelajar tidak mengalami permasalahan yang berat untuk penglihatan mereka.

“Ini adalah program pencegahan agar masyarakat terhindar dari kebutaan. Mereka dideteksi secara dini dengan diperiksa matanya oleh tenaga yang sudah ahli. Kali ini sasaran kita para pelajar di Kabupaten Bintan,” kata Ketua LKKS Kepri, Noor Lizah Nurdin Basirun, akhir pekan lalu di Gedung Daerah Tanjungpinang.

Dalam program kali ini, sebanyak tujuh sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bintan yang dituju. Mereka adalah SDN 001 Bintan Utara, SDN 002 Bintan Utara, SDN 003 Bintan Utara, SDN 004 Bintan Utara, SDN 005 Bintan Utara,SDN 006 Bintan Utara dan SDN 007 Bintan Utara.

Sebanyak 140 orang murid SD yang discerning awal oleh gurunya karena ada keluhan gangguan penglihatan. Dari total peserta ditemukan adanya kelainan pada mata sehingga membutuhkan kacamata sekitar 35 orang murid SD. Sementara ada dua kasus yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi karena membutuhkan tindak lanjut oleh dokter spesialis mata.

“Kita ingin anak-anak bisa mendapat pendidikan yang baik dan kancar tanpa harus ada gangguan penglihatan,” kata Noor Lizah.

Program di Bintan ini merupakan kegiatan LKKS yang ketiga untuk tahun 2017. Akhir tahun ini, menurut Noor Lizah, pihaknya akan menyelenggarakan program nikah massal.

“Insya Allah, Desember nanti. Mohon dukungan dan partisipasi dari pemerintah daerah setempat baik RT, RW, Lurah dan Camat, mengingat dari sasaran yang ada belum memiliki identitas yang lengkap,” kata Noor Lizah.

Pada kesempatan itu, Noor Lizah berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Bintan dan para Kepala Sekolah serta guru-guru yang SD-nya berpartisipasi pada program bhakti sosial ini.

LKKS merupakan organisasi plat merah yang fokus pada program Kesejahteraan Sosial. Hal ini agar terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Lembaga ini selalu menyelenggarakan program sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. (bni)