batampos.co.id – Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-89, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Binaan Tebing melakukan pawai dengan mengenakan pakaian adat nusantara ke tiga tempat yaitu Dinas Pendidikan Karimun, Kantor Bupati Karimun dan Polres Karimun, Senin (30/10).
Pawai tersebut mengangkat tema “Dengan semangat Hari Sumpah Pemuda, kita satukan keberagaman, ciptakan generasi yang kreatif dan berwawasan yang berlandasakan iman dan taqwa”.
“Setiap Hari Sumpah Pemuda tetap kami gelar pawai dengan pakaian adat nusantara bagi para pelajar. Untuk memupuk rasa cinta terhadap budaya nusantara yang berbeda-beda, namun satu dalam kesatuan NKRI yang utuh,” jelas Kepala SMPN 2 Binaan Tebing Raja Hernayati, kemarin (30/10).
Yang menjadi menarik adalah, pernak-pernik yang menempel di pakaian adat yang dikenakan dibuat dengan kreativitas anak-anak memanfaatkan daur ulang barang bekas. Seperti tulisan papan yang terbuat dari karton bekas, bunga dan sebagainya. Pada setiap kunjungan, para pelajar tersebut membawa kerajinan tangan hasil kreativitas pelajar untuk diberikan sebagai kenang-kenangan.
“Jadi ke tiga instansi yang dikunjungi diberikan sebuah karya kreativitas anak-anak dari bahan daur ulang. Agar bisa menjadi kebanggaan anak-anak bahwa karyanya dipajang di instansi-instansi seperti di Polres Karimun ini,” ungkapnya, saat rombongan pawai singgah di Polres Karimun.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh SMPN 2 Binaan Tebing sangat positif dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Agar para pelajar di tingkat SMP/sederajat tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, kaya akan adat istiadat yang tetap satu sebagai anak Indonesia. Sesuai dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober, ada tiga butir penting Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu.
“Sebagai implementasinya kepada generasi muda terutama para pelajar, salah satunya melalui pakaian adat yang dipergunakan saat berkunjung ke instansi-instansi,” ucapnya.
Pantauan di lapangan, rombongan pelajar SMPN 2 Binaan mengawali kunjungan ke kantor Dinas Pendidikan Karimun, kemudian dilanjutkan ke Kantor Bupati yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah M Firmansyah. Terakhir kunjungan ke Polres Karimun yang disambut langsung oleh Wakapolres Karimun, Kompol I Gede Ngurah Joni Mahardika. (tri)
batampos.co.id – Sebanyak 109 pelamar calon Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dinyatakan lulus untuk mengikuti tes tertulis pada Sabtu (4/11) mendatang. Mereka akan diseleksi lagi untuk penempatan tugas di tiga wilayah, di antaranya di Pulau Karimun meliputi Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Meral Barat, dan Buru. Kemudian wilayah Pulau Kundur meliputi Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Belat, Ungar, dan Durai. Terakhir wilayah Pulau Moro untuk Kecamatan Moro.
“Kalau dilihat dari peserta yang mendaftar paling banyak berada di Kecamatan Karimun ada 24 orang dan Kecamatan Meral 17 orang. Untuk menjadi Panwascam hanya 3 orang yang akan terpilih,” jelas Ketua Panwaslu Kabupaten Karimun, Tiuridah Silitonga, kemarin (30/10).
Ini berarti animo masyarakat untuk menjadi calon anggota Panwascam cukup banyak. Sesuai dengan prosedur dalam penyeleksian calon anggota Panwascam, Panwaslu Kabupaten Karimun melaksanakannya secara transparan dan sesuai dengan peraturan Bawaslu Pusat.
Siapapun yang nantinya lolos menjadi anggota Panwascam tidak ada intervensi dari siapa-siapa. Tetapi pihaknya tetap menerima masukan dan tanggapan dari kalangan masyarakat terhadap calon Panwascam yang ikut.
“Kami jamin kerahasiaan masyarakat yang memberikan tanggapan atau laporan terhadap calon Panwascam. Agar anggota Panwascam nanti ketika sudah dilantik benar-benar bekerja sesuai dengan prosedur tidak ada cacat hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Sebab kata Tiur lagi, pesta demokrasi Pemilu ke depan tantangannya cukup berat. Sehingga anggota Panwascam harus benar-benar siap mental dalam melaksanakan tugas di masing-masing kecamatan saat mengawasi tahapan Pemilu.
“Intinya, bagaimana kita bersama-sama mengawasi jalannya Pemilu untuk melaksanakan pesta demokrasi yang transparan. Agar masyarakat bisa menggunakan hak politiknya di tahun 2019 nanti,” tutupnya. (tri)
batampos.co.id – Dewan Pengupahan Kota Batam memutuskan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2018 sebesar Rp 3.523.427 dalam rapat yang digelar Selasa (24/10) lalu. Angka tersebut sudah disampaikan ke Wali Kota Batam untuk selanjutnya diajukan ke Gubernur Kepri guna disahkan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan rapat Dewan Pengupahan tersebut dihadiri sejumlah pihak. Antara lain perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Juga ada perwakilan dari Pemko Batam.
“Hasilnya sudah kami sampaikan, apakah sudah diproses atau seperti apa, kami belum terima informasi lagi,” kata Rudi, Senin (30/10).
Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam ini mengatakan, hasil rapat Dewan Pengupahan tersebut sifatnya hanya pertimbangan bagi Wali Kota Batam sebelum mengusulkan UMK ke Gubernur Kepri. Artinya, Wali Kota Batam bisa mengusulkan angka di luar hasil rapat tersebut. Meski begitu, keputusan tetap berada di tangan Gubernur Kepri.
Menurut Rudi, seluruh komponen dalam rapat Dewan Pengupahan menyetujui UMK sebesar Rp 3.523.427. Namun di luar pembahasan UMK Batam tahun 2018, beberapa peserta rapat menolak penetapan UMP Kepri berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015.
“Hingga saat ini mereka masih menolak, tapi intinya kemarin kami sudah sepakat dengan angka (UMK) tersebut, makanya langsung kami serahkan kepada pimpinan,” ujarnya.
Selain penolakan PP Nomor 78, mereka juga menyampaikan usulan untuk dibentuk asosiasi sektor usaha. “Mereka minta kami (Wako dan Gubernur) untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi ini,” sebut Rudi.
Rudi menambahkan, pembahasan UMK Batam tahun 2018 berjalan dengan lancar. Jika angka Rp 3.523.427 akhirnya disahkan, maka UMK Batam tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,71 persen dibandingkan UMK 2017. Yakni dari Rp 3.241.125 menjadi Rp 3.523.427 per bulan.
“Ya kami berharap pembahasan di tingkat provinsi bisa berjalan dengan baik,” tutup pria lulusan Unand ini.
ilustrasi
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan pihaknya sepakat dengan usulan UMK Rp 3.523.427 tersebut. Menurut dia, kenaikan UMK sebesar 8,71 persen sudah sesuai anjuran Kementerian Ketenagakerjaan.
“Kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan PP Pengupahan,” kata Jadi, Senin (30/10).
Menurut Jadi, PP tersebut menjadi pedoman yang tepat dalam penetapan UMK. “Produknya sudah tepat karena menyesuaikan kondisi saat ini dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” katanya lagi.
Sedangkan Wakil Ketua Bidang Transportasi Umum, Forwarder dan Kepelabuhanan Kadin Kepri, Osman Hasyim, mengatakan permintaan buruh yang ingin UMK naik sebanyak 50 dolar Amerika tidak bisa dituruti pengusaha.
“Kami sudah membicarakannya dalam rapat internal. Dan kami tidak sanggup jika nilainya sebanyak itu,” katanya.
Menurut Osman, permintaan buruh dianggap kontraproduktif dengan PP 78 Tahun 2015. “Jika terus menuntut seperti itu, Batam akan kehilangan daya saing. Karena ketika kita disibukkan oleh penentuan nilai UMK, maka Malaysia sudah sibuk mempersiapkan insentif baru untuk investor,” paparnya.
Terpisah, pengamat kebijakan ekonomi Batam, Muhammad Zaenuddin menilai kebijakan penetapan upah berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi dan inflasi merupakan keputusan yang tepat.
“Pertumbuhan ekonomi menggambarkan produksi daerah dan inflasi menggambarkan tingkat kenaikan harga yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” ujarnya.
Namun, ia menyayangkan pada pembahasan upah minimum sektoral (UMS) nanti harus dibahas secara bipartit. Dan pada akhirnya pasti terjadi kericuhan.
“Pemerintah harus menetapkan regulasi yang konsisten agar tidak terjadi lagi kericuhan. Tiap tahun masalah ini selalu hampir terjadi,” katanya.
Pengusaha itu, kata Zaenuddin, butuh kepastian karena harus menghitung biaya produksi utuh tiap tahunnnya. Jika ada komponen yang mendadak berubah tentu saja akan mengganggu skala perhitungannya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah mengatur agar UMP ditetapkan berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. UMP ini akan menjadi dasar dari penetapan UMK di Batam.
Dalam Surat Edaran dengan nomor B.337/M.Naker/PHIJSK-Upah/X/2017 tersebut, Kemenaker menyarankan agar kenaikan upah berada di angka 8,71 persen. Nilai ini diperoleh dari inflasi nasional tahun berjalan sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen. Sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.
Gubernur wajib menetapkan UMP pada tanggal 1 November 2017 dan UMK ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2017. Di sini Gubernur dapat menetapkan UMK Batam yang dianggap mampu membayar UMK lebih tinggi dari UMP.
ilustrasi
Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan pihaknya sangat berharap agar kedua belah pihak yakni kalangan buruh dan pengusaha bisa menjaga situasi tetap kondusif.
“Iya, kita masih pelajari aturannya. Selain itu, demi meningkatkan gairah investasi, maka BP Batam akan terus memfokuskan diri untuk percepatan dan penyederhanaan perizinan online,” katanya.
Dan, untuk itu, peranan kedua belah pihak untuk menjaga iklim investasi menjadi sangat penting. “Apapun produk pemerintah mari kita kawal bersama. Pemerintah saat ini adalah pemerintah yang sangat dipercaya oleh rakyat sesuai hasil survei lembaga internasional,” katanya lagi.
Sementara Ketua Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto, menolak upah minimum kota (UMK) 2018 yang telah ditetapkan Dewan Pengupahan. Angka Rp 3,5 juta dinilai jauh dari biaya kebutuhan hidup layak (KHL) di Batam yang pernah disurvei, yakni Rp 6,3 juta per bulan.
“Saya mewakili buruh di Batam menolak UMK Rp 3,5 juta itu. Nilai itu jauh dari kehidupan layak di Batam,” kata Suprapto, Senin (30/10).
Dikatakannya, penetapan UMK 2018 oleh Dewan Pengupahan tak memenuhi azas berkeadilan untuk buruh. Sebab, angka Rp 3,5 juta ditetapkan berdasarkan PP 78, bukan survei KHL di Batam.
Menurut dia, buruh di Batam akan tetap bertahan meminta upah Rp 3,85 juta atau Rp 3,9 juta. Apalagi saat ini, harga kebutuhan atau sembako naik hingga 10 persen. Ditambah dengan kenaikan tarif listrik secara bertahap hingga mencapai 45 persen.
“Belum lagi informasi adanya kenaikan tarif air. Pemerintah mau apa? Ingin masyarakat bertambah miskin. Atau pemerintah ingin membayar seluruh kenaikan itu,” terang Suprapto. (she/cr17/leo)
Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto MM di dampingi Binsar Tambunan, Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba cerdas cermat tingkat SMP.
Event tahunan berupa lomba cerdas cermat dipadukan dengan lomba kreasi jinggle ATB Batam serta pemberian beasiswa external berjalan sukses dan meriah
Kemeriahan tersaji sepanjang digelarnya lomba, mulai dari penyisihan, babak semifinal dan final yang dilangsungkan sejak 25-29 Oktober 2017. Atrium timur Mega Mall terasa menggema dengan dukungan dan semangat pendukung sekolah yang ikut bertanding untuk memberikan yang terbaik.
Seperti yang terjadi pada babak final, saat lomba kreasi jingle dan cerdas cermat. Selain meriah, pengunjungpun yang berjejer disetiap lantai ikut larut menjadi saksi dari perjuangan adik-adik SD dan SMP.
Presiden Direktur PT Adhya Tirta Batam (ATB) Ir Benny Andrianto MM menyaksikan dan mengapresiasi langsung babak final cerdas cermat dan lomba kreasi jinggle ATB. Sebagai bagian dari CSR dibidang pendidikan, pelaksanaan cerdas cermat dan kreasi jinggle ATB tahun 2017 menjadi kegiatan yang terbaik.
“Cerdas cermat dan lomba kreasi jinggle sore ini keren abis dan luar biasa, karena untuk menjadi juara tidak cukup harus pintar namun harus kreatif, sepanjang pertandingan babak final dikesempatan cerdas cermat tahun ini suatu yang luar biasa,” ujar Ir Benny Andrianto MM.
Menurutnya, kegiatan yang di gelar ATB di bidang pendidikan ini merupakan kesempatan kepada siswa, guru dan sekolah yang memiliki kualitas dengan menampilkan potensi yang dimiliki setiap siswa. SD dan SMP yang ada di Batam bisa bersaing dengan sekolah nasional di Indonesia.
“Masa depan jadi milik kalian untuk bisa berkompetisi dimasa depan, selain harus kompeten namun harus punya kreatifitas dan komunikasi yang baik. Dengan event ini bisa memberikan kesempatan kepada sekolah semakin bisa berkompeteisi dan menunjukan yang terbaik bagi Batam dan masa depan,” pesan Benny Andrianto.
Hal senada diungkapkan Binsar Tambunan, Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, mengapresiasi setinggi- tinginya kegiatan CSR ATB di bidang pendidikan. ATB sebagai salah satu perusahaan yang terbaik di pulau Batam juga fokus memperhatikan CSR.
“ATB konsisten menjalankan program csr di berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan melalui cerdas cermat dan lomba kreasi jinggle ATB,” pesan Binsar Tambunan.
Dukungan juga diutarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin. Muslim berharap kegiatan ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Langkah ATB sudah tepat untuk mendukung dunia pendidikan di Batam.
“Memang luar biasa kegiatan cerdas cermat kali ini, mudah-mudahan ini pertanda baik bahwa Batam punya sumber daya manusia yang berkualitas. Anak-anak inilah yang akan membangun Batam kedepan, atas nama Pemko Batam dengan segala upaya ATB memajukan dunia pendidikan harapan kami bisa terus dilaksankan secara berkelanjutan,” ucap Muslim.
Kegiatan cerdas cermat dan kreasi jingle ATB peduli pendidikan 2017 sangat berkesan bagi setiap sekolah yang mengikuti. Menjadi yang terbaik diupayakan dengan dengan maksimal oleh setiap penampilan siswa.
Diakhir acara peserta mendapatkan penghargaan dan piala bergilir serta hadiah uang dengan total Rp 39 Juta untuk pemenang cerdas cermat dan lomba kreasi jinggle ATB SD dan SMP. Begitu juga untuk peraih beasiswa tingkat SMA sebanyak 20 orang dengan masing-masing Rp 2,5 juta. Perguruan tinggi sebanyak 10 orang dengan masing-masing mendapat Rp 4 juta. (*)
Pemenang ATB peduli pendidikan 2017
Jinggle SD
1. SDIT Darussalam
2. SDN 002 Batu Ampar
3. SD Yos Sudarso
4. SDS Bunda
batampos.co.id – Untuk ketiga kalinya event organizer iProduction menyelenggarakan lomba mewarnai dan fashion show untuk tingkat anak-anak dan remaja Minggu (29/10) lalu di MC Dota. Sebanyak 80 peserta mengikuti lomba untuk tingkat anak-anak, dan 41 peserta untuk kelas remaja.
“Ini kali ketiga kami selenggarakan kegiatan yang sama. Kali ini dengan tema Karimun Got Talent, sebagai wadah para anak-anak maupun remaja yang mempunyai talenta modeling,” jelas Iman Tambunan pemilik iProduction, kemarin (30/10).
Para peserta yang ikut lomba mewarnai dan fashion show mendapatkan hadiah berupa voucher, piala, sertifikat dan hadiah hiburan dari sponsor. Duta Favorit Pariwisata Karimun dan anak Putri Indonesia menjadi juri dalam perlombaan tersebut.
“Saya hanya sebagai tempat atau wadah bagi warga Karimun yang mempunyai hobi modeling ada kesempatan untuk tampil menyalurkan bakat dan hobi di atas catwalk. Dari tiga kali kami selenggarakan, antusias orang tua cukup luar biasa,” kata Om Imam, panggilannya sebagai host.
Sementara itu Hasian, orangtua salah seorang peserta mengungkapkan, sangat senang sekali anaknya bisa tampil menjadi model. Dia berharap agar kegiatan seperti ini diperbanyak minimal sebulan sekali atau tiga bulan sekali.
“Event yang diselenggarakan oleh iProduction cukup bagus. Biar anak-anak belajar tampil di depan umum. Dari Pemerintah Daerah harus ada kepedulian terhadap kegiatan seperti ini,” ucapnya.
Usai event ketiga kemarin, iProduction akan kembali menyiapkan agenda serupa di bulan November. (tri)
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun memangkas jalur birokrasi dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Sebelumnya warga yang akan mendirikan bangunan harus mengajukan permohonan IMB ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU), meski sudah ada dinas perizinan satu pintu.
“Untuk memberikan kemudahan masyarakat, permohonan IMB tidak lagi harus diajukan ke DPU. Tapi, sudah bisa langsung diajukan ke Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pemohon tidak perlu lagi datang ke DPU dan juga ke dinas lain. Cukup serahkan dokumen ke kami, petugas kami yang akan membawa permohonan tersebut untuk diteliti ke DPU agar mendapatkan rekomendasi. Setelah itu, baru bisa kami terbitkan IMB,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun, Sularno, Senin (30/10).
Hanya saja, kata Sularno, untuk mempercepat proses mendapatkan IMB, dokumen permohonannya harus lengkap. Salah satunya gambar bangunan harus detil disampaikan di dalam permohonan. Karena jika tidak detil, maka petugas teknis DPU akan kesulitan melakukan perhitungan. Salah satunya perhitungan untuk membayar retribusi ke kas daerah. Karena indeks penetapan teknis di setiap daerah tidak sama meski berada dalam satu kecamatan.
“Memang untuk permohonan IMB yang masuk ke kami belum bisa ditetapkan berapa hari bisa selesai. Untuk itu kepada setiap pemohon IMB diminta untuk meninggalkan nomor ponsel yang bisa dihubungi. Tujuannya agar pemohon tidak perlu datang ke kantor berulang kali untuk mempertanyakan permohonan IMB tersebut. Meski demikian, terkait belum adanya kepastian berapa lama proses satu IMB selesai, kami berencana untuk mengajak DPU rapat membahas masalah ini,” jelasnya.
Sebab, lanjut Sularno, di DPM-PTSP semua permohonan izin yang ada sudah tertera berapa lama bisa selesai. Satu izin tertentu maksimal bisa selesai dalam 12 hari kerja. Dengan catatan persyaratan lengkap. Sedangkan untuk IMB belum ada ketetapannya. Karena itu dipandang perlu duduk bersama dengan dinas teknis terkait agar pemohon juga bisa mengetahui kepastian lama proses memperoleh IMB. (san)
batampos.co.id – Terdakwa Ahmadi bin La Tiro menangis sejadinya usai dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Zia Ul Fattah di Pengadilan Negeri Batam, Senin (30/10). Pria beruban ini didakwa dalam perkara narkotika dengan barang bukti sabu seberat 7,07 gram.
JPU Zia mengatakan, perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 114 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. “Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun penjara,” ujar Zia dihadapan majelis hakim yang dipimpin Mangapul Manalu, kemarin.
Dalam perkaranya, terdakwa yang datang dari Malaysia ke Batam (23/4) lalu, berhasil menyelundupkan sabu yang dibelinya dari Ina (DPO) di Masai Johor Bahru, seharga Rp 7,5 juta. Sabu itu akan ia edarkan di Batam. Di rumahnya di Tanjungriau, terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 paket.
Ia kemudian berencana keluar rumah dengan meletakkan 1 paket sabu dalam sepatu sebelah kiri yang akan dikenakannya. Sementara 4 paket sabu lainnya terdakwa simpan di antara pakaian dalam lemari kamarnya. Saat itulah terdakwa didatangi anggota Polri yang mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa memiliki sabu.
Dari hasi penggeledahan, ditemukan 1 paket sabu dalam sepatu dan 4 paket sabu dalam lemari pakaian. Kelima paket sabu tersebut memiliki berat 7,07 gram. Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika, menjadikannya sebagai terdakwa.
“Saya mohon keringanan yang mulia. Anak saya 4 orang masih kecil-kecil ditinggal Ibunya karena saya dipenjara. Tolong maafkan saya yang mulia. Saya menyesal,” ucap terdakwa terisak-isak mengucapkan pembelaannya secara lisan.
Meski demikian, JPU Zia mengaku tetap pada tuntutannya. Selanjutnya, persidangan Ahmadi bin La Tiro kembali digelar dengan agenda putusan, pekan depan. (nji)
Sejumlah anggota Polisi lalulintas, Sabhara dan Brimob Polda Kepri. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian meminta seluruh anggota polisi untuk datang ke Mapolda Kepri, Senin (30/10). Mantan Wakakorlantas Mabes Polri itu ingin mengecek kesiapan dan perlengkapan personel Polda Kepri, bila terjadi bencana yang datang mendadak. Apel gelar pasukan ini selalu rutin dilakukan.
“Indonesia termasuk daerah rawan bencana, baik bencana disebabkan faktor alam, atau non alam. Bisa juga akibat ulah manusia, kajadian bencana dari tahun ke tahun terus meningkat,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Senin (30/10).
Ia mengatakan sampai saat ini masih banyak kelemahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun dengan melakukan pengecekan dan simulasi secara simultan. Diharapkan saat terjadi bencana, bisa langsung mengambil langkah awal. “Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya, maka upaya penanggulangan bencana perlu ditangani secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi antara semua stageholder yang ada,” ucap Sam.
Sam berharap tak hanya jajarannya saja, meningkatkan kualitas dalam penanggulangan saat bencana. Tapi juga instansi lainnya. “Intergasi disemua lini dari kelurahan hingga provinsi, meningkatkan sumber daya manusianya, meningkatkan kualitas data, membentuk daerah yang tanggu saat bencana dan berikan kemudahan untuk keterlibatan pihak swasta serta masyarakat mendukung penyelanggeraan penanggulangan bencana,” ungkap Sam.
Tapi semua itu, kata Sam akan sia-sia bila tak ada peranan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat perlulah diedukasi terkait dengan langkah awal dan pencegahan terhadap bencana.
Dalam apel gelar pasukan itu dihadiri seluruh jajaran Polda Kepri. Kapolda juga mengecek kelengkapan alat-alat yang digunakan personelnya saat menghadapi bencana. (ska)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang mulai memantapkan tahapan demi tahapan guna mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Tanjungpinang 2018. Yang paling baru, KPU Tanjungpinang sudah mulai melakukan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai tahapan penting dari persiapan panjang sebelum pelaksanaan pemilihan.
Senin (30/10) kemarin, bertempat di Gedung Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tanjungpinang, sudah ada 41 calon PPK yang mengikuti tes tertulis.
Komisioner KPU Tanjungpinanf, Muhammad Yusuf mengatakan, tes tertulis kemarin berlangsung tertib dan aman sebagaimana yang diharapkan. “Ini juga bagian dari kami untuk semakin mematangkan pelaksanaan pilkada tahun depan,” ujar Yusuf.
Setelah tes tertulis ini selesai, sambung Yusuf, akan diteruskan dengan tes wawancara. Ini merupakan tahapan akhir dan akumulasi nilai peserta akan menentukan kelayakannya menjabat sebagai PPK pada Pilkada Tanjungpinang nanti.
“Dari tes wawancara, nantinya hanya 5 orang dari tiap kecamatan yang akan diterima sebagai anggota PPK dan ikut bertugas menyukseskan Pilkada Tanjungpinang,” pungkas Yusuf. (aya)
batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah gusar dengan selisih jumlah angka penduduk yang berbeda antara penghitungan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tanjungpinang dan yang dilakukan versi Kementerian Dalam Negeri. Perbedaan angka mencapai 53 ribu penduduk itu, kata Lis, bukan angka yang sedikit. Sehingga harus dicari titik tengah angka faktualnya.
Itulah yang kemudian membuat Lis meminta kepada Kepala Disdukcapil Tanjungpinang, Irianto agar mencari tahu kebenaran di balik selisih angka penduduk ini.
“Data-data ini tersembunyi. Makanya saya minta Pak Irianto untuk bicarakan dengan kementerian,” tutur Lis kemarin.
Namun keberangkatan Irianto sesuai arahan Lis pada Selasa (24/10) pekan lalu, belum menghasilkan keputusan. Kadisdukcapil ini pun mengaku belum dapat berbicara banyak perihal kunjungannya ke pusat. “Masih harus saya sampaikan dulu ke pak Wako,” ujarnya singkat, Senin (30/10) kemarin.
Irianto memaparkan, keputusan dirasa barus bisa didapatkan pada Rabu mendatang. Berhubung rapat-rapat berkenaan dengan hasil kunjungannya, akan berlangsung pada hari ini, Selasa (31/10).
Seperti yang diberitakan sebelumnya, tercatat di Disdukcapil Tanjungpinang jumlah warga ada sekitar 261.933 jiwa dengan 53 ribu orang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Sementara, setelah dilakukan pemutihan, di Ditjendukcapil tercatat hanya 207.865 jiwa data penduduk Tanjungpinang saat ini.
Dalam amatan Irianto, Kemendagri melakukan penghapusan sepihak tanpa melibatkan daerah. Penghapusan itu sendiri dikarenakan 3 faktor yang menurut dia tidak rasional. (aya)
