Kamis, 7 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12878

Gubernur-Parpol Sepakat Bermusyawarah

Putut A
-
0

batampos.co.id – Setelah mendapatkan surat somasi dari DPRD Kepri, terkait tidak adanya respon partai pengusung untuk menuntaskan polemik Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri pengganti Agus Wibwo (AW). Akhirnya Gubernur Kepri, Nurdin yang juga Ketua DPW NasDem Kepri sepakat untuk bermusyawarah dengan pimpinan partai pengusung, Kamis (16/11) tadi malam.

“Kami sudah berkomunikasi dengan partai politik pengusung Sani-Nurdin. Semua sepakat untuk bermusyawarah malam ini (tadi malam,red) di Batam,” ujar Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kepri, Abdul Basith menjawab pertanyaan media, Kamis (16/11).

Menurut Basith, dari komunikasi yang sudah dibangun ke semua pimpinan Partai Pengusung. Seluruhnya Ketua Parpol pengusung menyatakan akan menghadiri pertemuan tersebut. Disebutkannya dari PPP adalah Syarafuddin Aluan, Partai Demokrat, Apri Sujadi bersama Sekretaris, Husnizar Hood. Sedangkan PKB dirinya sendiri. Sementara dari NasDem otomatis Gubernur.

“Kita berharap persoalan ini segera tuntas dan mendapatkan hasil terbaiknya. Karena polemik ini sudah menguras begitu banyak energi,” paparnya.

Masih kata Basith, saat ini hanya tersisa tiga nama untuk dimusyawarahkan. Mereka adalah Rini Fitrianti, Fauzi Bahar dan Mustofa Wijaya. Ketiga nama ini, nantinya akan dipilih oleh partai pengusung, dan pastinya satu nama yang akan dipilih dan semua partai pengusung memiliki hak untuk memilih dan juga harus menyetujui satu nama.

“Kalau PKB akan mengikuti apa yang disetujui bersama, namun tentunya akan mengajukan yang sebelumnya telah diajukan yakni Pak Mustofa Wijaya,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri sudah menjadwalkan rapat paripurna penetapan bakal calon Wakil Gubernur Kepri menjadi calon tetap Wakil Gubernur minggu depan.

“Banmus menyepakati untuk menjadwalkan paripurna penetapan bakal calon Wakil Gubernur menjadi calon Wakil Gubernur pada hari Rabu, 22 November mendatang,” ujar Jumaga Nadeak.(jpg)

PAD Natuna Baru Rp 34 Miliar,

Putut A
-
0
Pengeboran minyak lepas pantai. Penerangan listrik non PLN di lepas pantai off shore ini menjadi salatu sumber PAD Natuna. foto:net

batampos.co.id – Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Natuna belum  memuaskan, baru terealiasi Rp 34 miliar hingga bulan Oktober lalu, targetnya Rp 54 miliar. Beberapa objek pajak maupun restribusi daerah belum optimal menyumbang PAD.

Kepala Bidang pendapatan badan pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah (BPKAD) Pemkab Natuna Wan Andriko mengatakan, pendapatan asli daerah terhitung pada bulan Oktober lalu masih diangka Rp 34 miliar. Namun pihaknya optimis akan mencapai target pada bulan Desember mendatang.

“Realisasi PAD ini masih sementara, dua bulan ini akan bertambah. Dan setiap hari ada pergerakan kenaikan penerimaan pajak maupun retribusi,” sebut Andriko, Kamis (16/11).

Andriko merinci, untuk objek PAD dikelola saat ini adalah pahjak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jln PLN dan Non PLN, parkir, air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB, BPHTB dan retribusi daerah.

Dikatakan Andriko, rata-rata seluruh objek pajak sudah dikelola namun kewajibannya masih kecil. Karena tidak terdapat perusahaan besar beroperasi di Natuna.Pemerintah Daerah akan terus menggali potensi pajak. Bahkan akan ada beberap potensi pajak yang akan segara menjadi penyumbang pajak yang representatif. Saat masih menyiapkan segala aturan an administrasinya.

Dikatakan Andriko, kendala saat ini masih pada kesadaran wajib pajak. Tetapi terus dilakukan imbauan dan sosialisasi agar wajib pajak menyetor pajak. Dan langkah yang dilakukan melalui sosialisasi langsung face to face ketika dilakukan penagihan.

“Tapi pada umumnya, wajib pajak sudah mulai sadar akan kewajiban,” sebut Andriko.(arn)

Tiga Nama Berpotensi Dampingi Syahrul

Putut A
-
0
Pilwako Pinang

batampos.co.id – Pemerhati politik Tanjungpinang, Endi Maulidi mengatakan ada tiga nama beken yang berpotensi untuk mendampingi Syahrul pada Pilwako Tanjungpinang 2018 mendatang.

Ketiga figur itu adalah Ade Angga, Iskandarsyah, dan Dharma Setiawan. Menurutnya peta politik Tanjungpinang akan bergeser setelah Syahrul membuat keputusan.

“Kita melihat pergerakan Syahrul kurang gesit dengan lawan politiknya (Lis Darmansyah, red),” ujar Endi Maulidi menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.

Menurut Endi, baik Ade Angga, Iskandarsyah maupun Dharma Setiawan sama-sama figur politik. Karena Ade Angga merupakan Ketua DPD Golkar Tanjungpinang, Iskandaryah Wakil Ketua DPW PKS Kepri. Sedangkan Wiradharma adalah Ketua PAN Tanjungpinang. Meskipun demikian mereka tetap punya kekurangan dan kelebihan.

“Masyarakat juga menunggu keputusan politik Syahrul. Yakni untuk segera memilih pasangan,” papar Endi. Ditambahkannya, apabila Syahrul sudah membuat keputusan tentang pasangannya. Peta politik Pilwako Tanjungpinang akan bergeser. Karena kandidat yang tidak terpilih, akan membuat keputusan baru lagi. Yakni akan membentuk koalisi baru.

“Semua partai politik yang akan terlibat pada Pemilu 2019 nanti, akan memperlihatkan pengaruhnya di Pilkada Tanjungpinang. Apalagi merupakan satu-satunya Pilkadaserentak di Kepri,” tutup Endi.

Terpisah, Kandidat Calon Walikota dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskandarsyah mengatakan, pihaknya hanya menunggu komitmen dari partai koalisi Setara, yakni PartaiGerindra. Diakuinya, berbagai kemungkin bisa saja terjadi, apakah diri menjadi pendamping Syahrul atau tidak. “Secara politik kita sudah terikat komitmen bersama dengan Partai Gerindra lewat sebuah koalisi. Tetapi sampai saat ini, Gerindra masih belum memberikan keputusan politiknya,” ujar Iskandarsyah, kemarin.

Menurut kader PKS tersebut, jika memang Gerindra ingin mencari pendamping yang lain, hanya tinggal secara gentle menyampaikan kepada PKS. Karena tidak ada konsekuensi hukum atas komitmen politik yang dirajut. Hanya saja, persoalan itu menjadi beban moral.

“Politik itu merupakan sesuatu yang dinamis. Kita yakin, siapa yang ingin maju di Pilkada nanti motivasinya tetap sama, yakni ingin memberikan yang terbaik bagi Tanjungpinang kedepan,” paparnya.(jpg)

PAN dan Garuda Kurang Jumlah Anggota

Putut A
-
0
Ahmad Sulthon. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – KPU Kabupaten Karimun telah melakukan pleno terkait verifikasi partai politik (Parpol) dan kemudian menyampaikan kepada 14 Parpol yang ada di Kabupaten Karimun. Di dalam hasil verifikasi tersebut ada dua kategori, yakni memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk jumlah anggota Parpol yang diserahkan ke KPU.

“Tadi siang (kemarin, red) pukul 14.00 WIB kami sudah menyampaikan hasil verifikasi yang kami lakukan selama tiga pekan. Khususnya, verifikasi terhadap data keanggotaan yang terdaftar di dalam Parpol. Sesuai dengan aturan untuk daerah kita jumlah minimal anggota Parpol itu seper seribu atau 10 persen dari jumlah penduduk. Artinya, minimal jumlah anggota yang dibuktikan dengan data KTP dan kartu anggota 240 orang. Karena jumlah penduduk Karimun 240 ribu jiwa,” ujar Ketua KPU Kabupaten Karimun, Ahmad Sulthon, Kamis (16/11).

Berdasarkan hasil verifikasi, kata Sulthon, ada dua Parpol yang tidak memenuhi syarat untuk jumlah minimal anggotanya. Keduanya dalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Garuda. Berdasarkan data Sipol KPU jumlah anggota PAN itu sebanyak 242 orang. Hasil verifikasi ada yang tidak memenuhi syarat sebanyak 76. Atau hanya 166 yang memenuhi syarat.

“Kalau dilihat yang memenuhi syarat, belum sampai jumlah minimal 240 orang. Begitu juga untuk Partai Garuda, di data Sipol KPU jumlah yang terdaftar 298 dan setelah diverifikasi yang memenuhi syarat hanya 195. Sedangkan untuk partai lain, meski banyak anggotanya yang tak memenuhi syarat, tapi untuk jumlah minimal keanggotaan sudah mencukupi. Meski demikian, kepada Parpol yang masih kekurangan jumnlah anggota minimal masih ada waktu sampai awal bulan depan melakukan perbaikan,” paparnya.

Menyinggung tentang adanya ASN yang masuk Parpol, Sulthon menyebutkan, memang ada beberapa ASN yang ditemukan menjadi anggota, namun yang masih aktif menjadi ASN hanya satu orang saja. “Untuk itu, tim yang bertugas melakukan verifikasi sudah menemui ASN yang bersangkutan dan ASN tersebut menyatakan tidak ingin ikut Parpol dan tetap ingin menjadi ASN. Dan, ASN yang aktif itu ditemukan di Partai Gerindra,” ungkapnya. (san)

Wingkorolls Dewi Sandra Pikat Turis

Putut A
-
0

Bila ke Semarang jangan lupa langkahkan kaki ke basecamp toko kue Wingkorolls milik Dewi Sandra.

Kemasannya? Dijamin elegan. Warnanya Indonesia banget lantaran sekarang produknya dibranding Wonderful Indonesia. Inilah brand yang sudah masuk 47 besar dunia, dari sebelumnya tidak diperhitungkan di tahun 2013.

“Saya salut banget bisa diajak kerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Terlebih saya termasuk yang baru dibanding kawan-kawan yang lain,” kata Dewi Sandra sesuai melakukan Co-Branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia di Jakarta, Selasa (14/11).

Kebetulan, misi Wonderful Indonesia sejalan dengan wingkorolls miliknya. Dua-duanya sama-sama ingin mengibarkan pariwisata hingga level tertinggi. Sama-sama ingin mengangkat kuliner Indonesia hingga kancah dunia.

“Semoga kami pedagang kue-kue ini, dengan masing-masing rasa, dan keistimewaan bisa bersinergi dan bekerjasama dengan baik dengan Wonderful Indonesia,” tulis Dewi, dalam akun Instagram miliknya @dewisandra, yang juga memposting foto dirinya dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Kue Wingkorolls Dewi Sandra ini tak pernah henti berinovasi. Selalu saja dicari cara agar camilan khas semarang menjadi tetap eksis dan disukai. Hasilnya? Cake Lezat Wingkorolls ini berupa wingko di dalam kue gulung itu sekarang hadir dipadukan dengan berbagai varian toping. Dari mulai peanut noughnut, greentea cornflakes, hazelnut crispy, cheese, hingga choco, semuanya ada.

“Setiap ke Semarang, aku selalu membawa wingko babat sebagai oleh-oleh. Dan akhirnya tercetus ide untuk menggabungkan kue lapis dan kue wingko babat khas Semarang. Dengan varian berbeda, semoga bisa menjadi kuliner kekinian yang bisa dibawa untuk oleh-oleh pengunjung Kota Semarang ke daerah asal,” kata wanita yang memiliki 4,2 juta followers Instagram itu.

Semarang Wingkorolls konon pertama dan satu-satunya wingko di dalam gulungan lapis legit. Semarang Wingkorolls dapat menjadi gambaran masyarakat Semarang yang dinamis dan beragam. Wingkorolls adalah milik Semarang dan asli Indonesia.

Menteri Pariwisata Arief Yahya juga ikutan happy. Baginya, menjalin co-branding partnership antara Wonderful Indonesia dengan brand-brand milik selebritas ini akan menjadi kerjasama yang strategis dan sangat powerful.

“Saya sering mengatakan, co-branding adalah kolaborasi antara dua brands yang bersinergi menghasilkan 1 + 1 = 3, bukan 2. Artinya, “the whole is bigger than the parts,” hasil gabungan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Dengan ber-cobranding maka kekuatan brand equity-nya akan berlipat-lipat,” ujar Menpar Arief.

Para selebritas ini, lanjut Pria asal Banyuwangi itu, sekaligus akan menjadi endorser yang luar biasa bagi kampanye pariwisata kita. “Kebetulan para selebritas ini kebanyakan berbisnis oleh-oleh kekinian di kota-kota yang menjadi destinasi wisata. Sehingga sangat klop jika mereka melakukan partnership dengan brand Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia,” pungkasnya. (*)

Stok Sembako Masih Cukup

Putut A
-
0
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun M Yosli saat mengadakan pertemuan dengan distributor sembako di Karimun, beberapa waktu lalu. F. Dokumen Disperindag untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, belum lama ini melakukan rapat ketersedian stok beras dan barang sembako menjelang Natal dan Tahun Baru bersama distributor sembako, serta tim Satgas Pangan Karimun dari Polres Karimun. Dalam pertemuan tersebut dibahas agar ketersedian beras bisa mencukupi dan tidak menaikkan harga melebihi HET dari Kemendag RI.

“Kami sudah ingatkan kepada pihak distributor beras agar jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat,” jelas kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun M Yosli, kemarin (16/11).

Walaupun masih satu bulan lagi, pihaknya tidak mau kecolongan stok beras dari distributor. Dengan rapat koordinasi tersebut, maka distributor beras tidak ada alasan untuk menaikkan harga beras maupun menyetok beras. Sehingga masyarakat tidak terganggu masalah sembako.

“Hingga saat ini stok beras masih mencukupi hingga akhir November. Dan kami terus melakukan koordinasi dengan Bulog, untuk menyuplai beras ke Karimun,” tuturnya. (tri)

AKP Edi Gantikan Emsas

Putut A
-
0
Penandatangan sertijab Kapolsek Kundur Utara/Barat, kamis (16/11). F. Imam Soekarno/Batam Pos.

batampos.co.id – Mantan Propam Polda Kepri AKP Edi Suryanto, resmi menjadi Kapolsek Kundur Barat Karimun, menggantikan AKP Emsas Mardenis. Serah terima jabatan (sertijab) telah dilangsungkan Kamis (16/11) dengan dipimpin oleh Kapolres Karimun AKBP Agus Fajaruddin di Mapolsek Kundur Utara/Barat.

“Sertijab sengaja dilaksanakan di Mapolsek Kundur Utara/Barat. Tujuannya untuk lebih mendekatkan diri antara personel polri dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat bisa dapat melihat langsung sertijab ini,” ungkap Agus.

Pada Kapolsek Edi Suryanto, Kapolres berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan dengan melakukan pendekatan-pedekatan ke masyarakat.
“Keharmonisan hubungan antara jajaran kepolisian dengan masyarakat dapat tercipta jika keduanya sudah saling berbaur. Untuk itu, saya meminta kepada Kapolsek yang baru agar segera beradaptasi,” pesan Agus.

Sementara AKP Emsas mengaku berat untuk meninggalkan Pulau Kundur. Namun karena tugas dan amanah harus dijalani maka perpisahan pun tidak dapat dielakkan.
“Selama 2,5 tahun bertugas di Mapolsek Kundur Utara/Barat saya bersyukur didukung masyarakat. Sehingga dapat tercipta keamanan kondusif,” papar Emsas. (ims)

Kapolda Kepri Berganti

Putut A
-
0

batampos.co.id – Irjen Pol Drs Sam Budigusdian mengakhiri tugasnya di Kepri sebagai Kapolda.

Posisi Kapolda Kepri selanjutnya dijabat oleh Irjen Pol Drs Didid Widjanardi.

Didid akan ditemani oleh Brigjen Pol Drs Yan Fitri SH M.Hum sebagai Wakapolda.

Demikian tertuang pada surat telegram Kapolri nomor: ST/2750/XI/2017 tertanggal 16 November 2017. (spt)

Warga Payaklaman Butuh Pasar Memadai

Putut A
-
0
Pasar tradisional di Desa Payaklaman hingga saat ini tidak dimanfaatkan. Pasar ini dibangun diatas air, namun tidak dilengkapi dengan pelantar menuju pasar. F. Syahid/Batam Pos.

batampos.co.id – Pasar ikan yang sudah dibangun di desa Payaklaman Kecamatan Palmatak hingga kini belum difungsikan. Padahal pasar tersebut sudah dibangun sejak tahun 2013 silam. Pedagang desa tersebut tidak ada yang berani memanfaatkan bangunan pasar karena kondisi pasar tersebut sudah mulai rusak bahkan memprihatinkan.

Jika diperhatikan dari luar, bangunan tersebut condong dan nyaris roboh. Sementara itu jika dilihat dari dalam bangunan, semakin tampak jelas banyak terdapat retakan di bagian dinding maupun di bagian lantai dan tiang penyangga.

“Kalau tidak salah bangunan pasar itu dibangun oleh Koperasi Sekar Wangi sekitar tahun 2013 lalu, dengan nilai kontrak sekitar Rp 900 jutaan,” ungkap salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapil Palmatak Jasril kepada wartawan kemarin.

Karena pasar tersebut tidak dapat dimanfaatkan, kata Jasril, maka sampai sekarang pedagang yang ada di desa tersebut masih memanfaatkan bangunan pasar lama. Namun sayangnya, pasar lama saat ini kondisinya kurang memungkinkan. Pasalnya dari segi ukuran, kurang maksimal.

“Karena yang baru tak bisa dimanfaatkan, maka pedagang dengan terpaksa masih memanfaatkan bangunan pasar lama. Tapi pasarnya sempit, hanya berukuran sekitar 8×8 meter saja,” ungkapnya lagi.

Pasar ikan yang dibangun oleh Koperasi berada di atas laut. Tetapi di sekeliling pasar tidak terdapat tangga maupun akses jalan menuju pasar, meskipun hanya pelantar.
“Pasar dibangun di atas laut tapi pelantarnya tak dibangun, bagaimana bisa menuju pasar itu,” ungkap salah satu warga setempat Sari, kepada wartawan kemarin. (sya)

Perka Tak Banyak Berubah, Agunkan Lahan Tetap Izin BP

Putut A
-
0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus menggesa revisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 10 Tahun 2017. Namun dari draft yang sudah rampung, tidak banyak perubahan pada Perka tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan tersebut.

Di antara yang tidak berubah itu adalah soal syarat bagi pengusaha yang harus izin BP Batam sebelum mengagunkan sertifikat lahannya ke bank. Padahal, sebelumnya poin ini menjadi satu dari sekian pasal yang paling ditentang kalangan pengusaha.

Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo mengatakan, aturan tersebut tak bisa diubah atau diganti. Sebab kata Dwi, pasal tersebut merupakan amanat undang-undang.

“Kami tak bisa mengelak lagi,” kata Dwianto saat menggelar jumpa pers di Gedung Marketing BP Batam, Kamis (16/11) sore.

Meski begitu, lanjut Dwianto, pihaknya akan mencari solusi lain yang memudahkan pengusaha atau investor. Misalnya menetapkan standar prosedur operasional dalam pengurusan izin hak tanggungan ke BP Batam. Sehingga proses pengurusan izin bisa lebih singkat dan cepat.

“Tapi yang perlu diingat, izin hak tanggungan tak berlaku untuk lahan dengan luas di bawah 600 meter,” ungkapnya.

Sementara soal uang jaminan investasi atau jaminan pelaksanaan pembangunan (JPP) mengalami sejumlah perubahan. Jika sebelumnya disimpan dalam bentuk bank garansi yang dikembalikan saat pembangunan rampung, maka JPP nantinya akan dikembalikan secara bertahap.

Tahapan pengembalian JPP ini disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan proyek maupun pabrik.

Deputi 3 BP batam Dwi Eko Winaryo memberikan penjelasan terkait permasalahan lahan saat konprensi pers di Gedung Bida Annex BP Batam, Kamis (16/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos

“Draf perubahan saat ini sudah selesai di Deputi III dan sudah diajukan ke kepala BP Batam,” terang Dwianto.

Kata Dwianto, pengembalian JPP secara bertahap ini disertai dengan bunganya. “JPP direvisi supaya Perka ini fair dan uangnya tak disimpan di BP. JPP kami atur dalam tahap rancangan, konstruksi, hingga siap operasional,” jelasnya.

Selain soal tahapan pengembalian, persentase uang jaminan juga akan berubah. Jika sebelumnya uang jaminan ditetapkan 10 persen dari total investasi dan berlaku untuk semua jenis usaha, nanti tarif atau persentasenya akan ditentukan sesuai peruntukan lahan dan proyek yang dijalankan investor atau pengusaha.

Dwi menambahkan, JPP tidak diberlakukan untuk pemerintah, lembaga non profit, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. JPP hanya berlaku untuk pengusaha yang mengajukan alokasi lahan baru.

Dwianto mengakui, revisi Perka 10 memang molor dari waktu yang dijanjikan. Tapi ia berjanji akan menyosialisasikan draf revisi Perka tersebut, pekan depan. Namun penyelesaiannya apakah bisa simultan atau tidak, Dwi belum tahu. “Yang penting sudah lihat drafnya dulu, komunikasi terlebih dahulu,” paparnya.

Perka ini akan disampaikan dulu kepada pengusaha, Pemko, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sebelum ditetapkan jadi Perka. Demikian diingatkan, agar semua pihak juga bisa memahami jika tidak semua kepentingan bisa diakomodir dalam revisi Perka ini.

Untuk saat ini, Dwianto mengatakan, pihaknya berfokus kepada penyelesaian Perka 10/2017 saja. Untuk Perka lainnya yakni Perka 9/2017 tentang Jenis Tarif dan layanan Kantor Pengelolaan Lahan dan Perka 17/2016 tentang Jenis Tarif dan Layanan Kantor Pelabuhan BP Batam, BP Batam akan menyelesaikannya usai revisi Perka 10 rampung.

“Untuk Perka 17, saya akan diskusi lagi dengan pengusaha pelayaran,” bebernya.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam Achyar Arfan mengaku belum menerima draf revisi Perka 10. Namun ia akan bersabar menunggu BP Batam menyelesaikannya.

“Untuk saat ini bersabar dululah. Kita tunggu BP Batam selesai mengerjakannya,” katanya. (leo)

1...12,87712,87812,879...14,272Halaman 12,878 dari 14,272

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000